Buruh Migran Indonesia dan Majikan sebagai Korban

Mega Vristian

 

Kalau kita berkunjung ke sejumlah shelter buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong ini, kita akan menemukan banyak BMI bermasalah. Mereka umumnya kabur dari apartemen majikannya karena tak tahan dengan perlakuan majikan.

Apakah majikan mereka begitu jahat sehingga para BMI tersebut memilih kabur dan akhirnya tinggal di shelter? Belum tentu juga. Apakah para BMI itu tidak bisa bekerja sehingga mereka mendapat perlakuan sedemikian rupa dari majikannya? Jawabnya, belum tentu juga.

Namun, yang pasti, dari sejumlah BMI bermasalah di shelter, yang sempat saya ajak ngobrol, saya menangkap permasalahannya bukan karena majikan jahat, juga bukan karena BMI-nya tidak bisa bekerja, melainkan karena majikan dan BMI tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, disebabkan oleh karena BMI kurang menguasai bahasa Kantonis, bahasa resmi di Hong Kong selain bahasa Inggris.

Karena masalah bahasa ini, majikan sering emosi. Bagaimana majikan tidak emosi, kalau diajak ngomong, BMI-nya plonga-plongo nggak paham apa yang dibilang majikan?

Dalam buku TKW Menulis (Leutika, Yogyakarta, 2010), Ida Raihan menulis, kendala terbesar yang sering dihadapi oleh sebagian besar BMI dalam bekerja di rumah majikan di Hongkong adalah komunikasi. Saya setuju dengan pendapat Ida Raihan tersebut.

Barangkali memang ada majikan yang jahat. barangkali juga memang ada BMI yang tidak dapat bekerja dengan baik. Namun, dalam sejumlah kasus, baik BMI maupun majikannya cenderung sebagai korban. Sebab, kekurangmampuan BMI dalam bahasa Kantonis yang berbuah masalah itu disebabkan oleh proses yang kurang wajar yang terima BMI ketika masih di PJTKI.

Ida Raihan dan Bayu Insani, kedua penulis buku TKW Menulis, ternyata juga mengalami proses yang kurang wajar itu ketika masih di PJTKI.

Ida Raihan mengaku hanya selama 4 bulan menghuni penampungan PJTKI. Dan ia sudah diterbangkan ke Hongkong pada saat dirinya sama sekali belum bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Kantonis. Bayu Insani juga mengaku ketika diterbangkang ke Hongkong oleh PJTKI-nya, kemampuan berbahasa Kantonisnya masih sangat minim.

Akibatnya, baru mendarat di Hongkong International Airport saja, Ida Raihan sudah mendapat masalah. Ia bingung mencari lunggage, tetapi tidak berani bertanya karena tidak bisa berbahasa Kantonis.

Selanjutnya bisa ditebak. Karena tidak membawa bekal kemampuan berbahasa Kantonis yang memadahi, Ida Raihan dan Bayu Insani menghadapi kendala dalam bekerja dan berkomunikasi dengan majikan masing-masing. Tak sekali dua kali Bayu Insani dimarahi karena tidak paham apa yang diperintahkan majikan.

Kalau sudah seperti itu, sebaik, serajin, dan sejujur apa seorang BMI bekerja, dia akan tetap mengecewakan majikan yang menggajinya karena jadi sering salah menerjemahkan perintah majikan, selain tidak nyambung kalau diajak bicara.

Sialnya lagi, BMI yang berangkat ke Hongkong tanpa bekal bahasa Kantonis yang memadai tidak hanya Ida Raihan dan Bayu Insani, tetapi banyak.

Tampak sekali soal penguasaan bahasa negara tujuan ini dianggap sepele oleh pihak PJTKI. Sehingga, kemampuan calon BMI dalam berkomunikasi menggunakan bahasa negara tujuan tidak dijadikan sebagai salah satu faktor penentu calon BMI sudah dianggap layak diberangkatkan ke negara tujuan atau belum.

Miskomunikasi sebagai akibat dari BMI tidak mengerti ucapan majikan karena kemampuan berbahasa Kantonisnya kurang memadai itu sering membawa akibat lebih buruk. Tidak hanya BMI kena semprot/marah majikan, tetapi bisa juga si BMI menjadi korban pemukulan/penganiayaan. Lebih buruk lagi, TKW dipecat, lalu dikembalikan majikan ke agen atau bahkan dipulangkan. Sejumlah BMI Hong Kong pernah mengalami kasus seperti ini.

Jika sudah demikian, BMI mengalami kerugian besar. Sudah kerja berbulan-bulan tanpa hasil (gaji 7 bulan pertama dimiliki oleh PJTKI), kalau ingin kembali menjadi BMI, ia harus menjalani proses dari awal, termasuk potongan lagi gaji 7 bulan pertama. BMI sudah rugi pikiran/perasaan, tenaga, usia, dan bukannya mendapat penghasilan, malah menumpuk utang. Sebab, bagaimanapun, PJTKI tetap akan menagih uang sebanyak 7 bulan gaji meskipun BMI dipecat majikan dan dipulangkan ke Indonesia. Padahal, kalau dipikir, kasus BMI itu kesalahan PJTKI karena tidak memberikan bekal kemampuan berbahasa Kantonis yang memadai kepada calon BMI sebelum diterbangkan ke Hongkong.

Majikan pun tentu saja dirugikan, karena mereka jadi harus dipusingkan dengan persoalan BMI.

Dan ternyata, tak hanya pada BMI Hongkong dan tak hanya soal penguasaan bahasa Kantonis itu yang dianggap sepele oleh PJTKI. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dalam satu kesempatan mengemukakan, banyak TKI yang tidak mengerti bahasa, rendah kemampuannya, tahu-tahu sudah ada di Amerika, Timur Tengah, dan Hongkong.

Berbagai kasus kekerasan yang menimpa dan merugikan sejumlah BMI di berbagai negara selama ini bukan tidak mungkin, salah satunya, karena faktor kurang siapnya BMI dari segi penguasaan bahasa setempat atau skill sebagai akibat dari kurang seriusnya PJTKI yang memberangkatkannya ke luar negeri dalam memberikan bekal yang dibutuhkan kepada calon BMI.

Bahwa kualitas penguasaan bahasa negara tujuan dan skill yang dibutuhkan BMI saat bekerja pada majikan sering bukan menjadi pertimbangan utama PJTKI dalam memberangkatkan BMI ke luar negeri, ini diungkapkan pula oleh Astina Triutami, mantan TKW Hongkong, dalam novelnya, Aku Bukan Budak (Libri, Jakarta, 2011). Di halaman 159, Astina Triutami menulis: “Murid-murid di kelas 4 itu hampir semuanya sedang menunggu jadwal terbang. Namun, untuk memiliki jadwal terbang, calon TKW tidak harus sudah berada di kelas 4 karena pihak PT (PJTKI) akan tetap memberangkatkan siapa pun calon TKW meskipun bahasa negara tujuan maupun life skill-nya masih belum lancar. Dengan kata lain, PT itu tidak memiliki target waktu untuk masing-masing calon TKW yang dikarantinanya. Keberangkatan calon TKW ke negara tujuan masing-masing hanyalah berdasarkan permintaan dari agen penempatan di negara yang menerima pasokan TKW Indonesia.”

Tampak bahwa PJTKI (tidak semua, tentu) menggunakan jalan pintas dalam menjalankan “bisnis”-nya sehingga sering menempatkan BMI dan majikannya sebagai korban, tetapi enggan bertanggungjawab dan enggan rugi ketika BMI mendapat masalah di negara penempatan.

Proses pembekalan calon BMI yang berlangsung di PJTKI mesti segera diperbaiki dengan cara PJTKI meningkatkan profesionalitasnya agar tidak ada lagi BMI dan majikan yang menjadi korban. Pihak pemerintah Indonesia juga perlu lebih serius dalam menerapkan sanksi kepada PJTKI yang kurang serius dalam mempersiapkan calon BMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. (*)- ( Dimuat Di Tabloid Apa Kabar, Hong Kong )

 

22 Comments to "Buruh Migran Indonesia dan Majikan sebagai Korban"

  1. Mega Vristian  5 November, 2012 at 17:57

    Matahari, salam kenal dan terimakasih untuk komentarnya. Calon BMI, memang harus berusaha giat mempelajari bahasa yang digunakan di Negara, tujuan kerjanya. Tidak hanya mengandalkan PJTKI, yg memberi pendidikan pembekalan persiapan kerja secara baik. Mirisnya Pemerintah tidak melakukan tindakan tegas pada PjTKI, yang hanya bertujuan menjual cepat calon BMI.

  2. matahari  5 November, 2012 at 17:40

    Bahasa asing memang sangat sulit apalagi tidak terbiasa….kalau bahasa Inggris…sebagian besar orang bisa mengerti sedikit sedikit walau tidak belajar karena di TV ada banyak film berbahasa Inggris tapi bahasa Kantonis?Arab? Jepang? Korea? India? dll tidak mungkin bisa dipelajari hanya dalam hitungan bulan….seharusnya para BMI kalau memang tujuan kerja ke Hongkong…jauh hari sebelumnya sudah belajar bahasa negara tujuan karena kalau mengharap pihak PJTKI yang mengurus itu…tidak akan tercapai karena mereka hanya mau…cepat dan untung banyak…yang terjadi di lokasi negara tujuan tidak lagi mereka prioritaskan…para BMI harus survive sendiri…Tragis !!!

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.