Merajut Memori dan Asa Para Eksil

Djenar Lonthang Sumirang – Semarang

 

A.    Mereka Kalah Di Rumah Sendiri: Sepenggal Kisah dari Kabupaten Semarang

Pada sebuah siang, empat puluh tahun yang lalu, Sugiman –sehari-hari adalah petani– yang sepulang dari sawah disodori secarik surat oleh istrinya, isi dari surat itu adalah sebuah perintah dari kepolisian Ambarawa untuk menghadap ke kantor. Kemudian ia bersama kedua kawannya yang juga mendapatkan surat serupa segera berangkat ke kantor polisi Ambarawa. Setiba di sana sudah berkumpul; banyak orang, segera ia menemui petugas polisi yang ada di situ serta menunjukkan surat perintah yang tempo hari ia dapatkan. Baru setelah itu, Sugiman segera tahu bahwa ia diminta menghadap ke kantor polisi adalah untuk ditahan dengan tuduhan terkait dengan peristiwa 65 di Jakarta.

Mulai hari itu maka Sugiman mengawali hari-hari panjangnya sebagai seorang tahanan politik tentunya dengan meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak yang masih kecil, yang tentunya dalam keluarga kecil ini masih membutuhkan sesosok ayah bagi anak-anak dan seorang suami bagi sang istri.

Namun perjalanan hidup manusia memang tidak dapat diputar ke belakang, kehidupan manusia dapat berubah secara drastis. Selama masa dalam dalam kamp tahanan, Sugiman melalui beberapa tahap interogasi dengan tuduhan bahwa ia ikut dalam peristiwa pembunuhan para jendral AD di Jakarta pada awal Oktober 1965. Tentunya sebagai petani biasa –juga anggota BTI- di daerah pelosok maka ia berusaha mengelak dari tuduhan tersebut, “opo maneh mateni jendral, wong ndelok pojoke Jakarta wae durung tau.” begitu ujarnya, namun justru jawaban kasar yang ia terima dari interogator.

Petualangan sebagai seorang tahanan politik dimulai dari kamp Beteng Ambarawa, kemudian gedung GRIS Salatiga, kemudian dipindah ke kamp Taman Harapan Salatiga kemudian Nusakambangan dan terakhir di Pulau Buru hingga bebas tahun 1977 (termasuk dalam gelombang I).

Cerita lain adalah dari Suhari yang juga seorang tahan politik tahun 65. Pekerjaan sehari-hari bagi Suhari adalah seorang tukang, pada suatu ketika ia bekerja pada seorang kepala desa dan dari sini kisah pilu itu berawal. Suatu siang ia bersama ketiga temannya yang sedang bekerja di rumah kepala desa itu didatangi polisi, polisi tersebut meminta mereka mencangkul tanah di belakang rumah tepat di bawah sebuah pohon karena konon –menurut polisi tersebut- bahwa ditempat itu ditanam sebuah tempat buku atau tulisan yang disimpan kepala desa yang terindikasi sebagai PKI itu.

Setelah tempat buku yang berbentuk kwali itu dikeluarkan maka mereka segera disuruh membawa kwali itu ke kantor polisi. Mereka kemudian berangkat ke kantor polisi sesampai di sana ia didaftar sebagai anggota tahanan –hidup manusia dapat berubah drastis- politik yang tersangkut peristiwa 1965.

Kisahnya sebagai tahanan politik terus berjalan hingga tahun 1978 yaitu tahun dimana ia bebas dari pulau Bu Kedua cerita di atas adalah salah satu kisah dari jutaan kisah pilu tahanan politik yang ada di Indonesia yang terkait dengan peristiwa 1965. mereka, belasan tahun menjadi tahanan politik, mendapatkan tuduhan yang tidak berdasar, mengalami tekanan fisik dan mental, harus tinggal di satu kamp ke kamp yang lain, harus berpisah dengan sanak saudara, berpisah dengan istri dan anak-anak mereka.

Bagaimana mudahnya hidup manusia berubah tanpa tahu kapan perubahan itu datang, entah berubah ke keadaan yang lebih baik atau malah sebaliknya. Bagaimana secara tiba-tiba seorang ayah harus dipisahkan dari anak-anaknya, seorang ibu dipisahkan dari suami dan anak serta bagaimana seorang anak harus berpisah dari orang tuanya.   

B.     Hukum Internasional tentang Hak-hak Reparasi Korban

Di bawah hukum internasional, korban dari kejahatan HAM berat seperti korban ’65 mempunyai hak untuk reparasi. Negara wajib memenuhi hak-hak reparasi korban, seperti restitusi dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku, pemenuhan kebutuhan keluarga, tempat tinggal, hak miliki pribadi dan pekerjaan yang layak.1 Juga termasuk hak untuk memaafkan atau tidak, serta penyediaan kompensasi dan pemberantasan terhadap segala hal yang memungkinkan terciptanya pelanggaran HAM berat di kemudian hari. Semua hak ini samasekali tidak terpengaruh keberlakuannya dengan fakta bahwa semua kekejaman yang terjadi merupakan perbuatan dari rezim yang lalu. Hak atas reparasi merupakan aspek yang sangat penting bagi korban, karena pemenuhannya akan menjamin hak-hak korban atas “pengenalan oleh negara”, yakni bahwa keberadaanya sebagai manusia yang utuh diakui, dan statusnya sebagai warga negara yang berkedudukan setara di hadapan hukum terpenuhi.

Reparasi atas korban dan keluarga korban mendorong terciptanya keadilan dengan proses pengenalan terhadap kejahatan HAM masa lalu, serta mengembalikan kepercayaan korban serta keluarganya kepada institusi negara. Lebih dari itu, reparasi di sini haruslah dimengerti tidak sekedar mengembalikan hak milik korban yang telah dirusak, tetapi juga mengembalikan “reputasi politik” korban sebagai warga negara yang seutuhnya.

Pada 2005, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines). Rumusan Basic Principles and Guideline merupakan hasil refleksi bertahun-tahun dari Komisi Hak-hak Asasi Manusia Internasional.

Pada masa itu, komisi internasional tersebut telah membentuk kerangka yang koheren tentang proses reparasi korban kejahatan HAM masa lalu. Kerangka yang mereka bentuk berisi mekanisme, prosedur, dan metode bagi penerapan kewajiban hukum, di bawah otoritas hukum internasional, bagi negara-negara yang terkait. Konsep-konsep sentral yang mereka rumuskan antara lain adalah reparasi, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, perbaikan status sosial. Konsep-konsep tersebut telah sering muncul di dalam berbagai yuriprudensi internasional, regional, serta nasional. Beberapa konvensi tingkat regional juga telah menyinggung tentang hak korban pelanggaran HAM.

The Inter-American Commission and Court of Human Rights, bersama dengan European Court of Human Rights, telah merumuskan yurisprudensi yang komprehensif tentang hak atas reparasi, baik di tataran perspektif maupun bentuk prosedural yang pantas bagi proses semacam itu.

Kedua otoritas hukum tersebut telah sering menghimbau pemerintah negara yang terkait untuk segera menyediakan reparasi bagi korban. Di sisi lain, beberapa komisi kebenaran telah membuat rekomentasi tentang reparasi, seperti komisi kebenaran di Afrika Selatan, Haiti, El Salvador, Ghana, Malawi, Guatemala, Panama, Peru, South Korea, Argentina, Brasil, Chile, Sierra Leone, dan Timor Leste.  Lebih dari itu, banyak dari komisi kebenaran ini, seperti Ghana, Sierra Leone, Timor-Leste, dan Peru, mengutip banyak dokumen internasional sebagai dasar dari rekomendasi reparasi terhadap korban kejahatan HAM di negara mereka.     

 

C.    Bentuk-bentuk Reparasi Korban 1965

Basic Principles and Guidelines menyatakan bahwa korban berhak atas a) akses yang efektif dan setara terhadap keadilan, b) reparasi yang cukup dan efektif bagi kejahatan HAM yang mereka alami, c) akses kepada informasi yang relevan berkaitan dengan pelanggaran HAM dan mekanisme reparasi korban.

Basic Principles and Guidelines juga menyediakan definisi yang komprehensif tentang konsep-konsep kunci yang mereka gunakan dalam konteks reparasi korban. Seperti:

1. Restitusi: Tujuan dari restitusi ini adalah untuk “mengembalikan korban ke keadaan semula” sebelum terjadi kejahatan HAM atas dirinya. Upaya pengembalian itu termasuk juga “pengembalian kebebasan, kesempatan untuk menikmati hak-hak asasinya, identitas, kehidupan yang norma sebagai warga negara, pengembalian korban ke tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan harta miliknya.”

2. Kompensasi: Kompensasi yang komprehensif haruslah “diberikan kepada pihak-pihak yang mengalami kerusakan ekonomi”, dan kompensasi yang diberikan haruslah “proporsional dengan tingkat kerusakan yang terjadi.”

3. Rehabilitasi: Konsep rehabilitasi yang tercantum di dalam Basic Guidelines and Principles tidaklah melulu harus dikaitkan dengan konsep restitusi. Di dalam dokumen internasional tersebut, rehabilitasi dimengerti sebagai “pendampingan medis dan psikologis serta pendapmpingan hukum.”

4. Satisfaction: Kriteria atas konsep ini sangat luas. Antara lain adalah:

(a) “kriteria dan tindakan yang nyata untuk memastikan bahwa tindaka kejahatan HAM sudah dihentikkan”

(b) “Verfikasi atas fakta serta publikasi data-data sejarah yang sebenarnya”

(c) “Penyelidikan intensif terhadap orang-orang yang hilang, identitas mereka yang diculik, identifikasi atas mayat-mayat yang ditemukan, serta pendampingan di dalam proses penguburan kembali korban-korban”

(d) “Deklarasi resmi… pengembalian harkat dan martabat korban, reputasi, dan hak-hak korban serta keluarga yang dekat dengannya.”

(e) “Permohonan ampun di hadapan publik”

(f) “Sanksi yang bersifat legal terhadap pihak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya kejahatan HAM”

(g) “Peringatan terhadap korban dalam bentuk monumen”

(h) “Rekonstruksi yang seakurat mungkin tentang bagaimana kejahatan HAM tersebut terjadi yang kemudian dipublikasikan dalam berbagai bentuk”.

5. Jaminan bahwa peristiwa negatif tersebut tidak terjadi lagi: The Basic Principles and Guidelinesmemberikan beberapa kriteria, yang harus diterapkan oleh negara-negara yang terkait untuk mencegah terjadi kejahatan HAM di masa depan. Kriteria tersebut antara lain; kontrol masyarakat sipil yang ketat terhadap militer, independensi otoritas hukum dalam pengadilan terhadap para pelaku kejahatan HAM berat.

Reparasi, dengan segala konsep turunannya, wajib disediakan oleh negara, ketika terjadi kejahatan HAM di teritorinya. Kejahatan HAM tersebut haruslah bisa diidentifikasi. “Negara-negara yang terkait haruslah merumuskan sebuah program untuk reparasi hak-hak korban serta program pendampingan terhadap korban lainnya”. Lebih dari itu, negara juga harus mendorong upaya-upaya pengadilan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan HAM tersebut.

 

D.    Angin Timur, Kembalilah!

Setelah empat puluh enam tahun beranjak dari tahun 1965 maka perubahan sudah nampak, “angin demokrasi telah berhembus dengan kencang ke Timur…..”(ujarku dalam hati). Pada masa kini orang sudah diajak untuk berpikir kritis begitu pula tahanan-tahanan politik yang dahulu mulutnya “di-grendhel” oleh aturan-aturan. Jalinan memori yang kusut itu mulai tertata dengan rapi, benang-benang yang berwarna-warni itu telah menjadi sebuah kenampakan harmonis sebagai pertanda perputaran jaman.

Kini, sejarah dengan segala pernik-perniknya harus mampu mendudukkan diri dalam perubahan yang ada di Indonesia khusunya mengenai lembaran samar peristiwa 1965. Sejarah bukan lagi otoritas penguasa tapi history from below mulai menduduki tempat terhormat. NUWUN

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DLS

Desa Sidomukti—-dalam malam yang mencekam…..1 Oktober 2011.

 

Note Redaksi: Selamat datang dan selamat bergabung Djenar Lonthang Sumirang…make yourself at home. Ditunggu artikel-artikel dahsyatnya yang lain. Terima kasih kepada Dewi Aichi yang mengenalkan Baltyra kepada Djenar Lonthang Sumirang…

 

6 Comments to "Merajut Memori dan Asa Para Eksil"

  1. SU  10 December, 2011 at 18:27

    Cerita sedih dari masa Orba

  2. Osa Kurniawan Ilham  10 December, 2011 at 11:30

    Pak Handoko,
    Kisah pembantaian di Purwodadi itu lagi dibahas di majalah historia online. Bisa dilacak di sana.

    Salam,
    Osa KI

  3. J C  9 December, 2011 at 22:13

    DLS, tulisan dahsyat. Walaupun aku tidak pernah melihat, tapi mendengar cerita dari orangtua, di masa itu sungguh brutal dan ngawur. Ayah saya sendiri salah satu korban salah comot, selama 2 tahun “gol” keliling Jawa Tengah, sementara mama sendiri berjuang dengan anak yang masih berusia kurang dari 2 tahun (kakak saya). Gara-garanya adalah mendiang papa aktif berorganisasi di sekolahnya. Dulu di Semarang ada Chinese schools. Setelah kejadian Gestok (dulu sebutannya gitu), semua Chinese schools ditutup, gedung dibeslah, murid-muridnya, lulusannya, apalagi yang aktif berorganisasi di masa sekolah, kebanyakan kena ciduk semua.

  4. Handoko Widagdo  9 December, 2011 at 15:22

    DLS, apakah dikau mempunyai informasi tentang operasi Kikis di Purwodadi-Grobogan? Saya sedang cari bahan tentang operasi ini yang konon membabi-buta pelaksanaannya.

  5. nu2k  9 December, 2011 at 11:52

    Saya baru baca selintas… Siang ini saya lanjutkan… Ha, ha, haaa, groetjes en dag dag, Nu2k

  6. Linda Cheang  9 December, 2011 at 10:36

    wow, bacaan berat, euy.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.