Perlindungan Hukum Bisnis Franchise

Jun Cai


Usaha waralaba atau yang juga disebut dengan nama franchise merupakan suatu perjanjian penjualan produk/jasa dengan merek dagang Pemberi Waralaba (franchisor) dimana franchisor membantu Penerima Waralaba (franchisee) dibidang pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya, dan atas hal tersebut Pemakai Waralaba (franchisee) membayar fee atau royalti atas penggunaan merek Pemilik Waralaba (franchisor).


Pengertian waralaba berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pemberi Waralaba (franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.

Penerima Waralaba (franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Bisnis waralaba merupakan salah satu cara untuk mempercepat meraih keuntungan, itu sebabnya tidak mengherankan jika bisnis ini selalu membangkitkan gairah bisnis pelakunya. Namun dibandingkan dengan waralaba dalam negeri, waralaba luar negeri cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek yang sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi.

Pemilihan franchisee sebagai mitra/partner menjadi titik penentu berhasil tidaknya  bisnis  ini karena franchisee yang akan menjalankan usaha franchisor,  sehingga franchisee haruslah orang yang tepat dan dapat dipercaya,  harus ikut terlibat bersama-sama dan maju bersama dalam satu visi dan misi usaha yang sama dengan kata lain yang mempunyai cara pandang (paradigma) yang sama dalam mengembangkan usaha,  sebab salah memilih franchisee bisa berbahaya karena franchisee yang tidak tepat bisa menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan usaha, bisa merusak citra merek franchisor, mencuri sistem bisnis franchisor dan menerapkannya dalam usaha yang sejenis,  sehingga menjadi kompetitor bagi franchisor.

Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi Pemberi Waralaba (franchisor) maupun Penerima Waralaba (franchisee). Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Dalam hukum perjanjian, perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba, dimana Penerima Waralaba wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba tersebut. Disamping itu, Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.

Seperti perjanjian pada umumnya, ada kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba. Wanprestasi terjadi ketikan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam Perjanjian Waralaba, yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka secara khusus pihak yang dapat dirugikan dalam bisnis waralaba/franchise yaitu Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba (franchisee).

Wanprestasi dari pihak Penerima Waralaba (franchisee) antara lain dapat berupa:

–         Tidak dibayarnya biaya waralaba tepat pada waktunya;

–         Melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh seorang Penerima Waralaba (franchisee);

–         Melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam system waralaba yang merusak image merek/produk;

–         Tidak mau mengembalikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) milik Pemberi Waralaba (franchisor) setelah habis masa berlakunya perjanjian;

–         Membuka usaha baru dengan merek yang baru namun jenis usaha yang sama sehingga menjadi pesaing dan berkompetisi dengan usaha franchise/waralaba yang telah diserahkan kepada penerima waralaba (franchisee).

Sedangkan wanprestasi dari Pihak Pemberi Waralaba (franchisor) antara lain dapat berbentuk:

–         Tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan sebagaimana mestinya;

–         Tidak melakukan pembinaan terhadap Penerima Waralaba (franchisee) sesuai dengan yang sudah diperjanjikan;

–         Tidak membantu Penerima Waralaba (franchisee) dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya.

Permasalahan juga bisa timbul apabila franchisor sedang dalam kesulitan, maka franchisee juga dapat terkena problem atau dampaknya, baik dalam masalah ekonomi/keuangan, organisasi atau struktural.

Bisnis franchise berbeda dengan bisnis lainnya karena bisnis ini tidak hanya sekedar menjual produk tetapi lebih luas lagi menjual HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Oleh sebab itu perlindungan HAKI franchisor harus tetap diperhatikan.

Persoalan-persoalan yang muncul terhadap bisnis franchise tidak terlepas dari ketentuan atau aturan hukum yang mengatur tentang franchise. Campur tangan pemerintah/hukum dalam bisnis franchise ini antara lain dalam hal:

Pendaftaran (Pasal 10, 11,12 PP No. 42/2007)

    Dalam hal pendaftaran, pemerintah dapat melakukan pengawasan atas materi perjanjian franchise agar memuat ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum, asas kebebasan berkontrak serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba (franchisee). Keseimbangan kedudukan para pihak perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya monopoli bisnis oleh pihak tertentu yang pada akhirnya dapat menyebabkan market monopoly. Namun dalam praktek masih didapati perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan padahal hal ini sebenarnya kurang memberikan  jaminan perlindungan bagi bisnis franchise tersebut. Pendaftaran dapat dilakukan di instansi terkait dan umumnya di Departemen Hukum dan HAM.

    Jangka Waktu (Pasal 12 PP No. 42/2007)

      Penentuan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali penting sebab dengan jangka waktu yang relatif pendek seandainya terjadi pengakhiran perjanjian, maka Penerima Waralaba (franchisee) dapat rugi karena investasi franchise, franchise fee, royalti, serta fee lainnya telah banyak dikeluarkan tetapi belum mendapat kompensasi keuntungan dari bisnis franchise yang dijalankan.

      Peraturan Hukum dan Implementasinya

        Walaupun saat ini Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang secara khusus mengatur bisnis waralaba, namun keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba telah cukup memberikan landasan hukum bagi bisnis waralaba di Indonesia. Namun demikian, tentunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak akan berguna apabila tidak ada upaya penegakannya, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan bisnis waralaba.

        Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 PP Nomor 42/2007, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Waralaba antara lain berupa pemberian pendidikan dan pelatihan Waralaba, rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran, rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri, bantuan konsultasi melalui klinik bisnis, penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik, dan/atau bantuan perkuatan permodalan.

        Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut di atas hingga kini belum terlaksana dengan maksimal. Hampir tidak ada upaya pembinaan yang dilakukan, kecuali sebatas pendaftaran perizinan usaha.  Di bidang penerapan sanksi juga tidak sangat jarang terjadi dalam praktik. Secara logis dapat dikatakan “bagaimana dapat menerapkan sanksi, kalau pengawasannya saja tidak pernah dilakukan”.

        Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam  bisnis waralaba adalah sebagai berikut:

        –         Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

        –         Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;

        –         Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

        –         Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

        –         Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

        –         Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

        Sanksi

          Bagi para pihak baik itu Pemberi http://baltyra.com/wp-admin/post-new.phpWaralaba (franchisor) maupun Penerima Waralaba (franchisee)  jika tidak memenuhi persyaratan dengan tidak memenuhi masing-masing hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan tetap melaksanakan kegiatan usaha, dikenakan sanksi hukum berdasarkan PP 42/2007  berupa: peringatan tertulis sebanyak tiga kali jika tidak dilaksanakan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba.

          Apabila timbul persengketaan diantara Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba (franchisee) dapat diselesaikan melalui cara damai atau jalur pengadilan.

          4 Comments to "Perlindungan Hukum Bisnis Franchise"

          1. Jun cai  17 July, 2019 at 00:28

            Nah. Bu Yunita.

            Coba cermati dan pelajari perjanjian Franchise tersebut. Mekanisme ini harusnya diatur.

            Saran saya. Mediasi dan diskuaikan dengan musyawarah mufakat.

            Usaha akan majundengan teMwork yg baik. Tidak akan berhasil tanpanya.

            Upaya hukum adlh jalan terakhir. Namun terkadang tidak bisa memuaskan semua pihak.
            Salam

          2. Yunita aryanti  16 July, 2019 at 20:01

            Mas bagaimana hukum nya jika penerima waralaba rugi krna penjualan tdk bagus dan kita tdk boleh ikut campur dalam usaha ?sedangkan pemberi waralaba tdk mau ikut berusaha untuk memajukan usaha dan dr awal buka tdk ada keuntungna sama sekali
            Apakah kita penerima waralaba bisa nuntut uang kita kembali meskipun tidak 100%? Mohon bntuan nya untuk pertanyaan sayayu

          3. itha  10 November, 2011 at 15:51

            oya sebg tambahan .. waralabanya local, bidang usahanya coffee shop.
            thx u

          4. itha  10 November, 2011 at 15:48

            MAs pls help.
            Bagaimana hukumnya apabila penerima waralaba menderita kerugian krn penjualan gak bagus.
            Dimanakah peranan dan tanggung jawab pemberi waralaba?
            Seandainya waralabanya mau dikembalikan bisa gk ya?

            mohon inputan dan bantuan infonya ..
            pls email ya ..
            thx u

          Leave a Reply

          Your email address will not be published. Required fields are marked *

          This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.