Cinde Laras
Setelah berhari-hari merasa dagdigdug-dagdigdug…. Selesai sudah akhirnya…. Hasil UN SMA 2010 di DKI sudah diterima. Lebih dari 9% jumlah siswa yang menjadi peserta dinyatakan tidak lulus.
Beberapa sekolah di Ibukota ini bahkan ada yang siswanya 100% tidak lulus. Semuanya sekolah swasta, semuanya menampung anak-anak yang sedari awal ditolak masuk ke sekolah negeri karena nilai kelulusannya yang terlalu “mengharukan”. Lebih banyak yang termasuk anak-anak yang berasal dari keluarga tak mampu.
Ironis, sudah tidak pintar, miskin pula. Tapi masuknya ke sekolah swasta yang pastinya cuma dapat bantuan yang jumlahnya sedikit dari negara. Jadi pastinya orangtua mereka harus membayar lebih. Haiyaa…, tak apa lah tidak lulus sekarang. Mereka masih bisa menempuh ujian ulangan di kali berikutnya.
Tapi konsekuensi yang ditanggung sekolah swasta yang menyelenggarakan ujian itu sungguh berat, semua yang 100% tidak bisa melampaui standard kelulusan akan segera ditutup oleh pemerintah. Betapa sedihnya…..
Dengan gagah DIKNAS mengumumkan bila sekolah-sekolah yang 100% muridnya tidak lulus adalah sekolah swasta. Tidak ada sekolah negeri yang tidak lulus 100%. Aduhai…. Lalu mengapa DIKNAS cuma memberi perbaikan mutu untuk guru negeri saja? Tidakkah guru-guru sekolah swasta juga diharuskan mendapat pembekalan yang sama?
Kalaupun pembekalan itu ada, tidakkah sekolah-sekolah swasta itu mendapatkan 100% bantuan biaya untuk mengirim guru-guru mereka agar bisa mengikuti pendidikan khusus sebagaimana para guru di sekolah negeri ? Bukankah guru-guru swasta itu juga mengajar anak-anak negeri yang membutuhkan pendidikan? Apakah pajak negeri ini cuma untuk membangun sekolah negeri ? Sementara sekolah swasta tak terperhatikan…..?
Lalu hasil UN SMP 2010 pun diumumkan. Lagi-lagi…dan lagi-lagi…. Terdapat sekolah-sekolah yang jumlah siswanya 100% tidak lulus di seantero negeri.
Ajaib bin aneh, DKI menempati peringkat tertinggi di antara semua propinsi yang memperoleh jumlah siswa lulus terendah. Ada 28,97% dari semua siswa SMP di seluruh DKI yang tidak lulus. Dan…lagi-lagi…, sekolah swastalah yang menjadi korban terparah dengan menduduki ranking tertinggi dalam jumlah ketidak-lulusan.
Dalih bahwa guru-guru sekolah swasta tidak memiliki mutu sebaik guru-guru negeri, sepertinya bukanlah alasan yang logis. Kurang pembekalan iya, tapi bukan kurang bermutu. Mutu bisa ditingkatkan dengan berbagai cara. Menjadi guru yang baik adalah mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan anak didik yang kita hadapi. Seperti apapun pandainya seorang guru, tak akan dapat menyampaikan pelajaran yang dia pahami dengan baik, apabila si guru tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan cara yang bisa dipahami murid.
Banyak sarjana pendidikan yang diluluskan perguruan tinggi, tapi tidak semua punya bakat mengajar. Meski teknik mengajar itu bisa dipelajari, toh masih saja ada guru yang selayaknya bicara dengan dirinya sendiri saat berhadapan dengan murid di kelas. Tidak ada interaksi dua arah.
Saat tulisan ini dibuat, hasil UASBN sekolah dasar belum diumumkan. Belum terprediksi berapa prosentase kelulusan yang akan dicapai siswa. Semoga saja semua lulus.
Lalu seorang teman menanyakan pendapat saya tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan motivasi guru agar angka kelulusan siswa itu dapat ditingkatkan. Perlukan renumerasi gaji?
Lewat sebuah koran, saya baru tahu bila gaji guru PNS non sertifikasi sudah mencapai 6 juta rupiah di DKI. Yang sudah bersertikasi mendapatkan tak kurang dari 8 juta per bulan, bahkan ada yang mendapatkan 10 juta rupiah per bulan. Jumlah yang membuat iri pegawai perusahaan swasta, apalagi guru-guru di sekolah non-negeri. Bagaimana pegawai swasta tidak iri?
Sampai jungkir-balik para pegawai swasta bekerja dari pagi hingga malam untuk memperoleh gaji yang tak lebih baik dari seorang guru non-sertifikasi. Bandingkan dengan jam kerja guru PNS yang sebagian besar cuma berlangsung dari jam 6.30 hingga 13.00 setiap harinya. Sudah begitu masih saja ada guru PNS yang merangkap pekerjaan menjadi pengajar di sekolah swasta. Rupanya rasa cukup itu tak pernah ada pada banyak manusia….
Dengan sinis, dulu seorang teman yang lain pernah menyindir mutu guru PNS di sekolah negeri DKI dengan sebuah cerita. Konon ketika ditanya mengapa seorang guru kenalannya tidak mengajar dengan serius, si guru kenalan teman ini malah menjawab dengan ucapan “Mengapa harus serius? Begini saja sudah dibayar kok!”.
Bila ini kejadian sesungguhnya, patutlah para orangtua menangis karenanya. Gaji yang tinggi seharusnya dijawab dengan profesionalitas yang tinggi pula. Bukan malah bersikap semau gue.

Begitupun ketika saya menyempatkan diri berbincang dengan kepala sekolah tempat anak saya belajar. Saya mengutarakan tentang cerita-cerita yang memberikan gambaran betapa kerasnya usaha guru-guru di daerah untuk bisa memajukan pendidikan murid-muridnya. Sambutan beliau membuat saya termenung dengan pernyataan yang diucapkannya dengan senyum tersungging, “Kalau di Jakarta sekarang ini tidak ada guru yang mengabdi, Bu. Kalau di daerah mungkin masih banyak yang mengabdi, tapi di Jakarta tidak ada”.
May 17th, 2011 at 19:49
Satu hal yang harus diluruskan, baik kepada Dinas Dikdas DKI Jakarta maupun orang tua siswa adalah adanya embel-embel sekolah SBI ( Sekolah Berstandar Internasional ) yang mbayarnya melebihi bayaran untuk perguruan tinggi. Untuk level SMP saja orang tua siswa dikenakan biaya yang cukup mahal, padahal ketika UN siswa yang SBI soalnya pun juga sama dengan yang reguler, lantas di mana perbedaannya ? Ini hanya kedok sekolah untuk memungut dana saja, sedangkan kualitasnya masih dipertanyakan. Coba gimana nggak dipertanyakan sedangkan gurunya saja banyak yang masih di bawah standar kelayakkan. Oleh karena itu bagi orang tua siswa yang mau mendaftarkan ke SBI cobalah dipikir ulang, kecuali yang memang uangnya berlebih. Mohon Kepala Dinas Dikdas DKI meninjau ulang tentang korelasi antara status SBI terhadap kualitas prestasi siswa.