[Serial Baltyra] Orang-orang Terlupakan Dalam Proklamasi: Soedarjo

Iwan Satyanegara Kamah – Jakarta


SOEDARJO

Sang Masinis memindahkan ibukota negara demi proklamasi

SAYA agak menyesal bisa mengenal nama sosok Soedarjo baru tahun 1994, ketika saya bekerja di sebuah kantor yang menjadi bos baru saya bernama belakang Soedarjo. Nama itu pun baru saya kenal hanya sebagai seorang pengusaha sukses yang memimpin sebuah harian sore terbesar di negeri ini, Suara Pembaruan.

Pengenalan saya itu pun tidak banyak membawa pengetahuan saya lebih jauh tentang siapa sebenarnya orang yang bernama Bapak Soedarjo itu. Hingga di suatu hari di tahun 1995 saya membaca Suara Pembaruan, yang menampilkan sebuah berita foto yang memperlihatkan foto Bapak Soedarjo bercengkrama riang dengan aktor ternama Didi Petet. Ternyata sehari sebelumnya mereka berdua menerima penghargaan tertinggi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Didi Petet menerima penghargaan itu mewakili ayahnya yang berjasa besar dalam dunia perkeretaapian Indonesia. Sedangkan Bapak Soedarjo menerima langsung penghargaan itu. “Apa hubungannya ya Pak Darjo dengan kereta api?’, tanya saya dalam hati ketika membaca berita itu. Sedangkan Didi Petet kita tahu sejak April 2010 menjadi Duta Kereta Api, karena jasa ayahnya dalam sejarah kereta api Indonesia.

Waktu pun berjalan dan akhirnya terpecahkan juga rasa penasaran saya. Ternyata sosok pria kelahiran 19 Desember 1922 itu adalah tokoh terpenting dan sangat berjasa dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. “Wah, mertua bos saya ternyata orang kereta api”, kata saya penuh keheranan. Yang saya tahu beliau seorang pengusaha sukses, tokoh pers nasional karena memimpin Sinar Harapan (ditutup Presiden Soeharto September 1986), lalu Suara Pembaruan dan beberapa media massa lainnya, juga mengelola sebuah rumah sakit besar di Raden Saleh Jakarta dan sebuah universitas ternama, Universitas Kristen Indonesia.

Nama Soedarjo memang tidak banyak dikenal luas masyarakat, kecuali oleh segelintir orang. Sosoknya yang rendah hati menutupi jasanya sendiri yang begitu besar dalam menyelamatkan proklamasi 17 Agustus 1945, ketika negara yang masih balita ini masih lemah terkulai dan tak mampu berdiri tegak karena selalu diancam oleh kekuatan kolonial asing yang ingin tetap berkuasa di negeri terbesar di Asia Timur.

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, keadaan Indonesia bukan tambah nyaman sambil rakyatnya duduk-duduk santai minum kopi dan teh hangat di teras rumah atau berpawai layaknya orang yang baru menerima kemerdekaannya dari negeri majikan. Kenyataan yang dihadapi ternyata jauuuuuh sekali dari angan-angan setiap orang yang ingin bersantai ongkang-ongkang kaki. Sebaliknya, banyak orang Indonesia menikmati masa pasca kemerdekaan dengan rasa tidak nyaman dan ketakutan karena kehadiran pasukan asing yang bercampur dengan kepentingan banyak pihak dari negara-negara asing.

Kekerasan terjadi di Jakarta dan sekitarnya antara penduduk lokal dan kekuatan asing.

Bayangkan menjelang hari Natal 1945, rumah Perdana Menteri Sutan Sjahrir digrebek seperti mengrebek kediaman seorang kriminal oleh tentara NICA (Untung Sjahrir sedang tur ke daerah saat digrebek). Bahkan mobil dinasnya sering diganggu dengan pemeriksaan dan tembakan tak jelas asalnya ketika sedang melintas. Pernah juga mobilnya dihujani dengan peluru. Nah, itu saja dialami seorang perdana menteri (Sjahrir jadi perdana menteri pada November 1945). Bagaimana dengan rakyat kecil? Hmmm…. kebayang betapa nestapanya.

Jelang malam Tahun baru 1946 saja, di sekitar kediamanan Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), sering terdengar tembak-tembakan  senjata otomatis yang bersliweran sampai semalam suntuk, bukan untuk merayakan Tahun Baru! Saat itu rumah tersebut menjadi “istana kepresidenan” sejak Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Sedangkan Sutan Sjahrir berkantor di rumahnya di Jalan Jawa (sekarang Jalan HOS Cokroaminoto), Menteng. Kelak setelah Soekarno dan Hatta hijrah ke Jogjakarta, Sjahrir berkantor di rumah Soekarno, karena lebih luas dan hijau. Nah, tentara Belanda yang mendompleng tentara Sekutu yang datang ke Indonesia, makin hari makin banyak jumlahnya dan kian kurang ajar mengganggu keamanan para pemimpin Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Situasi seperti itu menimbulkan ide agar pusat pemerintahan dipindahkan ke kota lain, meski untuk melaksanakannya tidak semudah memikirkannya. Untuk memindahkan ibukota saat itu bukan perkara gampang dari segi keamanannya, apalagi kenyamanan. Yang dipilih akhir pergi ke Jogjakarta, sebuah kota yang relatif aman karena ada orang yang dihormati dan ditakuti oleh banyak orang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang masih muda dan baru 6 tahun naik tahta kerajaan Mataram modern.

Yang dipindahkan adalah Presiden dan Wakil Presiden RI serta keluarganya. Mereka adalah simbol hidup kedaulatan negara Republik Indonesia yang belum genap berusia 1 tahun. Bendera Merah Putih juga simbol negara, tetapi tidak mempengaruhi keberadaan RI bila bendera itu dibakar atau diturunkan, seperti yang sering dilakukan oleh kekuatan asing saat itu. Sedangkan Burung Garuda Pancasila belum serius ditetapkan sebagai lambang negara. Nah, presiden dan wakil presiden adalah simbol hidup yang benar-benar mewakili Indonesia. Bila ada apa-apa terjadi terhadap mereka, sangat mempengaruhi eksistensi RI. Bila mereka berdua mati ditembak atau ditangkap musuh saat itu, ya habislah sudah negara yang baru lahir 17 Agustus 1945 ini.

Lalu bagaimana caranya pindah ke Jogjakarta? Naik pesawat? Ooooh…sangat tidak mungkin dan terlalu konyol saat itu dilakukan. Naik mobil? Berapa banyak pos akan dilewati selama perjalanan Jakarta ke Jogjakarta yang melewati daerah-daerah rawan keamananan yang mudah menghilangkan nyawa orang, terserah siapa dia. Satu-satunya cara adalah naik kereta api. Masalahnya, siapa yang berani menjadi masinis membawa keluarga presiden dan wakil presiden dengan kondisi yang sangat tidak nyaman sekali.

Atas usul cantik dari Djohari Bowo (ayah Gubernur Jakarta Fauzi Bowo), seorang pejabat di kantor PM Sjahrir, sebaiknya presiden dan wakil presiden serta keluarga diberangkatkan naik kereta api dari belakang rumah Soekarno sendiri di Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), tempat negeri ini diumumkan kelahirannya. Rumah Soekarno yang luas memang dibatasi bagian belakangnya oleh rel kereta api jurusan Jakarta-Bogor. Padahal jarak rumah Soekarno ke stasiun kereta api Manggarai sangat dekat sekali. Jika Anda berjalan menyusuri rel tepat dari belakang rumah Soekarno ke stasiun KA Manggarai, hanya membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Namun ide memberangkatkan kepala pemerintahan RI dari stasiun tersebut sangat tidak mungkin dan terkesan bodoh.

Djohari akhirnya menghubungi Des Alwi (anak sosial Mohammad Hatta yang dikenal sejak masih bocah waktu dibuang di Banda oleh Belanda) dan seorang pegawai kereta api yang handal. Dibuatlah rencana memberangkatkan keluarga presiden dan wakil presiden dari belakang rumah. Artinya operasi ini sangat rahasia agar tidak diketahui banyak pihak terutama pihak keamanan asing. Djohari membuatkan tangga kayu agar penumpang bisa naik ke gerbong kereta api, karena jarak antara permukaan tanah dengan pintu masuk gerbong sangat tinggi. Apalagi ada dua wanita yang pasti ikut naik kereta api, yaitu Fatmawati dengan bayinya masih balita, Guntur serta Rachmi Hatta yang belum 2 bulan menjadi pengantin baru, ditambah para ajudan dan pembantu setia mereka. Tanpa membawa banyak barang dan perlengkapan.

Tepat Kamis sore hari tanggal 3 Januari 1946 jelang malam sekitar pukul 18.00, operasi memberangkatkan kepala pemerintahan dilakukan secara diam-diam. Kesan sembunyi-sembunyi ini bisa dilihat ketika gerbong yang akan membawa Dwi Tunggal itu, yang juga membawa dua mobil kepresidenan, yaitu Buick 7 seat warna hitam dan de Soto cat kuning. Artinya, dua mobil ini pasti sudah dinaikkan terlebih dahulu beberapa jam sebelumnya. Sangat tidak mungkin memasukkan dua mobil besar ke dalam gerbong kereta api barang tanpa dilakukan di sebuah stasiun kereta api. Mengapa harus dibawa dua mobil ini? Ya, kalau setibanya di Jogjakarta, sebagai ibukota baru kelak, mobil operasional kepresidenan tidak perlu repot-repot harus cari lagi dan itu bukan perkara mudah untuk mendapatkannya di saat genting dan kritis.

Jadi tak mengherankan bila gerbong yang akan membawa rombongan  kepresidenan itu melakukan beberapa kali maneuver langsir (mundur) di sekitar belakang rumah Soekarno, sebelum berangkat untuk mengelabui pihak-pihak lain agar tidak mencurigakan. Bahkan para pemuda yang selalu berjaga-jaga di belakang rumah Soekarno tidak tahu apa maksud kedatangan gerbong kereta api yang berhenti tidak pada tempatnya itu. Setelah semua gerbong diperiksa oleh lima polisi pengawal, akhirnya penumpang VIP dipersilahkan naik. Gerbong tetap gelap gulita.

Presiden dan wakil presiden serta keluarga rombongan naik gerbong itu melalui Jalan Bonang, yang letaknya di sisi kanan rumah Soekarno. Batas belakang rumah Soekarno dengan jalur rel sangat tidak mungkin dilalui karena ada banyak pepohonan. Apalagi Ibu Fatmawati repot momong balitanya, Guntur. Gerbong yang dinaiki sangat gelap sekali tanpa penerangan sama sekali. Dan sang masinis menjalankan kereta api dengan sangat lamban untuk tidak menarik perhatian pihak keamanan asing yang sejauh mata memandang selalu tampak berseliweran di mana-mana.

Melewati stasiun Manggarai dan Jatinegara, dilalui dengan sangat hati-hati tanpa mengundang pihak petugas untuk naik ke dalam gerbong untuk memeriksa isinya. Begitu lambatnya kereta berjalan sempat membuat penumpang dag dig dug, termasuk Mangil Martowidjojo, sang kepala pengawal presiden dan wakil presiden yang dibuat kesal dan gemes. Namun cara berjalan lambat itulah bisa menyelamatkan gerbong kepresidenan dari kecurigaan pihak manapun. Akhirnya, setelah melewati stasiun kereta api Klender, Jakarta Timur, barulah keadaan relatif aman dan penumpang bisa bernafas lega hingga tiba keesokan harinya di Jumat pagi hari 4 Januari 1946 di Jogjakarta, ibukota baru Republik Indonesia.

Nah, semua itu tidak lepas dari kepiawaian ‘Sang Masinis’ yang mash berusia 23 tahun saat itu, yang dengan cerdik dan heroik bisa mengendalikan semua tantangan dengan baik tanpa kesulitan apapun. Saya sempat bertemu ‘Sang Masinis’ 50 tahun kemudian, setelah kejadian heroik itu, setelah saya diantar oleh bos saya yang juga menantunya.

Saya diperkenalkan dengan beliau dan istrinya di kediaman mereka daerah Kebayoran Baru. Beberapa putra beliau yang saya tahu, kebanyakan menjadi pengusaha sukses, antara lain ada mengikuti jejak ayahnya menjadi pengelola banyak media eletronik radio, beberapa terbitan majalah asing berbahasa Indonesia.

Saya sering mendengar sifat kedermawanan beliau dari beberapa satpam yang saya kenal baik bertugas menjaga rumah beliau, yang hanya berbeda satu rumah dengan kantor saya di depan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta. Termasuk kisah supir truk yang menabrak pagar rumah beliau dan akhirnya malah dikasih duit dan makan siang, bukannya didamprat dan dimaki, seperti kebiasaan kita yang normal.

Tanpa jasa ‘Sang Masinis’ itu, tidak terbayangkan bagaimana keselamatan presiden dan wakil presiden bisa dijamin dalam perjalanan kereta api itu? Lalu apa jadinya dengan negeri yang baru lahir tanggal 17 Agustus 1945 bila mereka mengalami kesulitan keamanan dalam perjalanan jauh tengah malam antara Jakarta ke Jogjakarta yang penuh ranjau keamanan di saat revolusi. Nama ‘Sang Masinis’ memang cenderung dilupakan banyak orang atas jasanya menyelamatkan proklamasi, karena nama beliau lebih terkenal sebagai tokoh industri pers nasional dan pengusaha sukses serta super dermawan kepada siapapun. Sulit menemukan buku atau dokumentasi yang ditulis beliau sendiri tentang peranannya yang heroik itu pada antara tanggal 3 dan 4 Januari 1946, saat memindahkan ibukota negara demi menjaga keutuhan proklamasi 17 Agustus 1945.

Kereta api yang dikemudikan setidaknya telah menyelamatkan Republik Indonesia dari sebuah keadaan yang tidak menentu, ke dalam sebuah situasi yang lebih baik untuk bertahan dan akhir mampu melewati masa-masa sulit itu dengan baik hingga tulisan ini ditulis untuk mengingat peranannya. ‘Sang Masinis’ itu adalah Soedarjo, tokoh yang sudah terlupakan dalam proklamasi. (*)

Referensi:

1. “Dikuasa Dua Pemerintah” oleh Harry Kawilarang, Suara Pembaruan, 22 Juni 2010.

2. “Pameran Mobil-Mobil Dinas Presiden Soekarno” oleh James Luluhima, Kompas 29 Agustus 2003.

3. “Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967, H. Mangil Martowidjojo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *