Catatan Jalanan: Amplaz Plus Plus

Alfred Tuname

 

“Sekarang kota Djogja makin ramai dan padat. Orang berbondong mengais rejeki dari masyarakat yang pluralis. Ruang publik telah menjadi etalase. Djogja dulu berbeda dengan sekarang. Budaya akademis mulai luntur sebab orang hanya berpikir apa yang bisa dijadikan uang”. Itu perkataan dosenku di sela-sela pemberian mata kuliah. Ini sebuah ungkapan “kegusarannya” akan realitas Djogja yang sedang ia rasakan. Uniknya ia sedang seorang ekonom, kedengarannya memang paradoks. Tetapi ilmu ekonomi tidak saja berbicara soal mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ekonomi harus bertalian dengan nilai sosisal, budaya, politik, hukum dan lain.

Seperti itulah realitas Djogja. Hampir padat dan sesak. Ruang publik sudah menjadi etalase. Kota yang dikenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pelajar, dan sederet predikat lain pelan-pelan sudah mulai meninggalkan subjeknya. Predikat agung itu lantas tangkas perlahan mencoreng kegagahan kota nan elok. Jangan dulu kita menengok keindahan solidaritas di “Djogja titik nol”. Mari kita berjalan sedikit jauh dari titik itu.

Ada beberapa titik rawan padat pada di Kota Djogja. Satu di antaranya adalah jalan raya seputar Amplaz (Plaza Ambarrukmo). Jalan Laksda Adisucipto ini sangat padat. Orang beramai-ramai mencecaki jalan ini. Puncaknya adalah malam minggu. Maklum banyak anak muda (mahasiswa) yang hendak menghampiri plaza Amplaz. Kebanyakan tidak berbelanja, hanya nongkrong. Harga barang-barang di Amplaz kebanyakan hanya cocok untuk kaum jetset Djogja.

Amplaz dibangun dengan sebuah masalah karena mengekstradisi sebuah sekolah dasar di atasnya, sekarang pun tampaknya masih sebuah permasalahan. Permasalahan utama adalah tampat parkir kendaran. Marketing Amplaz pasti mengharapkan kedatangan pengunjung yang sebanyak mungkin karena ini berdampak pada peningkatan transaksi ekonomi. Sayangnya, ketersediaan halaman parkir pun sangat terbatas. Tempat parkir basement Amplaz sering kali penuh sesak. Jelas, aktivitas ekonomi pasti muncul dari kelangkaan ini. Bahasa enterpreneurship-nya, krisis diubah menjadi peluang. Halaman parkir pun bermunculan di sekitar Amplaz (parkiran Amplaz plus). Permasalahan berikut pun singgah di sini.

Parkiran Amplaz Plus dikelola oleh pemuda-pemuda atau lebih dikenal dengan pemuda kampung. Mereka berasal dari dearah di sekitar Amplaz. Parkiran Amplaz plus seringkali membludak. Orang sering kali lebih nyaman memarkirkan kendaraannya di parkiran Amplaz plus dari pada di basement  Amplaz. Selain itu, juru parkir pun saling berebut “konsumen”. Parkiran Amplaz plus pun “memakan” badan jalan. Semakin macetlah jalan.

Pengaturan Amplaz plus dan perilaku “pangusaha parkiran” itu ternyata setali tiga uang. Aturan perda Djogja tentang parkiran. Ada “Paket Perda Perpakiran”. Paket Perda Perpakiran ini meliputi Perda No 18 tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perpakiran; Perda No 19 tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum dan Perda No 20 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.Tujuannya yakni keamanan parkiran dan kelancaran lalu lintas. Kenyataan justru berbeda. Juru parkirnya kebanyakan tidak menggunakan seragam yang jelas, karcis parkir tidak jelas karena tidak bersumber pada Dinas Perhubungan dan tarif pun kadang tidak sesuai aturan, kadang naik dan selalu naik. Celakanya Lembaga Konsumen Yogyakarta tidak berbuat apa-apa dan gap potensi pendapatan retribusi parkir dan realisasinya sangat besar.

Ada gula, ada semut. Akitivitas ekonomi jalanan sontak melesat. Pedangang kaki lima berbagi kesesakan pada sisi-sisi penggiran jalan yang sempit. Ada tukang kunci, tukang tambal ban, penjual bensin, tukang reparasi, penjual buah-buahan dengan mobil, halte trans Djogja, kumpulan tukang becak, gerombolan taksi dan lain-lain. Semua memanfaatkan badan jalan. Dan bukan cuma badan jalan, trotoar pun diembat. Sejatinya, trotoar dibuat untuk para pejalan kaki akan tetapi lebih banyak dimanfatkan oleh para pedagangang jalanan.

Sepanjang jalan jalur Amplaz tidak ada langit. Ini terkesan hiperbol tetapi realitas hampir demikian. Ketika mata kita menengadah ke atas, kita hanya akan melihat bilboard reklame. Dari ukuran kecil sampai ukuran besar tergantung sana. Di kota yang seindah ini, atas nama apa pemerintah daerah membiarkan sampah visual itu bergantungan? Tampaknya, jawaban satu-satunya hanyalah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Lalu pantaskah atas nama PAD, pemerintah daerah boleh menjadikan nilai estetika ruang dan tradisi Djogja sebagai tebaran debu? Mungkin juga tidak bijak jika pemerintah daerah selalu disalahkan. Ada kekuatan ekonomi besar yang sedang “meng-kudeta”kota ini. Pemerintah tidak berdaya oleh desakan ini. Jika kita membongkar lebih radiks persoalan ini, adalah justru lebih tidak bijak jika tidak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah sebab kekuatan ekonomi besar hanya mencocokkan puzzle regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Olala… Djogja sedang menarget predikat baru yakni kota belanja.Karenanya, pertambahan pusat-pusat perbelanjaan hampir sama dengan jumlah sekolah dan universitas. Bahkan ada ruang-ruang diskusi, raung baca dan ruang-ruang untuk aktivitas intelektual lainnya renonavasi oleh otoritas kampus menjadi pusat-pusat belanja. Welcome to Djogja pun menjadi welcome to shopaholic world. Non scholae sed vita discimus semakin mungkin diplesetkan menjadi “bukannya ke sekolah eh malah ke tempat vitalitas belanja”. Soal tradisi, “Djogja never ending tradition” hanya cocok untuk pajangan reklame kota. Bre Redana dalam cerpen Pramex (Rex, 2008) menyentil Djogja tempoe doeloe, “dulu kalau malam minggu aku sering jalan kaki dengan anak-anak mahasiswa yang indekos di sekeliling rumahku, dari kampung kami Kuncen sampai Milioboro. Jaraknya jauh. Kami tidak punya uang. Satu rokok diisap ramai-ramai bergantian. Aku satu-satunya perempuan di situ…”.

 

Djogja, 09 Mei 2012

Alfred Tuname

 

11 Comments to "Catatan Jalanan: Amplaz Plus Plus"

  1. Silvia  23 May, 2012 at 06:16

    Kalau saja ada kelompok berjubah lainnya seperti Batman dan Robin, Superman dan Supergirl dan melenyapkan gerombolan preman berjubah diatas, betapa asyiknya.

  2. Linda Cheang  14 May, 2012 at 23:41

    terakhir kali ke Yogyakarta, nggak sempet ke Amplaz. dan kayaknya mending nggak usah, ya? Mending ngangkring di Lik Man ajah….

  3. Dewi Aichi  14 May, 2012 at 18:06

    Alfred…hi hi….orang pinter seperti dirimu cara pandang dalam hal parkir dan semrawut aja udah sangat komplit, dari berbagai sudut….kalau aku macet, semrawut apapun itu, karena setiap pribadi kurang adanya disiplin, dan tidak tertip, berjubel kayak apa penduduknya, jika tingkat kesadaran disiplin diri tinggi, aku kira akan tertip dan rapi dengan sendirinya….tetapi masih ada unsur lain yang tidak bisa disalahkan, tingkat ekonomi, Pemerintah yang belum bisa menyejahterakan rakyat.

  4. Dj.  14 May, 2012 at 17:09

    Mas A.T.
    Terimakasih untuk artikelnya yang baik.
    Jogja sebenarnya hanya erlu penertiban saja.
    Sayangnya, mereka belum menyadari hal ini.
    Sangat disayangkan kalau semua harus diubah, karena kota Jogja disamping kota pendidikan, tapi jalan Malioboro
    juga menjajdi salah satu simbol untuk Jogja.
    Dj. selalu kangen Jogja dan selalu mencari hotel sedekat mungkin dengan jalan Malioboro.
    Syukur 2 tahun yang lalu bahkan dapat kamar dihotel Ibis Mlioboro, sehingga dengan jalan kkaki sudah dipusat keramaian. Untuk berlibur memang sangat menyenangkan, tapi untuk tinggal, who knows ???
    Salam Sejahtera dari Mainz, siapa tau tahun ini bisa jumpa di Jogja.

  5. probo  14 May, 2012 at 14:32

    hehehe…saya juga malas masuk kota kalau lagi musim libur…….
    kantong macat do jogja dari hari ke hari memang makin banyak
    parkir di jogja memang mahal……dikit-dikit parkir…….
    tempat parkir resmi bisa jadi kosong melompong….
    yang tidak resmi di luar (macam di Taman Budaya Yogya) amat penuh sesak

  6. nu2k  14 May, 2012 at 12:02

    Dimas, kalau demikian saya harus bersyukur waktu mampir kesana masih bisa berlenggang jalannya. Entahlah.. Mungkin hari-hari kerja memang tidak terlalu ramai ya… Anda ngumpet dimana di Yogyanya..Werkt ze en gr. Nu2k

  7. Handoko Widagdo  14 May, 2012 at 11:22

    Sebaiknya UGM pindah menjadi Universitas Gunungkidul Mas.

  8. Chadra Sasadara  14 May, 2012 at 10:51

    sumpeknya jogja tetap masih bisa dinikmati..hhehee

  9. [email protected]  14 May, 2012 at 10:26

    jogja… oh jogja…..

  10. nia  14 May, 2012 at 07:59

    bener Alfred… Jogja sumpek skr. sy klo dr bandara mau ke kota baru mesti muter lwt selatan… menghindari amplaz dan jalan solo. lewat utara daerah mirota jg macet bikin males… gak pernah lg kiat rombongan yg sepedaan berangkat dan pulang kerja skr cm mobil dan motor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.