Depot Nepot

JELANG HARI PELANTIKAN PRESIDEN RI
 
SERBA SERBI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (7)
 
Depot Nepot

Iwan Satyanegara Kamah – Indonesia


TIDAK pernah terbayangkan, seorang presiden Indonesia mengangkat anaknya sendiri sebagai menteri dalam kabinetnya. Di saat ketidaksukaan banyak orang kepada pemimpinnya, pengangkatan seperti itu hanya makin membakar api kemarahan rakyat. Sebenarnya mengangkat sanak saudara atau seseorang yang punya hubungan darah, tidak menjadi masalah, selama dilandasi pada profesionalisme yang sudah diakui oleh orang banyak.

Di Indonesia, nepotisme atau kecenderungan memilih atas dasar hubungan keluarga, sudah menjamur. Bila ada seorang kepala bagian di sebuah instansi, sangat mungkin karyawan dalam bagian atau kompartemen tersebut dipenuhi oleh karyawan hasil “koneksi” atau “dibawa”. Ini sebuah bahasa yang lazim digunakan dalam masa Orde Baru, yang kental dan sarat dengan nepotisme. Kalau kepala bagian atau kepala biro berasal dari daerah A, maka sangat mungkin anak buahnya berasal dari daerah A, bisa memiliki hubungan darah atau sekedar satu daerah saja.

Di sebuah kantor pemerintah daerah sangat terkenal, kebanyakan karyawannya berasal tiga daerah atau suku, yaitu Batak, Bima (Sumbawa) dan Kuningan (daerah Cirebon dan sekitarnya). Maka istilah “babi kuning” sangat popular untuk pemda tersebut. Babi Kuning kependekan dari BAtak, BIma dan KUningan.

sri-sultan-hamengkubuwono-ixKisah hubungan darah dalam jabatan, pernah terjadi pada tahun 1974, katika sebuah majalah populer bernama TOP dilarang terbit. Alasannya, majalah tersebut pada sebuah edisi penerbitannya mengungkapkan hubungan keluarga Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX, wakilnya Soeharto. Seharusnya, tulis majalah tersebut, Soeharto memanggil Sri Sultan dengan sebutan Pak De. Lho kok begitu?

Dari pasangan presiden – wakil presiden Republik Indonesia, memang hanya pasangan Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki hubungan keluarga, meski jauh dan itupun by marriage atau melalui tali perkawinan, bukan hubungan darah.

Istri Presiden Soeharto, Siti Hatinah atau popular disebut Ibu Tien dalah keturunan dari KGPAA Mangkunegara IV, raja dari Pura Mangkunegaran. Sedangkan Hamengkubuwono IX dari Kasultanan Jogjakarta dan Mangkunegara IV adalah sama-sama keturunan dari Sultan Agung. Itu hubungan darah yang bisa secara gamblang dilihat oleh masyarakat.

Pengangkatan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden pada 1973 adalah hak konstitusi parlemen, yang diiyakan oleh Soeharto dan bukan Soeharto yang mengangkatnya. Pengamgkat ini sangat jauh mewarnai pasangan ini sebagai bentuk nepotisme.

Kedua tokoh itu sudah bersahabat sejak masa mempertahankan keberadaan Indonesia di saat revolusi. Hamengkubuwono IX adalah wakil presiden pertama yang dimiliki Indonesia selama 17 tahun, setelah tak memilikinya sejak Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri tahun 1956. Setelah itu tak ada lagi pasangan presiden dan wakil presiden yang punya hubungan keluarga. Hamenkubuwono IX sangat setara secara gesture dengan bosnya meskipun dia jauh lebih tua dari Soeharto. Dia bisa leluasa melipat kedua tangannya sambil diletakkan di atas meja presiden saat bertemu di kantor Soeharto di Bina Graha.

Nuansa nepotisme selama pemerintahan Soeharto tidak nampak pada masa-masa awal dia baru jadi presiden, hingga tercium kurang sedap pada akhir kekuasaannya. Kabinet-kabinet hasil bentukan Presiden Soeharto (dia punya 9 kabinet selama jadi presiden), pada awal pemerintahannya, terkenal dengan kabinet ahli, yang isinya menteri yang sangat kompeten terutama pada bidang ekonomi, keuangan dan industry (EKUIN). Namun, kelompok EKUIN ini sarat dengan pertemanan (cronyism) yang disebut menteri-menteri “Mafia Barkeley”. Sebuah nama yang merujuk lulusan sebuah institusi pendidikan terkenal di California, Amerika Serikat.

Meskipun sangat alamiah, menteri-menteri Soeharto diangkat berdasarkan kedekatan sebagai teman atau konco, meski jauh dari nepotisme. Memang ada nepotisme, tetapi bukan terjadi secara sengaja, namun secara kebetulan. Misalnya saja, Menteri Kehakiman (1974-1978) dan Menteri Luar Negeri (1978-1988) Mochtar Kusumaatmadja, punya adik yang juga jadi menteri pada 1988, yaitu Sarwono Kusumaatmadja yang menduduki pos menteri pendayagunaan apartur negara.

Anehnya, di kampung halamannya, Mochtar masih disapa oleh orang-orang sekampungnya sebagai “Pak Menteri”, meski sudah tak jadi menteri lagi. Beda dengan adiknya yang masih menjabat menteri tidak mendapat sapaan seperti kakaknya. Begitupun dengan menteri agama terakhir pada masa Soeharto, Quraish Shihab (Maret – Mei 1998) punya adik menjadi menteri luar negeri (1999-2001) yang diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Alwi Shihab.

juwonoJuwono Soedarsono yang diangkat sebagai menteri pertama kalinya oleh Presiden Soeharto bulan Maret 1998, sebagai menteri lingkungan hidup, mempunyai ayah kandung yang juga menteri pada kabinet masa revolusi, yaitu Dr. Soedarsono. Yang lebih unik lagi, ketika Presiden Soeharto mengangkat Justika Baharsjah sebagai menteri pertanian yang terakhir pada masa pemerintahannya. Justika menggantikan suaminya sendiri, Sjarifuddin Baharsjah (1993-1998).

Beberapa tahun kemudian ada contoh menarik tentang hubungan suami istri. Presiden Argentina Thomas Kirchener, digantikan oleh istrinya senditi yaitu Christina melalui kotak suara hasil pilihan rakyat. Sebelumnya juga pernah terjadi di Argentina ketika Presiden Juan Peron diganti oleh istri ketiganya Isabella

Pada masa Presiden Soekarno, nepotisme dalam pengangkatan menteri sangat sulit terlihat. Mungkin Indonesia masih terlalu muda, sehingga tidak memungkinkan hal itu dipikirkan. Yang terjadi justru Soekarno tidak leluasa mengangkat menteri karena keadaan yang genting. Dia pernah membentuk kabinet yang pertama kali dalam sejarah Indonesia pada September 1945. Hanya itu.

Setelah itu, pemerintahan berbentuk parlementer yang dijalankan oleh seorang perdana menteri yang berkuasa memilih menterinya sendiri. Selama Demokrasi Terpimpin (1950-1959), Soekarno tak punya kuasa mengangkat menteri, karena diangkat oleh perdana menteri. Barulah tahun 1959 hingga akhir kekuasaannya tahunh 1967, dia bebas menunjuk menteri pilihannya sendiri, yang diwarnai dengan ketidakefisienan dan ketidakahlian pada pos masing-masing dalam cabinet.

Datang perginya silih bergantian menteri selama Presiden Soeharto, memang tidak bisa dilihat sebagai nepotisme murni. Namun pada jabatan-jabatan politis lainnya diluar kabinet, sarat dengan nepotisme. Misalnya Soeharto mengangkat menantunya sebagai komandan satuan pasukan khusus elite militer, atau dia mengangkat mantan ajudan-ajudannya menduduki jabatan strategis dalam pemerintahannya.

Bahkan untuk jabatan wakil presiden sekalipun yang diangkat oleh parlemen, kekuasaan Soeharto mempengaruhinya untuk menunjuk Try Soetrisno, mantan ajudannya, sebagai wakilnya selama lima tahun (1993-1998). Tidak terhitung nepotisme dalam instansi-instansi pemerintahan pada tingkat menengah dan bawah, baik di pusat dan di daerah.

tututPresiden John Kennedy pernah mengangkat adik kandungnya sendiri untuk duduk di kabinetnya sebagai jaksa agung. Penunjukan itu enggan diberi label nepotisme oleh masyarakat. Reputasi adiknya, Bob Kennedy, sudah diakui oleh semua orang. Bahkan ketika John tewas dibunuh, Bob Kennedy tetap dipakai menduduki pos yang sama, meski presidennya bukan kakaknya lagi. Beda dengan Presiden Soeharto yang menyempurnakan sebuah istilah nepotisme. Di saat terkahir kekuasaannya, dia mewujudkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, dengan mengangkat putri sulungnya menjadi menteri sosial. (*)

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerRSS

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *