Edan-edanan (11): Dalam Pusaran Takhta Untuk Brayat

Kang Putu

 

BARU kali ini kita bakal memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Merekalah yang bakal memimpin di puncak kekuasaan eksekutif. Dan, baru kali ini pula setiap kandidat presiden kesulitan mencari pasangan yang mau dan (dianggap) mampu menjadi wakil presiden. Itulah orang kedua dalam sistem presidensial di negeri ini.

Banyak orang mau menjadi wakil presiden, baik cakap maupun tidak, baik mempunyai basis pendukung yang riil maupun tidak. Barangkali hampir sama banyak pula yang mau menjadi presiden, orang pertama. Ada yang ngotot mencalonkan diri, entah kelak terpilih atau tidak. Ada pula yang cukup sadar diri, sehingga melepaskan peluang (sekecil apa pun) sebagai calon presiden dan memilih menjadi calon wakil presiden (boleh jadi, dengan asumsi berpeluang lebih besar terpilih).

Namun ada yang mula-mula hendak memajukan diri sebagai calon presiden (apa pun motifnya), kemudian mengurungkan niat. Dua di antara mereka adalah Nurcholish Madjid dan Sultan Hamengku Buwono X.

Menyebut nama Hamengku Buwono, ingatan pun terpatri pada mendiang Sultan Hamengku Buwono IX. Itulah Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (kemudian sekaligus) wakil presiden pada masa pemerintahan Soeharto.

Ada ungkapan yang nancap benar dalam benak, nancap benar dalam ingatan, setiap kali membaca atau mendengar nama mendiang Sultan Hamengku Buwono IX terucap. Takhta untuk rakyat!

Ya, menjadi raja adalah amanat untuk menghidup-hidupi rakyat: mengayomi dan menyejahterakan. Tak bakal ada raja tanpa rakyat. Bukan sebaliknya. Maka sungguh mengherankan bahwa sang raja bersedia “merendahkan” harkat dan derajat kesangrajaannya dengan menerima permintaan Soeharto menjadi wakil presiden. Sang raja menjadi patih? Ya, itulah yang terjadi.

Bukankah raja yang dihormati dan dicintai rakyatnya itu “napak tilas” langkah Harya Suman, yang kelak disebut Patih Sengkuni? Sebelum dan selama menjadi patih di Kerajaan Astina, Sengkuni raja di negerinya. Memang raja di negeri kecil. Dan, agaknya, karena itulah dia lebih menikmati menjadi patih di kerajaan yang jauh lebih besar dan kuat. Sebagai patih, dia menggenggam “kekuasaan riil” yang jauh lebih berdaya ketimbang sebagai raja di negeri sendiri. Pamor atau ketenaran pun dia peroleh justru dalam kedudukan sebagai orang kedua.

Sebaliknya, dari sisi pandang lain, bukankah kesediaan Harya Suman dan Sultan Hamengku Buwono IX menjadi orang kedua di Astina dan Indonesia “mengangkat” pamor Prabu Suyudana dan Soeharto menjadi lebih mengilat? Bukankah dengan demikian Suyudana dan Jenderal Besar Soeharto bisa menasbihkan diri sebagai raja diraja?

 

Menguji Kebesaran

Dalam perspektif itu, “kebesaran” sang raja atau presiden memang memperoleh pembenaran. Dalam kasus Soeharto, kesediaan Sultan Hamengku Buwono IX amat mencengangkan. Kita boleh saja yakin bahwa Raja Keraton Yogya itu bersedia menjadi wakil presiden karena prasangka baik bakal bisa mengemban amanat “takhta untuk rakyat” – bukan cuma rakyat Yogya, melainkan Nusantara.

Karena itulah demi kemaslahatan lebih banyak orang, dan bukan terdorong motif menikmati “kekuasaan riil” sebagai penguasa negara Indonesia (yang jauh lebih besar ketimbang “secuplik daerah istimewa” Yogyakarta Hadiningrat), dia “merendahkan diri” sebagai orang kedua. Sungguh, kita boleh percaya, inilah motif yang sangat berbeda dari niat dan tekad Harya Suman.

Apalagi sebelum menjadi wakil presiden, bukankah Hamengku Buwono IX adalah menteri baik pada masa Soekarno maupun Soeharto? Dan menteri adalah jabatan yang lebih rendah dari dan tidak seberkuasa wakil presiden bukan? Jadi, kesediaan “merendahkan diri” itu justru mengunjukkan kebesaran jiwa bukan?

Namun banyak orang cenderung mempergunakan segala cara agar bisa meraih kekuasaan. Dan, segera setelah kekuasaan tergenggam, kepentingan pribadi yang acap mengemuka. Itulah, misalnya, yang dipertontonkan Sumantri. Karena menyadari tak cukup punya kemampuan memindah Taman Sriwedari – selain harus memboyong Dewi Citrawati – dia meminta bantuan sang adik, Sukrasana.Hopla! Taman surgawi itu pun serta merta terhampar di depan mata.

Namun, bagi dia, itu belum cukup. Penampilan, citra diri yang sophisticated, sempurna, kelak sebagai Patih Suwanda, mesti dia unjukkan ke hadapan publik dan Prabu Harjunasasra. Itu hanya mungkin jika dia tidak terus-menerus ditempel sang adik yang buruk muka. Karena itulah, entah sengaja atau sekadar ancaman – toh akibatnya sama saja – Sukrasana pun harus tewas di ujung anak panah sang ksatria rupawan itu.

Barangkali amat-sangat tidak adil menjajarkan Sultan Hamengku Buwono IX sederet dengan Sengkuni dan Sumantri. Apalagi ketika kita tahu, Sultan Hamengku Buwono IX (dengan alasan yang sesungguh benar cuma dia yang tahu) tak bersedia untuk kali kedua mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden. Mana ada orang di negeri ini emoh menduduki kursi nan empuk di pusat kekuasaan itu? Ada, dan bukan cuma Hamengku Buwono IX. Itulah Hatta, Dr Mohammad Hatta.

Dia punya alasan sangat kuat meninggalkan pemerintahan. Marvin Rose (1991: 312) menyatakan, “Jika Soekarno memutuskan untuk menghancurkan demokrasi, ia yakin bahwa ia tidak memiliki jalan selain mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai warganegara biasa, ia bisa menyuarakan ketidaksetujuannya, dengan menjelaskan betapa kedaulatan rakyat terancam, dan mengajukan saran-saran untuk mencegah kehancurannya.”

Dalam surat pengunduran diri yang dia simpan, Hatta menuliskan, “Setelah ikut serta dalam menjalankan tugas membangun bangsa dan masyarakat dari atas selama sebelas tahun, saya ingin menyumbangkan kekuatan saya dari bawah sebagai orang biasa, yang bebas dari kedudukan apa pun” (Marvin Rose, 1991: 312). Begitulah, sejak paro kedua 1950-an dwitunggal Soekarno-Hatta pun buyar, menjadi dwitanggal.

 

Menguji Kebenaran

“Power tends to corrupt and absolute power tends absolutely corrupt,” ujar Lord Acton. Kecenderungan itulah yang antara lain diperlihatkan Patih Sengkuni. Kelicikan dan keculasan sang patih menemu “lahan subur” karena “kemudaan” sang raja. Tak ayal, peran dominan sang patih pun amat mewarnai berbagai kebijakan sang raja. Apalagi kebijakan yang erat berkait dengan kemungkinan penyerahan kekuasaan kepada Pandawa. Patih Sengkuni pun menjadi sosok rujukan atau contoh keberkuasaan patih.

Dalam perspektif ini, tentu dengan konteks dan warna berbeda, bisalah kita sebut sosok rujukan lain seperti Patih Batikmadrim atau Batara Narada. Uji kebenaran atas keberkuasaan mereka tentu bermain pada dataran simbolis, yang erat berkait dengan nilai-nilai moral.

Itu berbeda dari uji kebenaran atas keberkuasaan orang kedua di ranah “dunia nyata”, semisal sosok Mahapatih Gajahmada, Mohammad Hatta, atau Hamengku Buwono IX. Sejarahlah yang bakal membuktikan apa motif mereka bersedia atau tidak menjadi orang kedua, menjadi patih atau wakil presiden. Menjemba kekuasaan, mengusung kepentingan pribadi? Itulah pula seyogianya menjadi pertanyaan bagi para calon sang apatih di negeri ini pada diri sendiri. Takhta untuk rakyat atau takhta untuk brayat?

 

30 Mei 2004

 

5 Comments to "Edan-edanan (11): Dalam Pusaran Takhta Untuk Brayat"

  1. [email protected]  2 February, 2012 at 19:59

    siapapun presidennya…. saya tetap penjaga no-1 nya….

  2. J C  2 February, 2012 at 14:21

    Kang Putu cocok jadi cenayang politik Indonesia…

  3. Handoko Widagdo  2 February, 2012 at 12:58

    Wakil yang menjadi tukang bisik untuk mencari kepentingan sendiri adalah sangat bahaya. Apalagi jika sang raja bodoh dan kurang bijaksana.

  4. HennieTriana Oberst  2 February, 2012 at 11:27

    Ulasan kang Putu hebat. Walaupun sebahagian saya nggak ngerti.
    Terima kasih tulisannya Kang Putu.

  5. Saras Jelita  2 February, 2012 at 10:03

    Kang Putu……..Kang Putu…berat banget ceritanya tapi enak juga sihhh ma kasih ya Kang

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *