Saya Menuntut

Anwari Doel Arnowo

 

Hari ini di Kompas tanggal 30 Agustus, 2012, di halaman 5, ada berita Menteri Pertahanan Republik Indonesia  menyatakan bahwa negara kita memerlukan kapal selam dan itu akan dilakukan pembangunannya dua buah di Korea dan yang ketiga dan selanjutnya di PT PAL di Indonesia. Diharapkan pada tahun 2024 akan bisa selesai sebanyak 12 kapal selam. Sudah ditandatangani kontrak sebesar 180 miliar USDollar untuk sekian banyak pembangunan kapal dan fasilitas penunjangnya.

Terlepas bahwa saya dahulu, sekitar tahun 1963an memiliki pandangan bahwa yang seperti ini adalah perlu, saat ini saya tidak lagi berpendapat sama. Sayapun tidak mengharapkan pengadaan kapal-kapal untuk perang seperti yang bisa dilihat di link : http://www.binscorner.com/pages/t/the-radar-safe-invisible-ship.html untuk negara kita, tetapi kita utamakan pembuatan kapal-kapal kecil tradisional baik dari bahan kayu maupun fiberglass.

Kemarin juga di harian Kompas di halaman 17 ada photo Presiden di acara Konferensi dan Pameran Infrastruktur Internasional 2012 di Jakarta juga ada berita berjudul Bangun Infrastruktur Maritim. Ada tampilan Rasio Anggaran Infrastruktur Terhadap PDB beberapa Negara, sebagai berikut: Indonesia 2%, Fillipina 3%, India 8%, China 9% dan Vietnam 10%. Aneh!! Dua negara kepulauan rendah sekali rasionya, malah Indonesia negara kepulauan yang terbesar di dunia memiliki rasio terkecil.

Mari kita perhatikan RAPBN Tahun depan (2013) dalam Triliun Rupiah: Kementerian Pertahanan: 77 koma 7, PU 69, P&K 66, Polri 43 koma 4, Agama 43 koma 7, Perhubungan 31 koma 4, Kesehatan 31 koma 2.

Bagaimana mau membangun infrastruktur Maritim? Menurut berita ini utamanya akan dibangun dua pelabuhan internasional di Timur dan di Barat Indonesia. Timur: di Bitung Pantai Sulawesi Utara dan Barat: Kuala Tanjung di pantai Timur Sumatera Utara.  Saya lebih condong pelabuhan-pelabuhan kecil didahulukan, apalagi ini bisa dilakukan secara bersama dengan Pemerintah Daerah serta para investor lokal.

Iya, saya memang menuntut supaya pemerintah segera berpaling untuk lebih perduli terhadap status kita secara geografis sebagai Negara Maritim yang jumlah pulau-pulaunya amat banyak, lebih banyak dari milik negara lain. Jumlah panjang pantai yang membatasi daratan dan lautan saja (sekitar 54 ribu kilometer) jauh lebih panjang dari garis khatulistiwa (sekitar 42 ribu kilometer) yang seakan-akan merupakan ikat pinggang Planet Bumi. Pantai-pantai kita itu bisa diakses sepanjang tahun, siang dan malam sekalipun. Saya ulangi: Pantai negara Kanada 202 ribu kilometer (yang  terpanjang di dunia) itu tidak bisa diakses seperti pantai Negara kita, karena hanya bisa beberapa bulan saja. Sebabnya?? Karena hanya beberapa bulan sajalah pantai ini BISA DIAKSES, SEBAB SELEBIHNYA TERTUTUP ES DAN SALJU. Zona ekonomi Indonesia adalah paling luas dan sudah diakui oleh PBB amat patut didalami pembudi-dayaannya bagi kehidupan di rakyatnya, bangsa Indonesia. Area yang berupa air lautpun adalah seluas dua per tiga dari seluruh area (daratan dan lautan) dari Republik kita ini. Area daratan saja adalah 1 koma 9 lebih juta kilometer persegi.

Bukan baru sekali ini saya memunculkan masalah bahari dalam tulisan-tulisan saya yang bertopik maritim. Apa sebab? Saya tengarai bahwa mindset kita telah dibawa untuk lebih memerhati daratan lebih dari seperlunya. Siapa yang membawa mindset kita menjadi seperti itu? Ya tentu saja tata kelola pemerintahan. Kebanyakan orang Indonesia berfikir bahwa kekayaan hanya diukur antara lain yang utama sekali menonjol, luas tanah yang dimiliki secara yang diakui di sertifikat tanah. “Harta” seperti ini dengan mudah bisa menjadikan penyebab pertengkaran dan keributan antar anggota keluarga dan kerabat dekat. Kalau tidak punya asset tanah, berarti melarat. Saya menentang pendapat seperti ini. Kekayaan manusia yang sejati adalah kekayaan intelektual, kekayaan sehat secara fisik dan mental, kekayaan berkemauan bekerja keras mencari nafkah yang sambung- menynambung sepanjang hidup. Kesibukan mereka yang dikenal dengan sebutan para penyelenggara Negara yang secara mencolok berebut APBN dan APBD serta melakukan kecurangan yang  amat tinggi nilainya, merugikan Republik kita, Indonesia Raya, diberitakan oleh sebagian besar media cetak maupun elektronik sebagai topik sehari-hari.

Segala yang rusak porak poranda ini sumbernya hanya satu, yaitu: taraf hidup manusia Indonesia secara merata tidak dibawa ikut serta naik. Pemerintah sering berbangga bahwa orang kaya bertambah banyak, yang jelas sekali  MENURUT PENGAMATAN SAYA HANYA Yang Sudah Kaya Raya dan Yang Termasuk Kaum Menengah. Kaum Yang Di Tingkat Bawah bagaimana??  Saya mencurigai bahwa yang terakhir ini tidak berkurang dan malah jumlahnya bertambah. Anda bisa membuka sendiri bagaimana isi search engine yang manapun yang menyangkut demografi dengan penajaman di tingkat orang miskin Indonesia. Boleh dicoba di Google, Wikipedia, Yahoo! dan lain-lainnya.

Soal maritim ini adalah salah satu dari upaya pemecahan mengubah taraf hidup rakyat. Apakah rakyat miskin Indonesia itu memerlukan air conditioning? Atau Listrik Rumah Tangga di atas 1000 Watt? Perlu bahan bakar yang seliternya di atas 10.000 Rupiah? Perlu High Way, perlu Ferari atau Lamborghini? Saya berani menjawabnya dengan kata: TIDAK.

Pada waktu menulis yang bagian ini, saya layangkan kepada dan bayangkan pikiran saya kepada banyak orang di sekitar saya yang sudah saya kenal selama belasan tahun lamanya, yang saya yakini selalu mengisi kehidupannya dengan bekerja untuk majikannya masing-masing dengan nafkah yang kurang dari satu juta Rupiah sebulannya. Itu berarti sekitar 30.000 Rupiah per harinya atau kurang lebih hanya 3 Dollar AS seharinya, tanpa libur mingguan. Mereka hidup, tergambar seperti apa yang pernah dikatakan oleh seseorang di antara mereka ini, secara langsung kepada saya bahwa hidupnya itu seperti: URIP-URIPAN yang artinya hidup-hidupan berarti bukan hidup yang sesungguhnya. Sekedar numpang liwat di Planet Bumi. Bercerita begini, apakah saya ini emosionally disturbed (terganggu secara emosional)??  Ah, iya, mungkin benar, karena saya ini memang manusia biasa. Saya sama sekali bukan luar biasa sehingga saya sering secara sengaja sanggup menutup mata terhadap yang banyak berada di kalangan kedua golongan tersebut di atas, MEREKA YANG SEDANG DI SEBELAH ATAS SANA. Tak terjangkau oleh saya.

Saya melihat potensi di dunia maritim akan mampu untuk digunakan bagi peningkatan taraf kehidupan rakyat dengan lebih merata dan adil. Di dalam dunia yang telah lama terlalu di”pinggirkan” ini, terdapat potensi budi daya pertanian  laut. Bertani di laut? Ini bukan  rahasia, tetapi malah sudah menjadi rahasia umum. Apakah ganggang laut atau rumput laut itu? Kedua-duanya bisa diproduksi, didagangkan dan dijadikan sebagai pelengkap penyediaan gizi makanan sehari-hari? Iya, itu pasti bisa, karena negara-negara seperti Jepang, Korea dll. adalah konsumen terbesarnya. Ikan? Dari jenisnya yang bermacam-macam secara liar saja bisa ditangkap dan dijadikan makanan penduduk. Tanpa budidaya menternakkanpun akan bisa berkelanjutan keberadaannya di lautan. Bukankah ini karunia alam yang terbarukan?

Di daratan kita harus memelihara binatang ternak untuk dikonsumsi daging dan bagian-bagian lainnya sebagai makanan manusia. Di lautan, tanpa kita kandangkan dan tanpa memberi makan, ikan akan selalu tersedia untuk sekian puluh juta manusia Indonesia. Bagaimana kami bisa tau?? Saat ini berapa nilai ikan di perairan zona maritim kita yang dicuri oleh bangsa-bangsa yang berasal dari negara-negara tetangga kita seperti Thailand, Viet Nam, MaLAYSIA, China dan Jepang serta para penjarah kekayaan laut kita? Penjarah? Itu termasuk aparat Negara kita dan para pejabat kita sendiri, yang mem”biar”kan pencurian seperti itu. Nilainya bermiliar-miliar USDollar.

Apa sebab bisa terjadi demikian? Karena kita tidak memiliki sarana untuk mengelola dan menyelia daerah lautan kita. Kita tidak memiliki cara yang bisa mencegah pencurian itu dengan sistem penangkalan yang benar. Aparat Angkatan Laut (yang konon hanya 70.000an personilnya) jangankan masalah keamanan serta kejayaan zona maritim kita, alat Negara kita secara keseluruhan tidak akan cukup canggih untuk bisa  menjaga kelestarian alam. Angkatan Darat, khabarnya berjumlah di atasnya, mungkin sekitar 200.000an (jumlah kiraan yang saya belum pasti). Angkatan Udara jumlah personilnya hanya 30.000an anggota. Anggaran Kementerian Pertahanan meliputi angka 77.7 triliun Rupiah. Polisi? Jumlahnya sudah mendekati 500.000an personil yang saya simak di suatu siaran televisi, anggarannya mencapai hanya 43.4 triliun.

Sungguh menyedihkan bila Kementerian Perhubungan hanya diberi jatah 31.4 triliun Rupah saja. Apalagi untuk pendidikan hanya 66 triliun Rupiah. Sungguh mewah rasanya memberi anggaran sebesar 41.7 triliun untuk Kemeterian Agama, yang sebenarnya hanya urusan pribadi semua individu rakyat Indonesia. Pemerintah perlu turun tangan dengan cara yang tepat terhadap agama dan kepercayaan individu penduduknya?? Benar-benar perlukah dikelola oleh sebuah Kementerian Agama? Masalah Agama ini bisa dimulai dikaji ulang apakah tidak sebaiknya dijadikan saja sebagai salah satu Direktorat di Kementerian P & K. Mayoritas agama Islam di negara kita telah bertengkar dengan Achmadiyah, meski sekarang sedang hilang gaungnya. Semalam berita-berita malah masih marak soal Sunni dan Syiah di Sampang, di Pulau Madura, sungguh menyedihkan, karena bukankah Kementerian Agama dan Polisi anggarannya mencapai lebih dari 85 Triliun. Sekedar mengingatkan saja, hubungan Irak dan Iran selama puluhan tahun, konfliknya meliputi aliran Sunni dan Syiah. Apa kita mau mengimportnya juga?? Soalnya saya ingat bahwa Ayatollah Khomeini dari Iran, amat senang untuk mengekspor cara pikir Islam yang menurut polanya sendiri.

Saya yakin bila nafkah yang pantas bisa tercapai di segala lapisan masyarakat, maka kelakuan yang menyimpang dari moral akan berkurang drastis. Kriminal dan kriminalisasi akan berkurang meskipun bukan lenyap. Sekarang? Saya tidak bisa menyebut seperti apa harus dinamakan kondisi mental dan budi pekerti bangsa kita saat ini. Mereka berlomba-lomba mempertontonkan ketaatan beragama, demikian juga para penyelenggara Negaranya. Tetapi apa yang kita lihat di media setiap harinya, sama sekali tidak mencerminkan kondisi yang sesuai dengan bergaungnya ketaatan beragama dan syariat. Urusan iman sama sekali tidak tergantung kepada pemerintah yang  secara mudah mengucurkan dana sekitar 41.7 triliun, sedangkan  aparatnya sendiri justru mengalahkannya dengan berkelakuan yang sungguh amat bertentangan, ke arah sebaliknya. Agama dipakai sebagai baju perisai untuk penangkal  melawan KPK dan Polisi. Polisi sendiri juga banyak melakukan korupsi  membuat malu satuan Polisi dengan tanpa rasa segan sedikitpun sering memakan uang haram yang berlalu-lalang di kalangan Polisi.

Uang anggaran yang seperti itu, penggunaannya lebih baik digunakan untuk menciptakan lebih banyak tenaga kerja, antara lain dengan membuka usaha-usaha di lingkungan dunia maritim. Menyiapkan lebih banyak pelabuhan kecil lengkap dengan kapal-kapal penangkap ikan serta tempat-tempat pemeliharaan kapal-kapal itu sendiri. Pemeliharaan kapal dapat dilakukan di dok-dok pemeliharaan kapal dan juga pembangunannya dilakukan di galangan pembangunan kapal-kapal baru. Industri hasil pertanian di laut apapun yang bisa dibantu prosesnya di daratan.

Tenaga-tenaga ahli perkapalan dan arsitek bangunan kapal setingkat strata satu atau lebih, sudah lumayan jumlahnya kita punyai, tetapi mereka tidak dapat secara layak didaya-gunakan karena industri di bidang ini amat kekurangan nafas untuk bergerak maju. Memang industri bangunan kapal baru itu sifatnya amat membutuhkan permodalan investasi yang besar dan return on investmentnya (pengembalian investasinya) serta  bersifat  slow yielding (lamban pengembalian modalnya). Tetapi sebagai negara Maritim kita tidak boleh hanya membeli kapal. PT PAL di Surabaya, yang mungkin adalah sebuah Galangan Kapal milik pemerintah terbesar saat ini, masih terukur sebagai perusahaan yang kecil bagi kebutuhan kapal di negara kita. Sepatutnya kita bisa memiliki selusin, bahkan lebih PT PAL yang lain. Pabrik Baja setara Krakatau Steel pun kita layak  memiliki dua puluh buah, karena selama ini kebanyakan bijih besi kita ekspor secara bulk saja, tanpa nilai tambah untuk negara. Bukankah memroses makanan mi atau tepung sekalipun memerlukan baja?

Kapal-kapal tradisional kayu berasal dari Sulawesi, jenis Pinisi dan Lambok (silakan membuka link yang berikut ini: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinisi ) dan lain-lain, telah berabad-abad lamanya menunjukkan kegigihannya di lautan, sudah sepatutnya kita galakkan pertambahan populasinya untuk angkutan antar pulau. Lalu lintas melalui laut antara kota-kota di pantai-pantai di pulau-pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi serta Irian Jaya bisa dilakukan lebih murah sebab alat penggeraknya adalah angin dengan menggunakan layar. Beberapa design khusus akan bisa dilengkapi dengan mesin khusus tambahan, untuk keperluan keluar dan masuk di pelabuhan-pelabuhan kecil atau perairan tertutup lainnya.

Karena saya pernah mendalami serta belajar Ilmu Bangunan Kapal bidang Design di Jepang, maka pandangan saya di atas tidak akan meleset jauh, karena ditambah pengalaman pribadi pernah menjadi Kepala Seksi Pengawasan Pembangunan Kapal untuk seluruh Indonesia di dalam Departemen Perindustrian Maritim, pada 45 tahun yang lalu.

Sungguh saya merindukan bangsa Indonesia bisa kembali menjadi bangsa Pelaut yang dahulu kala sudah biasa mencapai Tiongkok, Pantai Timur Afrika, dan Asia Tenggara pada umumnya, melakukan perdagangan.

Bisalah kiranya kita kembali menyayikan lagu karya Ibu Sud, berjudul: ORANG PELAUT, yang kalimat pembukanya adalah: Nenek moyangku … Orang Pelaut …. Gemar berlayar …… m’ngarung  Samudera …. —dan seterusnya serta di akhiri dengan kata-kata:    …menerjang badai  …. sudah biasa ….

Wah !!!

 

Anwari Doel Arnowo – 30 Agustus, 2012

 

15 Comments to "Saya Menuntut"

  1. Dewi Aichi  4 September, 2012 at 23:33

    pak Anwari…saya yakin mereka tidak akan menuntut karena tulisan ini, sama saja mereka bunuh diri, karena di tulisan ini semua kebenaran.

  2. Anwari Doel Arnowo  3 September, 2012 at 23:25

    Bilamana saya tertuntut karena tulisan saya ini, saya akan hadapi siapapun dia pemerintah atau penyelenggara yang mana juapun saya hadapi dengan serius. Taruhan nyawapun saya layani. kalu sampai menuntut saya, itu berarti saya mendapat perhatian yang layak dihadapi secara hukum. Saya siap kok ….

    Anwari Doel Arnowo – 30 Sept., 2012

  3. anoew  3 September, 2012 at 22:00

    Saya menuntut yang bisa dituntut, supaya jangan tertuntut!

  4. Dewi Aichi  3 September, 2012 at 19:24

    Saya menuntut revolusi “mental”para petinggi kekuasaan yang duduk saat ini..!

  5. anoew  3 September, 2012 at 18:07

    Saya juga menuntut, di belakang Pak Anwari. Kesal rasanya mencermari berita itu yang, memberitakan tentang kecilnya anggaran dari pemerintah terhadap dunia maritim. Kok bisa, laut sebegitu luas tidak didukung kekuatan yang memadai? Aaah..

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.