Bung Karno, PP10/59 dan Tionghoa

Roso Daras

 

salam kenal bung Roso…, senang sekali memiliki orang seperti anda di bumi Indonesia ini, sehingga bangsa ini dapat mengenal sosok Sukarno yang telah memberikan segalanya untuk Indonesia untuk kita, rakyatnya…

Izinkan saya memberanikan diri untuk mengusulkan agar bung roso dapat berkenan menulis tentang korelasi pp.10 th’59, sosok Soekarno, dan tentunya warga tionghoa. Di satu pihak jelas saya mengetahui bahwa sosok Sukarno bukanlah seorang rasialis, terbukti dari pengangkatan Oei Tjoe Tat, sebagai menteri, termasuk insiden nama tionghoa-nya, serta kedekatan Sukarno dengan dokter Oei Hong Kian sebagai dokter pribadi pada akhir kekuasaannya sebagai presiden RI, tetapi di pihak lain terbitnya pp.10 th’59 membuat puluhan ribu warga keturunan kehilangan seluruh aset dan mata pencahariannya dalam waktu sekejap saja. Konon karena perbedaan pandangan tentang pp.10 th’59 ini juga yang melahirkan tulisan “Huakiao di Indonesia”, hingga mengakibatkan Pramudya Ananta Toer meringkuk di penjara. Apakah ini semua tentang menyaring warga keturunan mana yang pro RI, mengingat pada masa itu ada kelompok warga tionghoa yang masih berkiblat ke Belanda, maupun Tiongkok.

Saya sempat mencoba mencari referensi perihal latar belakang keluarnya pp.10 th’59, tentunya dasar pemikiran Sukarno dibalik semua itu, tetapi hasilnya nihil, semoga bung Roso dapat memberikan pencerahan…

Terima kasih sebelumnya – salam keriskwan

Begitu bunyi salah satu komen di blog saya. Pengirimnya, Keris Kwan. Dugaan saya, dia saudara kita warga keturunan Tionghoa. Bukan saja dari nama marga yang disandangnya, tetapi juga persoalan yang dia angkat atau dia pertanyakan. Yakni tentang PP No. 10 tahun 1959. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1959 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1959 dan ditandatangani Menteri Perdagangan Rachmat Mujomisero yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan kontroversial ini lahir di era pemerintahan Kabinet Karya atau juga dikenal sebagai Kabinet Djuanda, di mana Djuanda sebagai perdana menteri. Partai Komunis Indonesia (PKI) paling menentang PP ini. Di sejumlah daerah bahkan terjadi bentrok fisik rasial. Dan tidak sedikit warga keturunan Tionghoa (non WNI) kembali ke negara asalnya. Eksodus besar-besaran.

Kabinet Djuanda

Saya harus berterima kasih kepada bung Kwan yang mempertanyakan masalah ini. Sebab, ini memang topik yang sangat menarik. Terlebih jika kita kaitkan dengan posisi Sukarno sebagai Presiden. Keteguhan Bung Karno untuk kemudian tidak mencabut atau membatalkan PP itu, menjadi perhatian tersendiri. Sebab, ini bisa menimbulkan spekulasi tersendiri tentang hubungan Bung Karno dengan komunitas Tionghoa. Di sisi lain, Bung Karno justru memiliki sejumlah pembantu (tangan kanan, menteri) yang berasal dari keturunan Tionghoa.

Bung Kwan di bagian akhir menyebutkan, telah menelusuri literatur untuk mencari latar belakang lahirnya PP 10/1959, tetapi dikatakan, tidak ketemu. Menurut saya, latar belakangnya adalah sebuah perjalanan panjang sejarah kolonisasi di Indonesia. Karenanya, memandang lahirnya PP 10/1959 tidak bisa diletakkan di setting sejarah kisaran tahun 1950-an. Kita harus mengilas-baik ke era VOC.

Sesungguhnya, di sejumlah novel Pramoedya Ananta Toer, seperti yang telah Bung Kwan baca, tergambar, betapa kekuatan penjajah ketika itu bukannya tak terbatas. Belanda tidak bisa merasuk hingga ke pelosok pedesaan. Untuk itulah, Belanda menggunakan kaki-tangan masyarakat pendatang, khususnya keturunan India, Arab, dan Cina. Dengan kata lain, merekalah yang menjadi kaki-tangan penjajah untuk menguasai perekonomian rakyat.

Sejak itulah, ekonomi pedesaan mengenal istilah ijon, tengkulak, sampai rentenir. Bukan hanya itu, kaki-tangan penjajah itu juga yang karena kekuatan kapitalnya, bisa mengatur harga. Dan, bisa jadi, itu pula yang mengakibatkan sampai sekarang, nasib petani berada di ranah buruk. Paling berisiko (jika gagal panen akibat cuaca atau serangan hama), tetapi tidak punya daya untuk menentukan harga jual komiditi yang dihasilkannya.

Jika diteruskan, memang menjadi sangat panjang. Bahkan menjadi cukup panjang untuk dijadikan sebuah buku. Hmmm…. (roso daras)

 

Backlink: http://rosodaras.wordpress.com/2011/11/14/bung-karno-pp-1059-dan-tionghoa/

 

3 Comments to "Bung Karno, PP10/59 dan Tionghoa"

  1. Bill Gunadie  2 July, 2019 at 22:37

    Ada kabar bahwa idea PP10 itu dari Pa Djuada, BK sedang tour, sekembalinya baru mengetahui adanya PP10, maka Djuanda dimintai keterangannya, kalau sudah tekad.. maka akan di laksanakan, akibatnya
    Djuanda kena serangan jantung? Terjadi juga insiden dengan Dubes China Chen Ie…

  2. J C  23 January, 2012 at 22:18

    Bagian sejarah ini yang aku masih belum begitu memahaminya…tapi terima kasih sudah menuliskannya…setidaknya jadi pengingat bahwa PP 10/59 pernah eksis dan mengubah sejarah negeri ini…

  3. James  22 January, 2012 at 09:17

    ONE 4 Tionghoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.