Cerita Perempuan India dan Derita Perempuan Indonesia

Alfred Tuname

 

Keadilan dan kesetaraan ternyata hanya menjadi buah bibir. Keadilan dan kesetaraan nyaris tertunda ketika dihadapkan kepada nasib perempuan atau sebagian perempuan. Ketertundaan itu terjadi saat perempuan hanya dijadikan obyek hukum. Di sini, perempuan menjadi korban sebuah aksi over legitimasi. Itu sistem paternal-autoritarian. Keempuan sang perempuan direduksi menjadi hamba sahaya yang wajib tunduk kepada sang pseudo-empu, maskulinitas hukum.

Ketika berbicara kuatnya maskulinitas hukum dalam konteks kekinian, kita bertolak dari fenomena demonstrasi perempuan India. Demonstrasi kaum perempuan India bermula dari meninggalnya seorang mahasiswi 23 tahun, korban pemerkosaan dan penganiayaan dalam bus pada 16 Desember 2012. Setelah dirawat di RS Mount Elizabeth Singapura, nyawanya tidak tertolong.

Peristiwa meninggalnya korban pemerkosaan itu sontak menimbulkan gelombang demontrasi para perempuan seantero India. Mereka menuntut para pemerkosa itu dihukum seadil-adilnya. Tuntutan itu dimaknai sebagai solidaritas terhadap korban. Solidaritas itu juga berarti sebuah kehendak bersama untuk menuntut perilaku adil dan setara terhadap kaum perempuan. Inilah solidaritas perempuan untuk bagi kaumnya.

Tanpa solidaritas itu, korban akan dapat terjadi pada siapa saja. Bayang kekerasan seksual selalu menghantui mereka. Setiap tanpa jaminan keadilan, setiap perempuan bisa saja menjadi “benih” korban di hadapan para penjahat kelamin.

 

Demonstrasi dan Perempuan India

Solidaritas perempuan jelas tidak dinarasikan dalam bahasa prihatin. Solidaritas itu mengkonversikan dirinya menjadi sebuah gerakan politis (political movement). Politis sebab solidaritas perempuan itu menghendaki perubahan sebuah tata hukum yang emansipatoris. Tata hukum yang mereka kehendaki adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Tuntutan akan perlindungan hak-hak perempuan ini juga merupakan bagian dari advokasi hak-hak universal; freedom from fear. Freedom from fear berarti hak untuk hidup bersama dengan damai dan berkomunikasi dengan siapa saja.

Modalitas komunikasi politik perempuan India terbentuk juga dalam demonstrasi. Modalitas ini memang tidak konvensinal tetapi acap kali digunakan dan menjadi suara yang paling lantang. Komunikasi politik ini menuntut sebuah respon spesifik yang sifatnya emergensi dan mendesak. Watak kemendesakan respon itu terlihat dari sikap otoritas pemerintah untuk memberi perhatian lebih kepada tuntutan-tuntutan pada demonstran. “We will make all possible efforts to ensure security and safety to all women in this country”, demikian kata Prime Minister Manmohan Singh pada  media oline CNN.

Demonstrasi politis-solidaritas perempuan India, mengutip intelektual Prancis Jacques Ranciere (Dissensus, 2010), “makes visible that which had no reason to be seen”. Keterbukaan komunikasi poltik terwujud, sebab, dalam banyak hal, pemerintah India sering kali menutup mata pada persoalan perempuan. Dalam kasus pemerkosaan (733 kasus pemerkosaan tahun 2011 menurut National Crime Records Bureau– NCRB, India), kaum pria lebih banyak mendapat “keuntungan” hukum. Persoalan yang berkaitan dengan hak perempuan tersendat oleh pemujaan terhadap “developmentalism” India. Hak-hak Perempuan India seolah-olah tidak menjadi bagian dalam perhelatan sociopolitik India. Perempuan menjadi “part of no part”.

Peritiwa pemerkosaan terhadap mahasiswa menjadi “casus belli” gerakan feminis perempuan India untuk ikut ambil bagian dalam “komunitas” sociopolitik India. Dengan gerakan ini, secara revolusioner perempuan India mengambil bagian (avoir-part) dalam “komunitas” sociopolitik.  Perjuangan perempuan India tentu tidak berhenti di sini. Jalan perjuangan mereka masih panjang. Tidak hanya sociopolitik, mereka juga masih memperjugankan hak-hak ekonomi sebab kapitalisme akut telah mengekslusi perempuan-perempuan tradisonal.

 

Perempuan Indonesia dan Optimisme Kartinian

Akhir-akhir ini, kembali, persoalan perempuan menjadi buah bibir. Perempuan menjadi buah bibir bukan lantaran berkaitan dengan persoalannya sendiri tetapi justru karena ia berkaitan dengan kekuasaan. Persoalan kekuasaan bupati Garut Aceng Fikri mencuat karena perempuan. Pemerintah Aceh menelurkan peraturan daerah (perda) yang melarang perempuan untuk bonceng “ngangkang” saat kerkendaraan (bermotor).

Aceng Fikri “mentalaktigakan” isti mudanya hanya dengan menggunakan SMS (Short Message Service) setelah empat (4) hari menikah. Kisah indah pernikahan itu pun menjadi singkat. Sumbu utamanya adalah virginitas sang istri, Fany Octora yang berusia 18 tahun. Virginitas menjadi sesuatu yang fethis bagi sang bupati. Ketika sesuatu yang festhis ini luput dalam dahaga hasrat pernikahan maka sang istri dikembalikan ke rumah orang tuanya.

Fenomena pernikahan singkat Aceng mencirikan watak “feodal” penguasa dalam urusan rumah tangga. Kekuasaan dan tahta yang dimilikinya menjadi jimat adekuat untuk menggasak harga diri perempuan. Boleh jadi ia mengganggap dirinya sebagai raja kecil. Benar bahwa Islam membolehkannya berpoligami, tetapi bukankah itu ia pun harus dengan syarat etis-emansipatoris dalam memperlakukan perempuan?

woman-as-object

poligami

Di sini, Aceng berdiri jauh di luar dimensi etis-emansipatoris. Ia malah menganggap perempuan sebagai obyek. Baginya, pernikahan bukan sebagai sesuatu yang sakral dan berdimensi sosial. Dimensi ini terlepas dari pegang tanggung jawabnya. Pernikahan pun hanya menyisakan dimensi ekonomi. Di sinilah perempuan diletakkan sebagai obyek.

Dimensi ekonomi pernikahan Aceng tersurat dalam pernyataannya yang dikutip majalah Detik (3-6 Desember 2012); “pas saya beli ‘lo tidak sesuai speknya’, ya tidak apa-apa dikembalikan”.  Perempuan dalam mata Aceng tidak lebih dari seperangkat alat eletronik.

Pangkatnya telah menyilau perangkat paradigma berpikir Aceng. Dengan kekuasaan, Aceng sudah melakukan kekerasan simbolik terhadap perempuan.

Setali tiga uang dengan itu, Pemerintah Aceh mengeluarkan Perda yang melarang perempuan Aceh “ngangkang” saat bonceng dalam berkendaran bermotor. Alasan safety dan sopan santun di ruang public menjadi mantra keramat untuk memberlakukan perda tersebut.

Perda “ngangkang” ini menjadi polemik sengit di tanah air, bukan cuma di Aceh. Bahkan di kalangan intelektual Islam itu sendiri terjadi perdebatan alot. Jika ditelisik lebih dalam, dapat ditemui bahwa perda ini adalah produk politik. Telos dalam produksi Perda ini adalah syariat Islam. Asimilasi politik dan syariat Islam ini melahirkan radikalisasi interpretasi atas syariat itu sendiri yang sampai saat ini berbuah polemik di kalangan intelektual itu sendiri. Celakanya, radikalisasi itu justru menjurus pada diskriminasi dan kekerasan simbolik terhadap perempuan.

Perda diskriminatif itu jelas sudah tidak lagi sepadan dengan semangat zaman (zeitgeist) sebab mengaktifkan kembali “teologi abad pertengahan” di zaman “android” sekarang ini.  Jangan-jangan benar kata seorang ideolog PKS dalam buku “Ahwaal Al-Muslimum Al-Yaum” (2005) bahwa “…sebagai umat terbaik dan besar kaum Muslim tidak bisa lagi memperhatikan kebesaran mereka di tengah-tengah umat manusia; bahkan semakin terpuruk karena ke-jahiliyahan (kebodohan)…Kaum Muslim sekarang ini mengalami kemunduran”.  Dalam kasus Aceng Fikri dan Perda “ngangkang”, kemuduran itu secara politis bisa dimengerti sebagai, dalam terminologi feminis Julia Suryakusuma, Islamofasisme.

bonceng gaya baru1

bonceng gaya baru

Cerita pernikahan singkat Aceng Fikri dan Perda “ngangkang” adalah narasi particular perempuan Indonesia. Terdapat banyak narasi diskriminasi (dalam rantai adat-istiadat, agama, kebiasan dll) terhadap perempuan Indonesia yang belum terangkat atau bahkan sering berseliweran senyap di telinga masyarakat. Itulah perngkap-perangkap (simbolik) perempuan Indonesia. Mereka dipaksa secara social dan politik untuk tidak menjadi subyek atas kehidupannya sendiri.

Keterwakilan perempuan dalam politik (legislatif) pun lebih banyak berperan sebagai “lipstik” politik. Bukan karena mereka tidak mampu tetapi karena mulihat politik yang berwajah maskulin telah mengkastrasi kemampuan perempuan-perempuan hebat-subyek politik.

Watak politik tanah air yang kental berwajah maskulin ini bersentuhan dengan aras pemikiran filsuf feminis Simone de Beauvoir. Bagi Beauvoir, kesadaran menjadi manusia adalah menjadi subyek . Di sini, perempuan harus menjadi manusia yang bebas bukan menjadi mansia yang “diprogram”.

Watak universal manusia adalah makhluk yang berpikir. Karenanya, pertanyaan yang mendasar bagi Beauvoir adalah apakah perempuan boleh perpikir? Pertanyaan Beauvoir ini jelas menjadi suntikan  bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk berpikir.

Dalam kasus Aceng dan Perda “ngangkang”, perempuan secara de facto benar-benar tidak menjadi manusia dalam dimensinya yang universal. Mengikuti teori “other” filsuf Jean Paul Sartre, Beauvoir menamai laku ekslusi ini sebagai peng-other-an; penindasan terhadap perempuan. Jadi, benar apa yang dikatakan Yeni Wahid bahwa Perda “ngangkang” (juga kasus nikah singkat Aceng Fikri, saya kira) melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, ada indikasi penindasan terhadap hak-hak perempuan.

Lalu, jika begitu banyak perilaku dan kebijakan diskriminasif terhadap perempuan, sampai kapankah perempuan-perempaun Indonesia berdiam diri? Watak maskulin pemerintahan Negara ini sudah sangat akut.  Para pemimpin sudah amnesia dini akan “pelajaran” dari intelektual dan guru bangsa seperti Bung Hatta, Sjahrir, Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali, M. Amin Rais dan Gus Dur. Perempuan Indonesia harus giat dalam aksi-aksi politis.

Bukan saatnya lagi perempuan Indonesia hanya berdiri  sebagai “pemanis” panggung politik. Perempuan Indonesia harus berpikir dan membongkar segala bentuk diskriminasi. “veritas patefacit se ipsam et falsum”- truth cannot be shown except by showing the false. Bahwa kebaikan bersama, keadilan dan kesetaran hanya bisa diraih jika perempuan Indonesia berani membongkar/melawan sengenap bentuk laku diskriminasi dan kekerasan. Gerakan emansipatoris perempuan-perempuan India seharusnya menjadi teladan bagi perjuangan  keadilan dan kesetaraan manusia-manusia Indonesia. Optimisme Kartinian akan selalu menyertai perempuan-perempaun Indonesia; “Door Duisternis tot Licht”- habis gelap terbilah terang.

 

Djogja, 13 Januari 2013

 

28 Comments to "Cerita Perempuan India dan Derita Perempuan Indonesia"

  1. Mawar09  17 January, 2013 at 08:20

    Tulisan yang bagus, kasihan sekali para wanita Indonesia yang selalu di salahkan dalam segala hal dan di atur pula oleh para laki-laki yang tidak memahami dunia wanita yang sebenarnya. Mereka hanya menikmati wanita.

    Setuju sekali dgn komentar No. 15
    Amin Rais disebut guru bangsa? saya juga kurang sreg!

  2. Alvina VB  17 January, 2013 at 02:01

    Forward dari Lentera Indonesia:

    M. Daming Sanusi

    Calon hakim agung M. Daming Sanusi hari ini dalam fit and proper test di hadapan Komisi III DPR melontarkan statement yang sangat tidak manusiawi dan tidak sepantasnya diungkapkan oleh seorang aparat penegak hukum. Seorang calon hakim agung, wakil Tuhan, melontarkan candaan bahwa pemerkosa tidak perlu dihukum mati karena si pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Anggota Komisi III DPR tertawa. TERTAWA. Tanpa ada satu orang pun yang tergerak menegur.
    Dengan maraknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, alangkah tidak sensitifnya pernyataan tersebut. Bagaimana mungkin warga negara ini bisa merasa aman dan mendapatkan perlindungan bila penegak hukumnya sendiri menjadikan tindak perkosaan sebagai bahan candaan.

    Ketika India meneriakkan ‘NO MORE’, Indonesia tidak terlalu bergeming meskipun seorang bocah usia 11th harus menukar nyawanya untuk mengetuk pintu hati dan membuka mata banyak orang.

    Rape is NOT a joke. Rape is NEVER a joke.

    Mungkin Anda tidak peduli karena tidak ada orang dekat Anda yang mengalami. Tapi pernyataan Daming Sunusi adalah state violence. Kekerasan negara terhadap rakyatnya.

    Enough is enough. Saya tidak akan berdiam diri. Saya akan melawan. Karena saya adalah warga negara dan saya menuntut hak saya untuk dilindungi. Dan saya menuntut M. Daming Sunusi meminta maaf kepada publik secara terbuka.

    Bila Anda peduli, silakan share postingan ini kepada teman dan keluarga. Saatnya bersuara. Saatnya memecah kebisuan.

    Wulan Danoekoesoemo
    Lentera Indonesia.

  3. Dj. 813  17 January, 2013 at 00:55

    Bung Alfred….
    Terimakkasih, untuk tulisan yang bagus dan perlu dipikirkan bagi kaum Hawa.

    Coba bayangkan, kalau Acheng itu member di Baltyra.
    Pasti jadi temannya mas Anoew dan baltyra akan semakin rame…
    Hahahahahahaha….!!!

    Salam Sejahtera dari Mainz.

  4. J C  16 January, 2013 at 21:49

    Kang Anoew, kok kowe ngerti bagaimana pahlawan perempuan Aceh naik kudanya?

  5. anoew  16 January, 2013 at 20:28

    Herannya sama pejabat yang membuat raperda “Dilarang Ngangkang” itu ckckckc… apakah dia belum pernah merasakan saudara perempuannya atau mungkin ibunya, yang kesulitan jika harus duduk menyamping saat dibonceng? Dan apakah dia tidak memikirkan keselamatan si pembonceng bahkan lebih mengutamakan “demi sopan santun?” Memangnya posisi membonceng bagi perempuan yang sopan itu bagaimana? Heran, bukannya membuat raperda yang lebih berguna seperti misalnya memaksimalkan pendidikan gratis buat warganya, ketercukupan sandang-pangan-papan, layanan kesehatan dan sebagainya. Ckckck..

    PS: memangnya dulu, pahlawan wanita dari Aceh waktu berperang menunggang kuda duduknya menyamping?

  6. IWAN SATYANEGARA KAMAH  16 January, 2013 at 18:34

    Tulisan bagus. Hanya saya kurang sreg Amin Rais disebut guru bangsa,

    Masalah emansipasi dan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam dunia Islam hanya karena kesalahan pemahaman akan ajaran Islam.

    Saya menyebut mereka yang seperti Aceng dan sejenis, orang yang “tersesat dalam rimba fiqh”.

  7. IWAN SATYANEGARA KAMAH  16 January, 2013 at 18:31

    Hahahahahahahahahahahahahahahaha…ketawa ngakak saya melihat visual cara membonceng perempuan seperti karung beras. Ya harus begitu sesuai adat Aceh. Perempuan tidak lebih dari karung beras.

  8. atra lophe  16 January, 2013 at 18:21

    kurang satu mas Edy,,,
    Menteri Urusan Perempuan Aceng Fikri atau Syeh Puji

    negera ini jadi apa ya??? hahhahha

  9. atra lophe  16 January, 2013 at 18:21

    kurang saty nas Edy,,,
    Menteri Urusan Perempuan Aceng Fikri atau Syeh Puji

    negera ini jadi apa ya??? hahhahha

  10. Edy  16 January, 2013 at 15:01

    MAri dukung pada 2014 mendatang.
    RI 1 Rhoma
    RI2 Farhat
    Menag Abu or habib riziq
    Men pendidikan Aceng
    Mendagri Damin

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.