Kang Putu

GEMPA tektonis berkekuatan 9,6 skala Richter yang diikuti gelombang tsunami teramat dahsyat menutup tahun 2004. Kerusakan luar biasa mengerikan dan kematian puluhan ribu manusia yang menyerikan di berbagai kawasan, termasuk Aceh dan Sumatera Utara, adalah “harga” yang mesti dibayar manusia. Benarkah?

Benarkah alam murka dan menimbulkan bencana? “Bencana alam”, itukah istilah yang tepat untuk menyebut fenomena alami berupa banjir, gunung meletus, gempa, angin ribut, lisus, badai, topan, gelombang tsunami? Apakah peristiwa itu representasi kemarahan alam? Benarkah alam mencederai diri sendiri untuk membencanai manusia?

Lebih dari 10 tahun lalu, tepatnya 22 November 1994, Gunung Merapi meletus – entah untuk kali keberapa. Letusan itu ditanggapi Wignyo, warga di kawasan gunung berapi paling aktif di Indonesia itu, sebagai ketetapan takdir. Karena itulah dia cenderung tidak akan berpindah tempat tinggal untuk sekadar menghindari bahaya (Bernas, 5 Desember 1994, sebagaimana dikutip Wisnu Minsarwati dalam Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi: Menguak Bahasa Mitos dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan, 2002: 49).

Keteguhan untuk tetap tinggal, meski bahaya senantiasa mengadang, bahkan diutarakan Ngalimin beberapa bulan sebelum Merapi meletus (Republika, 24 Juni 1994, dalam Wisnu Minsarwati, 2002: 49). Ya, warga Dusun Turgo itu menyatakan, “Saya lahir di sini. Mati dan hidup saya ingin di sini. Pejah utawi gesang niku urusane Gusti Allah (Mati atau hidup itu urusan Tuhan). Kalau harus mati di sini, tidak perlu oleh wedhus gembel pun akhirnya saya mati juga.”

Fatalis? Wisnu Minsarwati mencatat bahwa sikap dan penerimaan warga di kawasan Merapi itu sebagai suatu kewajaran. Itulah manifestasi ikatan emosional mereka yang kuat dengan Merapi – satu dari lima “istana” mistis: Gunung Merapi di utara (kediaman Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, Kiai Sapu Jagad), Laut Kidul di selatan (istana Kanjeng Ratu Kidul), Gunung Lawu di timur (kediaman Kanjeng Sunan Lawu), Kayangan Dlepih di barat (istana Sang Hyang Pramoni), dan Keraton Mataram di tengah. Itulah wujud nyata kemampuan warga kawasan Merapi hidup selaras dengan alam. Kearifan (ekologis) itulah yang membuat mereka tak pernah memaknai letusan Merapi sebagai bencana. Mereka memang mengkhawatirkan akibat yang ditimbulkan oleh wedhus gembel, lahar panas membara yang membanjir. Namun, jangan lupa, mereka pun senantiasa mensyukuri nikmat kesuburan yang muncul dan tertebar di alam. Jadi, jangan mengusir Wignyo, Ngalimin, dan sanak kerabat mereka (untuk menjauhi bencana, kata kita), meninggalkan ruang kehidupan gunung mereka.

Ya, letusan Merapi dan kini gempa diikuti gelombang tsunami yang memorak-porandakan Aceh memang bukan bencana. Itulah pula keyakinan Bowo Kajangan. Perupa beranak satu itu menyatakan gejala alam di kawasan Serambi Makkah menjadi bencana bila kita (terutama dan pertama-tama pemerintah) tak berkemampuan mencegah “korban” yang masih hidup bisa bertahan hidup, tentu saja kecuali Tuhan berkehendak lain, dengan tindakan konkret. Gejala alam itu adalah pepesthen, sunatullah, yang segera berubah menjadi bencana kemanusiaan jika penanganan pascakejadian gagal menyelamatkan manusia yang masih hidup dan merehabilitasi kawasan agar (kembali) selaras dengan alam.

La? Bagaimana dengan ratusan ribu jiwa yang menjemba maut? “Apakah kita sudah tak percaya lagi bahwa mereka berada dalam rengkuhan kasih Sang Mahapencinta? Jasad mereka, ya mari kita kebumikan secara sewajarnya,” ujar Bowo Kajangan.

Jadi, yang lebih penting, adalah upaya nyata menghidup-hidupkan segala yang masih hidup serta membenahi dan merehabilitasi semua prasarana dan sarana di masyarakat yang menjadi prasyarat bagi warga untuk bisa hidup secara adil, sehat, aman, dan nyaman? “Ya!”

Jika gagal melakukannya, apakah itu berarti kitalah (dan terutama pemerintah) yang mengubah gejala alam tersebut menjadi bencana (kemanusiaan)? “Tepat!”

Pragmatis? Boleh jadi. Karena, bukankah sesungguhnya bencana adalah segala perilaku menyimpang, melawan kodrat ilahiah? Pembunuhan massal (tahun 1965-1966), penembakan misterius (1983), berbagai banjir akibat penjarahan dan penggundulan hutan serta wanprestasi pengelolaan alam, bukankah contoh paling representatif bencana kemanusiaan yang kita perbuat, kita ciptakan? “Ya. Maka jika gagal menjalankan tugas menghidup-hidupkan yang hidup, betapa bebal. Dan, pemerintah yang bebal tidak absah lagi mengelola negara,” tetak Kluprut. “Bukankah saat ini pemerintah yang memegang kekuasaan negara? Pemerintahlah yang seharusnya mampu menggerakkan segala daya upaya untuk menangkal dan menanggulangi segala (akibat) gejala alam sehingga tak berubah menjadi bencana.”

Kenapa menajam menjadi persoalan politis-ideologis? Tentu saja. Bukankah, sebagaimana dicatat Benedict R’OG Anderson (dalam Miriam Budiardjo, 1984), “kekuasaan adalah kemampuan memberikan kehidupan”? Kekuasaan, ujar dia, adalah juga kemampuan mempertahankan keketatan yang lancar dan bertindak sebagai besi berani yang mengatur bubuk besi yang berserakan menjadi bidang yang berdaya pola.

Maka, ketika di berbagai daerah “kekacauan alam” maujud berupa gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa, dan wabah penyakit serta muncul perilaku sosial menyimpang seperti korupsi tak henti-henti, bukankah itu pertanda kemengenduran atau keterpencaran kekuasaan? Itulah bencana sesungguh benar bencana: pemerintahan yang tak bisa unjuk kekuasaan untuk menata “tertib” kehidupan ketika puluhan ribu jasad warga negeri ini terjelepak di mana-mana. Tak ayal, bila itulah yang sebenar-benar terjadi, kemakhlukan kita pun tercederai, kemanusiaan kita pun terluka.

Minggu, 2 Januari 2005

Share This Post

Tweet

Posted by Kang Putu Monday, 16 April 2012 on 09:37.

Categories: Kehidupan. Follow the comments to this article via the RSS 2.0.