Corruptors’ Paradise: Indonesia

Josh Chen – Global Citizen


Sungguh menarik mengikuti perkembangan gebrakan SBY melawan korupsi negeri ini. Perjalanannya bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Korupsi di negeri ini sudah makin menjadi-jadi, makin marak dan makin meluas. Koruptor-koruptor kelas kakap, nomer wahid melenggang bebas. Ada yang jadi ketua partai politik papan atas negeri ini, ada yang mendapatkan grasi.

Ada 4 hak presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 14: grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Definisi grasi adalah: “merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang”.

Sudah menjadi tradisi di setiap peringatan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus, para terhukum akan mendapatkan remisi (pengurangan hukuman) dan juga grasi. Yang mengejutkan adalah di tahun ini koruptor kelas kakap, salah satunya Syaukani – pengeruk dan penjarah nomer wahid bumi Kalimantan, malah dibebaskan.

Sungguh mengusik nurani dan rasa keadilan. Pentolan perusak bumi Jawa Timur tak tersentuh, penjarah bumi Kalimantan melenggang bebas. Sungguh luar biasa pemberantasan korupsi negeri ini.

Mencermati komentar dari Nuchan di artikel [Lomba Menulis] Wajah Asing Mendominasi Dunia Hiburan Indonesia dan pemikiran Anoew, hukuman mati untuk koruptor yang meriah juga tanggapannya di [Lomba Menulis] Hukuman Mati Untuk Koruptor, Pantaskah?, memang sungguh memalukan. Posisi Indonesia di ASEAN bukannya makin membaik tapi terus merosot dan sekarang menjadi jawara korupsi di ASEAN dan Asia. Sungguh kado yang indah di ulang tahun Republik Indonesia ke 65 ini.

Semua kasus korupsi negeri ini tidak tuntas. Kasus Gayus yang jelas-jelas kelihatan dari mana aliran dananya, dan untuk kepentingan siapa si Gayus bermain, itupun tak tersentuh sampai detik ini. Rekening gendut para jenderal polisi apalagi, mana berani penegak hukum mengusutnya? Bagaimana logikanya jika para penyidik (kalau bersih) mau menyidik yang jelas-jelas jenjangnya di atas mereka. Jenderal semua, ada yang mantan atasannya malahan. Dan lagi hirarki militer di Indonesia masih sangat kuat.

Negara lain melaju kencang pembangunannya, sementara di Indonesia juga melaju makin kencang korupsinya. Perjalanan pemberantasan korupsi Indonesia sempat membaik sebentar di periode pertama pemerintahan SBY, terlihat dari grafik laporan PERC indeks korupsi Indonesia sempat membaik dari 2004-2007, namun mengalami kecenderungan terus “membaik” 2008, 2009, dan sekarang 2010 menjadi JAWARA lagi. Memang Indonesia adalah juara bertahan yang baik sekali di bidang satu ini.

Malah jadi teringat akan insiden kelautan yang baru saja lewat sewaktu memerhatikan grafik indeks korupsi ASEAN. Kita sedang sengit-sengitnya dengan Malaysia yang konon katanya serumpun tapi kurang ajar. Tidak menafikkan insiden laut antara petugas DKP dan para pencuri ikan dari negeri tetangga itu. Lha bagaimana tetangga kita mau menghormati kita, jika kita sendiri tidak bisa menghargai, menghormati dan menjaga martabat bangsa sendiri? Saya cukup yakin, negara-negara ASEAN lain juga akan bersikap sama dan melecehkan Indonesia. Orang Jawa bilang: mbok-ya-o nggrayangi githok’e dhewe – terjemahan bebasnya adalah introspeksi – melihat tengkuk sendiri.

Mungkin insiden itu tak ada hubungan langsung dan mungkin memang tidak ada hubungan sama sekali dengan jawaranya Indonesia untuk korupsi. Namun sadar atau tidak, disadari atau tidak, langsung atau tak langsung, hal itu menyebabkan perasaan inferior kita dengan negara-negara tetangga.

Memang satu-satunya cara untuk memberantas korupsi negeri ini adalah HUKUMAN MATI seperti Kang Anoew bilang di artikelnya. Masalahnya adalah: yang mengesahkan undang-undang hukuman mati itu siapa? Justru di lembaga pengesahan undang-undang itulah salah satu sarang koruptor terbesar negeri ini, lha kalau mereka mengesahkan undang-undang itu, sama saja mereka memasang tali gantungan di leher mereka sendiri. Kesimpulannya adalah: tidak akan pernah mungkin hukuman mati di Indonesia diberlakukan/diundang-undangkan.

KPK sendiri sekarang seperti macan ompong yang kehilangan pamor. Apa perlu didirikan lembaga independen yang berhak menjatuhkan hukuman sekalian tanpa melewati prosedur lembaga wakil rakyat tak terhormat itu, seperti ICAC di Hong Kong tahun 1974? Tapi kembali lagi rasanya tidak akan mungkin. Atau dimanfaatkan saja itu front-front, forum-forum yang dengan “gagah berani” sambil mengatasnamakan agama serta membawa senjata ke mana-mana untuk langsung mengeksekusi para koruptor? Rasanya juga tidak mungkin. Mungkin perlu semacam “petrus” di masa lalu, tapi khusus mengejar dan mengeksekusi para koruptor ini. Kalau pasukan eksekutor semacam ini dibentuk, saya akan mendaftarkan diri!

Selamat Ulang Tahun ke 65 Republik Indonesia. Selamat dan sukses sudah kembali merebut juara korupsi dan menjadi juara bertahan terlama!


Sumber ilustrasi & foto: Media Indonesia, Koran Tempo


About J C

I'm just another ordinary writer. Seorang penulis lepas dengan ketertarikan bidang: budaya, diversity, fotografi, ekonomi dan politik.

Arsip Artikel Website

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *