Kang Putu

BESOK, Sabtu, 30 September 2006, empat puluh satu tahun sudah lembaran hitam kelam dalam sejarah negeri ini -– yang populer disebut sebagai Gerakan 30 September, G30S, atau Gestapu — berlalu. Lusa, Minggu, 1 Oktober 2006, empat puluh satu tahun pula lembaran yang sama – yang oleh kalangan lain disebut Gerakan 1 Oktober atau Gestok – tertutup debu.

Namun, sesungguhnya lembaran kelam itu belum benar-benar terbuncang dari ingatan. Bahkan, mungkin, tak bakal terhapus, terutama dari ingatan pelaku dan korban pembantaian massif rezim militer Jenderal Besar (Purnawirawan) Soeharto. Masih ada luka yang terus nganga. Masih ada darah yang terus membarah. Bacin, mengerak di dasar hati, merujit jiwa. Ada perih yang terus nyeri. Tak hilang-hilang, tak lekang tergerus zaman.

Memang sejarah “resmi” mengenai peristiwa yang diindoktrinasikan sebagai Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) itu sudah direvisi, meski tak rampung-rampung. Pula, film Penumpasan Pengkhianatan G30S-PKI produksi PPFN (1984) yang didaku sebagai karya besar sutradara Arifin C Noor tak lagi diputar sebagai ritual wajib tahunan. Dan, film-film (semi)dokumenter semacam Mass Grave Indonesia (2001) besutan sutradara Lexy Junior Rambadeta bisa “bergerilya” dari suatu ruang privat ke ruang privat lain, meski masih amat terbatas.

Yang lebih “bebas” beredar adalah berbagai buku, baik dari perspektif pelaku maupun perspektif korban, baik berupa memoar, kesaksian, his-story (bukan history), maupun kumpulan cerpen dan puisi. Dalam konteks ini, patutlah kita hargai kontribusi kelompok (intelektual) muda Nahdlatul Ulama (NU), misalnya yang tergabung dalam Syarikat, yang menerbitkan banyak buku semacam itu. Tak terkecuali pula dari kota kecil Blora. Di sana, di kota kelahiran Pramoedya Ananta Toer itu, yang konon kehilangan hampir sepertiga populasi pada paro kedua 1965 lantaran terbantai, seorang anak muda, Dalhar Muhammadun, telah menulis Tanah Berdarah di Bumi Merdeka: Menelusuri Luka-luka Sejarah 1966 di Blora (Yayasan Advokasi Transformasi Masyarakat/Atma, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana, serta Perkumpulan Elsam, 2004).

Itulah langkah awal untuk memandang masa lalu secara adil dan jantan. Itulah fondasi lebih kukuh untuk menata masa depan. Masa depan yang menghargai keberbedaan, tanpa dendam, tanpa hasrat saling meniadakan.

“Apalagi yang kautuntut dari mereka? Mengembalikan Bapak, atau siapa pun, yang telah berkalang tanah, entah rela atau tidak, entah bersalah atau tidak?” sergah Ita, istri saya, ketika membaca draf tulisan ini. “Tak kunjung mampukah kau berdamai dengan masa lalu, melupakan keperihan itu, dan memaafkan siapa pun yang perlu kaumaafkan?”

“Siapa yang kau maksud dengan mereka? Jika anak-anak muda itu yang kau maksud, sungguh kau keliru. Mereka, tanpa setahu dan tanpa keinginan sendiri, menjadi ahli waris kekeliruan generasi sebelumnya, yang tak bersih dari keterlibatan dalam pembantaian. Namun, langkah konkret mereka dalam gerakan arus bawah untuk melakukan rekonsiliasi tak bisa kita nafikan begitu saja. Tak bisa kita anggap tak pernah ada dan tak berhasil guna. Bukan, bukan pada mereka tuntutan itu, jika memang ada, mesti diarahkan bukan?” sahut saya.

“Lalu kepada siapa? Pemerintah? Pemerintahan siapa? Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega? Atau, rezim Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sekarang ini? Apa pula yang hendak kautuntut?”

Ya, ya, apa yang hendak saya lakukan? Berseru-seru kepada siapa pun, ke mata batin kemanusiaan, ke seluruh sudut dunia, bahwa saya cuma satu dari sekian banyak anak manusia di negeri ini yang tak kunjung memperoleh kepastian tentang nasib orang tua saya? Ya, jika Bapak hilang, kenapa tak pernah kembali? Jika mati, terbunuh, di mana pula jasadnya dikuburkan?

Dan stigma itu, cap hitam sebagai anak-anak eksponen Gestapu yang tak pernah terhapus dari jidat itu, serta segala implikasinya, siapa pula yang peduli dan berhak membuangnya? Lalu, dengan lapang dada segera merehabilitasi, syukur-syukur memberikan ganti rugi?

Jika benar itu bisa dijadikan tuntutan, apakah bukan suatu kemewahan belaka? Alih-alih peristiwa yang hampir setengah abad berlalu, sedangkan kasus Udin di Yogya pun tak pernah bisa jelas tersingkap? Dan Wiji Thukul, di mana pula kini dia berada? Siapa pula berani mendada dengan gagah dan bilang, “Ya, akulah yang membunuhnya. Akulah yang mengubur dia!” Juga korban penyerbuan pada 27 Juli 1996, Munir, dan masih banyak lagi anak negeri di berbagai sudut ribuan kepulauan ini yang belum lama benar terpenggal hak hidup mereka, siapa pula berani secara jantan mengakui telah membunuh mereka?

Begitu gampang nyawa melayang di negeri ini. Negeri yang senantiasa berkabut (sejarah) pembunuhan demi pembunuhan. Dan, wahai, Istriku, masih mampukah kita berucap, “Mati satu tumbuh seribu. Satu hilang, seribu terbilang?”

Perkara nyawa, Ita, bukan sekadar angka statistik. Di balik kematian seseorang, apalagi kematian akibat pembunuhan berlatar politik, ada sekian banyak kisah, ada sekian banyak resah. Jadi, kenapa kesadaran betapa berharga nyawa manusia tak kunjung menyemai di sanubari kita? Tengoklah, masih terus berlangsung penculikan demi penculikan, pembunuhan demi pembunuhan, lewat amuk massa atau “kerusuhan” di berbagai sudut negeri ini.

“Ah, jujur saja, sebagaimana setiap kali kaurasakan selama berpuluh-puluh tahun ini, sebenarnya kau cuma iri melihat orang berbondong-bondong nyadran menjelang Ramadan, berbondong-bondong mudik menjelang Lebaran untuk menjenguk sanak saudara, tilik kubur. Dan kau merasa sepi, merasa asing tak pernah menjadi bagian dari mereka, cuma lantaran tak pernah menemu kubur Bapak. Karena itulah kau selalu menolak setiap kali kuajak pulang sejenak untuk nyadran. Iya kan?” tetak Ita.

Kalaupun iya, salahkah saya? Kelirukah saya, jika beranggapan bahwa semua sudut negeri ini sesungguh benar adalah pekuburan Bapak, pekuburan orang-orang yang hilang dan dihilangkan secara paksa, pekuburan orang-orang yang dibunuh tanpa pernah diadili secara jujur, adil, dan terbuka? Tanah yang senantiasa bersimbah darah, tanah yang terus-menerus memerah?

Voice of Human Rights News, http://www.vhrmedia.com, Jumat, 29 September 2006

Share This Post

Tweet

Posted by Kang Putu Friday, 22 June 2012 on 10:26.

Categories: Ekonomi & Politik. Follow the comments to this article via the RSS 2.0.