Aimee Dawis – Jakarta

Pertama kali aku berkenalan dengan Abdurrahman "Gus Dur" Wahid yang pluralis sekitar tahun 2001. Dalam salah satu liburan, aku kembali ke Indonesia, ketika sedang menempuh studi untuk gelar doktor di New York University, aku mendapat kehormatan menghadiri pertunjukan wayang orang (drama tari tradisional Jawa) di Gedung Kesenian Jakarta (The Jakarta Performing Arts Center). Pertunjukan ini diselenggarakan oleh Yayasan Warna Warni.

Sebagai penggemar berat wayang orang, Gus Dur menghadiri acara dengan keluarganya dan hadir juga Megawati Soekarnoputri, yang di kemudian hari menjadi wakil presiden mendampingi beliau.

Pertunjukan sepanjang 2,5 jam yang menakjubkan. Semua pemain mengenakan busana Jawa halus dan menyanyikan lagu-lagu Jawa kuno dengan nada dan intonasi sempurna. Baru di akhir acara, aku menyadari semua pemain adalah orang Tionghoa-Indonesia dari Surakarta, Jawa Tengah.

Gus Dur, yang tidak bisa menyaksikan pertunjukan, mendengarkan dengan penuh perhatian segala sesuatu yang terjadi di atas panggung. Ketika diundang untuk berbicara kepada ratusan orang penonton, ia berkata, "Aku bangga dengan saudara-saudaraku. Ajaran utama Islam adalah harmoni. Kita harus berjuang untuk menyebarkan pluralisme di Indonesia. Tidak ada tempat bagi diskriminasi di Indonesia!"

Sambutannya luar biasa tepuk tangan meriah oleh para penonton. Tersentuh oleh pernyataan Gus Dur, beberapa orang Tionghoa yang lebih tua – di antara penonton, matanya berkaca-kaca. "Kita harus berterima kasih kepada Gus Dur untuk semua ini," mereka menjelaskan.

Memang, itu hanya 10 tahun berselang di mana sekarang IBC (Indonesian Born Chinese) bisa merayakan Tahun Baru Imlek dengan bebas. Begitu Gus Dur masuk ke kekuasaan sebagai presiden keempat Indonesia dari November 1999 sampai Agustus 2001, ia membatalkan Instruksi Presiden tahun 1967 yang dikeluarkan oleh Soeharto, yang membatasi praktek adat dan agama Tionghoa hanya sebatas di lingkungan terbatas.

Beliau undangkan ini dengan menandatangani Instruksi Presiden tahun 2000 yang memungkinkan publik merayakan Tahun Baru Imlek secara terbuka. Di bawah Megawati, yang memimpin Indonesia dari Agustus 2001 sampai September 2004, Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur nasional pada 1 Februari 2003.

Dibesarkan di era Soeharto, tetapi menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanak dan masa remaja di Singapura, aku sering iri kapan aku bisa merayakan seperti teman-teman warga Singapura. Di mana perayaan Tahun Baru Imlek ini adalah salah satu yang paling penting di antara kebudayaan Tionghoa yang memiliki banyak perayaan sepanjang tahun.

Mereka tampaknya menganggap begitu biasa pertunjukan barongsai serta pajangan lampion besar berwarna merah dan keemasan yang dihiasi berbagai coretan huruf penuh makna.

Dalam satu kesempatan ketika aku kembali ke Jakarta dalam rangka liburan Tahun Baru Imlek, aku senang menghabiskan waktu bersama keluargaku, tapi tetap saja tak terlihat tanda-tanda perayaan di luar rumah.

Sahabatku, yang dibesarkan di Jakarta selama era Soeharto, sangat menyadari pembatasan ini. Meskipun dia sekarang tinggal di California Utara, sesekali dia masih kembali ke Jakarta untuk berkumpul dan merayakan Tahun Baru Imlek bersama keluarga besarnya.

Ketika ia kembali ke Jakarta pada tahun 2003 dan melihat karyawan di Sogo department store di Plaza Senayan mengenakan pakaian tradisional China, ia berseru: "Ini semua dilarang sebelumnya!" Dia bahkan lebih terkejut ketika ia melihat sebuah hong bao (amplop merah), pita merah panjang berkibar dari langit-langit kubah mal, dan berbagai boneka yang didandani dengan pakaian khas.

Tujuh tahun kemudian, pada tahun 2010, masyarakat IBC telah membuat lompatan besar. Ratusan organisasi Tionghoa bermunculan. Sekolah menawarkan Mandarin sebagai subjek utama telah menjamur di seluruh Nusantara, sementara media berbahasa Mandarin telah berkembang pada era pasca-1998.

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok, Indonesia justru mulai dapat menikmati perkembangan budaya Tionghoa yang tersebar seiring dengan ekonominya dalam 10 tahun belakangan ini.

Euforia kebangkitan ini, bagaimanapun, tidak boleh "berlebihan", seperti diingatkan oleh Harry Tjan Silalahi, anggota dewan dari CSIS. Benny Setiono, seorang pemimpin dari INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa), memiliki pemikiran yang sama.

Menurut mereka, kepekaan sosial dan tanggung jawab harus diwujudkan dalam masyarakat untuk menghindari kecemburuan dalam masyarakat Indonesia yang lebih besar.

Ini mungkin salah satu alasan mengapa banyak organisasi-organisasi sosial Tionghoa telah memberikan kontribusi yang cukup banyak serta bantuan keuangan untuk berbagai bencana alam dan pembangunan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pada minggu-minggu menjelang Tahun Baru Imlek, kuil-kuil Buddha juga telah mendistribusikan ribuan paket makanan kepada orang miskin.

Upaya ini penting untuk mendidik generasi muda IBC, yang tidak akan memiliki memori era Soeharto. Terima kasih kepada Gus Dur, mereka akhirnya bisa mengklaim warisan budaya mereka tanpa pembatasan. Namun, mereka harus sadar dari sejarah Indonesia dan dapat lebih mendalami masalah-masalah sosial, religius, dan toleransi etnis.

Untuk pelajaran ini dan banyak lagi, duo xie (多谢, banyak terima kasih), Gus Dur! Legacy Anda akan terus hidup di antara kita.

This article was published in The Jakarta Post 09 February 2010. Revised and permitted for translation and publication by Aimee Dawis for baltyra.com

Penulis adalah dosen UI, Departments of Communication and Humanities. Dan juga pengarang buku “The Chinese of Indonesia and Their Search for Identity: The Relationship Between Collective Memory and the Media”

Share This Post

Tweet

Posted by admin Friday, 12 February 2010 on 23:35.

Categories: Seputar Presiden Republik Indonesia. Follow the comments to this article via the RSS 2.0.

You can leave a response or trackback to this entry