Budaya Salah Urus atau Salah Urus Budaya?

Khrisna Pabichara

 

Mari kita urai lebih dahulu esensi tonggak-tonggak sejarah di negara yang kita sepakati bernama Republik Indonesia ini.

Pertama, Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908) menandai munculnya kesadaran kolektif untuk membebaskan diri dari kungkungan penjajahan.

Kedua, Soempah Pemoeda (28 Oktober 1928), meminjam istilah Ernst Renan, dapat disebut sebagai pemantik kesadaran solidaritas agung (grand solidarity) agar yang beragam bisa dipersatukan dalam semangat berkebangsaan Indonesia.

Ketiga, Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) menjadi lompatan besar dalam sejarah Indonesia dengan memilih kemerdekaan sebagai pintu gerbang untuk menuju masyarakat sejahtera.

Keempat, Reformasi 1998 menjadi tugu tumbuhnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara.

Lalu, setelah membabar esensi tonggak-tonggak sejarah itu, mari kita lihat posisi rakyat dalam suasana berkebangsaan dan berkenegaraan dewasa ini. Sejatinya, saat para pendiri bangsa memilih republik sebagai pondasi penyelenggaraan negara, tentu jelas bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyatlah yang—semestinya—menjadi hulu dan hilir tempat pembangunan berawal dan berakhir.

Artinya, suara rakyat, seyogianya, menjadi suara yang paling didengarkan, diindahkan dan ditakzimi. Faktanya, rakyat hanya dilirik dan diletakkan sebagai objek mobilisasi pada setiap ritual pemilihan penyelenggara pemerintahan, lantas didudukkan sebagai objek eksploitasi seusai upacara pemilihan itu berlangsung.

Dari sini, jelaslah adanya ketimpangan—yang lebih tepat dinamai kesalahan—dalam adab berbangsa dan bernegara.

 

Menyigi Tugas Pemerintah

Telah kita ketahui bahwa republik lahir dari dua ruas kata latin, res dan publika, yang mengusung makna “hal-hal yang terpaut dengan rakyat”. Kemudian, pemaknaannya sekarang menjadi “pemerintah sebagai penyelenggara negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena muasalnya dari, oleh, dan untuk rakyat, maka posisi “pemerintah” tidaklah di atas rakyat—yang jika ditafsirkan secara sederhana bisa jadi tukang perintah—karena warga negara berposisi sebagai yang memerintah sekaligus yang diperintah. Dengan kata lain, warga negara harus mengetahui ilmu memerintah dan diperintah. Inilah hakikat bernegara, adab yang semestinya kita kuasai bersama.

Lalu, apa tugas Pemerintah? Ini yang seharusnya dipelajari oleh para eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negeri ini. Sebelum mengkhatamkan makna “tugas”, yang berarti adalah kewajiban, setiap orang hendaknya belajar menahan diri untuk menjadi pemerintah.

Pembukaan UUD 1945 membabar dengan begitu benderang tugas itu, hanya saja kita kerap lupa—atau sengaja lupa—karena selain kehilangan budaya malu, kita juga kehilangan daya ingatan. Tiga tugas pemerintah berkait langsung dengan rakyat, berarti ke dalam, dan satu lagi berhubungan dengan dunia luar yang berarti ke luar. Makna filosofinya, pemerintah harusnya lebih segan pada “suara rakyat” daripada “suara luar”. Faktanya, setiap rezim selalu mengusung ketakutan luar biasa pada segala yang berasal dari luar.

Tugas pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Intinya, pemerintah wajib menjaga keselamatan, kehidupan, dan kesejahteraan rakyat. Dan, syariatnya, tak cukup hanya dengan mengucap kata “berbelit” yang berujung pada “prihatin sedalam-dalamnya”.

Dari kata “melindungi” terkandung makna ada yang melindungi dan ada yang dilindungi. Dari sana, lahirlah kenapa harus dilindungi dan bagaimana cara melindungi. Tentu saja, ketika martabat bangsa terpuruk karena cibiran negara lain, mengelus dada tak cukup sebagai cara untuk melindungi. Lantas, mengapa kekerasan dengan simbol agama dibiarkan marak di berbagai tempat, padahal sudah banyak yang mengancam—bahkan menghilangkan—nyawa warga negara?

Tugas kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Janganlah kalimat ini kita obok-obok menjadi “kesejahteraan segelintir orang atau kelompok”, melainkan “umum”—yang berarti juga seluruh, segenap, atau semua. Artinya, kesejahteraan mutlak menjadi hak seluruh anak bangsa, dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya.

Lalu, mengapa penyelenggara negara menyengsarakan rakyat di banyak tempat dan menyejahterakan segelintir orang di sedikit tempat? Apa pula alasannya korupsi senilai Rp 25.000.000 tak perlu dihukum karena dituding “tak manusiawi”? Bagaimana dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional—yang dibutuhkan rakyat miskin—tak kunjung alot diperjuangkan “wakil rakyat”, malah sibuk membela pembangunan gedung baru yang “supermewah”?   

Tugas ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas ini tak jauh beda nasibnya dengan tugas pertama. Jarang diutamakan dan kerap hanya menjadi pemanis bibir semasa kampanye. Pendidikan gratis—terbukti manjur sebagai janji—seolah menjadi mimpi panjang yang tak kunjung tamat. Alih-alih gratis, pendidikan malah semakin mahal, semakin tak terjangkau. Sistem pendidikan pun dipenuhi sengkarut yang seolah tak pernah bisa selesai.

Soal ujian yang selalu bocor, kelulusan yang selalu bermasalah, tawuran dan unjuk kekerasan merajalela, dan hal lain yang menambah daftar aib dunia pendidikan kita. Bagaimana bisa menjamin keselamatan peradaban bangsa atau mencerdaskan kehidupan bangsa, jika tempat-tempat bersejarah tak pernah dirawat sepenuh hati?

Jika ketiga tugas itu bisa terselenggara dengan sebagaimana mestinya, maka tugas keempat akan terlaksana dengan baik. Mustahil menegakkan martabat bangsa jika yang bisa dilakukan oleh pemerintah masih sebatas mengirim “babu” ke luar negeri. Musykil mendongakkan kepala jika yang mampu dilakukan oleh pemerintah masih sebatas pada “manut” dan “tunduk” karena ketergantungan tinggi pada negara lain.

Sekarang, mari kita bertanya, ke mana negara—dalam hal ini pemerintah—saat rakyat butuh kehadiran dan perlindungannya?

 

Amnesia Kaum Elite

Nah, sekarang, mari kita lihat apa yang menimpa bangsa ini. Sejarah menunjukkan bangsa kita tergolong penderita amnesia stadium akut. Uniknya, penyakit ini lebih banyak diderita oleh kalangan elite di negeri ini. Tak perlu dibeberkan peristiwa-peristiwa yang akhirnya luput dari ingatan, karena sejarawan tentu lebih memahami dan menguasainya.

Namun, sekadar menunjukkan titik pengingat, kita pertanyakan kembali yang masih segar: siapa dalang kematian Munir? Atau: apa sebab situs bersejarah semisal Benteng Somba Opu di Makassar harus diperlakukan sama seperti “taman wisata keluarga” yang dipenuhi wahanaa permainan modern? Atau: apa yang melatari pemerintah menghadiahi sebuah pusat peradaban dan kebudayaan hanya senilai Rp 50 juta?

Baiklah, saya tak hendak menggugat kenapa ada institusi atau lembaga yang dilimpahi anggaran miliaran, sementara yang lain hanya puluhan juta? Tapi, persoalannya terletak di: bagaimana alas pikir yang digunakan untuk menentukan alokasi hibah? Kriteria apa yang digunakan untuk mengukur yang satu lebih penting dari yang lain, sehingga yang satu itu “wajib” dikucuri lebih banyak dari yang lainnya?


Dari sini, lahirlah istilah yang saya gunakan sebagai judul tulisan ini: budaya salah urus. Sebagai salah satu istana pengetahuan dan peradaban, tragedi PDS H.B. Jassin mestinya menohok kesadaran kita. Bahwa kita telah lalai, itu benar. Museum Radya Pustaka di Solo sudah tamat riwayatnya. Begitupun dengan Perpustakaan Ki Hajar Dewantara yang sekarat dan nyaris mati tanpa ada upaya operasi untuk mencoba menyelamatkannya. Apakah hal sama akan pula kita timpakan pada PDS H.B. Jassin? Apakah dokumen-dokumen langka yang ada di sana harus dilelang atau dijual murah di pasar loak, lalu dibeli dengan sigap oleh “orang-orang luar” yang jauh lebih peduli?

Kita kerap berkoar tentang bangsa yang besar adalah yang menghargai sejarah dan pahlawannya. Faktanya, museum-museum yang ada di negeri ini tak lebih dari “gedung mati” yang hanya disambangi oleh mereka yang benar-benar peduli. Bahkan di beberapa daerah, tempat-tempat bersejarah harus bersaing dengan pemukiman padat, bau pesing yang menyengat, pagar yang jadi tempat jemuran, bahkan kambing atau ternak lain yang menjadikannya sebagai “kandang”.

Seratus tahun ke depan, jika kita tidak berbenah dari sekarang, anak-cucu kita akan mengalami hal sama seperti yang kita alami sekarang: untuk mempelajari tradisi daerah harus berpayah-payah ke Leiden; untuk membedakan antara sejarah dengan legenda sangat sulit karena artefak yang terawat bisa dihitung jari; dan banyak lagi kecemasan lain yang tak layak kita tinggalkan sebagai warisan. Lebih tragis lagi, 2,5 ton koleksi langka Perpustakaan Adam Malik terpaksa dijual Rp 5.000/kg ke tukang loak karena kesulitan biaya operasional. Apakah kita akan membiarkan hal sama menimpa PDS H.B. Jassin atau istana buku lainnya yang masih bisa kita selamatkan?

Mari kita bertanya pada hati kita.

Ke mana penyelenggara negara saat keselamatan sejarah dan peradaban bangsa terancam? Apa yang dilakukan pemerintah ketika masa depan generasinya terancam kehilangan jejak sejarah yang adiluhung? Kenapa pemerintah bisa salah urus? Ayo, mari kita bincangkan bersama. Tentu saja, muara yang hendak kita tuju adalah solusi agar “kesalah-urusan” itu bisa kembali pada jalan yang tepat: benar urus. Dan, bangsa kita terhindar dari penyakit amnesia itu.

(detikfoto)

Agar pemerintah tidak salah urus, dibutuhkan rakyat yang “kritis”, rakyat yang sigap menyikapi ketimpangan. Fenomena #koinsastra bukan lahir begitu saja, ia muncul sebagai “akibat” yang dilahirkan oleh sebuah “sebab”. Kita tak perlu menunggu alasan klise bahwa “pemerintah juga manusia”, karena saat dipilih mereka memang “manusia yang dipilih oleh sesama manusia”.

Penderitaan Prita—sekadar menyebut contoh—adalah petaka yang bisa disebut masih personal, beda tentunya dengan tragedi yang menimpa PDS H.B. Jassin. Sekali lagi, PDS H.B. Jassin adalah penderitaan jangka panjang yang dampaknya bisa merembet dan merambat ke mana-mana, sehingga pemerintah harus dibangunkan agar tidak terlalu lena di ruang kerja yang dingin dan mengundang rasa kantuk atau imajinasi binal dan liar.

Karenanya, pemerintah tak perlu reaktif ketika masyarakat mulai tidak percaya. Paling risikonya kehilangan suara. Tapi, bagi rakyat, salah urus sangat merugikan.

 

Pada Akhirnya…

Jelas bahwa saya “menyentil” pemerintah dalam diskusi ini. Bagi saya, pemerintah dipilih untuk melayani kebutuhan rakyat. Biaya yang digunakan karena kewajiban melayani itu, pun disediakan oleh rakyat. Jadi, sah saja jika rakyat mempertanyakan kenapa, bagaimana, dan untuk apa pemerintah menggelontorkan banyak uang dalam membiayai kebutuhannya.

Sah juga jika rakyat menolak keberadaan sebuah gedung mewah, ketika rakyat mengetahui gedung yang sekarang saja masih sangat mewah untuk menjalankan kewajiban. Sah juga jika rakyat melihat terlalu banyak sandiwara, yang mempertegas bahwa kita berada di negeri seolah-olah: seolah-olah kaya padahal kita masih miskin, seolah-olah sejahtera padahal kita masih menderita.

Yang pasti, kalau pemerintah harus berhati-hati jangan sampai melukai hati “majikannya” (baca: rakyat), maka rakyat juga harus waspada siapa tahu “pelayannya” (baca: pemerintah) makin mahir berkelit dan berkilah.

Sungguh, tak layak kita terus mempertahankan budaya salah urus, karena bisa saja mengakibatkan salah urus budaya.

 

Parung, April 2011

 

Catatan: Tulisan ini dipaparkan dalam Diskusi Publik Refleksi Tragedi PDS H.B. Jassin di Ruang Teater Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (11 April 2011).

 

 

5 Comments to "Budaya Salah Urus atau Salah Urus Budaya?"

  1. IWAN SATYANEGARA KAMAH  18 April, 2011 at 20:45

    Saya pernah (sekitar 1995) dengan beberapa teman semasa Orde Baru iseng-iseng cari makan setelah ngobrol di TIM tengah malam. Akhirnya kami sampai ke Jalan Cilacap, kantor Dirjen Kebudayaan dan gedung bersejaraj\h. Karena jengkel dengan pemerintahan Pak Harto waktu itu, saya berani kencing di depan papan nama Dirjen Budaya dengan sorot lampu terang. Puaasssssss….. dan terbukti saya benar dengan artikel ini.

  2. J C  18 April, 2011 at 09:57

    Becus urus?

  3. Djoko Paisan  17 April, 2011 at 14:38

    Kalena salah ulus…
    Olehnya teedak beesa lulus-lulus…. ( Benal kan bung Gandalf…??? )

  4. Handoko Widagdo  17 April, 2011 at 12:37

    bulus?

  5. Sumonggo  17 April, 2011 at 11:07

    Salah urus jadi murus-murus, rakyat kurus
    Mungkin salah fulus, salah menaruh fulus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.