Larangan Merokok

Amstrong Sembiring

 

Tampaknya ruang gerak bagi sebagian orang “Saya atau Anda” sebagai penikmat rokok semakin sempit! Akhir-akhir ini kebebasan merokok bagi para perokok mulai “telah” terganggu karena akan “telah” diberlakukannya undang undang tentang larangan merokok di tempat umum. Sehingga untuk merokok hanya diperbolehkan di tempat tempat tertentu. Nampaknya pemerintah DKI terlalu sibuk? Daripada mikirin satu ini, lebih baik pemerintah urusin makelar-makelar “tumbuh subur bak jamur di musim hujan”, seperti praktek makelar layanan publik atau sejenisnya yang perbuatannya merugikan negara dan masyarakat.

Terlebih apa yang dilakukan Pemerintah Pusat selama ini nampaknya masih terlihat sangat lambat jika dibandingkan dengan kondisi hukum di negeri ini. Sudah cukup lama berbagai pihak menyerukan perlunya reformasi di segala bidang , termasuk hukum, terutama dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Langkah yang dinilai lambat itu dikaitkan dengan kondisi hukum di negeri ini, karena publik sudah mengetahui dan banyak yang mengalami sendiri bagaiamana jika berhadapan dengan administrasi kenegaraan, termasuk dalam hal proses hukum dan peradilan. Hitung-hitung nambahin Vitamin…!!!

Coba anda simak, sangat menarik, dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh RRI berapa waktu lalu, Imam Prasodjo (Pengamat Politik UI) mengatakan bahwa Indonesia terjepit dalam Satanic System, sistem yang mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Dan tragisnya lagi pendukung Satanic System ini jumlahnya lebih banyak, berkuasa dan punya banyak uang. Sehingga kelompok yang mengkampanyekan kebaikan menjadi kurang populer bahkan dicibir sebagai sok suci, pahlawan kesiangan dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak kuat maka akan mundur selangkah demi selangkah. Dalam konteks pemberantasan korupsi kelompok ini mencoba selalu melakukan analisa dan evaluasi terhadap pekerjaan mereka. Dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa sebab kenapa pemberantasan korupsi mengalami kelemahan.

Pertama, kebanyakan kelompok yang melakukan kerja pemberantasan korupsi hanya mampu memetakan masalah korupsi tapi tidak mampu menawarkan solusi. Sebagai contoh banyak tindak korupsi diketahui namun sesudah itu tidak tahu mau melakukan apa. Misalnya kita tahu bahwa dalam pengadaan barang selalu ada mark-up yang dilakukan instansi terkait, atau tidak dilakukannya mekanisme tender yang transparan dalam sebuah proyek pembangunan, atau banyak pengusaha yang dikenakan uang pelicin dan lain sebagainya tapi setelah itu akan melakukan apa?

Kedua, tidak mampu menjelaskan kepada rakyat dampak korupsi terhadap kehidupan rakyat secara konkrit dan riil . Sehingga isu korupsi hanya menjadi wacana elit dan persoalan politik semata. Padahal kalau kita mau jujur berapa bayi dan ibu yang meninggal karena uang subsidi kesehatannya diselewengkan oleh koruptor sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa mereka. Berapa sekolah yang roboh dan anak-anak tidak bisa sekolah ketika dana hibah pendidikan diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, atau cerita-cerita yang merugikan masyarakat kecil lainnya.

Ketiga, terlalu percaya kepada mekanisme hukum. Artinya ketika kasus korupsi sudah sampai ketangan penegak hukum, masyarakat tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kasus tersebut sehingga seolah-olah menyerahkan kasus korupsi tersebut sepenuhnya kepada mekanisme hukum. Sebagai warga negara yang baik memang sudah sepantasnya kita mengedepankan proses hukum, namun dalam realitas hukum di Indonesia maka kata tidak percaya kepada mekanisme hukum menjadi hal yang biasa.

Keempat, kegagalan merubah gerakan anti korupsi menjadi gerakan sosial. Hal ini bisa dianalisis dari dua sisi, dari sisi masyarakat yang cenderung apatis dan tidak menyadari telah menyuburkan praktek korupsi terjadi. Hal ini bisa dilihat dari masih maraknya petty corruption (korupsi kecil-kecilan) yang terjadi pada pembuatan KTP, SIM dan lainnya. Tapi pada level ini kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya karena kadang birokrasi yang berbelit-belit (tidak efisien) justru membuat orang memilih jalan pintas. Jadi kadang masyarakat terpaksa melakukannya karena persoalan waktu dan sistem yang ada dalam sebuah birokrasi.

Pada sisi lain kita juga melihat bahwa gerakan anti korupsi hanya sebatas gerakan elit yang hanya bisa dikonsumsi secara terbatas oleh kelompok tertentu saja. Bahkan ada kecendrungan bahwa kasus korupsi hanya bisa terselesaikan apabila ada political conflic interest dalam kasus tersebut, sehingga korupsi cenderung dianggap sangat politis. Dan tentu saja yang bisa mengkonsumsinya adalah kelompok yang terbatas.

Kelima, kurang punya kreatifitas untuk melakukan social sanction. Hal ini berkaitan dengan banyaknya koruptor yang jelas-jelas terbukti bersalah masih dapat dengan leluasa menduduki jabatan tertentu. Mungkin ada anggapan bahwa ternyata mereka masih tetap dihormati karena jabatan yang dia pegang, jadi forget it about morality. Sehingga seorang koruptor masih bisa disanjung dan dipuja-puja karena dia masih berkuasa. Kalau seperti itu apa yang bisa diharapkan dari bangsa ini.

Ketika hukum tidak bisa menyentuh para koruptor tersebut dan kita juga cenderung memaafkan hanya karena dipermukaan mereka bersikap seperti orang yang punya moral dan niat baik. Ketika seorang pencuri ayam dan pencuri handphone bisa dihukum sampai bertahun-tahun dan digebuki sampai babak belur hanya karena dia dianggap manusia kelas rendahan, tapi para koruptor yang mencuri uang rakyat dan negara sampai triliyunan rupiah justru bebas tanpa sedikitpun tersentuh oleh hukum hanya karena dia punya jabatan yang terhormat. Jadi dimana letak keadilan dalam mekanisme hukum ? Apa perlu terminologi koruptor harus dirubah menjadi “perampok uang rakyat” sehingga kita jadi peduli dengan masalah korupsi. Dan kita bisa melihat secara objective makna dari seorang maling atau pencuri. (sumber : www.gemawan.org).

 

Kebebasan

Tesis berpikir ini bukan berarti saya tidak setuju dengan adanya larangan merokok tersebut, barangkali semua orang juga sudah tahu mengenai implikasinya, LARANGAN MEROKOK DAPAT MENYELAMATKAN HIDUP, LARANGAN MEROKOK berarti berkurangnya Sindroma Penyakit Jantung Koroner, LARANGAN MEROKOK berarti Lebih Sehat, LARANGAN MEROKOK berarti Anak-Anak yang Lebih Sehat atau LARANGAN MEROKOK baik untuk Bisnis dan sebagainya.

Namun tak terbayangkan! Barangkali sangat sulit sekali menghilangkan orang yang memang doyan merokok untuk tidak merokok dalam keadaan tertentu. Sedangkan rokok itu sendiri, bagi para perokok-NYa, secara psikologis membawa sensasi tersendiri. Dengan merokok beberapa orang bisa mendapatkan kenikmatan, inspirasi, lebih bisa berkonsentrasi atau untuk menghilangkan stress.

Bahkan melamun sambil merokok akan terasa nikmat sekali. Percaya atau tidak, itu terserah pada Anda! Namun jelas baru-baru ini, kemarin! Pemerintah DKI mengeluarkan tambahan larangan bagi mereka. Aktivitas merokok tidak boleh lagi berlangsung di dalam gedung dan tempat khusus merokok harus dihapuskan. “Ruang khusus merokok terbukti tidak efektif untuk melindungi masyarakat dari asap rokok orang lain. Oleh karena itu, pengelola gedung harus menutup ruang khusus merokok dan meminta semua orang yang merokok untuk keluar gedung,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Peni Susanti, Kamis (20/5) di Jakarta Selatan.

Menurut Peni, aturan itu termuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2010, yang menggantikan Pergub No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Dalam Pergub No 75/2005, aktivitas merokok dilarang dilakukan di rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan tempat rekreasi anak-anak. Di luar tempat-tempat tersebut, aktivitas merokok hanya boleh di ruang khusus merokok, yang dilengkapi alat pengisap udara dan asbak. Pengelola gedung yang memfasilitasi orang merokok di dalam gedung mendapat teguran tertulis. Jika membandel, nama gedung akan diumumkan di media massa dan izin operasionalnya dicabut.

Menurut Peni, dengan aturan itu semua gedung tidak boleh ada ruang atau kawasan untuk merokok. Larangan ini juga berlaku untuk restoran dan tempat hiburan malam. Selama ini, banyak restoran mempunyai dua area, untuk perokok dan nonperokok. Kini semuanya untuk nonperokok. (sumber : cetak.kompas.com, Jumat, 21 Mei 2010)

 

 

16 Comments to "Larangan Merokok"

  1. IWAN SATYANEGARA KAMAH  26 September, 2011 at 19:37

    Saya nyirih dari dulu… Tapi perda tentang semburan sirih belum diatur tuh…

  2. Linda Cheang  23 September, 2011 at 16:20

    tidak merokok, lah, meski dulu pernah jadi anak badung, mencoba merokok.

  3. J C  23 September, 2011 at 13:08

    Hhhhmmmm…no comment ah… saya dulu perokok (termasuk berat, sehari bisa 2 packs), toh bisa berhenti total. Pilihan merokok atau tidak adalah pilihan individu. Memang makin sempit ruang untuk perokok. Contoh negara yang paling ganas memerangi rokok adalah Bhutan, kepemilikan rokok melebihi sekian batang bisa diancam hukuman penjara dan denda yang luar biasa besar. Beli rokok harus bisa menunjukkan bukti-bukti identitas jelas.

  4. Mawar09  23 September, 2011 at 02:52

    Merokok boleh, asal bukan ditempat umum.

  5. Dj.  22 September, 2011 at 23:05

    Merokok itu baik adanya…..
    Tapi tiak merokok itu jauh lebih baik….!!!
    Silahkan pilih sendiri, kan sudah dewasa….
    Salam Sejahtera dari Mainz…

  6. Handoko Widagdo  22 September, 2011 at 20:17

    Silahkan merokok asal tidak mengasapi udara yang dihirup orang lain

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.