Penghentian Penyidikan Pidana Perpajakan, Apakah Lumrah?

Jun Cai

 

Sebagaimana kita ketahui bersama, tindak pidana umum ataupun khusus berupa tindak pidana perpajakan merupakan suatu perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum perpajakan. Pelanggaran atas ketentuan perpajakan tersebut dapat disidik oleh penyidik dari Pegawai Negeri di Lingkup Departemen Keuangan dalam hal ini Penyidik Pajak. Atas dasar Bukti Permulaan perbuatan tindak pidana perpajakan tersebut, penyidik melakukan penyidikan perbuatan tindak pidana hukum pajak. Tentu saja dalam hal ini perlu dicermati waktu tindak pidana itu mungkin dilakukan, detail nama wajib pajak, detail penyidik pajak yang melakukan penyidikan.

Namun layaknya penyidikan tindak pidana umum saat ini. Penyidikan bagi  tindak bidana perpajakan (Tax Crime) tentunya DAPAT dihentikan dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007. Menurut hemat saya, Penyidik Pajak dibenarkan oleh hukum untuk menghentikan penyidikan dalah hal:

  • Atas penyidikan yang dilakukan, ternyata tidak menimbulkan “Kerugian Pendapatan Negara”

Tidak selamanya tindakan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya baik itu disengaja dan ataupun tidak disengaja ternyata menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara (Country’s/ Nation’s Income).

Menurut hemat saya, Hanyalah tindak pidana perpajakan yang merugikan Pendapatan Negara yang merupakan tindak pidana dalam bidang perpajakan. Jadi, segala tindakan hukum wajib pajak yang sedang disidik oleh penyidik pajak yang tidak menimbulkan kerugian dan atau kurangnya potensi pendapatan Negara BUKAN merupakan tindak pidana perpajakan.

  • Atas penyidikan tidak ditemukan Bukti Yang Cukup

Sebagaimana dalam konsep Hukum Pidana, satu bukti bukan merupakan bukti (Unus Testis Nulus Testis). Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan sekurang-kurangnya haruslah mendapakan dua bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 184 (tulisan, keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli, keterangan terdakwa), dalam hal penyidikan tidak menemukan bukti yang cukup atas tindak pidana perpajakan tersebut, maka penyidik pajak DAPAT menghentikan penyidikan.

Menurut hemat saya, pembuktian dalam bidang perpajakan ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai petunjuk misalnya soft copy data base komputerisasi, email.

  • Lewatnya Waktu/ Daluarsa

Sebagaimana ketentuan Pasal 40 UUKUP (6/1983), daluarsa penyidikan pajak atas delik pajak yang dilakukan wajib pajak adalah 10 tahun.  Dalam Pasal 22 UU No. 28 Tahun 2007 bahwasanya daluarsa penyidikan pajak diubah menjadi 5 tahun.

  • Pelaku Tindak Pidana Meninggal Dunia

Dalam hal penyidikan atas tindak pidana perpajakan dilakukan oelh tersangka yang merupakan orang selaku subjek hukum dan karenanya pada saat penyidikan ilakukan yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidik pajak WAJIB menghentikan penyidikan. Hal ini juga sebagaimana juga dikatakan oleh  Prof. Dr. M. Djafar Saidi SH, MH, dalam bukunya Kejahatan di Bidang Perpajakan.

Penghentian penyidikan ini dilakukan oleh Penyidik Pajak yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dirjen pajak dan atau oleh Kejaksaan Agung atas penyidikan lanjutan tindak pidana perpajakan. Penyidik menerbitkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) atas tindak pidana yang sedang disidik dengan alasan tersebut.

Smoga mekanisme Penyidikan dan Penghentian Penyidikan ini dilandaskan atas dasar mekanisme Hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebegai Negara Hukum (Recht staat)

 

4 Comments to "Penghentian Penyidikan Pidana Perpajakan, Apakah Lumrah?"

  1. joo  19 September, 2012 at 18:37

    jelas tidak lumrah….harus tuntas dooong, masak instansi lain bisa diusut tuntas, pajak kok gak bisa?

  2. Dewi Aichi  31 July, 2012 at 14:30

    Menarik untuk diketahui, ini juga akan aku baca setelah subuh…

  3. J C  31 July, 2012 at 11:00

    Hhhhmmm…jadi memang ada celah untuk menghentikan penyidikan ya? Apakah memang karena hukum di Indonesia yang bisa dipelintir-pelintir, ataukah memang hanya Indonesia yang punya hukum semacam ini? Seharusnya yang namanya KORUPSI, biarpun pelaku sudah modiar, penyidikan tetap berjalan, bila perlu ke keluarga koruptor modiar itu ditelusuri asal-usul kekayaannya, dan disita semua…

  4. Lani  31 July, 2012 at 10:44

    satoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.