Seandainya Tidak Ada DPR

Dewi Aichi – Brazil


Begitu banyak anggaran yang mengalir ke tempat yang bernama DPR. Dalam pemilu 2009, merupakan pemilu yang paling banyak melibatkan caleg. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi mereka untuk mencalonkan diri? Begitu gigihnya mereka para caleg itu bernarcis ria. Wajah-wajah teRp.ampang di mana-mana, dengan slogan-slogan yang meyakinkan.

Ternyata pendidikan tinggi dan kekayaan, bahkan orang-orang yang telah menjadi publik figuRp.un tidak menjamin mereka memiliki rasa malu, sedikit saja  rasa malu. Malah tingkah polah mereka dalam menjual diri sangat norak, dan malu-maluin. Saya kira wajar saja kali ya mereka berebut dan berusaha mendapatkan posisi menjadi anggota DPR.

Penghasilan seorang anggota DPR memang menggiurkan. Tapi memang hak setiap warga negara sih, asal jangan lupa, mereka itu dipilih oleh rakyat.   Dengan gaji pokoknya saja sekitar Rp. 15.510.000 Tunjangan listrik Rp. 5.496.000 Tunjangan Aspirasi : Rp. 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp. 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp. 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp. 2.100.000
Total : Rp. 46.100.000/bulan
Total Pertahun : Rp. 554.000.000

Semua anggota DPR mendapatkan gaji yang sama, di samping pendapatan di atas, mereka masih mendapatkan gaji ke 13 yang bisa diterima setiap bulan Juni. Gaji ke 13 itu besarnya berkisar Rp. 16.400.000.

Dan masih ada lagi dana penyerapan(reses) sebesar Rp. 31.000.000. Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses, jika ditotal per tahun untuk dana penyerapan saja sudah sebesar Rp. 118.000.000.   Sementara, penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp. 5.000.000 per kegiatan.

Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp. 1.000.000 per rancangan undang-undang.   Dengan demikian jumlah  total yang diterima oleh seorang anggota legislative hampir mencapai 1 milyar rupiah per tahun.

Pada tahun 2006, jumlah yang diterima setiap anggota sebesar Rp. 761.000.000 per tahun. Kemudian tahun 2007 naik menjadi 787.100.000 per tahun. Sangat fantastis maka wajar jika mereka berusaha sebisa mungkin meraih kursi kedudukan sebagai dewan yang katanya “terhormat”.   Setelah berhasil menjadi anggota dewan, maka tentu saja ada pelantikan.

Nah untuk menyelanggarakan pelantikan anggota DPR itu menghabiskan biaya sebesar 46 milyar. Sangat pemborosan. Itu duit dari mana sekian banyaknya. KPU juga mengeluarkan biaya sebesar 11 milyar untuk biaya akomodasi bagi anggota DPR dalam rangka pelantikan tersebut.   Dan inilah total biaya untuk pelantikan wakil kita di Senayan Rp. 46. -49milyar.   Berikut adalah rincian anggaran yang berasal dari keuangan negara tersebut, bersumber dari Indonesia Budget Centre (IBC):

1. Anggaran KPU: Rp. 11 miliar

Angka ini jauh lebih besar dari pelantikan tahun 2004 sebesar Rp. 7 miliar, naik sebesar 36 persen. Untuk pelantikan ini, setiap anggota DPR menelan biaya sebesar Rp. 15, 89 juta.

– Biaya menginap di Hotel Sultan selama 4 hari @Rp.4, 2 juta x 692 orang =Rp. 2, 9 miliar

– Sewa kendaraan @Rp. 63 juta x 4 hari =Rp. 252 juta

– Biaya beli tas @Rp. 167.000 x 692 =Rp. 115 , 5 juta

– Uang saku @Rp. 2 juta x 692 =Rp. 1, 38 miliar

– Biaya pakaian penjemputan (jas, jaket, batik, hem) = Rp. 149, 9 juta

Biaya lain-lain Rp. 6, 22 miliar guna membiayai konsumsi petugas lapangan, biaya transportasi anggota DPR dan DPD.


2. Anggaran DPR/Setjen: Rp. 28, 504 miliar

– Perjalanan pindah ke Jakarta @Rp.50, 35 juta x 560 orang =Rp. 28, 2 miliar (dana ini dianggap tidak perlu, duplikasi)

– Bantuan logistik untuk petugas Polri selama 3 hari =Rp. 138 juta (duplikasi dengan anggaran Polri)

– Biaya protokoler pelantikan = Rp. 112 , 5 juta

– Honor rohaniawan = Rp. 56, 2 juta


3. Anggaran DPD/Setjen = Rp. 6, 545 miliar (anggaran ini naik sekitar 17 persen atau Rp. 949 juta dari DIPA awal sebesar Rp. 5, 6 miliar)

– Biaya pembuatan PIN @Rp. 9 juta x 132 = Rp. 1, 2 miliar (dinilai terlalu mahal)

– Biaya orientasi sebelum dilantik @Rp. 22, 7 juta x 132 orang = Rp. 3 miliar (duplikasi dengan orientasi KPU)

– Biaya purnatugas (transport dan akomodasi) @Rp. 10, 4 juta x 100 anggota =Rp. 1, 04 miliar

– Biaya pengambilan sumpah/janji @Rp. 9, 8 juta x 132 anggota = Rp. 1, 3 miliar

Dengan total anggaran Rp. 46, 049 miliar, maka setiap anggota DPR dan DPD rata-rata menghabiskan Rp. 66, 54 juta.

Bayangkan saja, belum bekerja saja sudah menghabiskan uang begitu besarnya. Tanpa menghiraukan bagaimana masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang untuk makan saja sudah begitu berat dan apa adanya. Benar-benar tidak punya nurani.

Yang paling baru yaitu pembangunan gedung baru untuk DPR mencapai Rp.. 1. 8 triliun untuk 3 tahun anggaran. Luar biasa. Mereka  butuh gedung baru dan tempat mewah untuk bekerja. Di luar sana, banyak gedung-gedung sekolah yang sederhana dan bahkan nyaris ambruk.

Menurut ketua badan anggaran DPR Harry Azhar Azis, kondisi gedung Nusantara I saat ini,   sangat mengkhawatirkan.  Mereka khawatir. Saat periode lalu di lantai 10, kalau ada gempa sudah goyang-goyang, ” katanya (ketawa dulu aku. . )! Ini bego kali ya, yang namanya gempa ya jelas goyang-goyang, gimana sih lo?. Berdasarkan laporan yang dia terima, keretakan struktur bangunan Nusantara I terjadi pada lantai 12 ke atas. Ini diperparah dengan kemiringan gedung yang telah mencapai tujuh derajat dan ada kemungkinan bertambah.

Untuk yang terakhir (di bulan ini) mereka menyebut lagi 2 triliun untuk konstituen. Kreatif banget mereka ya? Paling-paling mereka juga yang membuat proposal-proposal menggelikan itu. Huh. . . menggelikan sekali kau! Ahh. . . sudah saja, ngga usah ditambah lagi. Sudah geli duluan!

Begitu banyaknya dana yang mengalir hanya untuk yang namanya anggota DPR. Belum lagi setelah mereka menjadi anggota DPR, berbagai fasilitas mewah diterimanya. Harapan masyarakat hanya sederhana, dengarlah aspirasi masyarakat. Perhatikanlah kesejahteraan mereka. jangan hanya memikirkan kesejahteraan keluarganya saja.

Saat disumpah, mereka pasti sadar sesadar-sadarnya (kalau memang sadar), bahwa mereka adalah bekerja untuk rakyat, pelayan rakyat, digaji oleh rakyat. Bukan malah sebaliknya, tidak peduli dengan rakyat yang masih mengharapkan hidup lebih tentram dan sejahtera. Eh. . . malah keasikan menikmati hidup mewah yang sangat tidak masuk akal.


Sumber:

www. kompas. com

www. tempointeraktif. com

www. detiknews. com

www. kabarinews. com

About Dewi Aichi

Berasal dari Sleman Jogjakarta, saya blasteran (antar kelurahan maksudnya), happily married to a Brazilian guy. Dari Jogja merambah dunia. Pernikahan lintas benua adalah pilihannya. Setelah beberapa tahun di Distrik Aichi, Jepang, sekarang tinggal di Brazil bersama keluarga tercintanya. Tingkat sudrunnya setara dengan saudara-saudara sepersudrunannya seperti Nur Mberok, Elnino, Fire dan jelas Lani van Kona. Di sini saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, saya hanya sekedar menulis apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan apa yang menarik buat saya untuk ditulis. Jika ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman, saya sangat bersyukur

My Facebook Arsip Artikel Website

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.