Ketika Kata “Jangan” dan “Tidak” Sudah Tidak Diperlukan Lagi

Djodi Sambodo

 

Pada sebuah iklan politik tentang anjuran untuk menjauhi praktek korupsi terdengar suara laki-laki tanpa sosok mengatakan, “Abaikan rayuannya dan katakan….”

Kemudian Ketua Umum partai pemenang pemilu muncul dengan wajah lugu dan tegas serta menggerakkan kedua tangannya sebagai lambang penolakan, meneruskan kalimat tersebut dengan, “Tidak!”

Suara tanpa sosok kembali lagi terdengar, “Tutup telinga dan katakan…”

Kembali lagi ada yang meneruskan tetapi kali ini yang tampak adalah wanita mantan Puteri Indonesia dengan ibu jarinya menunjuk ke bawah dan berkata tidak kalah tegarnya, “Tidak!!!”

Namun kenyataannya tokoh-tokoh penting partai besar tersebut bertumbangan dan terciduk KPK sebagai tersangka. Diawali sang Bendahara yang kemudian bernyanyi “Tak Ingin Sendiri”-nya Dian Piesesha. Lagu melankolis yang melenakan ini seperti telah diaransemen ulang menjadi lagu berirama rock. Menghentak dahsyat dan bergemuruh yang getarannya bisa meruntuhkan bangunan partainya ditandai dengan rubuhnya tiang-tiang penyanggah secara efek domino.

Iklan Tidak

Tiang yang rubuh itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal yang tampil cantik di iklan tadi divonis sebagai koruptor dan mendekam di “hotel prodeo”. Selanjutnya sang Sekretaris Pembina dan kebetulan menjabat Menpora juga tak luput dari korban nyanyian Bendahara. Setelah diputuskan tersangka oleh KPK, lelaki berkumis yang selalu tersenyum setiap tampil di depan publik melepaskan jabatan menterinya dan mundur dari kepengurusan partai.

Tak cukup sampai di situ saja, akhirnya berita heboh yang telah ditunggu-tunggu publik dikeluarkan oleh KPK kemarin 22 Pebruari 2013 dengan menetapkan sang Ketua Umum yang juga salah satu bintang iklan Anti Korupsi itu, sebagai tersangka korupsi berikutnya pada proyek Hambalang. Sehingga makin menegaskan pertanyaan akan arti kata “Tidak” yang diucapkan kedua bintang iklan tersebut.

Kata “Tidak” begitupun “Jangan” seperti digugat kegunaannya selama ini. Bermanfaat atau tidak banyakkah yang mengerti artinya? Seperti yang diucapkan Presiden saat menanggapi menterinya yang mundur karena tersangkut kasus korupsi, beliau mengatakan banyak Pejabat yang tidak paham korupsi.

Lazimnya, kata tersebut sangatlah jelas dan mudah dipahami tetapi persoalannya apakah dipatuhi atau tidak. Atau cukup tegaskah perangkat hukum dijalankan untuk menimbulkan efek jera para pelanggar?

Kepatuhan atau tidaknya masyarakat akan hukum, peraturan dan agama yang dipeluknya tidaklah sesederhana yang dijelaskan oleh Henry David Thoreau dalam esainya Civil Disobedience, Mahatma Gandhi pada doktrin Satyagraha-nya atau pidato “Indonesia Menggugat”-nya Soekarno.

Permasalahannya adalah ketidakpatuhan para pelaku negara dan unsur-unsurnya sekarang ini ketimbang masyarakatnya. Pelaku negara yang dimulai dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada rakyat untuk tidak melakukan korupsi malah bertindak sebaliknya.

Sedangkan ketidakpatuhan pada masyarakat adalah saat melanggar lalu lintas dengan menerobos lampu merah dan melawan arah jalan yang dilakukan beramai-ramai karena menghindari jalanan yang macet.

Seandainya dampak ketidakpatuhan akan larangan korupsi yang diperkirakan kedepannya akan menjadi ‘hobi’ pejabat itu, bisa dirasakan langsung oleh pelaku sama halnya dengan meminum racun atau ditenggelamkannya Firaun ke laut oleh Allah SWT, mungkin korupsi itu tidak ada yang berani melakukannya. Tetapi itu seperti hanya sebuah kisah saja karena pembuktian tindak kejahatan korupsi nyatanya toh membutuhkan waktu yang tidak sehari. Inilah yang membuat praktek korupsi atau pelanggaran hukum dan agama bukannya berkurang tetapi makin marak.

Jangan dan Tidak

Bila itu bukan karena ketidakpatuhan tetapi ketidakmengertian arti kata “Jangan” dan “Tidak” seperti yang ditunjukkan dalam Video di link ini

maka harus diterima dengan lapang dada bahwa memang tidak perlu lagi menggunakan dua kata tersebut.

 

(23 Pebruari 2013)

 

24 Comments to "Ketika Kata “Jangan” dan “Tidak” Sudah Tidak Diperlukan Lagi"

  1. Dewi Aichi  26 February, 2013 at 22:47

    Sayangnya di Indonesia tidak ada yang mencontoh Bao Zheng, dan lebih memilih gelar sebagai koruptor muda.

    Kalau jaman Orba para koruptor masih tingkat elite…sekarang, dari bawah sampai atas….

  2. IWAN SATYANEGARA KAMAH  26 February, 2013 at 21:24

    Waduuuh…apa ya istilahnya? Pokoke lebih parah dari semua masa pemerintahan yang pernah ada sejak negeri kita merdeka.

  3. Djodi Sambodo  26 February, 2013 at 21:21

    IWAN SATYANEGARA KAMAH Says:
    February 26th, 2013 at 20:57
    Dunia leksikal bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya dan kuktur. Sebuah kata akan bermakna berlainan sesuai masa dan tempat. Dalam tulisan ini saya menangkap bahwa makna kata sudah bergeser menjadi pengingkaran.

    Di masa Orde Baru, makna kata memgalami eufemisme (penghalusan). Di masa sekarang lebih menyedihkan lagi. Pengingkaran.
    ==================================
    Mungkin tepatnya: “ndableg” ya…Pak Iwan?

  4. IWAN SATYANEGARA KAMAH  26 February, 2013 at 20:57

    Dunia leksikal bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya dan kuktur. Sebuah kata akan bermakna berlainan sesuai masa dan tempat. Dalam tulisan ini saya menangkap bahwa makna kata sudah bergeser menjadi pengingkaran.

    Di masa Orde Baru, makna kata memgalami eufemisme (penghalusan). Di masa sekarang lebih menyedihkan lagi. Pengingkaran.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.