Janda Pejuang terancam Pidana

Adhe Mirza Hakim – Bandar Lampung


Pagi ini aku melihat di layar kaca, nasib miris dua janda yaitu Ny. Soetarti Sukarno dan Ny. Rusmini keduanya berusia 78 tahun, yang suami mereka adalah para pejuang Tentara Pelajar Indonesia (veteran RI) dan memperoleh bintang gerilya dari Presiden Soekarno, kesalahan mereka adalah menempati rumah dinas (rumdis) milik Perum Pegadaian di daerah Cipinang Jaya – Jakarta Timur.

Padahal mereka telah menempati rumdis tersebut selama 25 tahun (bagi Ny. Soetarti) dan 30 tahun (bagi Ny. Rusmini), sebenarnya mereka sudah ada itikad baik untuk membeli rumah yang mereka tinggali, karena ada beberapa rumdis Perum Pegadaian yang bisa dibeli oleh penghuninya, berdasarkan SK Menteri Keuangan tahun 1984, bahwa rumdis golongan III bisa dibeli jika sudah ditempati selama 10 tahun, sedang mereka berdua ini telah menempati rumdis tersebut selama 25-30 tahun. Beberapa kali mereka berusaha untuk membeli rumah tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh Perum Pegadaian, malah mereka di tuntut untuk segera mengosongkan rumdis.

Terakhir kedua janda sepuh ini malah dikenai tuntutan hukuman pidana kurungan selama 2 tahun, jika mereka tetap bertahan di rumdis tersebut. Di sini terjadi inkonsistensi peraturan, dimana ada sebagian penghuni rumdis yang bisa membeli rumdis yang ditempatinya, disisi lain ada yang mengajukan pembelian ditolak malah kini balik dituntut pidana kurungan selama 2 tahun, dimana letak keadilannya?

“Suami saya dulu seorang pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mendapat gelar pahlawan dan bintang gerilya dari Presiden, mengapa kini saya malah dituntut pidana selama 2 tahun, padahal kalau mau melihat ke umur saya, apakah bisa mencapai 2 tahun lagi? Perasaan saya tidak karu-karuan” kata Ny. Soetarti dengan suara bergetar dengan mata yang berkaca-kaca.
“Saya sudah berniat membeli rumah tersebut sejak lama, tetapi di tolak” tambah Ny. Rusmini dengan suara pelan.

Saat ditanya reporter tv, apakah harapan terakhir dari kedua janda veteran RI ini, jawabnya hanya satu “Mohon diberitahu secara jelas, jika PP nomor 40 tahun 1994 (tentang Rumah Negara) sudah tidak berlaku lagi?” dari sini bisa ditarik gambaran, bahwa kedua ibu ini hanya menuntut keadilan yang berimbang dan jelas buat mereka. Mereka berdua bersedia keluar dari rumdis kalau Pemerintah menjelaskan secara jelas dan terang peraturan terakhir yang melarang mereka menempati rumdis, jika memang peraturan yang lama sudah tidak diberlakukan lagi. Saat searching di mang google, ternyata PP nomor 40 tahun 1994 ini sudah diperbaharui dengan PP nomor 31 tahun 2005, lalu ada lagi PP nomor 9 tahun 2008 tentang Penghunian Rumah Dinas.

Rasanya semua peraturan yang dibuat ini kurang sosialisasi, mana tau lagi para wong cilik ini tentang semua peraturan maupun perundangan yang dikeluarkan pemerintah, jangankan wong cilik, aku aja yang tiap hari ketemu sama beragam peraturan kadang masih nggak mudeng, aku nggak tertarik membahas aneka peraturan ini secara detail, nanti malah tambah ruwet dan buat pembaca tambah puyeng, lha aku yang nulisnya aja jadi senewen, hiks.

Aku yang menonton acara di Metro TV Pagi, hanya bisa tepekur dan merenung, sebegitu ‘rendah’ nya penghargaan Oknum Pemerintah kepada nilai ‘Kepahlawanan’ yang telah diperjuangkan oleh para Pahlawan yang telah mendapat bintang gerilya dari Presiden RI ini, apalah artinya lembaran Piagam Penghargaan dan Lencana Bintang Penghargaan yang dikeluarkan Pemerintah, apakah hanya serentetan tulisan hitam diatas putih yang tiada arti? Apakah tiada nilai penghargaan terhadap tetes darah dan nyawa yang mereka pertaruhkan demi ‘Kemerdekaan’ Negeri ini?

Kembali aku berpikir, begitu banyak pejabat negeri ini yang bergelimang uang bahkan dengan mudah membeli rumdis yang mereka tempati kurang dari 10 tahun, hal ini biasa ditemui pada anggota dewan yang diberi kesempatan membeli rumdis (dump rumdis) dengan harga yang sangat bersahabat. Mungkin jaman sudah tidak berpihak kepada kaum veteran, yang uang pensiunnya hanya sebesar Rp.940.000/bulan, bisa dibayangkan untuk hidup di kota besar Jakarta, uang sebesar ini paling juga habis buat bayar rekening listri dan air!

Selain itu bagi kaum veteran ini PBB rumdis mereka seharusnya mendapat potongan 75% dari total nilai NJOP PBB yang berlaku, pada kenyataannya mereka harus membayar 100% pada tahun 2009 yang lalu, karena kuatir diancam keluar dari rumdis. Duuh….kembali berpikir dimana letak keadilan untuk 2 janda veteran RI ini dan mungkin seluruh anggota veteran RI yang tersebar diseluruh Indonesia, jika harus di bandingkan dengan para pengemplang pajak Negeri ini yang nilainya sampai Trilyunan Rupiah ? omong kosong!!! Oknum Pemerintah negeri ini sudah dibutakan mata hatinya! Mata fisik memang bisa melihat, tapi mata hati dibutakan oleh Kekufuran nikmat duniawi.

Ada seorang pemirsa TV yang menelpon, seorang bapak tua mantan pejuang juga, yang bermukim di Medan, namanya pak Antarsa, beliau berkisah bahwa beliau sudah membakar semua piagam penghargaan yang diterimanya, karena tiada guna, saat dia dipaksa keluar dari rumdis yang dihuninya sejak tahun 1950, beliau tetap kukuh bertahan di rumdisnya, terakhir beliau mendapat kompensasi 40% dari nilai harga jual rumdis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 11 (kurang jelas tahun berapa), bahwa bagi para pensiunan khususnya kaum veteran berhak mendapat bagian sebesar 40% dari nilai jual Rumdis yang mereka tempati selama lebih dari 20 tahun, akhirnya pak Antarsa keluar dari rumdisnya dengan kompensasi harga jual yang diterimanya, untuk membeli rumah baru. Ini salah satu contoh veteran RI yang berhasil mempertahankan hak nya.

Ada sisi baik dari liputan wartawan media cetak maupun elektronik dalam mengangkat isu-isu kemanusiaan yang menimpa warga negeri ini yang tidak mendapat hak nya secara berimbang. Bukannya mau menuntut bahwa oknum pemerintah tidak bijak dan tidak manusiawi, tetapi jika ingin menegakkan suatu peraturan buatlah aturan yang tegas, jangan yang berstandart ganda! Disatu sisi diberi ijin sedang di sisi lainnya dilarang. Kenapa aku menyebut dengan ‘Oknum Pemerintah’ karena tidak semua pejabat pemerintah itu jahat atau buruk kinerjanya, ada para pejabat yang bijak bestari tetapi beliau-beliau ini luput atau tidak sempat mengetahui persoalan rumit bin kusut dari para wong cilik negeri ini.

Semoga liputan Metro TV pagi ini ditonton banyak para pejabat negeri ini yang bijak bestari, yang bisa berpikir ulang untuk menentukan peraturan yang berimbang dan adil buat para wong cilik, mereka ini tidak menuntut banyak, asal sudah tercukupi sandang, pangan dan papan, Alhamdulillah….Gusti ALLAH Yang Maha Adil sudah member kecukupan buat bathin mereka, ingatlah para wong cilik yang beriman ini lebih kaya hati dan bathinnya, jika dibanding sama mereka yang bergelimang kekayaan secara fisik.

Sedikit quote yang bisa kusarikan dari kejadian diatas:

“Uang sudah membutakan hati, nilai perjuangan dipandang setengah hati, ini semua sudah harga mati!”

About Adhe Mirza Hakim

Berkarir sebagai notaris dan PPAT yang tinggal dan berkeluarga di Bandar Lampung. Berbagai belahan dunia sudah ditapakinya bersama suami dan anak-anak tercintanya. Alumnus Universitas Sriwijaya dan melanjutkan spesialisasi kenotariatan di Universitas Padjadjaran. Salah satu hobinya adalah menuliskan dengan detail (hampir) seluruh perjalanannya baik dalam maupun luar negeri lengkap dengan foto-foto indah, yang memerkaya khasanah BALTYRA.com.

My Facebook Arsip Artikel

36 Comments to "Janda Pejuang terancam Pidana"

  1. Cindelaras  22 March, 2010 at 07:30

    Memang gak umum peraturan macam itu, harusnya memang lebih disosialisasikan lagi. Pasalnya jaman sekarang ini kondisi negara sudah gak semakmur dulu sewaktu masih ada jaminan rumdis bisa digunakan oleh orang yang bukan pegawe instansi terkait. Makanya begitu dituntut efisiensi, semua instansi itu kelabakan. Aku jadi ingat beberapa tempat yang sering aku lewati di sekitar Bintaro, ketika tanahnya tidak ditempati pemiliknya, rame-rame rombongan pemulung madura seenaknya menempati gak pake permisi. Begitu mau ditempati yang punya, rame-rame mereka minta ganti rugi. Katanya sudah membangun rumah lha, sudah menggarap tanah lah. Padahal dulu mereka asal nemplok gak permisi. Akhirnya sampe minta tolong sama polisi dan TNI buat mengusir. Beberapa orang di negara ini memang punya kelakuan semaunya sendiri. Sudah tau bukan miliknya, seenaknya dipakai, lalu minta sangu setelah yang punya datang. Gak ada gunanya dipagari, banyak yang sudah dipagari lalu dirusak sama rombongan pemulung itu. Gak banyak orang yang mau menghormati hak milik orang lain.

    Dalam masalah perumahan TNI, memang beberapa teman saat ini tinggal di rumah yang dulu mereka “tebus” dengan sejumlah rupiah untuk mendapat hak guna pakainya. Taun 2000-an kayaknya buat rumah seukuran 56m2 seharga 40 jt-an di cilandak. Bisa jadi itu dianggap sebagai “pesangon” buat yang telah purnawira dan harus pindah dari kompleksnya. Tapi itu kan dalam kawasan dinas lembaganya sendiri, bukan untuk mereka yang non marinir/TNI. Artinya masih dalam lingkup “keluarga” sendiri. Lain dengan apa yang dialami dua ibu janda itu.

  2. Adhe  20 March, 2010 at 07:18

    @Mba Cinde, makasih ya sudah mampir, sebenarnya persoalan rumdis ini banyak kasusnya, apa yg mba cinde bilang bahwa banyak rumdis yg dihuni seumur hidup para pensiunan bahkan sampai anak cucu bahkan buyutnya, ini karena sifat tdk disiplin, seharusnya saat mau masuk menempati rumdis ada teken kontrak hanya diberi kesempatan menempati paling lama berapa tahun, selain itu carut marutnya sistem administrasi dalam lembaga TNI itu sendiri, jadi lengkap sudah. Ada juga aturan yg kami ketahui bahwa jika kita membeli secara over PB buat rumdis milik TNI maka nama kita akan tercantum sbg berhak menempati rumdis ini sampai pensiunan tentara itu meninggal masih diberi kesempatan menempati sampai 20th bahkan kalau janda tentara/warakawuri itu masih hidup tetap boleh ditempati sampai 10tn setelah janda warakawuri itu meninggal. Kalaupun rumdis yg dibeli secara over PB tsb mau dialihkan tetap boleh dilakukan tetapi dg anggota TNI yg masih aktif. Hal ini yg dilakukan oleh Ortuku, dulu beliau take over rumdis dari perwira yg sdh pensiun, kini gantian papaku yg akan mentake over ke perwira yg masih aktif. Kami juga pernah tinggal di komplek tentara di Jambi, tapi kami keluar setelah papaku harus dinas ketempat lain. Jadi memang aturan yg harusnya dirapihkan, seperti TNI AU yang dialami oleh orang tua temanku, mereka bernasib lebih beruntung karena saat para perwira yg aktif memasuki masa pensiun, pihak koperasi TNI-AU sdh menyiapkan lahan/tanah yg bisa dibeli oleh pensiunan dan dibangun rumah utk ditempati dan memiliki sertipikat hak milik yg artinya bisa ditempati selamanya. Sayangnya aturan ini tdk berlaku disemua daerah. Jadi kembali ke aturan yg tegas. Buat para pensiunan yg berhasil mandiri dalam arti tdk lagi tergantung sama rumdis bahkan bisa membeli rumah sendiri ini merupakan contoh baik diantara begitu banyak kisah pilu mereka yg ‘terperangkap’ dalam rumdis, yg dulu mungkin dijanjikan akan diberi hak memiliki jika sdh menempati selama puluhan tahun, aturan memang dibuat utk memungkinkan rumdis dibeli, tetapi yg susahnya aturan ini dibuat hanya temporal, lalu akan keluar aturan baru yg menghapus ketentuan lama, makanya jangan heran jika ada yg bisa beli rumdis, itu dilakukan saat aturan yg mengijinkan pembelian rumdis masih berlaku, lalu saat pensiunan mau membeli rumdisnya karena baru punya uang dibelakang hari yg ternyata aturannya sdh berubah, yg semula mengijinkan diganti dg tdk ada hak untuk dibeli. Inilah aturan yg dinilai berstandart ganda. Banyak contoh berbeda soal kasus ketiadaan keseimbangan antara hukum dan keadilan dalam masyarakat dalam banyak kasus kepemilikan tanah. Ruwet!

  3. Cindelaras  20 March, 2010 at 04:26

    Tapi aku setuju kalo sampe negara mau ngasih “hadiah” rumah buat semua veteran TP, kebetulan ! Semua pakdheku eks TP Brig-17, tapi gak pernah ngimpi minta dihargai oleh negara dengan hadiah rumah. Wong jaman itu semua orang jadi pahlawan je. Asal ikutan pegang bedhil nembak sekutu yo blusukan sampe hutan naik gunung nyebrang sungai turun jurang yo artinya pejuang to ? Cuma bedanya pakdhe2ku gak pamrih, sampe tuwek bengkek malah ada yang jadi polisi mlarat. Rumahnya kecil, dibeli dari hasil nabung sejak muda sampe terakhir jadi Kolonel. Gak doyan sogok. Kata Alm. Eyang Kakung, suap itu gak ilok.

  4. Cindelaras  20 March, 2010 at 04:17

    Eee…ketemu lagi disini. Sama juga deh komennya dengan yang udah aku beri. Rumah dinas sebaiknya digunakan hanya untuk mereka yang masih aktif. Apapun jenis badan usaha milik negara maupun lembaga negara yang telah dibiayai oleh negara, yang memakai rumah dinas, seharusnya hanya menggunakannya untuk kepentingan si BUMN ataupun lembaga negara itu sendiri. Bukan untuk menfasilitasi kepentingan pegawai yang sudah tidak aktif.
    Contoh di banyak daerah, dengan mudah kita dapat menjumpai keluarga2 TNI maupun Polisi yang menempati rumah dinas/barak, bahkan setelah masa bakti mereka terlewat sampai bertaun-taun. Di sebagian kota, malah sampai ada sejarah yang menunjukkan tentang penyerobotan kepemilikan tanah dan bangunan oleh keluarga2 TNI atas pihak lain (di Solo, gedung milik Muhammadiyah sudah sejak lama diserobot TNI – di Ungaran, gedung2 perumahan milik Perkebunan digunakan sebagai perumahan ex TNI, begitu juga dengan gedung2 dan lapangan sepakbola milik DIKNAS yang diserobot begitu saja dari fungsinya yang terdahulu sebagai Sekolah Guru Bawah Putra, begitupun orang2 ex polisi yang begitu saja menempati rumah dinas, padahal mereka sudah tidak aktif lagi). Alasannya klise setiap ditanya : “Dengan gaji sedikit, bagaimana kami bisa beli rumah sendiri ?”.
    Tapi yang aku tau, temen2 yang ortunya TNI dan Polisi di jaman aku remaja dulu, sangat2 terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terbukti dengan lengkapnya lauk-pauk dan susu untuk mereka yang disediakan oleh negara (kalo gak salah merek susu bubuknya Shinta, rasanya macem2, pokoknya enak deh), juga tunjangan pendidikan untuk anak-anaknya. Gak kayak Ibu Bapakku yang harus pake akrobat nyari duit buat kasih makan, beli susu, dan nyekolahin kami yang cuma 2 bersaudara. Dengan segala kebutuhan telah terpenuhi kayak gitu, masak iya mereka gak bisa menabung buat beli rumah sendiri ? Jangan2 karena sudah biasa “keenakan” disediain segala macam oleh negara ? Jadi seenaknya sendiri gitu ?
    Hehehe…, jadi ingat sama rumah tua milik seorang Eyangku di Jogja yang tiba-tiba “kalah” di pengadilan oleh tuntutan seorang Janda Jendral korban GESTAPO yang namanya siapaaa gitu. Rumah yang sejak jaman londo sudah dimiliki, tiba2 diaku milik TNI. Weh !, enak men. Tapi dari pada dibedhil sama tentara sendiri, ya mendhing nyingkir. Masih bagus mereka mau ganti rugi. Biarpun cuma cukup buat beli rumah kecil di Klitren yang gedenya cuma 1/4 dari rumah terdahulu.
    Soal Ibu2 tua itu, sebaiknya gak usah pake hukuman kurungan. Diminta kembalikan rumdis-nya aja. Kalo mau membagi waris ke anak-cucu ya pake rumah yang dibeli sendiri lah. Jangan yang rumah dinas dong. Nuntut ganti rugi ? Mosok sudah dibiarin puluhan taun pake rumdis gak pake nyewa masih mau minta disangoni ? Soal mau tinggal dimana, emang gak punya anak ? Ato jangan2 anak-anaknya malah pada nimbrung ikutan numpang di rumdis pegadaian ? Piye to ?

  5. Syanti  19 March, 2010 at 22:02

    Saya membaca tulisan ini merasa miris, terhadap nasib janda veteran, bu Sutarti dan bu Roesmini.
    Tapi juga gemas sama oknum oemerintah tersebut.
    saya juga ikut berdoa, semoga diberi keadilan, untuk kedua ibu ini dan bisa hidup tenang dalam menjalani masa tuanya.

  6. adhe  19 March, 2010 at 12:46

    @Mba Imeii, semoga kedua ibu ini bisa segera selesai urusannya, dan bisa hidup tenang dimasa tuanya ini. thx sdh mampir.

    @Mba Lani, emang…kalo lihat pertama kisah ini aku ngomel sebeeeel banget, tapi akhirnya hanya bisa berdo’a dan membuat tulisan ini semoga bisa dibaca oleh wong gede, yg bisa bantuin nasib ke 2 ibu ini. thx mba sdh comment.

    @Kornelya, thanks mba sudah comment, iyaaa….dana bailout itu kek nya bisa buat beliin rumah RSS buat para veteran seluruh Indonesia, tapi yg kek gini maka ke pikir tuh.

Terima kasih sudah membaca dan berkomentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Image (JPEG, max 50KB, please)