Pernyataan Bersama SPSI & SBSI

Ratman Aspari

 

Pernyataan Bersama

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia

Terkait Pidato Presiden SBY di Konferensi Internasional Perburuhan

(Untuk disampaikan dalam Konferensi Internasional Perburuhan di Jenewa, Juni 2011)

 

“Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact) mengamanatkan pemenuhan jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa limitasi, tanpa diskriminasi, sekarang juga!”

 

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

(Pasal 28H ayat (3) UUD 1945)

“Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

(Pasal 34 ayat (2) UUD 1945)

 

Indonesia mendapat kesempatan penting dalam ritual tahunan Konferensi Internasional Perburuhan (International Labour Conference) tahun ini, yang berlangsung di Jenewa, Swiss, bulan Juni 2011 ini. Forum tertinggi di ILO (International Labour Organization) ini memberi kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mewakili rakyat Indonesia, untuk menyampaikan pidato di hadapan ratusan delegasi Negara anggota ILO. Indonesia dipilih karena menjadi Negara pertama yang menandatangani Global Jobs Pact, atau Pakta Lapangan Kerja Global, yang diadopsi pada sesi ke-98 dari Konferensi Internasional Perburuhan Juni 2009, dengan dukungan dari kepala negara G-20, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berbagai badan internasional dan regional.

Pakta Lapangan Kerja Global (PLKG) adalah respon negara-negara terhadap krisis keuangan yang terjadi, berawal di Negara maju dan telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia, merusak ekonomi, mengurangi kapasitas perusahaan dan memaksa banyak orang kehilangan pekerjaan.

Di kebanyakan negara, terjadi kemunduran besar pencapaian pembangunan sosial dan pendapatan ekonomi dan telah dibebani pengangguran struktural dengan skala besar, setengah pengangguran dan kemiskinan. PLKG menegaskan bahwa krisis harus dilihat sebagai kesempatan (dan tantangan) untuk pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Presiden SBY mendapat kehormatan menyampaikan Pidato di forum terhormat ini terkait PLKG, tetapi ironisnya di dalam negeri sendiri rakyat Indonesia terus menghadapi masalah upah yang rendah dan tidak sebanding kebutuhan hidup layak, kondisi kerja tidak aman dengan meluasnya kerja kontrak dan outsourcing, dan tiadanya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat.

Ini mengakibatkan perusahaan dan pekerja/buruh di Indonesia juga terkena dampak krisis global, melengkapi ‘krisis sebelum krisis’ yang dibuktikan dengan begitu besarnya skala pengangguran struktural dan kemiskinan di kalangan rakyat Indonesia sendiri. Dalam konteks jaminan pemenuhan kesejahteraan, Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang paling tertinggal dalam pemenuhan jaminan sosial menyeluruh bagi rakyatnya, yang bertentangan dengan portofolio kedua PLKG itu sendiri untuk “membangun sistem proteksi sosial dan proteksi masyarakat.”

Dengan kata lain, Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact) mengamanatkan pemenuhan jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa limitasi, tanpa diskriminasi, sekarang juga!

Sesungguhnya Indonesia memiliki kesempatan mengejar ketertinggalannya tersebut, dengan sudah tersedianya dasar konstitusi maupun legislasi, sayangnya kesempatan ini terus saja disia-siakan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional, yang kemudian terwujud dalam UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui UU ini Negara (pemerintah dan masyarakat) mengemban amanat untuk menyediakan jaminan sosial secara menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penyediaan perlindungan yang dilakukan melalui prosedur publik atas berbagai risiko sosial atau kehilangan penghasilan, apa pun alasannya.

Dengan menyediakan lima program jaminan social, yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Serta mewajibkan berbagai perusahaan penyedia jaminan sosial yang sudah ada (PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mentransformasi diri menjadi Badan Hukum Publik Wali Amanat dengan orientasi nirlaba bukan laba seperti yang terjadi saat ini.

Sejak UU SJSN disahkan 19 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati, Presiden SBY yang berkuasa hanya selang sehari setelahnya mulai 20 Oktober 2004, belum juga menunjukkan itikad baik secara nyata untuk mau melaksanakan amanat konstitusi ini secara penuh. Batas waktu yang diberikan UU SJSN untuk pelaksanaan UU tersebut lima tahun setelahnya, tanggal 19 Oktober 2009, pun terlampaui tanpa penjelasan apa pun.

Berbagai alasan dikemukakan untuk terus menunda-nunda pelaksanaannya, mulai dari belum siapnya Negara ini melaksanakan amanat tersebut, belum tersedianya aturan pelaksanaan, kemampuan keuangan Negara, dll. Pembahasan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Panitia Khusus DPR pun tersendat karena penolakan pemerintah untuk melanjutkan pembahasannya. Terakhir, pemerintah Indonesia malah menyampaikan gagasan untuk merevisi UU SJSN daripada melaksanakannya, yang hasilnya nanti niscaya tidak akan sesuai harapan masyarakat Indonesia.

Untunglah ada sebagian kelompok masyarakat yang peduli terus menyuarakan tuntutan pemenuhan hak atas jaminan sosial menyeluruh ini. Melalui Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), di mana sebagian besar dari serikat pekerja/serikat buruh Indonesia bergabung di dalamnya, rakyat Indonesia sedikit mendapat ruang untuk menyuarakan tuntutannya, yang belakangan juga mendapat dukungan dari berbagai kelompok rakyat yang lain seperti petani, nelayan, juga media massa.

KAJS melakukan berbagai upaya untuk terus mendesakkan pemenuhan amanat konstitusi ini, seperti serangkaian aksi massa, lobby ke unsur Pemerintah maupun partai politik yang masih peduli, hingga gugatan warga Negara (citizen lawsuit) terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan delapan Menteri terkait, ke pengadilan atas perbuatan melawan hokum tidak melaksanakan perintah UUD 1945, UU dan sumpah jabatannya. Sayangnya Pemerintah SBY terus bergeming dan masih saja keras kepala dengan terus saja menunda-nunda pemenuhannya.

Terkait hal-hal di atas kami, pimpinan serikat pekerja/serikat buruh Indonesia yang mewakili setidaknya 3,5 juta pekerja/buruh di sektor formal, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota dan masyarakat Indonesia umumnya yang tidak memiliki kesempatan juga kemampuan menyampaikan harapan dan tuntutannya, melalui forum terhormat ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerukan dukungan internasional, khususnya International Labour Organization, untuk perjuangan rakyat Indonesia guna terlaksananya pemenuhan hak konstitusional atas jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai satu cara penting menanggulangi dampak krisis global sesuai dengan Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact), di mana serikat pekerja/serikat buruh Indonesia memainkan peran pentingnya dalam perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia ini.

2. Menolak Pidato Presiden SBY, atas nama rakyat Indonesia, yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi di negeri sendiri. Pidato untuk Pakta Lapangan Kerja Global seharusnya menjadi kesempatan untuk Presiden menyampaikan janji publik dan tekad untuk menyelenggarakan amanat konstitusi untuk terpenuhinya hak atas jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali dan tanpa diskrimiasi.

3. Mendesak Pemerintah Presiden SBY untuk segera melaksanakan pemenuhan hak-hak rakyat Indonesia, khususnya pemenuhan amanat UUD 1945 Indonesia untuk terpenuhinya hak atas jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat, dengan:

  • Melaksanakan amanat UU SJSN untuk segera memenuhi lima program jaminan sosial yang ada, dimulai dengan jaminan kesehatan menyeluruh untuk seluruh rakyat Indonesia, seumur hidup, semua penyakit, serta melaksanakan jaminan pensiun wajib bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Mempercepat pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai tindak lanjut UU SJSN, dengan menenuhi syarat: harus Berbadan Hukum Publik Wali Amanat, tidak boleh BUMN atau semi-BUMN; dan harus memenuhi sembilan prinsip UU SJSN, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, hasil pengelolaan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
  • Mentransformasikan keempat badan pelaksana jaminan sosial yang ada saat ini (PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbadan hukum publik wali amanat, dengan wajib memenuhi sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4. Menyerukan kepada afiliasi internasional kami untuk mendukung Pernyataan Bersama ini dan menggunakan segala mekanisme yang dimungkinkan untuk menjelaskan tuntutan kaum pekerja/buruh Indonesia ini di dalam Konferensi Internasional Perburuhan tersebut.

* (ratman aspari)

 

Jakarta, 1 Juni 2011

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia

 

 

9 Comments to "Pernyataan Bersama SPSI & SBSI"

  1. ratman aspari  11 June, 2011 at 07:27

    Teiring do’a & semangat perjuangan,terima kasih atas suport dan dukungan rekan dan sahabat kami semua baik yang ada didalam maupun luar negeri. Perlu diketahui bahwa rekan-rekan kami yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) kurang lebih terdiri dari 75 elemen masyarakat mulai dari para pekerja/buruh,petani,nelayan,mahasiswa,dll sedang berjuang untuk dilaksanakannya BPJS,Jaminan Kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia (berobat gratis seumur hidup untuk rakyat). Jaminan Dana Pensiun, wajib bagi buruh swasta. BPJS Harus berbadan hukum publik Waliamanat. Saat ini DPR sedang bersidang untuk pembahasan RUU BPJS ini,untuk itu sebelum masa sidang berakhir tanggal 15 Juli 2011 mari sama-sama kita kawal terus kinerja DPR dan Pemerintah,agar RUU BPJS bisa berjalan dan mampu memberikan manfaat yang sebsar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Anehnya pihak pemerintah sendiri seolah-olah enggan mengesahkan RUU BPJS ini, padahal aspek legalitas BPJS sudah sangat jelas,yaitu : UUD 1945, pasal 28 H ayat 3 UUD 1945, Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, pasal 34 ayat 3 UUD 1945. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan konfirmasi ke : KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL, Untuk Rakyat dan Buruh Indonesia, Telp.(021) 87796916, Fax.(021) 8413954, e-mail : [email protected],facebook : wujudkan jaminan sosial, website : http://www.fspmi.org, http://www.aspekindonesia.org.id, youtub : Jaminan Sosial

  2. anoew  10 June, 2011 at 23:29

    Semoga presiden lebih memperhatikan hal-hal nyata seperti ini dari pada lebih memperhatikan masalah mikrophone yg rusak atau sms-sms gelap.

  3. Kornelya  10 June, 2011 at 22:36

    Pa Ratman, rupanya presiden tidak terlalu gubris dengan tuntutan buruh, karena tanpa buruh, kebutuhan pasar sudah bisa diatasi dengan produk murah dari Cina. Salam.

  4. atite  10 June, 2011 at 17:11

    …………………..“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”……………………..

    sekalipun mereka yg berjaminan tdk selalu berhasil mengembangkan dirinya utuh & bermartabat…
    cinta & doaku selalu untuk perjuangan saudara2ku… salam.

  5. Itsmi  10 June, 2011 at 15:15

    Indonesia mendapat kehormatan ini dengan tujuan mendorong Indonesia untuk lebih aktif mengimplementasi kan hak hak buruh yang lebih berkemanusiaan….. jadi bukan karena Indonesia hebat dengan kebijakan burunya.

    Ratman, jadi kamu jangan salah tanggap dengan sinyal perburuan Internasional…..

    Dengan kehormatan ini, pemerintah Indonesia juga terdorong kan, cuma ini secara halus dan saya kira lebih efektif dari pada menggurui…….

  6. J C  10 June, 2011 at 14:22

    Terima kasih reportasenya, dan sama kayak pak Handoko, selamat berjuang…

  7. Djoko Paisan  10 June, 2011 at 11:21

    Nah ya, sama-sama buruh, hanya bisa memberi semangat kerja yang baik.
    Semoga nasib buruh di Indonesia semakin baik…
    Dan kesempatan ke Genewa, tidak hanya dipakai wakil rakyat untuk sekedar jalan-jalan dan berbelanja menghabiskan upah buruh…
    Salam.

  8. Sumonggo  10 June, 2011 at 10:14

    Hmmm .. RUU BPJS masih mentog

  9. Handoko Widagdo  10 June, 2011 at 09:55

    Selamat berjuang kawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.