Sertifikasi dan Peningkatan Prestasi Kerja Guru

Cinde Laras

 

Kemarin siang, seperti hari-hari sebelumnya, saya menanyakan pada anak saya sesaat setelah dia sampai di rumah dari sekolah. Padanya saya tanyakan mengenai apa saja pelajaran dan apa saja kegiatan yang telah dia lakukan selama di sekolah. Dengan kekecewaan, lagi-lagi saya mendengarkan keluhan tentang bagaimana minimnya bekal yang dia dapatkan dari sang guru.

“Tadi cuma bikin lukisan sama teman-teman, terus nonton anak kelas lain yang latihan upacara. Pak Guru hanya masuk sebentar waktu pelajaran SBK, melukis doang, nggak ada pelajaran lain…”, keluhnya. Lagi-lagi…, ini keluhan yang ke sekian kalinya saya dengar dari mulutnya yang cemberut karena merasa ‘tidak puas’ dengan apa yang dia terima dari sang guru.

Kemarin seharusnya ada 4 mata pelajaran yang dipelajari. Masing-masing 2 jam untuk Penjas (Pendidikan Jasmani), 2 jam untuk SBK (Seni Budaya dan Keterampilan), 2 jam MTK (matematika), dan 2 jam untuk pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Masing-masing jam pelajaran berdurasi setidaknya 35 menit. Sehingga setidaknya dalam 1 hari sekolah, anak saya bakal menerima paling kurang 4,5 jam efektif belajar. Tapi kenyataannya, anak saya hanya menerima 1,5 jam efektif belajar di kelas dengan bimbingan guru.Selebihnya, mereka dibiarkan ramai di kelas. Hampir selalu begitu setiap hari. Paling banter, mereka belajar 3 jam dengan segala kekacauan di kelas karena anak-anak bosan dan kurang termotivasi mengingat sang guru tidak memakai metoda mengajar yang bervariasi untuk pelajaran yang dibawakannya. Jadi anak-anak merasa pelajaran guru kurang menarik.

Padahal banyaknya mata pelajaran yang harus ditempuh dalam 1 hari belajar membuat anak saya harus menanggung beban membawa buku pelajaran dengan berat setidaknya 4 kg di dalam tas punggungnya, itu sudah termasuk beban air minum dan bekal kue untuk makan siang selama jam istirahat. Tidak membawa semua buku yang diperlukan sesuai jadual akan mengakibatkan si anak menerima sanksi berupa penyetrapan di depan kelas. Tapi apa sanksi yang diberikan sekolah untuk guru yang tidak mengajar muridnya sesuai jadual sekolah ? Sepertinya, monitoring atas prestasi mengajar guru di kelas sesuai dengan jam belajar yang seharusnya dia berikan sangatlah minim. Nyaris tidak ada sama sekali. Kepala sekolah bahkan tidak menilai hal ini dengan pengawasan melekat, kecuali ada pelaporan dari pihak orang tua murid yang peduli dan merasa perlu memberi teguran kepada sang guru agar tetap mengajar sesuai jadual.

Bayangkan saja kekecewaan si anak yang merasa sang guru telah ‘mencurangi’ dirinya yang telah berlelah-lelah menggotong buku sekian kilogram sampai di sekolah. Setiap hari membawa tas berat, lalu sesampai di sekolah ternyata tak semua pelajaran dibahas sang guru. Padahal kalau tidak bawa buku komplit, bakal disetrap. Lalu apa gunanya membawa buku kalau tak semua dipelajari ? Lagi-lagi akhirnya jadi teringat pada motto beberapa orang guru yang secara berseloroh merumuskan aturan main yang bunyinya :

–          Peraturan pertama, guru selalu benar.
–          Peraturan kedua, guru pasti benar.
–          Peraturan ketiga, kalau guru salah, kembali ke peraturan pertama.

OK, tak bisa dipungkiri bila kekuasaan guru di kelas seringkali bersifat absolut. Tapi keabsolutan guru itu kemudian mendapat tantangan yang serius ketika kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan sertifikasi bagi semua guru tanpa kecuali. Mengapa demikian ? Yang pasti, sertifikasi telah mendudukan seorang guru dalam posisi sebagai seorang profesional yang secara penugasan diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat dan kriteria. Karena profesional, maka sudah selayaknya seorang guru mengajar sesuai dengan jam yang telah disepakati dalam jadual.

Kalaupun ada kekurangan dalam jam mengajar sehingga diperlukan pengayaan materi, sang guru bisa menggantikan jam yang digunakannya untuk pelajaran tertentu dengan jam lainnya di hari berikutnya. Tapi tetap saja, seharusnya jam mengajarnya tidak berkurang. Tidak diganti dengan jam lain di hari lain saja sudah merugikan murid, apalagi kalau sampai dengan sengaja tidak dipenuhi, itu sangat-sangat melanggaran prinsip profesionalisme. Ini diperparah dengan realita bahwa sang guru yang bersangkutan ternyata juga mengajar di sekolah swasta. Hmm…, mengajar di 1 sekolah saja belum tentu bisa fokus, ini malah dobel di sekolah lain yang. Pantas saja kinerjanya amburadul kayak judul lagunya Ruth Sahanaya.

Saya juga seringkali mendapati seorang guru yang ditunjuk sebagai bendahara sekolah. Mulia sekali pengabdiannya. Tapi nanti dulu, mengapa anak saya merasa ‘capek’ dengan gurunya ini ? Ternyata setelah diselidik, si guru yang bendahara sekolah itu tidak bisa membedakan mana pekerjaan yang seharusnya secara profesional dia emban, dan mana pekerjaan yang secara sukarela dia lakukan. Beberapa kali saya melihat, sang guru bendahara sekolah membawa ‘pekerjaan’  rekapitulasi biaya belanja sekolah ke dalam kelas. Dengan santai beliau meminta anak-anak membaca sendiri pokok bahasan dari buku pegangan di halaman sekian-sekian, lalu 10 menit kemudian meminta anak-anak mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa) hingga berakhir jam mata pelajaran. Tanpa pembahasan dari guru sama sekali. Hanya belajar dari buku sendiri ! Profesionalitas macam apa ini ? Padahal si bendahara juga sudah melalui proses sertifikasi. Lalu apa gunanya sertifikat profesi itu baginya ? Hanya untuk mendapat tunjangan profesi yang besarannya 1 kali gaji (karena beliau mengajar di sekolah DKI) atau bagaimana?

Kembali ke masalah kinerja guru dan hubungannya dengan sertifikasi. Dari pengamatan sekilas, saya mendapati banyak guru kelas yang juga membuka kelas les tambahan bagi beberapa murid yang berminat. Les tambahan memang perlu untuk menambah pengetahuan dan pendalaman pemahaman bagi murid. Tapi kemudian hal ini menjadi sebuah polemik ketika beberapa orang tua murid mulai menengarai kemungkinan dibocorkannya soal ulangan hanya kepada murid-murid yang mengikuti les. Alangkah tidak adilnya bila hal itu betul-betul terjadi. Alangkah tidak profesional ! Lagi pula, bukankah dalam dana BOS  sudah tercakup biaya pendalaman materi ?

Lalu mengapa guru merasa perlu untuk memberi les tambahan, sementara jam mengajarnya di kelas belum terpenuhi secara kualitatif dan  kuantitatif nyata ? Apakah hanya melulu karena alasan memperoleh pendapatan tambahan ? Masih kurangkah gaji guru berijazah S2 itu setelah sertifikasi ? Lagi pula, mengapa pemberian les tidak dibuat sistem bersilang ? Silakan guru kelas 4 mengajar les bagi murid kelas 5, atau silakan guru kelas A mengajar murid kelas B, agar para orangtua murid tidak shuudzon pada guru yang memberikan contoh soal, sehingga mereka tak akan mengira si guru mencurangi murid lainnya yang tidak mengikuti les hanya karena alasan telah menerima uang tambahan. Be professional, please….

Sertifikasi guru seharusnya menjadikan guru lebih profesional dengan tugasnya. Sertifikasi guru seharusnya membuat kinerja guru lebih baik. Sertifikasi guru seharusnya membuat guru lebih bersemangat mengajar, bukan hanya melulu mengharapkan tunjangan gaji sertifikasi dari negara. Sertifikasi guru seharusnya membuat kinerja guru menjadi tambah mulia di mata anak muridnya, bukan sebaliknya – malah makin mengecewakan mereka karena guru-gurunya jadi hedonis, hanya mau bekerja untuk imbalan uang. Kalau tidak diberi uang, lalu tidak bekerja. Sudah diberi imbalan tunjangan sertifikasi saja masih banyak yang tidak bekerja sesuai ketentuan yang seharusnya kok. Menyedihkan sekali….

Menarik membaca judul sebuah artikel di Kompas hari ini di halaman 49, “GURU ON TIME = NO KORUPSI”. Pendapat brilian dari beberapa murid di SMAN 1 Jakarta yang secara mengejutkan memberikan penghargaan di Hari Guru Nasional, bagi seorang gurunya yang dianggap paling ‘disiplin’ dalam profesi mengajar. Mengharukan sekaligus menyentak kesadaran guru-guru lain yang mengajar disana. Saya jadi berandai-andai, kapan ya guru sekolah kami bisa meniru kedisiplinan yang sama dari Bapak X yang ada di SMAN 1 Jakarta itu ?

Supaya nama sang guru yang dibilang akan selalu hidup dalam sanubari anak muridnya itu tetap wangi sampai akhir hayat mereka, seperti syair yang ada dalam lagu Hymne Guru. Supaya anak saya tidak lagi mengenang gurunya dengan kekecewaan karena sang guru hanya masuk selama 1,5 jam di kelas, supaya anak saya tidak mengingat gurunya yang lain hanya menyuruhnya membaca sendiri buku pegangan. Saya ingin anak saya sempat memiliki rasa merindukan dan menyayangi sosok guru yang benar-benar mengajar dengan penuh pengabdian, seperti rasa sayang murid-murid pada Bapak X yang ada di SMAN 1 Jakarta. Tapi kapan ya ? Semoga saya tak perlu mencari suara tokek di dinding.

Guru…guru…guru…. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku…. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku…. Telah sedemikan banyak penghargaan pemerintah DKI untuk jasamu. Tapi sertifikasimu seharusnya membuatmu lebih bermutu.

 

21 Comments to "Sertifikasi dan Peningkatan Prestasi Kerja Guru"

  1. Cindelaras  8 December, 2011 at 00:33

    Ini komen temanku yang juga guru di daerah soal tulisanku di atas :

    “Monitoring.. siapa takut? mungkin itulah yang diucapkan sebagian guru bukan karena dia merasa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya tapi karena merasa monitoring adalah ritual tahunan yang bisa disiasati sesaat… Karena monitoring diberitahu sebulan sebelumnya.. dan kita diminta menyiapkan semua unsur yang akan dimonitor…. jelas ga takut to? Karena pengawas sendr mersa takut dianggap tidak bs membina guru dibawah pengawasannya.
    Tapi kalo monitoring itu dilakukan oleh orang tua mungkin lain cerita. Jujur aja kadang sifat jelekku muncul.. ngiri liat teman yang sering ninggal kelas tapi tidak ada teguran sama sekali dari atasan, anehnya lagi guru2 yang model gituan ki lepas dari tugas2 lain krn atasan mrs ga percy memberi tugas.. . kalo aq bil dlm bs jw ” sing sregep malah diplekotho, sing kesed mlh mulya”
    Sementara ini sertifikasi semacam pemerataan saja.. bukan tunjangan atas prestasi jadi ga bisa jadi pemacu untuk meningkatkan kualitas…”

    Itu pernyataan asli bikin mata tambah terbuka. Selain ide monitoring kinerja guru oleh siswanya sendiri yang disebut sama Mbak Probo, kayaknya ide monitoring oleh ortu murid juga bagus dilaksanakan, setidaknya supaya penilaian lebih fair dan mengena sasaran. Monitoring setahun sekali dengan jadual terencana akhirnya dinilai sebagian guru yang sadar diri sebagai upaya penilaian urik buat guru yang urik.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.