Mencumbu Pulau Banggai (Part 2)

Mencumbu Pulau Banggai:

Mengagumi Masa Lalu, Mencicipi Kekayaan Surga (Part 2)

Abhisam DM


“Kita ke monumen dulu saja ya,” katanya.

“Oke, atur saja, pak,” balas saya.

Sampai di monumen yang dimaksud kami berhenti. Tampak memang bukan monumen, hanya tumpukan batu saja. Tapi monumen, tumpukan batu, atau apa pun, hanyalah istilah. Dalam hal ini, menurut saya, istilah tak terlalu penting. Makna atau spirit yang ingin diabadikan dalam simbol itu jauh lebih penting.

Lalu kami melewati beberapa instansi pemerintah yang kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima, saya yakin hitungan saya masih kurang. Masih ada yang terlewat. Itu saja sudah “fantastis”. Instansi pemerintah, bangunannya masih bagus-bagus, memakan dana tidak sedikit pasti, namun kosong. Benar-benar kosong.

Saya membayangkan apa ada fenomena begini di daerah lain, bahkan di belahan dunia lain. Kalau bangunan tidak difungsikan karena bencana alam, perang, kerusuhan, itu wajar, karena sudah rusak atau tidak layak. Tapi ini masih bagus, kokoh, dan sangat layak. Tidak perlu harus mengerti arsitektur untuk mengatakan itu masih sangat layak. Mubadzir, kata orang yang mengantarku. Aku sepakat. Mubadzir. Sungguh. Ibarat mobil baru, bagus, tapi hanya diparkir di garasi rumah saja.

Ada gulungan tebal tentang cerita pemekaran kabupaten di sini. Khusus masalah pemindahan ibukota kabupaten dan konflik yang terjadi tertulis dengan underline and bold. Terlalu panjang untuk dibuka di tulisan ini, dan terutama, terlalu sensitif. Kebetulan saya juga berkesempatan menggali informasi soal ini dari beberapa orang lain. Ada dari tokoh masyarakat atau orang yang dituakan dan disegani di Pulau Banggai ini. Ada juga dari pegawai pemerintahan yang asalnya dari Pulau Peling, pulau tempat ibukota baru, Salakan, berada. Keduanya tentu berbeda versi, nyaris seratus delapan puluh derajat. Saya tidak berani mengatakan mana yang benar atau salah. Mengapa banyak menggali, itu hanya untuk memperkaya wawasan saja, bukan untuk mencari benar-salah.

Akhirnya kami tiba di Keraton Banggai. Ini yang saya tunggu. Dari luar keratonnya memang terlihat kecil, memang seperti rumah tinggal biasa. Toh gairah saya tak padam, sedikit pun.

Sulit menjelaskan mengapa hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan, apalagi keraton, selalu menjadi gairah tersendiri bagi saya. Saya juga tidak ingat kapan persisnya mulai begitu. Seperti jatuh cinta; saya sering gagal menjelaskan, apalagi mengingat-ingat kapan mulanya. Kalau ditanya, “Kenapa kamu mencintaiku?” Saya biasanya menjawab, “Karena kamu berharap untuk kucintai.” Lalu kalau dilanjutkan, “Sejak kapan kamu jatuh cinta padaku?” Saya jawab, “Sejak tahu kamu berharap untuk kucintai.” Setelah itu biasanya ada yang melayang ke arah saya, bisa sandal, sepatu, dompet, tutup gelas, bahkan pernah juga handphone.

“Kamu terlalu over confidence!”

“Kamu salah paham, sayang.”

“Ah!”

Salah paham. Itu saja masalahnya. Padahal saya tidak punya maksud tinggi hati. Justru sebaliknya. Asal ada perempuan yang mencintai saya dengan sungguh, saya pasti gampang luluh. Itulah saya. Tapi biarlah. Seperti itu kira-kira ketika saya dulu “salah paham” dengan kerajaan.

Keraton Banggai masih terpelihara baik setelah ratusan tahun. Dua meriam buatan Belanda, ada di depan pintu masuknya. Sepi. Tidak ada orang. Saya sempat ke bagian belakang juga sepi.

“Rajanya tinggal di sini kan pak?”

“Iya, tapi beliau sedang ke Jakarta.”

“Sepi-sepi saja di sini, tadi saya ke belakang juga tidak ada orang.”

Beruntung yang mengantar saya cukup punya pengetahuan tentang kerajaan. Meski tidak bisa masuk, paling tidak cerita-ceritanya bisa mengobati kekecewaan saya.

“Di dalam ada beberapa peninggalan sebenarnya.”

“Apa saja, pak?”

“Setahu saya ada payung, alat musik, dan pakaian kebesaran raja. Ada juga bendera warna merah putih bersusun 13.”

“Bendera warna merah putih, tahun berapa itu?”

“Sudah ratusan tahun lalu, setahu saya sejak Banggai berdiri benderanya sudah merah putih.”

“Jadi sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri?”

“Betul.”

“Wah, sayang tidak bisa masuk, padahal saya hanya sebentar di sini.”

Ia sepertinya menangkap kekecewaan saya, lalu coba menghibur dengan terus bertutur.

“Ada yang unik dari Kerajaan Banggai. Siapa pun bisa menjadi raja berdasarkan musyawarah Basalo Sangkep. Tidak dikenal adanya putera mahkota.”

“Ah, apa iya?”

“Buktinya orang Bugis pernah menjadi Raja, begitu pula orang Mandar dan Ternate.”

“Berdasarkan musyawarah apa tadi?”

“Basalo Sangkep. Semacam MPR. Jumlahnya empat orang, mewakili empat kerajaan kecil di sini. Mereka yang mengangkat dan memberhentikan Raja.”

“Empat kerajaan kecil?”

“Sejarahnya dulu ada empat kerajaan kecil sebelum dipersatukan di bawah Kerajaan Banggai.”

Saya semakin yakin, ratusan kerajaan yang pernah ada, dan sebagian masih ada, di Nusantara ini adalah kekayaan yang harus terus diteliti dan digali. Sayangnya, bangsa ini tidak percaya kalau kaya. Itu mengapa ia sibuk melacak kekayaan negeri orang.

Saya teringat sebuah cerita. Seorang praktisi hukum terkemuka negeri ini menyampaikan orasi kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Ia berbicara panjang lebar mengenai teori dan sejarah hukum bangsa-bangsa Barat. Selesai orasi, ia dipanggil oleh WS Rendra (alm.) dan ditanya, “Kamu tahu Kerajaan Majapahit punya kitab undang-undang?”. “Tidak,” jawab praktisi. “Kamu tahu Kesultanan Demak punya kitab undang-undang?” Tanya Rendra lagi. “Tidak,” jawab praktisi. “Mestinya kita bisa menyusun teori berdasarkan sejarah kita sendiri. Belajar dari Barat boleh saja, tapi bukan berarti menelannya mentah seolah kita tak punya sejarah sendiri,” kata Rendra. Praktisi hukum terkemuka negeri ini diam sambil mengangguk-angguk.

Saya tidak ingat persis redaksionalnya, hanya intinya kira-kira begitu. Kemudian saya juga teringat tulisan Gus Mus, “Kesukaan meniru atau ‘mengimpor’ sesuatu dari luar negeri mungkin sudah menjadi bawaan dari setiap bangsa dari negeri berkembang; bukan khas bangsa kita saja. Pokoknya asal datang dari luar negeri. Seolah-olah semua yang dari luar negeri pasti hebat. Tapi barangkali karena terlalu lama dijajah, bangsa kita rasanya memang keterlaluan bila meniru dari bangsa luar.”

“Kerajaan ini dulu erat sekali hubungannya dengan Kesultanan Ternate,” kata orang yang mengantar saya. Ia sedikit mengejutkan saya yang sedang melayang-layang dalam pikiran saya sendiri.

“Mestinya dengan Gowa juga?”

Ia menggangguk. “Sebenarnya yang lebih tepat di bawah pengaruh. Kerajaan Banggai sempat lama berada di bawah pengaruh Ternate. Di bawah Gowa hanya sebentar.”

“Catatan perlawan Kerajaan Banggai panjang, pak? Maksud saya melawan penjajah asing, Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda, atau Jepang?”

“Melawan Belanda yang panjang.”

“Lainnya tidak?”

“Raja pertama Banggai baru diangkat tahun 1600. Itu kan masa-masa penjajahan Belanda.”

“Kerajaan Banggai dikenal mulai tahun itu berarti?”

“Lebih tepat mengatakan di sekitar tahun itu, bukan persis di tahun itu. Masih ada perbedaan pendapat meskipun rentang waktunya tidak terlalu panjang. Tapi kalau ‘Banggai’ sudah lama dikenal. Dalam kitab Negara Kartagama karangan Mpu Prapanca sudah disebut kata ‘Benggawi’ yang artinya ‘Banggai’. Kitab itu kan dibuat tahun 1365.”

“Bapak cukup menguasai sejarah ternyata.”

“Ah, saya hanya ingin sedapat mungkin mengenali tempat tinggal saya,” ia menjawab sambil mengulas senyum, lalu melanjutkan, “Tersebut Adi Cokro, bangsawan Jawa yang mengabdikan diri pada Sultan Baabullah, Ternate. Beliaulah yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajan kecil di sini. Karena itu beliau dikenal sebagai pendiri Kerajaan Banggai. Beliau pula yang membawa ajaran Islam. Tapi ini satu versi, lagi-lagi masih ada perdebatan.”

“Baguslah kalau masih ada perdebatan. Itu artinya perhatian kita pada sejarah kita sendiri bagus, bukan begitu, pak?”

“Sejarah kita gelap karena kita tak peduli. Makin banyak perdebatan justru makin bagus. Saya setuju.”

“Jadi dari awal hubungan dengan Ternate memang sudah kuat?”

“Betul. Saking eratnya, Ternate menghadiahkan sebuah guci untuk tempat wudlu. Konon guci seperti itu hanya ada dua di Nusantara, dan memang hanya dibuat dua, satu ada di Banggai, satu lagi ada di Ternate.”

“Gucinya ada di dalam?”

“Oh, tidak. Guci itu disimpan di masjid sebuah desa, agak jauh dari sini.”

“Jauh sekali ya?”

“Mungkin sekitar satu jam dari sini.”

Saya jadi penasaran dengan guci itu.

“Dulu pernah ada beberapa orang datang ke desa itu untuk membeli guci, ditawar sampai sekian milyar.”

“Lalu?”

“Tidak dilepas. Beberapa kali ditawar tetap tidak dilepas.”

“Wah, menarik kalau bisa kesana pak, setidaknya untuk mengambil fotonya.”

“Mungkin bisa diusahakan. Tapi jangan salah, beberapa orang pernah mengambil foto guci itu, entah bagaimana yang jelas setelah dicetak gambar guci tidak ada. Lenyap. Dan kejadian ini sudah beberapa kali terjadi. ”

Saya jadi makin penasaran dengan guci itu. Sayangnya waktu saya di sini tidak banyak, itu pun masih terikat tanggung jawab pekerjaan dari kantor. “Mudah-mudahan sempat ya, pak,” kata saya. Ia mengangguk.

“Lalu kapan, atau kenapa, Banggai yang sepertinya erat sekali hubungannya dengan Ternate sempat ‘pindah pengaruh’ di bawah Gowa?”

“Waktu itu Gowa di bawah Sultan Alaudin sempat merebut Ternate, maka otomatis Banggai ikut masuk di bawah pengaruh Gowa. Kemudian muncul perjanjian Bongaya yang terkenal tahun 1667. Salah satu syarat Bongaya adalah, Sultan Hasanuddin harus melepas semua kerajaan yang sebelumnya dikuasai Ternate. Dengan begitu Banggai lepas, seperti halnya negeri-negeri Mandar dan Manado.”

bersambung

5 Comments to "Mencumbu Pulau Banggai (Part 2)"

  1. jalil mangalia  28 October, 2013 at 14:14

    tulisan yg bagus, saya mau menambahkan sedikit yaitu kerajaan banggai sudah bersatu di sekitar abad ke V dan memang adi saka yg menyatukanny,, silakan buka di http://fathanisme.blogspot.com/2013/01/meluruskan-sejarah-banggai_30.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.