Cara Lunak Menghukum

Jhony Lubis – Jakarta


Hallo, apa kabarnya? Sukses selalu dan tetap kritis…..!! Yup, sebelum tulisan saya lanjutkan, mari kita dukung penerapan materi anti korupsi dalam kurikulum tahun 2011.

Artikel saya kali ini membahas sesuatu yang rumit dipecahkan dan sudah menjadi momok dalam kualitas  kehidupan bahkan nyaris jadi culture dari sebagian orang di Indonesia….. yaitu KORUPSI. Perspektif berbeda untuk kasus yang sama dari sudut pandang penghukuman, sebenarnya di Indonesia sudah lengkap semua ketentuan yang mengatur kehidupan bahkan dilengkapi dengan norma masyarakat yang tidak tertulis…. Apa daya, semuanya nyaris tidak berfungsi alias mandul khususnya keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum.

Apa saja yang termasuk kategori Korupsi? Mulai dari “makan” uang Negara, uang rakyat termasuk pungli, suap, sogok, upeti dan semua pembayaran yang tidak ada dasar hukum dan tidak berkuitansi resmi.

Beberapa kasus hukum yang menarik perhatian publik seperti kasus pencuri buah pisang, kapuk, kakao yang dilakukan orang kecil bahkan termasuk seorang nenek dengan cepat disidang dan dihukum. Yup…. Semua kejahatan harus dihukum tanpa kecuali dan proses persidangan harus disegerakan dengan biaya murah…… tetapi kenapa bila kasus korupsi “kakap” prosesnya lama dan berbelit bahkan setelah disidangkan vonisnya tidak sesuai dengan harapan publik?

Alasan klise bahwa banyak barang bukti dan saksi yang harus dihadirkan dalam proses persidangan sehingga perlu waktu dan mengenai vonisnya anda semua tahu sendiri hasilnya dan beritanya bisa anda akses di media massa cetak maupun online. Bila menganut prinsip keadilan, seharusnya logika kasusnya di lakukan konversi nilai kerugian akibat perbuatannya, misalnya bila pencuri 1 tandan pisang senilai Rp. 100.000 dihukum 3 bulan maka koruptor senilai 10 M dihukum 25.000 tahun, biar ada efek jera dan tidak akan pernah bebas walaupun diberi remisi setiap tahun.

Anda benar…. Indonesia tidak mengenal nilai kerugian sebagai acuan vonis tetapi hanya pasal perbuatannya, sehingga timbul jokes di masyarakat “Bila mau menjadi maling, jadilah maling kerah putih, jangan jadi maling ayam….. hukumannya tidak berbeda jauh dengan fasilitas berbeda”.

Bila hukum tidak bisa menjangkau dan memberikan efek jera, seharusnya dicari alternative lain sebagai hukuman bagi para koruptor termasuk keluarganya…… seperti hukuman sosial dari masyarakat termasuk hukuman oleh pihak keluarga besarnya. Bila seorang diketahui dengan pasti pekerjaan, jabatan dan penghasilan resminya, di mana tidak sesuai dengan nilai akumulasi harta kekayaan atau gaya hidupnya, maka bisa disinyalir sumber “omset” nya dari sesuatu yang tidak bisa diyakini…. apalagi bagi seorang istri, pasti mengetahui gaji resmi pasangannya.

Seharusnya istri yang baik mengingatkan atau menolak pemberian uang dari “omset” lain suaminya, tetapi bila tetap diterima bahkan minta ditambahkan angka yang lebih besar…… maklum untuk beli Victoria’s Secret artinya sang istri ikut terlibat kejahatan korupsi walaupun hukum tidak sampai menjerat karena cenderung hanya terhadap pelaku aktif, padahal kategori istri dari pelaku korupsi sudah termasuk penadah hasil kejahatan…. bisa jadi otaknya…*smile.

Masyarakat di mana seseorang yang diduga koruptor tinggal, sebaiknya tidak menghormati secara berlebihan bahkan jangan menjadikan yang bersangkutan tokoh masyarakat dilingkungan walaupun yang bersangkutan dermawan menyumbangkan uang untuk kegiatan lingkungan. Sepatutnya warga cukup sekedarnya berinteraksi dengan yang bersangkutan dan keluarganya sekedar “say hello”. Tindakan hukuman sosial yang dilakukan warga bukan dalam arti fitnah atau prasangka buruk tanpa argument, silahkan anda gunakan nalar matematika ekonomi sederhana mengenai kemakmuran yaitu : Saving = Income – Expenses, bila ada yang membantah rumusan tersebut, saran saya silahkan cari promotor, bikin Desertasi dan ajukan sidang  sehingga anda selaku penentang teori tersebut akan mendapatkan gelar Doktor atau PhD bahkan bisa dimuat dijurnal ekonomi bergengsi….*smile.

Begitu juga dengan keluarga besarnya, orang tua, paman, tante serta lainnya…. agar menghukum yang bersangkutan dengan tidak mengemis, mendekatkan diri termasuk menjilat hanya agar mendapatkan cipratan uang hasil korupsinya. Hubungan persaudaraan tetap dilakukan hanya perlu jaga jarak.

Saya berpikir dengan basis teori kunonya mbah Maslow, tentang theory of Human Motivation, bahwa diposisi puncak piramidanya adalah Self-Actualization, salah satunya bentuk implementasinya yaitu seseorang ingin diakui keberadaannya di lingkungan sosial dengan menjadi kaya dan pemberi donasi sehingga bila orang tersebut dikucilkan atau dihukum oleh lingkungan karena kaya tidak wajar, maka artinya tidak tercapai target aktualisasi diri serta eksistensinya termasuk tidak tercapai level Esteem yang merupakan bagian dari piramidanya mbah Maslow. Hukuman masyarakat membuat koruptor dan keluarganya tidak bisa mendapatkan kepuasan psikologinya.

Pasti pendekatan yang saya tawarkan akan jadi polemik di antara ahli hukum dan pemerhati masalah sosial termasuk ahli agama, karena selama seseorang tidak dihukum oleh pengadilan maka yang bersangkutan tidak bersalah termasuk penerapan azas praduga tidak bersalah, bahkan bisa dikategorikan fitnah atau tidak menciptakan hubungan harmonis antar warga. Sebaliknya menurut opini saya, selama ada landasan ilmiah dan berlaku umum yang dapat menguji asumsi nalar, maka atas penerapan hukuman sosial yang kita lakukan terhadap seseorang yang diduga korupsi adalah wajar.

Bila pemerintah berniat memberantas korupsi seharusnya berani mempublikasikan struktur gaji termasuk tunjungan jabatan untuk setiap jenjang kepangkatan dan jabatan di pemerintahan baik sipil atau militer sehingga masyarakat bisa menghitung kewajaran kekayaan yang dimiliki dan menghukum secara sosial bila tidak wajar.

Pasti ada yang komentar, bagaimana bila punya penghasilan samping? Boleh saja tetapi setahu saya, aturan kepegawaian di pemerintah menyatakan pegawai mulai golongan III atau perwira harus mendapatkan ijin dari atasan untuk berbisnis dan tidak boleh di jam dinas. Bagaimana bila bisnis dilakukan oleh istri atau keluarga dekat? Silahkan saja, tetapi etikanya tidak wajar bila berbisnis dikantor suami atau istri karena ada benturan kepentingan dan tertuang di kode etika pegawai yang harus dipatuhi.

Saya pernah baca tentang pegawai yang melakukan pungli, menerima suap atau sogok karena alasan bahwa gajinya kecil sehingga tidak cukup dan masyarakat yang memberikan tanpa diminta…… katanya lho…!! Saya pikir seseorang menjadi pegawai karena pilihan dan tidak dipaksa oleh hukum sehingga bebas untuk berhenti cari kerja baru yang bisa menggaji besar. Orang waras akan mencari pekerjaan baru bila tidak puas dengan pekerjaannya, bukan mencari alasan untuk korupsi…..dan saya yakin semua orang yang memberikan uangnya, pasti tidak iklas karena terpaksa agar urusan lancar.

Semoga kita semua yang sudah muak dengan korupsi dan malu mendengar trade mark Indonesia sebagai peringkat atas negara korupsi, bisa memulai dari diri kita termasuk menghukum secara sosial terhadap keluarga atau tetangga kita yang terindikasi korupsi berdasarkan penilaian secara ilmiah.


Note Redaksi:

Selamat datang dan selamat bergabung, Jhony Lubis. Make yourself at home, semoga kerasan ya… ditunggu sharing’nya yang lain…



Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.