Handoko Widagdo – Solo

Semua pihak akan setuju bahwa data dan informasi yang baik dibutuhkan untuk perencanaan. Perencanaan yang dihasilkan dari data dan informasi yang baik akan sangat berguna untuk memandu keberhasilan. Sebaliknya, data dan informasi yang tidak akurat akan menghasilkan perencanaan yang melenceng; garbage in, garbage out. Hampir semua dinas dan kementerian telah mempunyai sistim data yang terinegrasi dari lini bawah sampai ke pusat.

Selama dua puluh tahun berkecimpung dalam dunia pembangunan di Indonesia, saya menemukan bahwa persoalan data dan informasi ini sudah diakui pentingnya oleh para aparat, baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun di pusat. Namun, masih banyak kendala untuk sampai kepada pengelolaan data dan informasi yang menunjang perencanaan yang baik.

Saya tidak berkompeten untuk mengomentari atau memberi pendapat tentang MIS, sebab saya bukan ahlinya. Saya juga bukan seorang ahli statistik. Saya hanya akan memberikan pengalaman-pengalaman lapangan yang berhubungan dengan data dan informasi serta pemanfaatannya. Saya ingin berbagi tentang tiga hal yang berdasarkan pengalaman saya menjadi penghalang dalam pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan.

Kualitas data informasi yang jelek

Pengalaman saya bekerja di sektor pertanian, kehutanan, pendidikan dan pembangunan pedesaan mengatakan bahwa sulit sekali untuk mendapatkan data yang akurat dan up-to-date. Memang data tersedia, bahkan dalam berbagai bentuk penyajian. Namun demikian, data-data tersebut umumnya tidak lengkap dan sudah ketinggalan jaman. Jika anda masuk ke kantor desa atau ke kantor kepala sekolah, anda akan menemui display data di dinding ruangan, seperti data monografi desa, data jumlah murid, dan sebagainya. Sayangnya data-data yang ditampilkan tersebut adalah data saat papan display dipasang. Sering saya dapatkan data yang ditampilkan adalah data lima atau sepuluh tahun yang lalu. Artinya data-data tersebut tidak pernah dimutakhirkan (diupdate).

Jika anda ke kantor-kantor dinas di kabupaten, sering kali anda akan mendapat data yang kualitasnya sama saja; tidak lengkap dan tidak termutakhirkan.

Selain itu, data-data yang berada di kabupaten seringkali masih dalam bentuk tumpukan arsip atau data mentah (raw data). Atau, yang paling maju adalah dalam bentuk soft-file kumpulan data yang belum tersajikan sesuai kebutuhan. Kebanyakan kabupaten tidak mempunyai staf yang punya kapasitas dalam menyajikan data dari data mentah yang sudah mereka punyai.

Di tingkat provinsi dan pusat, keluhannya adalah data yang dikumpulkan dirasa tidak akurat. Banyak staf provinsi dan pusat yang berkepentingan dengan data dan informasi, mengeluh karena data-data yang mereka dapat dari level dibawahnya tidak cukup baik untuk digunakan sebagai landasan perencanaan. Akibatnya, setiap ada acara perencanaan, selalu saja pusat dan provinsi harus mengumpulkan data sendiri karena tidak bisa menggunakan database yang sudah ada.

Mentalitas minta bantuan

Masalah lain yang saya dapati adalah: data disesuaikan dengan kepentingannya. Pernah suatu kali saya melakukan survai untuk perencanaan proyek. Survai terpaksa kami lakukan karena kami tidak mendapatkan data sekunder yang menurut kami cukup baik. Pada saat survai, kami tidak memberitahukan untuk apa data-data tersebut kami kumpulkan.

Ternyata, hasil survai tersebut bertentangan dengan asumsi yang dipakai oleh rencana proyek yang akan dilakukan. Sebagai kesimpulannya, kami menyarankan supaya proyek tersebut tidak jadi dilakukan. Sebab berdasarkan data yang kami kumpulkan lewat survai, ternyata proyek tersebut tidak diperlukan. Saya mepresentasikan hasil tersebut dalam sebuah workshop. Saat jeda makan siang, saya dimarahi oleh banyak peserta. Mereka mengeluh mengapa saya tidak menyampaikan bahwa survai yang kami lakukan adalah untuk menilai perlu tidaknya proyek untuk dilakukan. “Kalau saya tahu bahwa survai yang Bapak lakukan adalah untuk proyek, kami bisa atur isinya Pak,” salah satu peserta mengeluh kepada saya.

Pengalaman lain adalah saat hama wereng coklat mengganas di lahan padi, di awal tahun 1990. Saat itu saya mengumpulkan data serangan wereng di beberapa kabupaten. Saya mendapatkan data dari Dinas Pertanian bahwa kabupaten-kabupaten tersebut tidak banyak serangan wereng. Demikian pula yang saya lihat di lapangan. Namun, saat dua minggu kemudian saya datang kembali ke kabupaten-kabupaten yang sama, saya mendapat data yang sama sekali berbeda dari Dinas Pertanian. Rupanya mereka sudah mendengar bahwa FAO akan memberi bantuan untuk pengendalian wereng. Maka berlomba-lombalah mereka menyatakan bahwa hamparan padi di kabupaten mereka sangat parah diserang hama wereng. Padahal di hamparan sawah tidak saya temukan serangan berat, sama seperti dua minggu lalu saat saya ke lokasi yang sama.

Ketika persiapan penanganan desa tertinggal dilakukan, banyak kepala desa dan bupati yang marah ketika desanya dinyatakan sebagai desa miskin. Namun, saat INPRES DESA TERTINGGAL digulirkan, dimana desa-desa yang miskin mendapat bantuan, maka berbondong-bondonglah desa-desa menyatakan bahwa desanya miskin.

Baru-baru ini telah dilakukan survai oleh sebuah lembaga donor yang memberikan bantuan peralatan ICT ke kecamatan-kecamatan. Setelah proyek selesai selama enam bulan, donor ingin tahu apakah peralatan tersebut digunakan, apakah peralatan tersebut dipelihara dan bahkan dikembangkan. Salah satu staf di kabupaten yang berwenang dalam pengelolaan aset tersebut mengatakan: “Pertanyaan bapak ini sulit. Kalau kami bilang berhasil, maka bapak tidak akan memberi bantuan lagi, karena dianggap sudah mampu. Kalau kami bilang gagal, bapak juga tidak akan memberi bantuan lagi. Jadi … keberhasilannya 50%-lah Pak.”

Kesadaran pentingnya data

Saya sedang berkendara dengan teman yasa yang adalah kepala sekolah. Tiba-tiba hp-nya berdering. Saya tidak memperhatikan apa yang dibicarakan karena saya sedang mengemudi. Setelah selesai tilpon, teman saya mengajak berhenti di warung sate. “Inikan masih jam 11, belum waktunya makan siang,” saya sedikit memrotes. Dia bilang tidak apa-apa untuk berhenti makan sate seblum jam makan siang. Ternyata, dia harus menyiapkan data yang diminta oleh petugas kecamatan yang disampaikan melalui hp tadi.

Saat di warung sate, dia mengeluarkan map dan mengambil form data (yang selalu dia bawa kemana-mana). “Sering sekali kecamatan atau kabupaten minta data kepada kami dan harus diserahkan secara mendakan. Jadi saya selalu bawa form ini,” dia menjelaskan ketika wajah saya terlihat bingung. Dia mengisi data-data tersebut dengan menyalin fotocopy lembar data yang sebelumnya dengan penambahan sana-sini berdasarkan apa yang dia ingat. Setelah makan sate, dia meminta saya supaya mengambil jalan yang lewat kantor pendidikan di kecamatan supaya dia bisa menyerahkan data tersebut.

Pengalaman saya diatas menunjukkan betapa parahnya pemahaman bahwa data itu penting. Kepala sekolah yang menjadi ujung tombak pengumpulan data tidak merasa penting memberi data yang baik. Petugas yang di kecamatan juga hanya meneruskan perintah pengumpulan data dari atasannya tanpa perlu peduli dengan kualitas data yang dia kumpulkan.

Kebiasaan ini terus terjadi karena di level bawah, merasa bahwa tugas mereka adalah hanya mengumpulkan data dan tidak tahu apa akibatnya jika data-data yang dia serahkan adalah sampah.

Pengalaman saya ini ternyata segaris sejalan dengan apa yang disampaikan oleh UNESCO. Link dibawah ini memberikan gambaran persoalan apa saja yang dihadapi, sehingga data pendidikan sering tidak bisa digunakan untuk perencanaan yang sahih.

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-managing-education/policy-and-planning/emis/

Share This Post

Tweet

Posted by Handoko Widagdo Wednesday, 30 May 2012 on 09:33.

Categories: Nusantara. Follow the comments to this article via the RSS 2.0.