Janda Pejuang terancam Pidana

Adhe Mirza Hakim – Bandar Lampung


Pagi ini aku melihat di layar kaca, nasib miris dua janda yaitu Ny. Soetarti Sukarno dan Ny. Rusmini keduanya berusia 78 tahun, yang suami mereka adalah para pejuang Tentara Pelajar Indonesia (veteran RI) dan memperoleh bintang gerilya dari Presiden Soekarno, kesalahan mereka adalah menempati rumah dinas (rumdis) milik Perum Pegadaian di daerah Cipinang Jaya – Jakarta Timur.

Padahal mereka telah menempati rumdis tersebut selama 25 tahun (bagi Ny. Soetarti) dan 30 tahun (bagi Ny. Rusmini), sebenarnya mereka sudah ada itikad baik untuk membeli rumah yang mereka tinggali, karena ada beberapa rumdis Perum Pegadaian yang bisa dibeli oleh penghuninya, berdasarkan SK Menteri Keuangan tahun 1984, bahwa rumdis golongan III bisa dibeli jika sudah ditempati selama 10 tahun, sedang mereka berdua ini telah menempati rumdis tersebut selama 25-30 tahun. Beberapa kali mereka berusaha untuk membeli rumah tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh Perum Pegadaian, malah mereka di tuntut untuk segera mengosongkan rumdis.

Terakhir kedua janda sepuh ini malah dikenai tuntutan hukuman pidana kurungan selama 2 tahun, jika mereka tetap bertahan di rumdis tersebut. Di sini terjadi inkonsistensi peraturan, dimana ada sebagian penghuni rumdis yang bisa membeli rumdis yang ditempatinya, disisi lain ada yang mengajukan pembelian ditolak malah kini balik dituntut pidana kurungan selama 2 tahun, dimana letak keadilannya?

“Suami saya dulu seorang pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mendapat gelar pahlawan dan bintang gerilya dari Presiden, mengapa kini saya malah dituntut pidana selama 2 tahun, padahal kalau mau melihat ke umur saya, apakah bisa mencapai 2 tahun lagi? Perasaan saya tidak karu-karuan” kata Ny. Soetarti dengan suara bergetar dengan mata yang berkaca-kaca.
“Saya sudah berniat membeli rumah tersebut sejak lama, tetapi di tolak” tambah Ny. Rusmini dengan suara pelan.

Saat ditanya reporter tv, apakah harapan terakhir dari kedua janda veteran RI ini, jawabnya hanya satu “Mohon diberitahu secara jelas, jika PP nomor 40 tahun 1994 (tentang Rumah Negara) sudah tidak berlaku lagi?” dari sini bisa ditarik gambaran, bahwa kedua ibu ini hanya menuntut keadilan yang berimbang dan jelas buat mereka. Mereka berdua bersedia keluar dari rumdis kalau Pemerintah menjelaskan secara jelas dan terang peraturan terakhir yang melarang mereka menempati rumdis, jika memang peraturan yang lama sudah tidak diberlakukan lagi. Saat searching di mang google, ternyata PP nomor 40 tahun 1994 ini sudah diperbaharui dengan PP nomor 31 tahun 2005, lalu ada lagi PP nomor 9 tahun 2008 tentang Penghunian Rumah Dinas.

Rasanya semua peraturan yang dibuat ini kurang sosialisasi, mana tau lagi para wong cilik ini tentang semua peraturan maupun perundangan yang dikeluarkan pemerintah, jangankan wong cilik, aku aja yang tiap hari ketemu sama beragam peraturan kadang masih nggak mudeng, aku nggak tertarik membahas aneka peraturan ini secara detail, nanti malah tambah ruwet dan buat pembaca tambah puyeng, lha aku yang nulisnya aja jadi senewen, hiks.

Aku yang menonton acara di Metro TV Pagi, hanya bisa tepekur dan merenung, sebegitu ‘rendah’ nya penghargaan Oknum Pemerintah kepada nilai ‘Kepahlawanan’ yang telah diperjuangkan oleh para Pahlawan yang telah mendapat bintang gerilya dari Presiden RI ini, apalah artinya lembaran Piagam Penghargaan dan Lencana Bintang Penghargaan yang dikeluarkan Pemerintah, apakah hanya serentetan tulisan hitam diatas putih yang tiada arti? Apakah tiada nilai penghargaan terhadap tetes darah dan nyawa yang mereka pertaruhkan demi ‘Kemerdekaan’ Negeri ini?

Kembali aku berpikir, begitu banyak pejabat negeri ini yang bergelimang uang bahkan dengan mudah membeli rumdis yang mereka tempati kurang dari 10 tahun, hal ini biasa ditemui pada anggota dewan yang diberi kesempatan membeli rumdis (dump rumdis) dengan harga yang sangat bersahabat. Mungkin jaman sudah tidak berpihak kepada kaum veteran, yang uang pensiunnya hanya sebesar Rp.940.000/bulan, bisa dibayangkan untuk hidup di kota besar Jakarta, uang sebesar ini paling juga habis buat bayar rekening listri dan air!

Selain itu bagi kaum veteran ini PBB rumdis mereka seharusnya mendapat potongan 75% dari total nilai NJOP PBB yang berlaku, pada kenyataannya mereka harus membayar 100% pada tahun 2009 yang lalu, karena kuatir diancam keluar dari rumdis. Duuh….kembali berpikir dimana letak keadilan untuk 2 janda veteran RI ini dan mungkin seluruh anggota veteran RI yang tersebar diseluruh Indonesia, jika harus di bandingkan dengan para pengemplang pajak Negeri ini yang nilainya sampai Trilyunan Rupiah ? omong kosong!!! Oknum Pemerintah negeri ini sudah dibutakan mata hatinya! Mata fisik memang bisa melihat, tapi mata hati dibutakan oleh Kekufuran nikmat duniawi.

Ada seorang pemirsa TV yang menelpon, seorang bapak tua mantan pejuang juga, yang bermukim di Medan, namanya pak Antarsa, beliau berkisah bahwa beliau sudah membakar semua piagam penghargaan yang diterimanya, karena tiada guna, saat dia dipaksa keluar dari rumdis yang dihuninya sejak tahun 1950, beliau tetap kukuh bertahan di rumdisnya, terakhir beliau mendapat kompensasi 40% dari nilai harga jual rumdis tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 11 (kurang jelas tahun berapa), bahwa bagi para pensiunan khususnya kaum veteran berhak mendapat bagian sebesar 40% dari nilai jual Rumdis yang mereka tempati selama lebih dari 20 tahun, akhirnya pak Antarsa keluar dari rumdisnya dengan kompensasi harga jual yang diterimanya, untuk membeli rumah baru. Ini salah satu contoh veteran RI yang berhasil mempertahankan hak nya.

Ada sisi baik dari liputan wartawan media cetak maupun elektronik dalam mengangkat isu-isu kemanusiaan yang menimpa warga negeri ini yang tidak mendapat hak nya secara berimbang. Bukannya mau menuntut bahwa oknum pemerintah tidak bijak dan tidak manusiawi, tetapi jika ingin menegakkan suatu peraturan buatlah aturan yang tegas, jangan yang berstandart ganda! Disatu sisi diberi ijin sedang di sisi lainnya dilarang. Kenapa aku menyebut dengan ‘Oknum Pemerintah’ karena tidak semua pejabat pemerintah itu jahat atau buruk kinerjanya, ada para pejabat yang bijak bestari tetapi beliau-beliau ini luput atau tidak sempat mengetahui persoalan rumit bin kusut dari para wong cilik negeri ini.

Semoga liputan Metro TV pagi ini ditonton banyak para pejabat negeri ini yang bijak bestari, yang bisa berpikir ulang untuk menentukan peraturan yang berimbang dan adil buat para wong cilik, mereka ini tidak menuntut banyak, asal sudah tercukupi sandang, pangan dan papan, Alhamdulillah….Gusti ALLAH Yang Maha Adil sudah member kecukupan buat bathin mereka, ingatlah para wong cilik yang beriman ini lebih kaya hati dan bathinnya, jika dibanding sama mereka yang bergelimang kekayaan secara fisik.

Sedikit quote yang bisa kusarikan dari kejadian diatas:

“Uang sudah membutakan hati, nilai perjuangan dipandang setengah hati, ini semua sudah harga mati!”

About Adhe Mirza Hakim

Berkarir sebagai notaris dan PPAT yang tinggal dan berkeluarga di Bandar Lampung. Berbagai belahan dunia sudah ditapakinya bersama suami dan anak-anak tercintanya. Alumnus Universitas Sriwijaya dan melanjutkan spesialisasi kenotariatan di Universitas Padjadjaran. Salah satu hobinya adalah menuliskan dengan detail (hampir) seluruh perjalanannya baik dalam maupun luar negeri lengkap dengan foto-foto indah, yang memerkaya khasanah BALTYRA.com.

My Facebook Arsip Artikel

37 Comments to "Janda Pejuang terancam Pidana"

  1. june  2 August, 2015 at 05:16

    Perkenalkan,kakekku eks veteran,bapakku polisi dan suamiku tni,26 tahun lagi suamiku br pensiun,,semenjak sy menikah sungguh luar biasa dapat rumah dinas,rumah jabatan apalagi skrg suamiku sdh pamen. Cari2 rumdin daerah jaktim smua over pb 150jt keatas,sungguh miris melihat para pensiunan yg seenak udelnya msh menempati rumdin sementara kami yg msh aktif hrs ngontrak,,heiiiii sadarlah kln wahai pensiunan atau apalah itu,digusur tar nuntut,katanya habis manis sepah dibuang,manknya dr dl gk punya duit utk beli rmh? Kononnya beliau2 malah memperbyk harta dmn2,

Comments are closed.