Beli Rumah di Indonesia Wajib Lapor

Robin SH on behalf of Jun Cai at Chow & Associates Law Firm

 

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang cukup banyak menimbulkan perdebatan pro dan kontra terkait beberapa ketentuan yang di atur di dalamnya. Undang-undang yang lahir di penghujung tahun 2010 yang lalu tersebut merupakan sebuah produk pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menurut pembuat undang-undang sudah tidak memenuhi standar internasional.

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan perdebatan di beberapa kalangan terkait produk hukum ini. Undang-undang ini pada Pasal 23 ayat (1) huruf b dengan tegas mensyaratkan adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Ketentuan inilah yang dalam waktu beberapa hari terakhir menjadi sebuah bahan diskusi yang hangat terutama di kalangan pelaku usaha properti yang menganggap bahwa ketentuan ini akan menyulitkan transaksi penjualan properti dan menimbulkan keadaan yang tidak nyaman bagi konsumen. Hal ini karena perusahaan properti atau agen properti termasuk ke dalam ruang lingkup pihak yang berkewajiban memberikan laporan kepada PPATK.

Dari berbagai informasi dan berita yang beredar, kewajiban untuk menjalankan ketentuan melaporkan transaksi keuangan dengan nominal paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) memang baru akan dimulai pada Maret 2012. Namun, pelaku usaha dibidang properti tampaknya agak khawatir dengan adanya ketentuan ini, apalagi petunjuk teknis maupun pelaksanaan belum ada sampai saat ini.

Kekhawatiran dari pelaku usaha di bidang properti ini tampaknya cukup beralasan karena menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, dalam kutipan wawancara dengan detikFinance, menyatakan bahwa pasar properti seharga 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah menempati 40% dari penjualan properti, sehingga dengan adanya ketentuan ini, Ali mengkhawatirkan terjadi dampak penurunan penjualan properti karena konsumen akan enggan membeli rumah apalagi di ikuti oleh prosedur yang rumit dan berbelit. Secara tidak langsung hal ini akan memberikan dampak lesunya pasar properti pada segmen tersebut di atas. Namun, menurut Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso, mengatakan bahwa pihak REI akan mendukung ketentuan undang-undang ini, dan beliau mengharapkan kepada konsumen tidak perlu merasa risih dan enggan jika transaksinya dilaporkan kepada PPATK.

Menyikapi lahirnya ketentuan wajib lapor terutama terkait transaksi penjualan properti dengan nilai nominal paling sedikit 500 juta, sebaiknya pihak PPATK atau pembuat undang-undang lainnya dalam mengeluarkan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaannya harus cermat dan memperhatikan kecendurangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai sebuah gambaran, bahwa tidak dapat dipungkiri di beberapa kota besar di Indonesia harga rumah yang berkisar pada 500 juta sangat mudah ditemui karena memang di beberapa kota harga rumah kelas menengah rata-rata berkisar di antara angka tersebut.

Apalagi sering dijumpai bahwa transaksi jual beli rumah tersebut tidak dilakukan oleh agen properti maupun perusahaan pengembang melainkan langsung secara pribadi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini juga regulator perlu memperhatikan faktor psikologis masyarakat, apabila untuk membeli sebuah rumah yang harganya sesuai dengan harga pasar pada saat itu tetapi harus melewati sebuah prosedur yang rumit dan berbelit maka kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat akan mencari berbagai upaya dan cara untuk mengakalinya. Hal ini tentu menjadi sebuah preseden yang buruk nantinya, dimana di satu sisi regulator hendak mengawasi terjadinya tindak pidana pencucian uang, tetapi masyarakat justru karena tidak mau dipusingkan dengan aturan yang rumit malah mencari celah atau jalan lain untuk mengakalinya.

Oleh karena beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, PPATK sebagai regulator sangat diharapkan untuk nantinya menerbitkan suatu petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan tidak berisi hal-hal yang rumit dan penuh dengan berbagai macam embel-embel. Pengawasan dan pencegahan terhadap transaksi mencurigakan yang terindikasi merupakan tindakan pencucian uang atau money laundring tetap perlu dilakukan tetapi juga harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya akan membawa iklim positif terutama bagi dunia pengembangan dan penjualan properti di tanah air atau malah sebaliknya.

Selain itu, tindakan pengawasan dan pencegahan juga tidak hanya melulu melalui sebuah pelaporan karena masih dimungkinkan terjadinya manipulasi data dalam laporan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah atau regulator perlu memperhatikan faktor pencegah lainnya seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk orang-orang yang akan melakukan transaksi pembelian properti yang ke dua dan seterusnya. Mungkin saja pengenaan pajak yang lebih tinggi ini dapat menjadi salah satu solusi bagi regulator untuk mengawasi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di samping ketentuan wajib lapor tersebut.

 

12 Comments to "Beli Rumah di Indonesia Wajib Lapor"

  1. Kornelya  3 January, 2012 at 02:36

    Kanakin, peraturan wajib lapor bagi greencard holder yg memiliki uang $50,000,- itu sama seperti peraturan imigrasi wajib lapor bila membawa uang cash keluar negeri lebih dari $10,000,-. Jaman gini, cash in hand bisa hanya $100,- sa’at exit. Tetapi dinegara tujuan bisa withdraw cash either lewat ATM atau bank. Cairkan Traveler check dimoney changer yang sama lebih dari 1x perhari. Demikian juga untuk merubah wujud cash exceded $50,000,- terlalu mudah. Salam green card holder.

  2. Lani  31 December, 2011 at 23:36

    9 KANAKIN : apakah aturan itu hanya dikenakan utk greencard holder?????? gmn dgn yg citizen????? klu hanya buat pemegang greencard, trs mrk pd mo melepaskan greencard mrk ya monggo2 waelah…….silahkan pulang kampung hehehe…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.