Pil Pahit Bangkrutnya JAL

Junanto Herdiawan – Tokyo

Bagi kita yang sempat bepergian dengan Japan Airlines (JAL) dalam beberapa minggu terakhir ini tentu akan merasakan suasana yang berbeda. Mulai dari ground crew hingga cabin crew, semuanya menyambut kita dengan kehangatan yang berlebih. Di pesawat, senyuman yang diberikan juga berbeda. Mereka seolah berkata, “Terima kasih masih mau bepergian dengan JAL…”. Sejak dibangkrutkan pemerintah Jepang, JAL masih terseok seok untuk bangkit kembali. Oleh karenanya, mereka memberikan program apresiasi bagi para penumpang yang masih setia menggunakan JAL. 

Bangkrutnya JAL di awal tahun 2010 ini memang cukup mengagetkan dunia penerbangan. JAL adalah perusahaan terbesar keenam di Jepang. Kebangkrutan JAL juga merupakan kebangkrutan terbesar di luar perusahaan keuangan sejak Perang Dunia II. 

Membangkrutkan Japan Airlines (JAL) adalah sebuah keputusan politis yang sangat berani dari pemerintahan Jepang yang baru. Hal ini berbeda dengan pendahulunya, yang memilih kebijakan bail out untuk menyelamatkan JAL. Istilah “too big to fail”, nampaknya tidak berarti bagi JAL.

Operasi JAL yang merugi, hutang yang membengkak, kebijakan penerbangan yang tidak efisien, dan birokrasi yang lambat, membuat kebijakan bail out bagai menebar garam di air laut. Mengapa JAL bisa bangkrut? Masalah mendasar dari JAL adalah “permainan’ dari segi tiga besi (iron triangle) antara pengusaha, penguasa, dan politisi dalam operasional JAL selama ini.

JAL dianggap sebagai sebuah perusahaan besar kebanggaan negeri yang tak boleh bangkrut (too big to fail). Oleh karena itu suntikan likuiditas secara massif diberikan terus menerus kepada JAL. Namun di sisi lain, operasi JAL tidak dibenahi secara serius. Tekanan dari kekuatan politik dan pemerintah pada eksekutif JAL untuk melayani ambisi mereka membuka route-route yang tidak menguntungkan, telah menambah beban operasional JAL. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai masalah birokrasi dan remunerasi yang tidak efisien.

Sejak merugi di tahun 2001, lonceng kematian bagi JAL memang seolah hanya menunggu waktu. Tragedi 9/11, wabah virus SARS, Flu Burung, ancaman teroris, di samping resesi ekonomi, telah memukul JAL secara bertubi-tubi. Meski melayani lebih dari 217 airport dan 35 negara, JAL menjadi perusahaan penerbangan yang gemuk dan tidak efisien. Hutangpun membengkak hingga mencapai sekitar Rp 200 triliun.

Bangkrutnya JAL semakin memperkuat adanya masalah serius yang dihadapi oleh perekonomian Jepang. Meski masih memegang gelar sebagai negara dengan perekonomian terkuat nomor dua di dunia, Jepang bagai macan yang terluka. Ekonominya melesu, pengangguran dan kemiskinan meningkat, dan perusahaan besar berguguran.

Upaya bangkit tentu menyakitkan. Kadang ini yang membuat kita enggan berbenah. Dalam kasus JAL misalnya, program restrukturisasi akan memakan banyak korban. JAL harus mem-PHK lebih dari 15.000 karyawannya, memotong fasilitas pensiun, dan menutup route-route domestik yang tidak menguntungkan. Lebih parah lagi, JAL juga harus memotong banyak kontrak dengan biro perjalanan, hotel, dan berbagai jaringan pariwisata yang telah ada selama ini. Hal itu bisa merugikan kalangan pengusaha, penguasa, dan tentu politisi yang punya kepentingan selama ini.

Dari JAL kita belajar, bahwa intervensi yang berlebihan dari pemerintah dan kekuatan politik, akan merugikan sebuah perusahaan atau lembaga. Baik itu perusahaan penerbangan, perbankan, bahkan lembaga negara yang independen, memerlukan ruang bagi professional untuk bekerja. Politisi, penguasa, dan pengusaha (the iron triangle), kadang memiliki tendensi untuk ikut campur dalam kegiatan usaha ataupun lembaga atas nama rakyat.

Salam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.