Sejak Kapan Nusantara Belajar Korupsi

Osa Kurniawan Ilham

Tahun 1996 adalah saat-saat puncak kepemimpinan Pak Harto, juga saat ketika saya lulus kuliah di Surabaya. Suatu hari di dalam bis kota dari terminal Bungurasih ke kampus saya mendengar pembicaraan 2 mahasiswa. Dalam pembicaraan mereka saya menguping seseorang di antaranya menyarankan temannya untuk tidak usah idealis. Sekarang mereka kuliah toh untuk bekerja. Bekerja toh untuk mencari uang, nah kalau orang lain melakukan korupsi untuk mengumpulkan kekayaannya, sah-sah saja kalau mereka juga mengikuti arus untuk melakukan korupsi juga. Tampaknya 2 mahasiswa tersebut mulai dirasuki roh korupsi yang saat itu sedang berkuasa-berkuasanya. Saya tidak tahu di mana posisi mereka saat gerakan reformasi 1998 bergulir. Gara-gara berurusan dengan mantan mahasiswa bermental beginilah, seorang teman pengusaha benar-benar geram ketika dikerjai oleh beberapa oknum jaksa yang kalau melihat wajahnya yang masih belia sepertinya jaksa yang baru direkrut. Masih muda, tapi sudah berhak mendapat gelar koruptor pula.

Bagi Indonesia, korupsi memang sudah berurat akar. Beberapa berpendapat korupsi sudah membudaya, tapi banyak yang menolak kalau korupsi adalah budaya Indonesia. Memikirkan hal ini, ada pertanyaan nakal yang muncul. Sejak kapan sih Nusantara mengenal dan belajar korupsi ? Lalu saya membuka-buka kembali arsip dan buku-buku sejarah. Mungkin bukan jawaban yang pas dan benar, tapi paling tidak yang saya tuliskan ini adalah fakta-fakta sejarah yang mungkin saja bisa menjawab pertanyaan tadi.

Sebelum Cornellis de Hautman menginjakkan kaki di Nusantara tahun 1596, Nusantara terdiri atas beberapa kerajaan yang kadang satu sama lainnya bermusuhan. Dalam kultur kerajaan seperti ini, kesejahteraan suatu kerajaan sangat dipengaruhi oleh karakter raja dan para punggawa kerajaan. Ada beberapa kerajaan yang warganya makmur, ada pula kerajaan yang benar-benar memiskinkan warganya. Yang jelas, kultur kerajaan menganut sistem penarikan pajak atau upeti dengan besar upeti ditentukan oleh tingkat kebijaksanaan sang rajanya.

Sejak VOC dibentuk tahun 1609 di Ambon lalu berhasil menaklukkan satu per satu kerajaan-kerajaan di Nusantara, tampaknya pada saat itulah Nusantara mulai mengenal dan belajar budaya korupsi.

Sebagai sebuah perusahaan dagang yang mirip negara karena mempunyai armada militer dan gubernur jenderal, VOC tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang kaya raya karena berhasil menancapkan monopolinya atas perdagangan di Nusantara. Sudah tidak terhitung banyaknya berapa gulden yang dikirimkan ke Belanda dari hasil monopoli seperti ini.

Tapi masa kemakmuran VOC perlahan tapi pasti mulai menemui ajalnya. Semuanya karena perilaku pejabat VOC sendiri. Di Batavia dan kantor-kantor cabangnya, para pejabat VOC hidup dalam kemakmuran dan kemewahan. Para pejabat VOC saling berlomba untuk memiliki pakaian mewah, dengan kereta-kereta kencana dengan kuda-kudanya yang gagah padahal kalau di negerinya sendiri mereka tidak dianggap siapa-siapa. Sehari-harinya mereka memperlengkapi keluarganya dengan barisan budak yang siap melayani. Suatu gaya hidup yang tidak akan mungkin mereka dapatkan kalau mereka tetap tinggal di Belanda. Mungkin karena saking kentaranya gaya hidup mewah ini, pemerintah Batavia sempat membuat peraturan untuk mengekang semangat pamer kemewahan para pejabatnya. L’histoire est repete, tampaknya sejarah memang terulang di negeri ini kan. Bandingkan dengan surat edaran menteri yang seringkali bak macam ompong ditujukan kepada jajarannya untuk hidup sederhana.

Pertanyaan lebih lanjut, dari manakah para pejabat itu mendapatkan kemewahan ? Gaji sebagai pejabat atau pegawai VOC sebenarnya tidaklah besar. Gaji resmi mereka hanya cukup untuk hidup sederhana dalam sebulan. Tapi ternyata mereka mempunya sumber pendapatan di luar gaji dari penyalahgunaan jabatan. Mereka mengambil keuntungan pribadi dengan menilep sebagian uang yang harusnya dibayarkan ke rakyat sebagai penjual hasil bumi. Uang pembayaran yang sudah disunat itu pun ternyata juga tidak sampai ke penjual hasil bumi, karena VOC menyerahkan uang pembayaran hasil bumi tidak langsung ke rakyat tapi melalui bupati-bupati sebagai kepala daerah. Lalu uang pembayaran yang sudah dikorupsi oleh pejabat VOC itu pun masih dipotong juga untuk masuk ke kantong pribadi para bupati. Jadi rakyat hanya mendapatkan sebagian kecil dari hak yang seharusnya didapat sebagai hasil penjualan hasil panen mereka. Korupsi seperti ini sudah dianggap biasa, karena sudah menjadi praktek yang lazim dilakukan oleh semua pejabat VOC dan bupati. Bandingkan dengan pejabat yang sering main nilep uang proyek sehingga yang uang proyek yang jatuh ke kontraktor sudah sedemikian kecil sehingga mereka mengurangi kualitas kerjaan mereka. Mirip kan ?!

Semua pembesar pribumi akhirnya mencontoh perilaku korup pejabat VOC tersebut. Tidak kalah pintar mereka pun juga mengambil keuntungan besar dari transaksi penjualan hasil bumi. Seperti makelar atau tengkulak, para bupati membeli panen hasil bumi dari rakyatnya sendiri dengan harga yang sangat rendah lalu menjualnya ke residen atau gubernur dengan harga hampir 2 kali lipat. Demikian pula para residen dan gubernur akan menjual ke VOC dengan harga berlipat lagi, begitu seterusnya.

Residen Belanda juga terbiasa menerima suap dan sogokan dalam hal pengangkatan seorang bupati. Setiap kandidat bupati mau-mau saja membayar sogokan dalam jumlah besar karena jabatan bupati itu menguntungkan dan mudah mendatangkan uang bagi sang bupati, sehingga modal menyogok residen bisa segera tertutupi. Dalam sistem kolonial seperti saat itu, seorang bupati mempunyai tugas mengawasi masuknya panen hasil bumi. Bila panen berhasil, hasil panen mereka dibeli dengan harga sangat murah. Bila panen gagal, petani dibebani bupati untuk membayar kegagalan panen dengan sejumlah uang. Bila tidak punya uang, rakyat miskin tersebut terpaksa menjual apa saja kepunyaan mereka, entah tanah, rumah atau ternak mereka kepada bupati mereka atau ke para saudagar Cina. Terkadang, bupati menyewakan tanah seluruh desa di bawah kekuasaannya kepada saudagar Cina. Lengkap sudah korupsi beranak pinak di Nusantara.

Apakah Anda melihat kemiripan praktek korupsi di jaman itu dengan di jaman kita sekarang ?

Praktek-praktek korupsi seperti inilah yang membuat VOC jatuh bangkrut dan diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799 dengan meninggalkan hutang sebesar 134 juta gulden. Praktek-praktek korupsi yang kurang lebih sama pula yang telah membuat negeri kita jatuh miskin dengan hutang yang menjerat leher kita dan anak cucu kita, bahkan setiap anak cucu kita yang baru lahir sekalipun.

Sumber kepustakaan:

Peperangan Kerajaan di Nusantara: Penelusuran Kepustakaan Sejarah, Capt. RP Suyono, Grasindo, Jakarta 2003.

Balipapan, 8 maret 2010

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.