Mengapa Menkominfo Harus Dicopot

Rusdianto


Note Redaksi: belakangan marak kehebohan yang dihembuskan oleh Menkominfo kepada Research In Motion (RIM), produser BlackBerry mengenai sensor konten dan server. Kebetulan di Mailbox Redaksi ada tulisan bertopik Menkominfo.


Indonesia mestilah satu-satunya negara di dunia ini yang nekat menyerahkan jabatan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) kepada seorang anak kecil. Secara, konotasi anak kecil adalah sebutan kepada orang berumur tua namun masih bersifat kekanak-kanakan. Menkominfo Tifatul Sembiring salah satu di antaranya.

Sebagaimana tersebut dalam situs www.waspada.co.id medio bulan Juli 2010 lalu, Menkominfo Tifatul Sembiring memblok nama Fadjroel Rachman dari daftar followersnya dengan alasan tak suka dengan kritik follower bersangkutan. Tidak suka?  Itulah kemewahan khas anak kecil, yakni; perilaku memilih bergaul –hanya– dengan orang-orang yang disukainya. (Silahkan anda mengkonfirmasi tesis ini ke psikolog anak terdekat).

Tifatul Sembiring sepertinya anomali Kabinet Indonesia Bersatu II. Ketika rekan-rekannya sesama menteri berlomba-lomba melangkah ke masa depan, Tifatul menempuh arah berlawanan. Dengan penuh percaya seorang diri melangkah ke masa lalu. Adalah debutnya mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Pedoman Konten Multimedia. Di mata Tifatul, Internet tentulah sesuatu yang berbahaya, oleh sebab yang berbahaya belaka yang patut dipantau/diawasi.

Alih-alih tercerahkan manfaat internet, Tifatul ketakutan pada mudharatnya. Ketimbang menciptakan Mark Zuckerberg & Larry Page made in Indonesia, Tifatul meniru kebijakan a la negara komunis China. Tifatul ibarat pelatih kesebelasan underdog; Melakukan apa saja untuk menghindari kekalahan daripada berusaha untuk menang.

Tifatul lupa bahwa, masa bakti lima tahun tak akan pernah cukup untuk membersihkan kejahatan di Internet. Menkominfo memilih jalan di tempat, menghabiskan waktunya berdiri berhadap-hadapan sebagai lawan internet. Rakyat mana yang sudi mengggaji menteri melakukan pekerjaan sia-sia?

Lagipula, darimana Tifatul mendapat gagasan kalau dirinya seorang yang menolak kejahatan di internet ? Ada banyak konten-konten jahat (pornografi dkk) di dunia maya. Tapi masih lebih banyak lagi pengguna internet yang tidak berminat pada konten tersebut. Biarkan orang memilih konten yang diminatinya. Dan Tifatul sebagai Menkominfo baik menghabiskan saja waktunya berkampanye; “Jangan mencari tahu apa mudharat internet bagi kita, tapi cari tahulah apa manfaat internet bagi kita. ” Sedaaaaap…

Tapi jauh lubuk dari ikannya. Saat RPM PKM-nya bertepuk sebelah tangan, rupanya Tifatul belum juga paham. Pucuk dicinta ulam tiba. Dengan cerdas dia menunggangi issue video porno mirip artis. Maka, menggemalah kebijakan untuk memblokir situs-situs porno. Kebijakan yang patut dicurigai sebagai reinkarnasi RPM PKM tahap pertama.

Berikutnya meningkat kepada pemblokiran situs-situs yang tidak sesuai selera & ideologinya. Modusnya cukup menebar pasal karet pada regulasi tersebut. Maka, kelak artikel-artikel proporsional semacam sex education pun potensial dijaring olehnya.

Kembali rakyat dipaksa membayar gaji orang yang semata menghabiskan waktunya memata-matai setiap konten di internet. Dijamin sampai kiamat gak bakal kelar. Mengapa Negara enggan mempercayai warganya? Jauh lebih banyak pengguna internet yang menghindari konten pornografi dibanding peminatnya. Bila demikian halnya, tak usah pedulikan pornografi.

Menkominfo fokus bagaimana caranya negara ini bisa memanfaatkan internet. Buat program sejuta netpreneurs. Pamer & pasarkan produk-produk IT buatan anak negeri. Omong-omong, sudah berapa devisa diraih negeri ini dari bisnis IT selama periode Tifatul ?

Indonesia membutuhkan figur Menkominfo visioner. Adapun kriterianya cukup satu saja. Figurnya bisa mencari celah, bagaimana Indonesia bisa meraih devisa sebanyak-banyaknya dari bisnis IT beserta industri ikutannya (Judi saja yang nyata-nyata haram bakal dilegalkan? ) Bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, disarankan mencari profesi lain.

Kali-kali aja ada lowongan terbuka sebagai polisi syariah dunia maya; Sebuah profesi yang melulu mencari keburukan-keburukan internet setiap hari untuk diurusi atas nama menyelamatkan moral generasi mendatang. Sayangnya, profesi ini masa depannya pun tidak pasti, kawan. Sebab, para pengguna internet dari dulu, sekarang, sampai di masa datang, juga melulu orang bermoral.

Mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga pangsa pasar yang membutuhkan jasa penyelia standarisasi moral ber-internet teramat kecil ceruknya?

Menkominfo baik jika tidak Gaptek. Bukan gagap secara teknis mengoperasikan perangkat teknologi, melainkan gagap  secara psikologis. Gagal menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi bersangkutan. Kupikir Tifatul boleh juga jadi contohnya. Asumsi ini bertolak pada kasus video porno mirip artis kemarin.

Menkominfo kita terlihat lebih bernafsu memaksa yang diduga pelaku tersebut untuk mengaku. Sebuah peran yang mestilah diemban oleh polisi dan jaksa. Setiap individu juga partai politik sekalipun tidak boleh memaksakan standar moral yang dianutnya kepada orang lain. Itulah mengapa sejak awal saya sudah menaruh syak plus wasangka; Apa agenda partai asal Tifatul meminta jatah Menkominfo? Padahal sejak awal komunitas dunia maya memimipikan pejabat Menkominfo tentulah orang yang moderat, terbuka, juga afirmatif terhadap perkembangan. Figurnya berwawasan global, liberal pula inklusif. Lebih bagus lagi bila sosoknya non-partisan.

Sekarang sosok Tifatul sedikit lagi menjelma persona non-grata. di komunitas dunia maya. Cukup mengeluarkan satu lagi kebijakan serupa, maka dia segera dinobatkan sebagai # 1 public enemy dunia maya. Gejalanya sudah tampak pada hasil survey yang menganugerahinya penghargaan sebagai menteri berkinerja terburuk KIB II. (selamat yah).

Dengan kata lain, bidang komunikasi dan informatika (terikut komunitas dunia maya) di negeri kita adalah juga yang terburuk. Konon penilaian itu menurutnya menunggangi issue reshuffle. Ya iyalah, masak yah iya dong; Memang demikian faktanya, masak harus bohong !?

Entahlah, apakah tata kelola Kemenkominfo a la Tifatul itu memang sesuai dengan petunjuk bapak presiden? Semoga tidak demikian. Karena tak satupun pemerintahan dan atau negara yang dibolehkan mengintervensi internet. Hukum ini diadaptasi dari hukum mare liberum, yang pada tahun 1615 ditegaskan kembali oleh Sultan Alauddin Raja Gowa XIV untuk dijadikannya acuan hukum penjelajahan samudera di kerajaan Gowa. Hukum keramat itu kini bereinkarnasi kembali sebagai dasar hukum penjelajahan di internet. Bahwa, “ Tuhan menciptakan dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata dibagi-bagikan di antara manusia/negara, dan dunia maya diperuntukkan bagi semuanya. Tak pernah terdengar bahwa penjelajahan di dunia maya terlarang bagi seseorang, bagi satu kaum.”

Kawan, tulisan ini sungguh tidak bermaksud memprovokasi anda untuk membuat akun sejenis; 30.000.000, pengguna internet Indonesia menolak tifatul di facebook; @blocktifatul di twitter; atau beramai-ramai posting artikel di blogosphere mendesak SBY meresuffle Tifatul.. Itu soal kecil kawan. Lebih besar lagi, saya bermimpi dunia maya bisa menjadi wilayah yang steril dari intervensi pemerintah dan atau bentuk tirani otoriter lainnya.

Cukuplah dunia nyata terlanjur dikotak-kotakkan oleh batas-batas negara, partai, suku, agama, ras dan golongan. Dunia nyata terlanjur membuat kita –terpaksa– berbeda hanya karena kita beda negara, partai, agama, suku, ras dan golongan. Dunia maya adalah satu-satunya tempat di mana manusia di seluruh planet bumi ini masih bisa menikmati kemewahan ‘kehendak bebas’ yang telah dianugerahkan Tuhan, –hanya– sebagai MANUSIA belaka. Tidak kurang, tidak lebih.

* * *

Rusdianto. Peminat blog social media. Aktif menulis flash fiction & cerpen di blog pribadinya www.antojournal.com serta artikel resensi buku fiksi & tips menulis fiksi di www.indonovel.com. Sekarang berdomisili di Makassar.




31 Comments to "Mengapa Menkominfo Harus Dicopot"

  1. grace tatianu  7 March, 2011 at 22:45

    yah… Tifatul… Moga aja di COPOT tuh orang dari jabatannya. Soalnya kebijakannya Gue rasa kaya mengekang Indonesia, alias bikin indonesia makin tertutup ama dunia informasi sekarang ini.
    dia itu Tertutup…. gak modern dan memakai regulasi Tempoe Doloe…..

    COPOT……. Moga aja Resuffle kabinet mencopot dia………

  2. Djoko Paisan  12 February, 2011 at 01:10

    Nah ya….
    kalau tidak demikian,mana ada cerita disini….???

  3. Bagong Julianto  12 February, 2011 at 00:10

    Lagi-lagi ternyata…oh ternyata……

  4. Lani  11 February, 2011 at 22:55

    nambahi JC……….ngah-ngoh….plongah-plongoh…..pah-poh……..komplit to? apane? goblog-e kkkkkkk

  5. Kornelya  11 February, 2011 at 22:53

    Hahaha, pa Iwan, merubah keanehan yang menyebalkan menjadi lelucon. Awas, dituntut pencemaran nama baik lho.

  6. IWAN SATYANEGARA KAMAH  11 February, 2011 at 22:37

    Menteri kita ini seperti orang belum bisa berjalan tetapi ingin ikut lomba maraton.

  7. Kornelya  11 February, 2011 at 22:22

    Menteri Narrow minded, gaptek. Sangat riskan menempatkan seorang menteri pada bidang yang sama sekali tidak dikuasainya. Motto “Serahkan pada ahlinya” tidak berlaku dalam mengatur kabinet.

  8. HennieTriana Oberst  11 February, 2011 at 21:20

    Satu “keajaiban” lagi.

  9. J C  11 February, 2011 at 20:22

    Ini adalah salah satu menteri paling ngah-ngoh tapi kemaki’ne minta ampun…. (salah satu menteri paling “tong kosong berbunyi nyaring”, tapi luar biasa sok pinter).

    Beginilah hasil dari hanya sekedar penunjukan (BUKAN PEMILIHAN) menteri hasil DEAL POLITIK partai pemenang pemilu dan pemenang pilpres dengan parpol…

  10. Sasayu  11 February, 2011 at 18:18

    @Chiko: Dia itu ngurusin porno melulu pengen kali…membingungkan memang, orang yang pikirannya hanya di daerah selangkangan kok bisa jadi menteri….geleng2..>.<!

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.