Penyalahgunaan Transfer Pricing

Jun Cai, S.H. M.Hum dan Amelia Tobing S.H.

(Penulis adalah Konsultan Hukum/Advokat pada Chow & Associates Law Firm)

Transfer pricing adalah istilah yang popular dan lazim dalam dunia bisnis, namun dalam dunia pajak, istilah transfer pricing seperti tuyul, dia diyakini ada, bisa dirasakan kehadiran dan efeknya, namun tidak mudah untuk menemukan wujudnya dan membuktikannya. Bukan rahasia umum lagi bahwa untuk meminimalisasi pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan.

Sebenarnya tujuan utama transfer pricing adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan, sebab transfer pricing merupakan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual (selling division) dan unit divisi pembeli (buying divison).

Namun dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan kemajuan perusahaan menjadi perusahaan multinasional, transfer pricing ini bermasalah, karena seringkali disalahgunakan untuk menghindari pajak atau menghemat beban pajak dengan taktik antara lain, menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah karena lazimnya suatu perusahaan akan mencari cara untuk meningkatkan laba atau setidaknya efisiensi dalam pengeluaran. Praktek transfer pricing sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar sebab bagi para pelaku usaha, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan.

Transfer pricing merupakan upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Cara-cara dalam melakukan penghindaran pajak tidak legal melalui transfer pricing, dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu dengan melaporkan informasi yang tidak benar mengenai:

–         hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, sehingga terhindar dari kewajiban menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

–         kondisi dari transaksi yang diteliti dan kondisi serta harga dari transaksi pembanding.

Adanya hubungan istimewa merupakan salah satu faktor penyebab utama timbulnya praktek transfer pricing. Hubungan istimewa tersebut seperti hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau penyertaan, adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, atau adanya hubungan darah/keluarga.

Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

Praktek transfer pricing ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak yang lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Transfer pricing dapat terjadi baik antar wajib pajak dalam negeri maupun antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri. Praktik transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara menitipkan sebagian aset pada anak perusahaan yang sengaja dibentuk di luar negeri oleh induk usaha di dalam negeri. Tujuannya menghindari kewajiban membayar pajak di dalam negeri.

Transfer pricing sebenarnya secara faktual menyebabkan ketidakadilan dalam perpajakan karena perbedaan struktur perusahaan. Perusahaan yang dipecah-pecah menjadi suatu grup dapat merekayasa laba sehingga meminimalkan pajak. Sementara itu perusahaan tunggal harus membayar pajak seperti apa adanya.

Logikanya, ketika suatu perusahaan bertambah besar maka laba yang diperolehnya juga akan semakin besar dan kewajiban membayar pajak juga meningkat. Tetapi dengan praktek transfer pricing seringkali yang terjadi sebaliknya, banyak perusahaan makin berkembang tetapi perolehan labanya tidak signifikan dan setoran pajaknya juga kecil.

Meskipun beberapa ahli perpajakan berpendapat bahwa transaksi transfer pricing bukanlah suatu tindak pidana, namun oleh karena transfer pricing tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan menimbulkan penurunan pendapatan negara yang dapat diartikan merugikan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Transfer pricing yang masuk ranah hukum pajak tersebut diatur secara khusus (lex specialis), sehingga akan tidak relevan jika dijerat dengan ketentuan umum dalam KUHP, demikian pula jika dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun demikian, terdapat berita gembira dalam penanganan transfer pricing. Pada tanggal 02 Juli 2009 lalu, Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Hal ini membawa penanganan transfer pricing di Indonesia memasuki fase baru yang selangkah lebih maju.

Di samping itu apabila terdapat harga transaksi yang tidak wajar antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan koreksi harga transaksi tersebut ke harga pasar wajar pada saat terjadinya transaksi.

Pengenaan sanksi pidana efektif untuk dilakukan karena akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi calon pelaku transfer pricing lainnya. Namun yang terutama pemerintah juga tetap harus melakukan pengawasan yang ketat serta memberdayakan para aparat penegak hukum yang bertugas dalam penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan, secara khusus aparat perpajakan agar dapat bekerja secara profesional agar mampu mendeteksi adanya perilaku para wajib pajak yang tidak jujur dan agar para aparat pajak memiliki integritas moral yang baik untuk menghindari segala macam bentuk ”permainan” antara pemeriksa pajak dengan para wajib pajak.

Ilustrasi: dvstakes, absolutely astronomi


Note Redaksi:

WOW! Sungguh terkejut hari ini, tiba-tiba ada pesan masuk, nanya alamat, dan selisih 2 menit mecungul artikel baru ini di mailbox. Jun Cai adalah seorang teman lama di Medan! Welcome dan selamat bergabung! Semoga kerasan…

2 Comments to "Penyalahgunaan Transfer Pricing"

  1. Fraisti Fina  4 March, 2012 at 14:41

    seneng banget kebetulan nemu ni artikel, baru baca setelah hampir setahun di post…
    terimakasih banyak buat informasinya yg sangat bermanfaat,
    ditunggu postingan selanjutnya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.