Istimewanya Yogya dalam Penanganan Anak Jalanan

Odi Shalahuddin

 

Yogya, memang istimewa. Di tengah berbagai indikator keistimewaan, Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Sosial telah melakukan terobosan luar biasa dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan, yang telah disahkan sebagai Perda Nomor 6 tahun 2011 pada tanggal 30 Mei 2011.

Perlindungan didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan (Pasal 1 ayat 3).

Anak yang hidup di jalan, didefinisikan sebagai  anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau  anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari (Pasal 1 ayat 4).

Secara prinsip, Peraturan Daerah ini sangat kental dengan perspektif hak anak sebagaimana terkandung pada Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Heru dan Kancil, dua anak jalanan yang terlibat dalam film “Daun di Atas Bantal”

Untuk pertama kalinya di Indonesia, keberadaan atau posisi anak jalanan tidak dipandang sebagai  pelaku kriminal, melainkan sebagai subyek hak yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai bagian dari upaya untuk mengeluarkan anak dari situasinya di jalanan.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah (pasal 6) meliputi:

  1. upaya pencegahan;
  2. upaya penjangkauan;
  3. upaya pemenuhan hak; dan/atau
  4. upaya reintegrasi sosial.

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan (pasal 2) meliputi:

  1. non-diskriminasi;
  2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada posisi demikian, maka tidak akan ada lagi razia-razia terhadap anak jalanan, yang telah diketahui bersama, kerap bernuansa kekerasan bahkan pelecehan seksual. Pendekatan keamanan atau pendekatan represif, tidak berlaku lagi di DIY. Sebagai gantinya, ada istilah penjangkauan yang akan dilakukan oleh sebuah tim bernama Tim Perlindungan Anak yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah (Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Rumah Singgah Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan komponen masyarakat sipil lainnya).

Tim Perlindungan Anak (TPA) bertugas untuk melakukan asesment dan pendataan identitas anak, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi penempatan sementara ke RSPA. Pada proses kegiatan ini, TPA melakukan pendekatan terlibat, dan memberikan intervensi yang dibutuhkan anak jalanan.

Pada anak yang tidak tinggal bersama orangtua.keluarga, anak akan ditempatkan sementara di RSPA dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar serta berbagai fasilitasi. Penelusuran keluarga dilakukan untuk menilai kemungkinan reunifikasi anak-orangtua/keluarganya.

Reunifikasi anak-orangtua adalah langkah akhir dari fasilitasi yang dilakukan, namun tetap ada pemantauan secara berkala. Pada sisi lain, terbuka kemungkinan anak mendapatkan pengasuhan alternative dari keluarga/lembaga lain.

Pemenuhan hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah mengacu kepada kategorisasi KHA yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini meliputi:

  1. Pemenuhan hak anak atas identitas
  2. Pemenuhan hak anak atas pengasuhan
  3. Pemenuhan hak anak atas kesehatan
  4. Pemenuhan hak anak atas pendidikan
  5. Pemenuhan hak anak atas bantuan dan perlindungan hukum

Pemenuhan hak-hak anak juga memberikan ruang partisipasi bagi anak, yaitu dengan meminta pendapat/pandangan mereka sebelum kebijakan/keputusan diambil.

Pembahasan tentang penanganan yang efektif, saling bertukar pengalaman atas penanganan, dan membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru, sehingga pada akhirnya dapat dirancang draft atau rancangan konsep penanganan, ada ruang yang melibatkan lebih banyak elemen, yaitu Forum Perlindungan Anak.

Hampir setahun Perda ini telah disahkan. Namun, memang diakui hingga sejauh ini belum ada langkah-langkah kongkrit untuk melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam Perda tersebut. Salah satu faktor adalah belum ditetapkannya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tata cara penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan dan Surat Keputusan tentang Tim Perlindungan Anak dan tentang Forum Perlindungan Anak.

Untuk sementara, tantangan yang ada di hadapan kita adalah bagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Pada pelaksanaan, walaupun kelak dilakukan secara sungguh-sungguh, tentu akan dijumpai berbagai tantangan lainnya yang harus diatasi.

Bila Pemerintah Propinsi DIY telah berani melakukan terobosan dengan menggunakan perspektif Hak Anak/HAM, untuk membuat kebijakan-kebijakan, dalam hal ini terkait dengan kehidupan anak jalanan, maka terbuka kemungkinan berbagai kebijakan lainnya bisa menggunakan perspektif serupa, tentunya kita berharap kepada Pemerintah Propinsi, kota/kabupaten di wilayah lain, juga memiliki keberanian melakukan terobosan-terobosan.

Harapan kita semua, bahwaIndonesia mampu membangun dan mengembangkan kehidupan bangsa dan Negara ini dengan menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Apalah guna, Negara “terlihat” maju, namun mengabaikan kemanusiaan bangsanya sendiri.

Yogyakarta, 14 Mei 2012

 

Catatan: Tulisan sebagai bahan pengantar diskusi dalam acara : “Diseminasi Perda Anak yang Hidup di Jalan” yang berlangsung pada tanggal 14 Mei 2012 di Aula Dinas Sosial Propinsi DIY. Acara dihadiri oleh puluhan dari berbagai instansi terkait dan organisasi non pemerintah.

 

Bisa juga dibaca di: http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/05/14/istimewanya-yogya-dalam-penanganan-anak-jalanan/

 

7 Comments to "Istimewanya Yogya dalam Penanganan Anak Jalanan"

  1. Bagong Julianto  16 June, 2012 at 09:32

    Odi S>>>

    Jogya memang top!
    Apakah PERDA mesti juga dilengkapi JUKLAK?!
    Ayo, dukung Sultan!!
    Sekali lagi, Jogya memang top!
    Sementara sedulurnya yang di wetan-lor lagi kerah-grejegan-padu nggak karuan….
    ‘Ra nduwe isin meneh…….

    Suwunnn…

  2. J C  15 June, 2012 at 05:35

    Terobosan luar biasa yang dicontohkan oleh Jogja. Jadi sebenarnya daerah lain juga bisa dan mampu.

  3. probo  14 June, 2012 at 20:30

    Andai Jogja tidak diobok-obok, mungkin lebih banyak yang bisa dilakukan Pemda DIY

  4. Linda Cheang  14 June, 2012 at 13:37

    wah, aku ora mudeng mesti komentar apa, tapi Yogya itu berkesan buatku karena mengajariku enaknya ngangkring tanpa harus gengsi.

  5. Dj.  14 June, 2012 at 13:24

    Hebat…
    Pagi ini sudah baca 3X tentang Jogya….
    Mas Odi, terimakasih, untuk informasi yang selalu mas Odi paparkan tentang kkehidupan anak-anak jalanan.
    Satu hal yang sangat baik, bila tidak hanya sampai dikertas saja, tapi kongkrit ada bukti untuk menolong mereka.
    Dj. yakin, kalau hal ini sungguh-sungguh dipikirkan dan dilaksanakan, maka Jogja dan kota yang lain akan menumbuhkan anak-anak yang berpretasi dan tidak hanya sekedar nganggur dijalanan saja.
    Selamat berkarya, TUHAN MEMBERKATI….!!!
    Salam Sejahtera dari Mainz.

  6. [email protected]  14 June, 2012 at 10:42

    Wah… sangat menarik, cuma baru ada di jogja saja kah? didaerah lain???

  7. Handoko Widagdo  14 June, 2012 at 10:33

    Terima kasih untuk sharenya Mas Odi. Upaya semua pihak yang dimotori oleh pemerintah lokal akan sangat berguna bagi anak-anak yang hidup di jalanan.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.