Suara Rakyat – Suara Tuhan??

Anwari Doel Arnowo

 

Apa benar seratus persen? Bukankah sudah kita pilih sendiri sistem demokrasi? Apakah suara Tuhan berlaku di sistem pemerintahan?
Kata sebagian orang iya, kata sebagian yang lain tidak.

Anda bilang apa? Saya bilang apa? Anda dan saya tidak dianggap ada. Yang ada suara LSM dan para pejabat saja. Lalu apa kaitannya agama dan pemerintahan? Sudah dikaitkan dengan kejadian yang sering kita lihat: SUMPAH JABATAN tetapi menggunakan Kitab Suci agama untuk menjadi perangkat upacara sumpah. Waktu sebelum sedang dan setelah melakukan korupsi, apakahpejabat bersangkutan ingat bagaimana dia pernah mengucapkan sumpah jabatan itu?

Jadi sesungguhnya waktu sedang melakukan Sumpah Jabatan itu perlu dihilangkan urusan Kitab Suci itu. Kalau terjadi korupsi kemudian apakah itu tidak bisa disebut sebagai penistaan terhadap agama yang diwakili oleh Kitab Suci itu? Sudahlah kita beranikan saja diri untuk TIDAK mencampur adukkan agama di dalam pemerintahan. Ganti saja, kalau memang dirasa perlu Kitab,  Kitab Suci digantikan oleh Kitab Undang-Undang Dasar Negara yang berlaku. Itu baru tepat. Kalaupun Republik Indonesia menjadi Negara yang pertama menggantu Kitab Suci dengan Kitab Undang-Undang dasar itu mungkin akan menjadi catatan di dalam sejarah bernegara.

Jangan berdebat lagi lah.

Menghabiskan waktu dan tenaga.

Mengorbankan kesatuan bangsa dan UPAYA DAMAI umat manusia.

Silakan baca berita di bawah ini:

Haris Kurniawan – Sindonews

Selasa, 9 Oktober 2012 − 14:19 WIB

Sindonews.com – Massa Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menuntut ditundanya pelantikan pasangan Gubernur DKI Jakarta terlipih Joko Widodo (Jokowi), Basuki T Purnama (Ahok) hingga dicabutnya Perda yang mengatur jabatan ex officio wakil gubernur di lembaga Islam.

“Kami meminta penundaan pelantikan wakil gubernur yang secara ex officio menduduki jabatan di lembaga Islam,” ujar Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Al Aththos di DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Ditambahkan dia, sebagai umat non Muslim, Ahok dinilai tidak pantas memimpin sejumlah organisasi dan lembaga Islam. Untuk itu, FPI meminta sebelum dilakukan pelantikan terhadap Ahok, dicabut dulu Perda yang mengatur jabatan ex officio wakil gubernur di lembaga Islam.

“Kami minta dibentuk Perda mengenai larangan bagi non Muslim menduduki lembaga-lembaga Islam. Kami sampaikan agar persoalan ini tidak bergejolak di dalam tubuh Islam, khususnya lembaga Islam,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan orang dari Front Pembela Islam (FPI) mendatangi DPRD DKI Jakarta menuntut agar Perda yang mengatur jabatan ex officio wakil gubernur di lembaga Islam dicabut.

Diketahui, sejumlah lembaga Islam yang berada di bawah wagub adalah lembaga bahasa ilmu Alquran, lembaga pengembangan tilawatil Quran, Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah, dan Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia.

Selain itu, wagub juga membawahi Koordinasi Dakwah Islam, Dewan Masjid Indonesia, Jakarta Islamic Center, dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Terang benderang sudah, kerepotan-kerepotan yang terjadi karena kita tidak berani bersuara.

Anwari Doel Arnowo

10 Oktober, 2012

 

19 Comments to "Suara Rakyat – Suara Tuhan??"

  1. Bagong Julianto  23 October, 2012 at 15:32

    Suara rakyat suara Tuhan. Pejabat dan preman berjubah bukan rakyat, maka suara mereka bukan suara Tuhan. Bisa jadi suara hantu……

  2. Dj.  16 October, 2012 at 23:16

    Cak Doel…
    Terimakkasih untuk isi hati yang telah dituliskan diatas….
    Menurut Dj.
    Kalau satu negara, memang berdasarkan agama ( sebagian di timur tengah ), ya silahkan saja.
    semua ya memang harus disetujui dengan agama.
    Tapi kalau negara kita kan negara pancasila dan bukan negara yang dipimpin oleh agama.
    Walau, jelas Dj. yakin banyak keinginan rakyat kita, agar Indonesia jadi negara agama.
    Jadi kalau mau dipaksakan juga memang kelihatan aneh.
    Nah ya, mudah-mudahan Jokowi dan A Hok, bisa menjalankan tugasnya dengan sukses dan baik.
    Selain bisa menjadi contoh bagi pemipin di belahan Indonesia yang lainnyna.
    Harapan kita kan agar Indonesia mempunyai pemimpin yang tegas dan jujur.

    Terimakasih dan salam,

  3. anoew  16 October, 2012 at 22:01

    Mungkin agar ‘lebih sopan’ jangan disebut korupsi tapi, ‘pinjam tanpa bilang’
    Masalah dikembalikan atau tidak, hanya pelaku dan DEWA yang tahu.

  4. J C  16 October, 2012 at 21:51

    Kalau sekarang yang cocok apa mas Iwan? “Rentang Waktu KORUPSI”?

  5. IWAN SATYANEGARA KAMAH  16 October, 2012 at 21:44

    Waktu SMA guru Bahasa Indonesia saya membahas eufemisme bahasa Indonesia yg deras terjadi di masa Soeharto. Pelacur jd WTS. Masa jabatan jadi masa bakti. Lha… kalo org bersangkutan berbakti? Kalau tidak masa dibilang nasa bakti?

  6. IWAN SATYANEGARA KAMAH  16 October, 2012 at 21:41

    Ini tulisan yg mewakli diri dan pendapat saya. Jgn dikaitkan jabatan dgn sumpah agama.

  7. J C  16 October, 2012 at 21:39

    Jangan lupa pak Anwari, ketika diwawancara media si penjahat atau keluarganya akan bilang: “ini adalah COBAAN Tuhan, mohon dukungan doanya” sambil berhamburan kata-kata agamis dan relijiusnya…(plus seperti yang Panjenengan tulis, atribut dan asesoris full-agama tidak lupa).

  8. anoew  16 October, 2012 at 21:34

    Menanggapi komentar Pak Anwawi, mungkin lebih dikarenakan mereka ‘merasa aman’ dengan gelar keagaaman tersebut sehingga, lalai dan tergelincir dalam lembah korupsi? Jadi seolah-olah mereka pikir, “ah gue udah Haji ini, mana mungkin kena tangkep. Toh mereka juga makan sama-sama”

  9. Anwari Doel Arnowo  16 October, 2012 at 21:32

    Saya sering berpendapat bahwa urusan akhlak dengan urusan agama itu kalau terkena kasus tertentu, tiba-tiba kok putus hubungan, Apa dia maling celana dalam, atau pencuri uang dan hak-hak lain milik rakyat, sebaiknya memang dipisahkan dengan agama yang dianutnya dalam memproses kasusnya. Yang terjadi adalah dua hal: jatuh sakit (atau pura-pura) dan tiba-tiba selalu mengedepankan penampilan yang amat taat beragama. Bicaranya dan sikap minta dikasihani karena dia sebenarnya memang beragama. Itu tidak relevan kan? Misalnya orang muslim di Kanada sana bila saja melempari batu ke pengikut Ahmadiyya (di Indonesia Achmadiyah), maka Polisi akan memproses urusan melempar batunya saja. Urusan yang ada hubungannya dengan agama bukan penting bagi Polisi.
    KTP di mana-mana juga nggak ada kolom agamanya. Kok seingat saya KTP mencantumkan agama itu sejak G30S, oleh karena agar tidak disangka komunis saja.
    Sebelumnya seingat saya tidak penting, meskipun ketika “pemberontakan” PKI di Madiun tahun 1947.
    Anwari Doel Arnowo – 2012/10/16

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.