Kado Pemerintah Bagi Petani di Hari Tani

Handoko Widagdo – Solo

 

Semestinya petani bisa mendapat kado istimewa dari Pemerintah pada Hari Tani tanggal 24 September lalu. Sebab, seperti dijanjikan sebelumnya, Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan No 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Sayangnya, kado yang diberikan oleh Pemerintah kepada petani bukanlah kado manis, melainkan kado pahit, yaitu revisi Permendag no 30/2012 dengan diterbitkannya Permendag No 560/2012 pada tanggal 21 September 2012 yang serta-merta segera berlaku pada tanggal 28 September 2012.

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikulutra, yang pelaksanaannya sudah tertunda tersebut (seharusnya efektif sejak tanggal 15 Juni 2012, ditunda menjadi 28 September 2012) memuat pengetatan impor produk hortikultura. Permendag tersebut bisa menggairahkan produksi hortikultura dalam negeri karena berbagai hal:

  1. Pelabuhan impor hortikultura dibatasi hanya melalui Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok Surabaya, Pelabuhan Sukarno Hatta Makasar dan Bandaran Sukarno Hatta. (Sebelumnya impor bebas dilakukan dari semua pelabuhan laut dan udara.)
  2. Produk yang diimpor adalah produk yang benar-benar memperhatikan kesehatan. (Sebelumnya tidak ada kontrol khusus.)
  3. Pelaku impor dibatasi pada perusahaan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan impor; dimana retailer tidak boleh melakukan impor langsung. (Sebelumnya retailer bisa mengimpor langsung.)
  4. Kuota impor disesuaikan dengan produksi nasional, bahkan kondisi produksi daerah. (Sebelumnya produk hortikultura impor bisa membanjiri pasar kapan saja.)
  5. Pelaku impor wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia. (Sebelumnya banyak produk hortikultura impor, khususnya produk olehan tanpa disertai label dalam Bahasa Indonesia.)

Dengan batasan-batasan seperti diatas, maka impor hortikultura akan bisa melambat. Sebab pelaku impor dan jenis barang yang diimpor serta kuantitasnya dibatasi. Dengan pelambatan ini, maka kesempatan produsen dalam negeri untuk mengisi pasar menjadi terbuka.

Peraturan seperti Permendag 30/2012 memang sangat diperlukan mengingat impor hortikultura Indonesia sudah semakin parah. Kompas online 1 Oktober 2012 mencatat: Menurut data Kementan, perkembangan impor buah dan sayur mengalami perkembangan yang sangat drastis. Pada tahun 2008, nilai impor produk hortikultura baru mencapai 881,6 juta dollar AS, tetapi pada 2011 nilai impor produk hortikultura sudah mencapai 1,7 miliar dollar AS (dengan kurs Rp 9.500, sekitar Rp16,15 triliun).

Komoditas hortikultura yang impornya paling tinggi adalah bawang putih senilai 242,4 juta dollar AS (sekitar Rp 2,3 trilun), buah apel sebanyak 153,8 juta dollar AS (sekitar Rp1,46 triliun), jeruk 150,3 juta dollar AS (sekitar Rp1,43 triliun) serta anggur sebanyak 99,8 juta dollar AS (sekitar Rp 943 miliar). Meskipun impor hortikultura masih di bawah angka 10 persen, namun kecenderungannya terus meningkat (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/01/15083629/Pelonggaran.Impor.Buah.dan.Sayur.Berbahaya).

Sayang seribu sayang, seperti telah diduga banyak pihak, penundaan penerapan Permendag No 30/2012 adalah upaya pemerintah untuk mengingkari niat baik kepada petani. Permendag 30/2012 direvisi melalui Permendag 60/2012.

Memangnya bagian mana yang direvisi? Revisi dilakukan dengan menghapus pasal 2, 4, 18, 19, dan pasal 20, serta perubahan pasal 7, 22, 24, 26 dan 30 dari sebelumnya yang ada di Permendag No.30/2012 tentang impor hortikultura.

Pasal 2 adalah ketentuan tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam impor hortikultura, yakni: (1) keamanan pangan hortikultura, (2) ketersediaan produk hortikultura dalam negeri, (3) penetapan sasaran produksi dan konsumsi produksi hortikultura, (4) persyaratan pelabelan, (5) standar mutu, dan (6) ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

Pasal 4 adalah tentang pengaturan lebih dalam dari butir 2 dan 3 di pasal 2, yaitu impor dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan produksi nasional dan penetapan sasaran produksi nasional, yang diatur dalam rapat koordinasi antar kementerian. Artinya, impor produk hortikultura tidak perlu mempertimbangkan ketersediaan produk hortikultura dalam negeri.

Pasal 18, 19 dan 20 adalah tentang syarat pencantuman label dalam Bahasa Indonesia yang dimuat dalam Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) yang sudah harus dimiliki oleh pengimpor sebelum produk dimasukkan ke Indonesia. SKPLBI menjadi pra syarat kepabeanan. Artinya, tidak perlu menyiapkan pelabelan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu.

Perubahan pasal 7 terletak pada pelonggaran ayat 1 butir e dan f, dimana sebelumnya secara tegas disebut importir adalah mereka yang mempunyai coolstorage (butir e) dan memiliki alat transportasi berpendingin (butir f), diganti dengan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai karakteristik produk yang diimpor. Artinya pembatasan pelaku impor menjadi tidak berlaku.

Perubahan pasal 22 adalah dengan menghilangkan pasal 1 butir J, yaitu ketentuan nomor pendaftaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM)-ML untuk IT-Produk hortikultura olahan atau sertifikat analisa untuk IP-Produk hortikultura olahan. Artinya perhatian terhadap keamanan produk hortikultura menjadi lebih longgar karena tidak perlu ada kontrol dari BOPM.

Perubahan pada pasal 24 adalah dengan penggabungan butir a dan b pada ayat 1.

Perubahan pada pasal 26 ada pada butir c dimana pencabutan ijin sebagai importir tidak lagi berhubungan dengan pelanggaran karena tidak mencantumkan kemasan berbahasa Indonesia. Artinya, kalau importir lalai dalam pencantuman label berbahasa Indonesia tidak berimplikasi pada pencabutan ijinnya.

Perubahan pasal 30 terletak pada penghapusan ketentuan SKPLBI dari ayat 2 butir b.

Revisi yang dilakukan mengakibatkan pembatasan pelaku, pembatasan jumlah dan pembatasan jenis menjadi tidak ada lagi. Aryinya, aturan yang baru ini sebenarnya bukan sekedar revisi, tetapi meniadakan Permendag No 30/2012.

Sekali lagi revisi Permendag 30/2012 ini membuktikan bahwa negara belum berpihak pada pengembangan sub sektor hortikultura. Negara belum berpihak pada petani.

 

About Handoko Widagdo

Berasal dari Purwodadi, melanglang buana ke berpuluh negara. Dengan passion di bidang pendidikan, sekarang berkarya di lembaga yang sangat memerhatikan pendidikan Indonesia. Berkeluarga dan tinggal di Solo, kebahagiaannya beserta istri bertambah lengkap dengan 3 anak yang semuanya sudah menjelang dewasa.

My Facebook Arsip Artikel

48 Comments to "Kado Pemerintah Bagi Petani di Hari Tani"

  1. Handoko Widagdo  19 October, 2012 at 13:15

    Apapun golongannya, saat berkuasa sepertinya hanya peduli kepada yang sudah sejahtera.

  2. nevergiveupyo  19 October, 2012 at 13:08

    begitukah Pak Hand?
    atau bagaimana kalau kalimatna menjadi begini :
    mereka yang sejahtera karena hanya mengurusi yang sudah sejahtera..

    (negatif banget nggak ya??)

  3. Handoko Widagdo  19 October, 2012 at 13:01

    Mereka yang Sejahtera hanya akan mengurusi yang sudah sejahtera Mas Nev.

  4. nevergiveupyo  19 October, 2012 at 12:50

    memang, urusan periuk nasi begini ya sudah jelas lah…
    pastinya kreator dan konseptor Permendag 60/2012 adalah orang yg benar2 memahami Pareto’s Law…
    dimana lebih baik mengurusi 20% pemilik periuk nasi yang punya ukuran periuk nasi sak ho-hah… drpd mengurusi kepentingan 80% pemilik cinthung nasi… udah ukurannya kecil… banyak lagi…

    *hehehe

  5. Handoko Widagdo  14 October, 2012 at 07:21

    Evi Irons, Klompencapir didisain oleh Pak Harmoko.

  6. Handoko Widagdo  14 October, 2012 at 07:21

    Yuli Duryat, sikap bersyukur orang kalah adalah sikap yang fatalis. Kadang para penguasa (yang berkolaborasi dengan pemimpin agama) melucuti semangat berjuang pihak yang kalah dengan pendekatan menerima kodrat.

  7. Yuli Duryat  13 October, 2012 at 22:30

    Kasihan petani ya. Kapan mereka bisa hidup lebih baik? Kabar baiknya, kebanyakan para petani adalah penduduk yang banyak bersyukur dan hidup mereka lebih tenang ketimbang pejabat. Itu yang saya lihat kalau pulang kampung.

  8. Evi Irons  12 October, 2012 at 10:42

    Dulu suka nonton acara kelompok pencapir. Diskusi Tanya jawab di daerah pertanian, perkebunan dsb Dgn Pak Soeharto.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *