SPT dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perpajakan

Jun Cai, SH. M.Hum dan Amelia Tobing SH


Pada 31 Maret 2010 kemarin adalah batas waktu terakhir bagi wajib pajak pribadi untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh). Jutaan wajib pajak akan menyerbu kantor pelayanan pajak untuk menyerahkan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 11 UU Nomor 28 Tahun 2007).

Dalam pajak-pajak langsung, menyampaikan SPT merupakan suatu keharusan yang dibatasi dalam suatu jangka waktu tertentu, lazimnya 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak lampau. Karena wajib pajak yang bersangkutan merupakan pihak yang lebih mengetahui data-datanya, maka diharapkan bantuan/kerjasamanya dengan menyampaikan SPT. Bila perlu, wajib pajak dapat dimintai penjelasan lebih lanjut tentang data yang dimasukkan dalam SPT tersebut. Jika wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT pada waktunya, ia dapat mengajukan permohonan untuk menunda penyampaian SPT sebelum jangka waktunya lampau. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh ini biasa disebut juga penundaan SPT. Pemberitahuan di atas harus disertai perhitungan sementara pajak yang terulang dalam satu tahun pajak. Pemberitahuan ini juga harus dilampiri dengan surat setoran pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan jika berdasarkanperhitungan sementara WP mengalami posisi kurang bayar.

Setiap wajib pajak wajib mengambil sendiri SPT yang telah disediakan oleh DJP, mengisi, menghitung, dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani tersebut ke DJP/kantor pelayanan pajak setempat. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : http://www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Terdapat 2 (dua) macam SPT yaitu:

  1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak;
  2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Fungsi SPT yaitu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
  3. pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007):

  1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN);
  2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya (SPT Masa lainnya);
  3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Badan (SPT Tahunan PPh Badan);
  4. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT Tahunan PPh orang pribadi).

Sanksi Pidana :

  1. Karena kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007);
  2. Jika WP dengan sengaja tidak melapor SPT, dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007).

Sekilas, bagi orang yang belum pernah mengisi formulir SPT akan bingung saat pertama kali melihatnya. Memang informasi yang tertera di dalamnya cukup banyak. Namun, sebenarnya dalam SPT ini termuat empat bagian penting yakni penghasilan wajib pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, jumlah pajak yang telah dipungut, serta harta dan kewajiban. Keempat informasi tersebut adalah bagian terpenting yang harus diisi oleh Wajib Pajak.



Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.