Democracy Under Bla Bla Bla

Alfred Tuname

 

Sederhananya, demokrasi dapat didefenisikan seperti teriakan panjang orasi massa demonstran melawan otoritaianisme, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dan pada kenyataannya, semua orang juga sudah mengerti apa itu demokrasi. Term demokrasi sudah sering berseliweran disebutkan dalam acara-acara televisi. Setiap orang (politisi) mencoba menanam benih-benih pemikiran dan tafsir kekinian dengan secaranya sendiri. Demokrasi pun menjelma menjadi terra incognita, medan tak bertuan. The problem is not who invent the defenition of democracy but who pull the trigger of democracy and put it into live.

Bernardo Arevalo (1999) memprotes demokrasi di Guatemala dan menceritakaan bahwa “kami punya perangkat keras demokrasi, tetapi perangkat lunaknya otoritarianisme” (Yudi Latif, Kompas 13 Juni 2008). Seperti Arevalo, kita pun tegas dan lantang bertariak kepada dunia bahwa kami punya perangkat keras demokrasi tetapi perangkat lunaknya “deutero” feodalisme. “Proto” feodalisme dinotasikan dengan kekuasaan yang lekat pada pemilik-pemilik tanah sebagai modal tetap kehidupan masyarakat agraris.

Perkataan dan keputusan mereka menjadi regulasi politis yang berdampak pada aktivitas sosial kemasyarakatan. “superiority is inseparable from…idea of the ruler” (Anthony M. Ludovici, A Defence Of Aristocracy, 1933) Lantas mereka pun digelar bangsawan. Sementara “deutero” feodalisme dinotasikan dengan kekuasaan yang melekat pada para aktor yang melesat lewat pencitraan dan jabatan nihil prestasi. Mereka menggandeng pemilik modal untuk bermetamorfosa, memakai berbagai baju yang berbeda untuk sebuah intensi ultima: kekayaan dan prestise. Lingkaran setannya adalah donasi modal ekonomi menyambar modal sosial lalu menyamar dalam modal politik. Tujuannya adalah menambah lumbung modal ekonomi dan meremas kekuasaan. Kekuasaan menjadi nikmat politik yang haram dilepas. Sampai kapan pun agen feodal akan mempertahankannya.

Singkatnya, dalam aporisma Jonathan Nitzan dan Simson Bichler, capital as power. Capital dapat diterjemahkan secara ekonomi politik sebagai money. Money equals power. Maka dikenallah muslihat laten dalam ritual politik yakni money politcs. Author Upton Siclair dalam A World To Win (1946) pernah menulis “money command respect and obedience from other people”. Dengan uang, demokrasi hanyalah sebuah “bla bla bla”-tong kosong nyaring bunyinya. Di sini, uang memiliki kekuatan sihir. Ia menjadi sihir karena netralitasnya dan tidak mengenal suku, ras, agama dan golongan. Secara sarkatis, uang dapat menembus tembok.

Untuk menggalang suara konstituen (voters) dalam perhelatan pesta demokrasi uang “dipaksakan” masuk setiap saku pemilik suara. Loyalitas pun terbentuk, tetapi bukan atas pilihan rasional. Rakyat memilih atas dasar pragmatisme ekonomi jangka pendek. Artinya, rakyat (voters) sebenarnya tidak pernah memilih tetapi “dipaksakan” untuk memilih. Demokrasi disandera oleh pelakunya demokrasi itu sendiri. Kondisi seperti ini, meminjam istilah istilah filsuf Slavoj Žižek, disebut deceffeinated coffe atau diet coke. Kita merayakan selebrasi demokrasi dengan tanpa asas demokrasi.

Dalam konsteks Indonesia kekinian, perilaku partai politik lebih menonjolkan perilaku “deutero” feodalisme dalam iklim demokrasi. Bombardir iklan dan pamflet pencitraan “kebangsawanan” tokoh atau pejabat menggema di seluruh penjuru. Pencitraan sangat menonjol dalam kampanye politik. Narsisme politik lebih terpamerkan di atas gelanggang publik dari pada pamer prestasi. Untuk membiayai narsisme politik tersebut, partai politik menggandeng para pemilik modal (agen kapitalisme). Simbiosis keduanya sangat jelas yakni mutualisme.

Partai politik menginginkan kekuasaan dan pemilik modal ingin mempertajam insting homo economicus-nya: benefit dan akumulasi modal. Power is accumulated as capital. Bahkan dalam arah negara yang cederung economism saat ini, para pemilik modal sering kali menjadi master of signifier yakni sebagai penentu yang mempengaruhi ekspresi dan kebijakan politik ekonomi pemerintah partai pemenang (the ruling party). Lebih kesetanannnya lagi, setiap kontestan politik tingkat nasional atau pun daerah yang ingin mendapatkan kendaraan politik sebuah partai harus menyerahkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Tentu, kontestan politik tersebut sudah menyelesaikan tableau kalkulus ekonomi politiknya. “Ikan besar membutuhkan umpan besar pula”..

Lantas, bagaimana posisi rakyat apakah sebagai subjek kekuasaan atau hanya sebagai pelengkap penyerta prosa politik berdemokrasi? Per defeniciam, demokrasi menempatkan rakyat sebagai subjek kekuasaan. Tetapi dalam “ketakberdayaan”, rakyat seringkali terposisikan sebagai pelengkap penyerta dalam event demokrasi. Perangkap pragmatisme ekonomi yang diam-diam mendiami benak menjadi setan pembujuk. Dampaknya, rakyat pun memposisikan diri sebagai pelengkap penyerta. Siapa pun yang menang dalam event demokrasi itu urusan lain, yang penting kesentosaan insani saat ini terpenuhi. Mari kita sedikit menengok tulisan George Bernard Show dalam Man and Superman (1903), “lack of money is the root of all evil”.

Dalam kesadarannya, rakyat Indonesia sudah tahu semua intrik dan muslihat politik yang terjadi. Pengetahuan itu disari dari pengalaman mereka sendiri tanpa pernah mengharapkan formalitas pencerahan politik dari partai atau lembaga politik pseudo profit (lembaga-lembaga kajian dan/atau pendidikan politk yang malu-malu mengambil “keuntungan” proyek) manapun. Rakyat tahu bahwa suara bahkan tubuh mereka sedang dibeli; bahwa tidak ada dari setiap calon yang layak sebagai pemimpin; bahwa kampaye hanyalah bagian dari narsisme politik dan politik pencitraan. Bahkan terkait politik pencitraan ini, rakyat sendiri ada yang kritis bertanya, seperti Fyodor Dostoievskii dalam novel The Idiot, “mozhet li mereshchit’sia v obraze to, chto ne imeet obraza?”*

Tetapi, pengetahuan itu belum berarti apa-apa dan sekali lagi tidak berdaya berhadapan dengan kekuatan superior dalam intrik dan muslihat politik. Perilaku yang terjadi adalah perilaku dalam logika yang oleh filsuf Slavoj Žižek (psikoanalisis Lacanian) sebagai logic of fetishist disavowal: “i know, but i don’t want to know that i know, so i don’t know”. Atau dengan kata lain dengan logika yang sama, “i know it, but i refuse to fully assume the consequences of this politics, so that i can continue acting as if i don’t know it”. Perubahan tak kunjung datang membuat rakyat menjadi apatis terhadap pemimpinnya. Slogan “pilih saja uangnya, jangan pilih partainya” hanyalah pragmatisme politik. Inilah ironi demokrasi yang justru tidak mendidik rakyat. Budaya politik menjadi luntur. Etika politik ringsek di hadapan “mafia” kekuatatan modal dominan. Dalam pusaran ini, kekuatan modal dominan menciptakan kembali, creorder (reshape) masyarakat sendiri. Masyarakat tersebut tidak lain-tidak bukan adalah rakyat yang tercelup dalam permainan kongsi antara kepentingan ekonomi dominan dan kekuasaan politik.

Lantas sampai kapan kita memiliki budaya politik kita tanpa erosi demokrasi dan demokrasi kolusif? Satu diantara lusinan jawaban adalah sampai kita benar-benar berharap dan menginginkan perubahan. Harapan dan opmtimisme ini menjadi amunisi untuk melawan pragmatisme politik jangka pendek. Lalu secara mantap kita memberikan dukungan matang dan kepercayaan teguh kepada pemimpin yang secara rasional dan etis ia adalah pemecah batu perubahan. Kita yakin bahwa pilihan kita adalah pemimpin yang benar-benar melindungi rakyatnya, berintegritas dan negarawan. Seorang pemimpin tidak memberikan “ikan segar” tetapi memberikan harapan perubahan bahwa rakyat bisa “memancing”. Dan musuh rakyat adalah mereka, mengutip penyataan filsuf Slavoj Žižek, “who hold to what he says about fighting poverty because he profits by it”.

 

Djogja, 12 Agustus 2011

Alfred Tuname

 

*Can something that has no image appeat as an image?

 

Sumber:

Ludovici, Anthony M. A Defence Of Aristocracy. London: Constable and Compant Ltd, 1933

Nithzan, Jonathan Dan Simpson Bichler. Capital As Power: A Study Of Order and Creorder. London: Routledge, 2009

Ruttenburg, Nancy. Dostoevsky’s Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2008

Žižek, Slavoj. Violence. New York: Picador, 2008

Žižek, Slavoj. Living In The End Times. London: Verso, 2010

 

 

18 Comments to "Democracy Under Bla Bla Bla"

  1. Nuchan  27 August, 2011 at 07:34

    Beeuuhhhhhhhhhh, pasang avatar baru nie bang Alfred hahahhahaha
    Alamak mantafffssss bang hahhahhaa….(ini kalo Bang Iwan Sinuraya baca, bakalan gue kena skak-mat amat dia dgn sebutan Nuchie Sambercowok hahhahhahaha …bukan Sambernyawa yah hahahhaha)

  2. Nuchan  27 August, 2011 at 07:32

    hahahahhahaa kayaknya bakalan ada mainan baru nie buat Ninoy tuk melibas gue hahhahhahaa:
    hahhahaha bang Alfred, Ninoy memang suka mencari sasaran baru hahhahaha dasar cibubur!
    Btw gue emang kirim salam koq ke dirimu hahhahhahhaaa kaburrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  3. elnino  27 August, 2011 at 04:06

    *longok lewat pintu…hai Alfred, ada salam dari Nuchan *balik badan

  4. alfred tuname  27 August, 2011 at 01:23

    merdeka… sekali merdeka tetap merdeka…

  5. nu2k  24 August, 2011 at 16:08

    Dimas Alfred, setuju semuanya… Amien. Merdeka, Nu2k

  6. alfred tuname  24 August, 2011 at 15:56

    mba Nu2k: hehehe waduh mba, saya ga buat pesta… cuma makan2 kecil aja…terima kasih ya mba atas doa-nya. dan mari kita saling mendoakan biar selalu diberkati. amin.

  7. alfred tuname  24 August, 2011 at 15:52

    dalam konteks demokrasi, menurut saya, apa pun analoginya esensinya “harus” tetap mengadung nilai-nilai demokrasi. analogi boleh jadi merupakan sebuah pemaknaan teks demokrasi yang kontekstual… dan mengutip Linda Cheang, “ya begitulah….” . salam.

  8. nu2k  24 August, 2011 at 15:48

    Dimas Alfred, mijn beste… Whalaaah, whaaaalaaahhh… Ditunggu berhari-hari kok baru muncul…. Berapa hari pesta ultahnya?… Salam en werkt ze, Nu2k

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.