Jaringan Ekonomi Mutualisme Desa – Kota

Djenar Lonthang Sumirang

 

Jaringan Ekonomi Mutualisme Desa – Kota: Sebuah Konsep Memperkuat Pembangunan Desa

A. Pengantar

Pada dasarnya tidak ada satu teori atau pendekatan tunggal yang digunakan dalam rangka pembangunan perdesaan (desa).  Berbagai konsep pembangunan desa yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun lima puluhan selalu mengalami dinamika dan perubahan serta senantiasa disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat.

T. Hanafiah (1989), mencatat beberapa konsep dan pendekatan pembangunan perdesaan (desa) yang pernah dilakukan di negara kita dan beberapa negara lain diantaranya adalah :

(a) Pengembangan Masyarakat (Community Development),
(b) Pembangunan Desa Terpadu (Integrated Rural Development),
(c) Pembukaan Daerah Baru & Mendorong Migrasi Penduduk serta Pengelompokan Permukiman Kecil,
(d) Pembangunan Pertanian,
(e) Industri Perdesaan,
(f) Kebutuhan Dasar Manusia (Basic Needs – Strategy),
(g) Pusat Pertumbuhan & Wilayah Pengembangan (Integrated Area Development),
(h) Pendekatan Agropolitan.

Pembangunan berorientasi pertumbuhan (growth) yang selama ini diterapkan negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia telah membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Disamping berbagai prestasi yang berhasil diraih, tercatat pula sejumlah potret kelam yang turut memperburuk citra pembangunan dengan orientasi di atas. Semakin panjangnya barisan kemiskinan, meningkatnya pengangguran,  beban hutang luar negeri yang semakin menggila, dan berbagai ketimpangan merupakan hasil akhir yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan itu sendiri. Manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat lapisan atas, sehingga jurang kesenjangan sosial dan ekonomi semakin menganga pula. Orientasi pertumbuhan hanya mendorong perkembangan usaha dan industri skala besar, sehingga terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara usaha skala kecil dan mikro (UKM) dan usaha menengah-besar (UMB). Tidak ketinggalan pendekatan sektoral yang diharapkan dapat membentuk keterkaitan ternyata telah menumbuhkan ego sektoral yang juga menyebabkan ketimpangan sektoral.

Sejalan dengan berbagai permasalahan tersebut, terdapat persoalan yang sebetulnya memerlukan penanganan serius dan sangat penting, yakni adanya kesenjangan antar desa-kota (khususnya antara sektor pertanian dan industri) serta kesenjangan antar daerah. Kesenjangan desa-kota yang selama ini terjadi merupakan salah satu hambatan bagi suatu daerah untuk ikut terjun ke dalammainstream economy. Secara empiris, kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

(i). Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, khususnya kesenjangan pendapatan antara rumah tangga di perkotaan dan di perdesaan;

(ii). Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumahtangga atau masyarakat, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis ekspor dengan orientasi pasar dalam negeri (domestik) ;

(iii).Potensi regional (SDA, SDM, Dana, Lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi. Pada daerah-daerah yang beruntung memiliki sumberdaya berbasis ekspor, maka daerah-daerah ini secara relatif lebih makmur dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak memiliki sumberdaya yang dapat dipasarkan keluar.

B. Permasalahan

Orientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih menekankan pertumbuhan (growth), turut pula memperparah ketimpangan wilayah khususnya antara desa-kota. Investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) mayoritas diarahkan untuk melayani daerah perkotaan yang relatif memiliki pertumbuhan cepat. Ekonomi desa tidak memperoleh nilai tambah yang proporsional akibat dari wilayah perkotaan hanya sekedar menjadi pipa pemasaran (marketing pipe) dari arus komoditas primer dari perdesaan. Dalam konteks demikian, wajar apabila terjadi pengurasan sumber daya (backwash effect) oleh kota terhadap desa secara sistematis dan kota hanya mengambil keuntungan dari jasa distribusi semata, sehingga seringkali terjadi kebocoran wilayah (regional leakages) yang merugikan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Disamping itu, adanya aliran produk/jasa perkotaan yang harus dibayar oleh masyarakat perdesaan melalui aliran dana/kapital dari desa ke kota. Kondisi ini secara umum dikenal dengan rendahnya nilai tukar (terms of trade) produk/jasa (dalam bentuk dana/kapital) masyarakat perdesaan terhadap poduk/jasa perkotaan. Dengan kata lain, dari sisi ekonomi terjadi arus pembentukan surplus (nilai tambah) yang cenderung eksplotatif dimana desa menjual produk mentahnya ke kota dengan murah, dan selanjutnya melalui proses pengolahan (off-farm) kota menjadikan desa sebagai pasar dengan margin harga yang lebih besar. Belum lagi jumlah kredit dan pinjaman yang disalurkan ke perdesaan jauh lebih kecil dari jumlah dana yang ditabung masyarakat perdesaan melalui perbankan, sehingga yang terjadi adalah subsidi desa terhadap kota.

Permasalahan lainnya yang cukup menonjol adalah pembangunan perdesaan yang selama ini sangat kuat bernuansa modernisasi yang dikombinasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks tersebut desa dipandang memiliki karakteristik keterbelakangan yang sebenarnya lebih merupakan “visi kota”, dan dalam upaya mengatasi keterbelakangan ini dominasi peran negara sangat dominan lewat jargon “pembangunisme”.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas, Bab IX Pembangunan Daerah dengan tegas menyebutkan : sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsisten atau buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Disamping itu, kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif dan tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana permukinan, adanya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok pengusaha besar, serta peraturan-peraturan yang menghambat.

Pertentangan dan ketimpangan antara kawasan perkotaan (urban area) dan kawasan kawasan perdesaan (rural area) tidak saja terjadi dalam tataran praktek operasional namun juga telah merambah kedalam tataran teoritik – akademik. Di satu sisi, fenomena terjadinya “pemihakan” yang berlebihan terhadap upaya – upaya pembangunan kawasan perkotaan secara akademik telah diklaim oleh Lipton (1977) sebagai urban bias, yang nota bene telah banyak merugikan penanganan kawasan perdesaan.

 

C. Pengaturan Desa pada masa Hindia Belanda

Pada tahun 1854, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan “Regeeringsreglement” yang merupakan cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan Desa. Dalam pasal 71 (pasal 128.I.S.) menegaskan tentang kedudukan Desa, yakni:     Pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut“inlandsche gemeenten” atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.

Dalam ordonansi itu juga ditentukan keadaan dimana Kepala Desa dan anggota pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu.  Kepala Desa bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau Pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi.  Selain itu, dalam ordonansi diatur wewenang dari Desa Bumiputera untuk:

(a) memungut pajak di bawah pengawasan tertentu;

(b) di dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa (Suhartono, 2001: 46-47).

Dengan Ordonansi tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa di Jawa dan Madura. Peraturan itu, yang dimuat dalam Staasblad 1906 N0. 83, diubah dengan Staablad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 235 dan Staadblad, 1919 No. 217 dikenal dengan nama “Islandsche Gemeente-Ordonnantie”. Dalam penjelasan atas Ordonnantie itu yang dimuat dalam Bijblad 6567 disebutkan bahwa ketetapan-ketetapan dalam Ordonnantie secara konkret mengatur bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata.

Menurut riwayat pasal 71 Regeringsreglement 1854 memang yang hendak diatur hanya kedudukan Desa di Jawa dan Madura. Beberapa tahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengetahui bahwa di luar Jawa dan Madura ada juga daerah-daerah hukum seperti Desa-Desa di Jawa. Karena itu, pemerintah kolonial juga menyusun peraturan untuk mengatur kedudukan daerah-daerah itu semacamInlandsche Gemeente Ordonnantie yang berlaku di Jawa dan Madura. Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Karesidenan Amboina termuat dalam Staatblad 1914 No. 629 jo. 1917 No. 223. Peraturan itu namanya: Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Amboina”, diganti dengan peraturan yang memuat dalam stbl. 1923 No. 471. Peraturan untuk Sumatera Barat termuat dalam Stbl.1918 No. 667; mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1918 diganti dengan peraturan termuat dalam Stbl. 1918 No. 667 dan 774 dan dalam Stbl.1921 No. 803. Untuk karesidenan Bangka termuat dalam Stbl. 1919 No. 453. Peraturan untuk karesidenan Palembang termuat dalam Staatblad 1919 No. 814; untuk Lampung termuat dalamStbl. 1922 No. 564; untuk Tapanuli termuat dalam Stbl. 1923 No. 469; untuk daerah Bengkulu termuat dalam Stbl. 1923 No. 470; untuk daerah Belitung termuat dalam  Stbl.1924 No. 75 dan untuk daerah Kalimantan Selatan dan Timur termuat dalam Stbl. 1924 No. 275; kemudian ditetapkan “Hogere Inlandsche Verbanden Ordonnantie Buitengewesten” Stbl. 1938 No. 490 jo. Stbl. 1938 No. 681. 

 

D. Desa & Perdesaan 

Pengertian desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village, dan sering pula dibandingkan dengan kota (town/city) dan perkotaan (urban). Perdesaan (rural) menurut S. Wojowasito dan W.J.S Poerwodarminto (1972) diartikan seperti desa atau seperti di desa” dan perkotaan (urban) diartikan “seperti kota atau seperti di kota”.  Berdasarkan batasan tersebut, perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial. Dalam kaitan ini suatu daerah perdesaan dapat mencakup beberapa desa.

Menurut Roucek & Warren (1962), masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) peranan kelompok primer sangat besar;
(2) faktor geografik sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat;
(3) hubungan lebih bersifat intim dan awet;
(4) struktur masyarakat bersifat homogen;
(5) tingkat mobilitas sosial rendah;
(6) keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi;
(7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Berbagai pengertian tersebut tidak dapat diterapkan secara universal untuk desa-desa di Indonesia karena kondisi yang sangat beragam antara satu dengan yang lainnya. Bagi daerah yang lebih maju khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, antara desa dan kota tidak lagi terdapat perbedaan yang jelas sehingga pengertian dan karakteristik tersebut menjadi tidak berlaku. Namun, bagi daerah yang belum berkembang khususnya desa-desa di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, pengertian tersebut masih cukup relevan.

 

E. Jaringan Ekonomi Mutualisma Desa-Kota : Isu dan Konsep

Desa dan kota mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Jika peran desa dan kota tersebut dapat berjalan dengan baik, hubungan keterkaitan (ekonomi) antara desa dan kota dapat tercapai. Pentingnya keterkaitan desa-kota ini dalam jaringan wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dikemukakan oleh Mike Douglass (1998) melalui konsep Agropolitan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dalam wilayah tersebut. Fungsi kota lebih dititik beratkan sebagai pusat kegiatan non pertanian dan pusat administrasi, bukan sebagai pusat pertumbuhan, sementara itu kecamatan (district) justru yang memiliki fungsi sebagai unit pengembangan.

Isu tentang keterkaitan desa-kota sudah lama mendapat perhatian kalangan analis pembangunan. Isu tersebut muncul sejalan dengan kenyataan empiris akan ketidakterpisahannya keterkaitan antara desa dan kota yang juga mencakup masalah urbanisasi. Keterkaitan tersebut semakin meluas di berbagai level, baik antara desa dan kota itu sendiri, maupun antara kota kecil dengan kota besar, antar desa, dan antar kota yang merentang di dalam satu negara maupun antar negara. Keterkaitan antara desa-kota antara lain terlihat dari realitas bahwa penduduk desa menjadi konsumen barang dan jasa pelayanan perkotaan sementara masyarakat kota juga menjadi konsumen jasa dan barang hasil produksi perdesaan. Terlepas dari banyaknya kritikan atas pola keterkaitan yang terbangun, interaksi antara desa-kota bersifat saling menguntungkan dalam suatu iklim simbiosis mutualisme.

Dalam perekonomian yang masih sederhana, masyarakat desa cenderung memproduksi dan menjual hasil pertaniannya secara mandiri ke wilayah-wilayah sekitarnya yang relatif berdekatan. Mereka juga dapat menjualnya kepada para pedagang yang kemudian menjualnya secara langsung atau dengan sedikit pengolahan ke berbagai pasar, baik pasar lokal maupun pasar yang jauh. Sebaliknya, petani di wilayah pedesaan juga membutuhkan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkannya sendiri, seperti sabun, minyak, atau pada tingkatan perkembangan yang lebih tinggi, kendaraan bermotor, pelayanan perbankan atau pinjaman keuangan. Dengan demikian, pola interaksi antara desa-kota serta dasar interaksi (kebutuhan) yang melandasinya selalu bersifat dinamis, bergerak dari waktu ke waktu sesuai tingkatan kemajuan suatu masyarakat.

Keterkaitan antara desa-kota juga harus dipahami dalam kerangka berpikir ekonomi politik sebagai suatu hubungan vis a vis: budaya asli versus budaya kolonial, budaya maju (kota) versus budaya terbelakang (desa), dan sebagainya. Struktur tersebut mengalami perubahan akibat tuntutan diversifikasi, spesialisasi, serta difusi inovasi yang melanda hampir semua wilayah.

Klasifikasi antara wilayah desa dan kota sangat penting dilakukan untuk menentukan jenis intervensi apa yang akan diberikan. Kedua wilayah tersebut memiliki interdependensi yang tinggi dalam rantai keterkaitan permintaan dan penawaran. Di samping pertimbangan ekonomi seperti sudah diuraikan di atas, keterkaitan antara kedua wilayah tersebut juga penting untuk mengatasi masalah urbanisasi yang memiliki implikasi politik. Karenanya, keterkaitan desa kota tidak sekedar membawa implikasi ekonomi tetapi juga dampak politik.

Bersamaan dengan dinamika pembangunan, keterkaitan desa-kota mengalami perubahan substansi dan bentuk. Karenanya selalu terdapat berbagai variasi keterkaitan, baik di dalam suatu wilayah, di dalam suatu negara, maupun antar wilayah dan antar negara. Hal itu sangat bergantung pada faktor pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah bersangkutan. Untuk itu, keterkaitan perlu diperlakukan sesuai kondisi suatu wilayah tanpa perlu menerapkan generalisasi.

Keterkaitan desa-kota perlu dipahami dalam suatu rentang wilayah yang relatif tanpa batas. Karenanya, para analis pembangunan tidak perlu lagi membuat dikotomi antara pembangunan desa dan pembangunan kota. Demikian halnya dengan pemahaman yang komprehensif tentang dimensi ekonomis dan finansial, spasial dan sosial, serta dimensi-dimensi relevan lainnya dalam pembangunan regional. Semuanya harus diperhatikan dan diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kecenderungan lama akan pengkotak-kotakan analisis perlu segera ditinggalkan.

Salah satu tujuan pembangunan perdesaan adalah mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi dan industrialisasi perdesaan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, penyediaan bahan pangan dan bahan lain untuk kebutuhan konsumsi dan produksi melalui : keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan, penguatan pengelolaan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasita lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan. Sementara itu pembangunan perkotaan berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada daerah sekitarnya, perdesaan dan kaitan dengan sistem ekonomi nasional dan global yang menjamin kelangsungan hidup ekonomi lokal dan kesempurnaan fungsi ekonomi nasional dalam mensejahterakan masyarakat umum.

Didasarkan pada tujuan tersebut, dalam strategi pembangunan perdesaan harus memprioritaskan komponen-komponen pembangunan yang meliputi :

(1) prasarana dan sarana sistem agribisnis;
(2) pengembangan industri kecil dan rumah tangga;
(3) penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat;
(4) pengembangan jaringan produksi dan pemasaran;
(5) penguasaan teknologi tepat guna;
(6) pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Disamping keenam komponen dalam program prioritas tersebut, secara khusus pembangunan perdesaan harus juga menekankan pada upaya peningkatan kehidupan sosial ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin.

Berangkat dari kondisi riil di lapang, maka sangat dibutuhkan “lembaga intermediary” yang berfungsi sebagai lembaga penghubung kepentingan desa-kota. Disamping itu lembaga ini dapat menjadi lembaga kolaborasi semua stakeholders (pemerintah, masyarakat, swasta) desa-kota sehingga semua aspirasi dan kepentingan dapat terwadahi. Dengan kata lain, hubungan desa-kota menjadi dinamis yang ditandai dengan berfungsinya desa-kota sesuai perannya (kontribusinya) masing-masing. Disamping itu, keterkaitan ekonomi kedua wilayah tersebut dapat ditandai dengan desa memiliki daya tarik untuk investasi produksi dan tenaga kerja sedangkan kota memiliki daya tarik sebagai tempat pemasaran. Lembaga intermediary dapat memberikan layanan pengembangan bisnis meliputi

(1) layanan informasi;
(2) layanan konsultasi;
(3) layanan pelatihan;
(4) pendampingan;
(5) kontak bisnis;
(6) fasilitasi dalam memperluas akses ke pasar;
(7) fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan managemen;
(8) fasilitasi memperoleh permodalan;
(9) fasilitasi dalam pengembangan teknologi;
(10) penyusunan proposal pengembangan bisnis.

 

########################################

 

Daftar Pustaka

Douglass, Mike. 1998. A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia. Third World Planning Review, Vol 20, No. 1, 1998. http://wbln0018.worldbank.org.

Friedman, John dan Mike Douglass. 1975. Agropolitan Development: Toward New Strategy for Regional Planning in Asia. UNCRD. Nagoya.

Hermansah, Tantan. 2007. Ilusi Negara Rakyat: Desa Vs Negara Sebuah Pandangan Tentang Kebijakan Agraria di Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam Forum Interseksi, 7-9 Juli 2007, Bandung. http://interseksi.org/publications/essays/articles/ilusi_negara.html

Scott, James C. 1994. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES, Jakarta.

 

6 Comments to "Jaringan Ekonomi Mutualisme Desa – Kota"

  1. DLS  30 March, 2012 at 07:29

    salam,. semoga ada antithesa pada konsep ini sehingga muncul dialog dan pada akhirnya akan muncul formula tepat untuk mewujudkan desa-desa mandiri. Salam.

  2. Anastasia Yuliantari  31 January, 2012 at 09:01

    Konsep yang bagus sekali. Coba saya inventarisasi dulu apa yg sdh kami lakukan dan apa yg musti dilihat lagi serta kesulitan apa yg bakal dihadapi dengan konsep2 ini. Thank you, ya Mas tulisannya.

  3. Kornelya  30 January, 2012 at 22:15

    Djenar, aku sharing di FBku ya, konsep yang sangat realistis mudah diaplikasi. Salam.

  4. Handoko Widagdo  30 January, 2012 at 14:01

    Framework yang bagus untuk memahami perdesaan.

  5. J C  30 January, 2012 at 09:48

    Mantap dan bagus sekali ini. Yang begini ini kita tunggu komentar Alfred Tuname dan/atau Itsmi…

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.