Partai Politik dan Media Massa pada Masa Demokrasi Terpimpin

Joko Prayitno

 

Masa demokrasi terpimpin, partai politik maupun organisasi politik tidak bisa lepas dari pers. Partai politik telah menggunakan pers dalam mendukung maupun menjadi oposisi dari pemerintahan yang berkuasa. Sistem kekuasaan masa demokrasi terpimpin juga mempengaruhi fungsi pers, yang lebih banyak bersifat sebagai corong kekuasaan pemerintah yang berkuasa, sehingga fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak nampak bahkan hilang.[1]

a_foto012

Surat Kabar Harian Rakyat

Pers memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi politik maupun partai politik dari pertamakalinya pers dikelola oleh para jurnalis Indonesia. Hubungan ini berkaitan dengan fungsi pers sebagai penyebar informasi dan alat propaganda yang efektif bagi partai politik dalam mengkampanyekan program serta tujuan partai tersebut. Masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin pers sangat berperan bagi kelangsungan kampanye partai politik, hampir setiap partai politik memiliki surat kabar baik yang terbit harian maupun mingguan serta bulanan. Surat kabar ini dikelola sama baiknya dengan surat kabar umum yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan bahkan menjadi alat pemasukan dana bagi partai politik. Partai-partai politik yang memiliki surat kabar seperti PKI, Masyumi, PNI, NU dan lain sebagainya sangat gencar melakukan kampanye melalui media massa.

a_foto013

Surat Kabar Merdeka

 1. Majalah Bintang Merah dan Harian Rakjat Sebagai Corong PKI

Partai politik yang sejak masa penjajahan Belanda sangat efektif menggunakan media massa dalam mengkampanyekan program politik dan pembangunan kader-kadernya adalah PKI. Hal ini dilakukan kembali oleh PKI setelah Indonesia merdeka melalui alat propaganda partai yaitu majalah Bintang Merah.

Majalah Bintang Merah pertamakali diterbitkan pada November 1945 oleh Mr. Moh Yusuf dan sempat dilarang terbit oleh pemerintah pada September 1948 akibat peristiwa Madiun. Pada tanggal 15 Agustus 1950 majalah Bintang Merah terbit kembali dan menjadi simbol bangkitnya kembali eksistensi PKI dalam perjuangan politiknya. Bertindak sebagai Sekretaris Redaksi adalah Peris Pardede yang pernah bekerja di sekretariat FDR sebagai tenaga teknis. Dewan Redaksi terdiri dari Aidit, Lukman, dan Nyoto. Majalah Bintang Merah di samping sebagai majalah teori, oleh Lukman dan Aidit juga digunakan untuk menghimpun orang yang sepaham dengan mereka berdua dan kemudian membentuk kelompok. Kelompok ini oleh Jacques Leclerc disebut “Kelompok Bintang Merah”. Sehubungan dengan terbentuknya kelompok ini Jacques Leclerc berpendapat bahwa:

“Kelompok yang berkumpul di sekitar Bintang Merah di Jakarta sudah cukup kuat dan cukup mendapat sokongan dengan bersandar pada kontak-kontak yang berkembang di seluruh negeri selama beberapa bulan, untuk dengan cepat menampilkan diri sebagai pimpinan dari seluruh partai…”[2]

Kelompok ini menamakan dirinya “Sekretariat CC PKI” yang berkedudukan di Jakarta. Tampilnya kelompok ini membuat anggota CC PKI bentukan Musso yang masih hidup seperti Tan Ling Djie, Alimin dan Wikana yang disebut golongan tua terusik.[3] Wikana berpendapat bahwa Aidit dan Lukman mengkudeta pimpinan partai. Wikana mengajukan pendapat supaya golongan tua yang disingkirkan Aidit membentuk Politbiro sendiri, tetapi pendapat tersebut ditolak oleh Alimin. Hal tersebut dikarenakan Alimin masih menghendaki persatuan di dalam tubuh partai.

Pada tanggal 7 Januari 1951 diumumkan bahwa sejak saat itu PKI mempunyai pimpinan harian yang terdiri dari lima orang yaitu Aidit, Alimin, Lukman, Nyoto dan Sudisman. Aidit dan Sudisman terpilih menjadi sekretaris Central Comite (CC) PKI. Pada bulan Oktober 1953, orang-orang Bintang Merah menguasai Sekretariat Jendral seluruhnya dengan menyingkirkan kelompok Tan Ling Djie.[4] Adanya kelompok muda di dalam Sekretariat Jendral memiliki pengaruh besar dalam menentukan garis politik PKI yang sesuai dengan pandangan kelompok muda tersebut.[5]

Pemerintah melalui Departemen Penerangan memberi ijin terhadap kembali terbitnya majalah Bintang Merah. Kembalinya PKI dengan corongnya Bintang Merah ke dalam pentas politik nasional merupakan perjuangan berat bagi Aidit dan tokoh muda lainnya. Terjadinya razia Agustus yang dilakukan oleh Kabinet Sukiman terhadap anggota-anggota PKI adalah salah satu upaya mematikan eksistensi PKI yaitu dengan menangkap beberapa tokoh PKI. Namun Aidit sendiri berhasil lolos dari usaha penangkapan politik tersebut. Adanya razia tersebut jelas menambah kesulitan terutama bagi kelompok Bintang Merah yang sedang berjuang membangun kembali partainya.

Pembangunan kembali partai yang dilakukan oleh PKI dengan usaha mendapatkan kembali legitimasi masyarakat, mengalami tentangan oleh Masyumi yang saat itu sedang berkuasa dengan Sukiman sebagai Perdana Menterinya. Penentangan terhadap kehadiran PKI kembali oleh Masyumi dikarenakan Masyumi merupakan pihak yang paling dirugikan oleh PKI dalam peristiwa Madiun. Selain itu, pada masa awal kembalinya PKI, setelah peristiwa Madiun tahun 1948, PKI menerapkan strategi yang sangat memojokkan Masyumi. Masyumi dan PSI dianggap sebagai partai kaum borjuis komprador. PKI jugalah yang merasa senang ketika Nahdatul Ulama memisahkan diri dari Masyumi sehingga memperlemah kekuatan Masyumi secara keseluruhan.[6] Mengenai peristiwa Madiun tahun 1948, Masyumi yang memiliki media massa untuk kepentingan politiknya yaitu harian Abadi dalam salah satu pemberitaannya menulis “pemberontakan kaum komunis PKI cs di Madiun dengan memproklamasikan negara komunis oleh Musso-Amir, sesuai dengan intruksi imperialis Rusia.[7]

Selain menerbitkan majalah Bintang Merah, untuk mendukung peran media partai yang sudah ada maka perlu ditopang surat kabar lain sebagai alat propaganda. Harian Rakjat, sebelum menjadi harian resmi milik PKI, telah ada sejak 1 Februari 1951 dan dibangun oleh Siauw Giok Tjan seorang peranakan Tionghoa yang garis politiknya cenderung ke PSI dan bukan merupakan anggota PKI, melainkan seorang jurnalis senior pendiri majalah Sunday Courier dan sebagai pendiri serta ketua BAPERKI.[8]

Nyoto,[9] mengambil alih pimpinan sekaligus sebagai penanggungjawab surat kabar Harian Rakjat dari Siauw Giok Tjan pada 31 Oktober 1953 dan meresmikannya menjadi surat kabar PKI. Harian Rakjat pada awalnya hanya terbit dua kali dalam seminggu. Setelah menjadi surat kabar resmi PKI surat kabar Harian Rakjat terbit setiap hari dan isi pemberitaannya berupa propaganda serta kampanye politik PKI, meskipun kebijakan pemberitaan sepenuhnya dikontrol Siauw Giok Tjan.

Harian Rakjat di tempatkan di bawah Depertemen Agitprop CC PKI. Oplah Harian Rakjat meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu Februari 1954, 15.000 eksemplar dan Januari 1956 menjadi 55.000 eksempalar.[10] Pada masa itu Harian Rakjat merupakan koran terbesar di antara media massa lainnya yang juga berafiliasi dengan partai politik.

Surat kabar Harian Rakjat selain memberi keuntungan dalam hal propaganda PKI dengan oplah yang sangat besar, surat kabar ini juga memberi keuntungan finansial bagi PKI. Sehingga PKI menjadi partai paling kaya dengan sumber dana selain dari oplah Harian Rakjat, juga dana yang diperoleh dari iuran anggota, gerakan-gerakan pemungutan dana dan sumber lainnya. Menurut Ricklefs sebagian besar uang PKI didapatkan dari komunitas pedagang Cina yang memberikannya secara sukarela maupun tekanan dari kedutaan besar Cina.[11]

Fungsi surat kabar Harian Rakjat agak berbeda dengan majalah Bintang Merah. Surat kabar Harian Rakjat ditujukan bagi pembaca umum dan simpatisan serta anggota PKI dengan fungsi utama sebagai pedoman bagi semua anggota partai diseluruh penjuru negara mengenai sikap CC PKI terhadap isu-isu yang sedang berkembang, selain juga memuat berita-berita umum layaknya surat kabar lainnya, sedangkan majalah Bintang Merah ditujukan bagi anggota-anggota tetap PKI karena berisi teori, garis politik partai dan ideologi komunis.

Surat kabar Harian Rakjat memiliki semboyan “Tetap Teguh Dalam Pendirian dan Jangan Mencampuri Masalah”. Surat kabar Harian Rakjat gencar melakukan propaganda tentang masalah kerakyatan, persatuan, demokrasi dan masalah nasional. Pemberitaan yang utama adalah berita mengenai masalah buruh dan petani. Selain pemberitaan tentang masyarakat kecil, surat kabar ini tidak henti-hentinya secara rutin melaksanakan propaganda partai yang mengajak dan menganjurkan untuk hidup sederhana. Sedangkan untuk berita partai, berupa pemuatan biografi tokoh-tokoh komunis. Model pemberitaan ini oleh PKI sebagai tujuan meraih massa sebanyak-banyaknya.[12]

Surat kabar Harian Rakjat secara jelas membela kepentingan PKI melalui isi tajuk rencana, gambar karikatur dan pojok pers yang sering memojokkan lawan politiknya. Pemberitaan yang sangat terbuka dalam menyerang maupun mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dan lawan-lawan politiknya, pada tahun 1957 surat kabar Harian Rakjat dilarang terbit selama satu minggu.[13]

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, surat kabar Harian Rakjat semakin gencar melancarkan isu-isu politik. Provokasi yang dilakukan Harian Rakjat juga diikuti oleh media massa yang juga simpatisan PKI, seperti Harian Bintang Timur dan Warta Bakti yang terbit di Jakarta, Trompet Masyarakat di Surabaya, Harian Harapan dan Gotong Royong terbitan Medan.[14] Gencarnya pemberitaan Harian Rakjat dalam megangkat isu-isu politik membuat munculya polemik dengan surat kabar Merdeka.

 

 2. Surat Kabar Merdeka

Kemunculan harian Merdeka tidak lama setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945. Surat kabar ini digunakan untuk menyiarkan kejadian yang sifatnya untuk mempertahankan kemerdekaan yang diperoleh, dengan motto “Suara Rakyat Republik Indonesia”.[15] Harian Merdeka merupakan media yang bersifat nasionalis dan independen yang tidak memihak kepentingan partai manapun yang dapat mengakomodasikan dan berkompromi dengan kepentingan pemerintah sehingga dapat survive lebih lama. Hal ini dikarenakan pada tahun 1959 B.M Diah selaku pemimpin redaksi diangkat menjadi duta besar RI untuk Cekoslovakia bersamaan dengan Adam Malik yang diangkat menjadi duta besar RI di Moscow, Uni Soviet.[16]

Pergolakan pada masa revolusi kemerdekaan sangat berpengaruh terhadap penerbitan Merdeka. Kedatangan tentara NICA yang menduduki Jakarta, membuat pusat pemerintahan pindah ke Yogjakarta, sehingga berdampak pada surat kabar Merdeka karena tempat mencetaknya yaitu Percetakan Negara juga diduduki NICA. Percetakan Negara yang disegel oleh pihak NICA membuat Merdeka tidak bisa diterbitkan. Situasi seperti ini membuat pimpinan Merdeka sejak awal 1946 menerbitkannya di Solo. Tidak jarang Merdeka berfungsi sebagai pamflet untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaran Merdeka yang ditempel di pohon-pohon dengan tujuan agar bisa dibaca oleh orang-orang yang melintas, akan tetapi edisi Solo tidak berumur lama karena ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, penerbitan surat kabar ini dihentikan.[17]

Untuk mengamankan aset-aset Merdeka, B.M Diah mengambil langkah dengan mendirikan NV Merdeka Press pada awal 1948. Dengan berbadan hukum juga membuka kesempatan untuk mengembangkan perusahaan agar lebih modern. NV Merdeka Press dibentuk oleh beberapa tenaga inti selain B.M Diah juga istrinya Herawati serta M.T Hutagalung. Pada tahun 1947 surat kabar Merdeka sudah memiliki 10 agen besar di Jakarta, 21  agen sejenisnya di Jawa dan luar Jawa, seperti Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Serang, Rangkasbitung, Tegal, Pekalongan, Madiun, Karawang, Purwokerto, Cirebon, Indramayu, Makasar, Kandangan, Samarinda, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Palembang, Biliton, dan Alaibu. NV Merdeka Press juga menerbitkan majalah mingguan Merdeka, majalah Keluarga, dan Indonesian Observer. Majalah mingguan Merdeka mulai diterbitkan sejak 1948 untuk mengolah berita-berita yang menonjol dalam satu minggu yang dimuat di harian Merdeka. Uraian pada majalah mingguan berisi masalah-masalah yang terjadi dibalik berita harian.

 

 3. Harian Pedoman

Harian Pedoman didirikan oleh Rosihan Anwar dan Soedjatmoko pada 29 November 1948 di Jakarta, setelah sebelumnya mendirikan tabloid mingguan Siasat. Pada bulan September 1960 harian Pedoman yang dikenal sebagai media massa yang pemimpinnya condong ke PSI menulis sebuah tajuk rencana yang menyudutkan PKI dengan judul “18 September 1948, Pemberontakan PKI”.[18] Tentu saja PKI sebagai partai yang berusaha untuk bangkit dan kembali di tengah-tengah perpolitikan nasional merasa “geram” dengan tajuk rencana yang ditulis oleh Rosihan Anwar sebagai pemimpin redaksi Pedoman. PKI sendiri melalui sekretaris jendralnya, D.N. Aidit telah melakukan pembelaan dan mengembalikan kredibilitas PKI sejak tahun 1955 melalui Pengadilan Negeri Jakarta.

Penghinaan politik terhadap PKI yang dilakukan oleh harian Pedoman ditanggapi oleh PKI melalui Harian Rakjat yang diwakili oleh Soepeno dan Fransisca Fanggidaej. Sidang gugatan terhadap Rosihan Anwar di adakan di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dengan Soepeno dan Fransisca Fanggidaej sebagai penggugat. Sidang gugatan ini diketuai oleh hakim Mr. Sutidjan dan Jaksa J. Naro pada tanggal 19 April-9 Mei 1961.[19] Gugatan tersebut dimentahkan oleh Jaksa J. Naro yang menilai tajuk rencana harian Pedoman yang ditulis oleh Rosihan Anwar tidak mengandung penghinaan secara objektif, sehingga pengadilan ini dimenangkan oleh Rosihan Anwar dan menjadi kekalahan PKI dan Harian Rakjat.

 

Kondisi Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan politik Indonesia sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi perubahan dalam kehidupan berpolitik dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Situasi ini membuat politik menjadi panglima, Soekarno membentuk aliansi politik yang bertujuan untuk menggalang persatuan yaitu dengan menggalang kekuatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis yeng kemudian dikenal dengan Nasakom.

Kemunculan Manifesto Politik (Manipol) yang kemudian dikenal dengan Manipol USDEK yang diperkenalkan oleh Soekarno sebagai dasar adanya Demokrasi Terpimpin dan kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara membuat semakin rumitnya persoalan bagi media massa. Dalam Manipol disebutkan adanya retooling lembaga-lembaga dan organisasi bangsa demi jalannya revolusi. Tugas retooling yang dibebankan kepada Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin oleh Nasution ini juga mengontrol bidang kebudayaan dan bidang pers.[20]

Pada tahun 1960 merupakan awal mulai penerapan Manipolisasi media massa sebagai usaha untuk menyeragamkan pemberitaan yang mendukung kebijaksanaan pemerintah. Tindakan yang dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah mengeluarkan peringatan yang dilakukan oleh Menteri Muda Penerangan R. Maladi yang menyatakan bahwa “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat-surat kabar, majalah-majalah, dan kantor berita yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang diperlukan dalam usaha penerbiatan pers nasional. Apabila surat-surat kabar tidak ingin kehilangan subsidi dan izin pembelian kertas, mereka harus memberikan sumbangan pada usaha-usaha pelaksanaan Manifesto Politik dari Presiden serta prinsip-prinsip kepada Undang-Undang Dasar 1945”.[21]

Menurut Edward C Smith bahwa dari sisi eksistensi media adanya perlakuan tersebut sebagai bentuk tindakan yang anti pers. Adanya kompleksitas masalah sistem kenegaraan antara Demokrasi Terpimpin dengan ideologi Manipol USDEK, jargon-jargon politik sebagai sumber berita yang wajib disajikan dalam halaman depan oleh tiap media massa tentunya mengancam kebebasan pers. Ditambah dengan adanya keberpihakan banyak media massa terhadap ideologi tertentu, membuat kualitas pemberitaan menjadi turun. Adanya ancaman pencabutan subsidi kertas koran, pencabutan Surat Ijin Terbit mengakibatkan sebuah media massa tidak dapat melaksanakan fungsi jurnalismenya sebagai kontrol sosial dengan baik dan konsisten.[22]

Penekanan terhadap kebebasan pers tersebut berdasarkan peraturan Peperti No 10/1960. Peraturan Peperti No 10/1960 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 mewajibkan bagi para penerbit media massa untuk mendaftarkan kembali medianya kepada pemerintah melalui Peperti.[23] Pada dasarnya peraturan tersebut membuat seluruh media massa harus memberitakan tentang semangat revolusi pada masa Demokrasi Terpimpin yang didasarkan pada Manipol USDEK.[24] Apabila pers melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah harus selalu sejalan dengan Manipol. Situasi Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa sulit bagi media di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya penerapan kebijakan yang ketat. Akibatnya perkembangan media menjadi terhambat dan rendahnya kualitas jurnalistik di Indonesia. Pers kemudian menjadi terkotak-kotak dan terpolarisasi pada partai politik, sehingga terjadi penekanan pada pembenaran ideologi. Tentu saja hal tersebut membuat media massa yang beraliran independen dan kritis berada dalam posisi sulit. Seperti nasib yang dialami Koran Indonesia Raya yang dilarang terbit dan pmpinan redaksinya Mochtar Lubis ditahan.[25]

Sikap represif pemerintah tidak hanya menimpa penerbit pers, perusahaan percetakan juga mengalami nasib yang sama. Pada tanggal 1 Maret 1961 dikeluarkannya peraturan yang menetapkan semua percetakan yang dimiliki perseorangan atau swasta harus dibawah pengawasan pemerintah dengan membentuk Badan Pengawas dan Pembinaan yang bertujuan untuk mengelola serta mengawasi semua percetakan. Unsur-unsur dari badan pengawas tersebut terdiri dari Angkatan Darat, Kepolisian, Penerangan dan Kejaksaan.[26]

Pada tanggal 7 Januari 1961 akibat dari pembubaran PSI dan Masyumi maka dilakukan pembredelan terhadap Harian Pedoman yang pemimpinnya adalah Rosihan Anwar yang pro kepada PSI. Sementara Harian Abadi yang merupakan alat perjuangan Masyumi juga mengundurkan diri. Harian Abadi secara sukarela mengundurkan diri sebelum dibredel oleh pemerintah.[27] Mundurnya harian Abadi selain dikarenakan dibubarkannya Masyumi sebagai partai induknya juga karena masalah penandatanganan 19 butir kesepakatan media massa yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Tertinggi (Peperti).

Saat Presiden Soekarno melancarkan kampanye Manipol, pers sendiri tidak berdaya karena tidak dilengkapi dengan undang-undang pers yang melindungi fungsi, tugas, kewajiban dan hak pers. Pers pada tahun tersebut hanya diatur dengan Ketetapan Presiden nomor 6/1963 dimana peraturan tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip yang berhubungan dengan bentuk, tujuan dan pelaksanaan pembinaan pers agar sejalan dengan Manipol dalam usahanya mewujudkan Demokrasi Terpimpin.[28] Dapat disimpulkan bahwa ketetapan Presiden nomor 6/1963 selain berguna untuk mengekang kebebasan pers juga diharapkan agar pers pada masa itu membantu menciptakan suasana yang tetap kondusif dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Pengekangan terhadap pers yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dengan tidak dikeluarkannnya UU pers, tetapi juga berusaha menghidupkan kembali Undang-undang pers pada masa kolonial Belanda. Pada masa itu juga banyak dimunculkan peraturan-peraturan, pemberitahuan, ketentuan-ketentuan, dan berbagai macam bentuk pernyataan-pernyatan dari pemerintah yang berfungsi untuk mengingatkan pers. Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang menyudutkan posisi pers sehingga menyebabkan pemerintah dapat dengan sangat mudah melakukan pembredelan pers. Seluruh media masa yang sifatnya oposisi akan sangat mudah dijinakkan dan diberangus.

Kebijakan politik yang ditempuh oleh Demokrasi Terpimpin pada masa itu membuat perkembangan dunia pers nasional tidak stabil. Dampak nyata dari hal tersebut terbukti pada tahun 1961, lebih dari 800 orang wartawan ataupun mereka yang menggeluti dunia pers harus merelakan pekerjaan mereka hilang karena ditutupnnya perusahaan tempat mereka bekerja.[29] Tahun 1962 terdapat 70 penerbit pers di Indonesia, padahal pada tahun 1960 tercatat penerbit pers sebanyak 97 buah penerbit. Tahun 1960-1962 menjadi tahun buruk dalam perkembangan pers Nasional. Perkembangan pers pada tahun 1963 berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Dilaporkan pada tahun tersebut tercatat sebanyak 105 penerbit surat kabar terdapat di Indonesia dengan oplah sebesar 1.304.000.

Pasang surutnya perkembangan surat kabar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang otoriter. Kebebasan pers Indonesia semakin terkekang pada tahun 1963 dengan dibentuknya suatu badan pengawas pers yang berada di bawah wewenang Departemen Penerangan. Pembentukan badan pengawasan ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pengontrolan fungsi pers agar tetap berada dalam jalur politik nasional. Pers juga diharapkan dapat menjadi juru bicara resmi pemerintah, dan secara tidak langsung pemerintah berupaya untuk melenyapkan cita-cita terbentuknya pers yang independen dan kritis.

 Tabel . Surat Kabar yang dibreidel oleh Pemerintah pada Masa Demokrasi Terpimpin.[30]

No.

Nama Surat Kabar

Kota Terbit

1

Suara Maluku Ambon

2

Masjarakat Baru Samarinda

3

Berita Minggu Jakarta

4

Bintang Minggu Jakarta

5

Suara Andalas Medan

6

Suara Islam Maluku

7

Indonesia Raya Jakarta

8

Tjahaja Islam Pontianak

9

Penerangan Padang

10

Kengpo Jakarta

11

Utusan Banten Serang

12

Tegas Kutaraja

13

Bara Makasar

14

Pedoman Jakarta

15

Sin Po Jakarta

16

Pembanguan Palembang

17

Pemuda Jakarta

18

Times of Indonesia Jakarta

Kebijakan-kebijakan otoriter Demokrasi Terpimpin terhadap bidang pers benar-benar mematikan kreativitas para wartawan dan pimpinan surat kabar yang kritis dan idealis. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya harus berurusan dengan penegak hukum karena keberanian tulisan mereka dalam mengkritik pemerintah. Kebanyakan kasus penangkapan-penangkapan terhadap wartawan pada tahun 1963 tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Wartawan dan pemimpin surat kabar yang ditangkap pada masa itu dikenakan tuduhan sebagai penghasut, melakukan permusuhan dan penghinaan kepada penguasa. Landasan dari tuduhan tersebut adalah pasal Hatzaai Artikelen,[31] yang merupakan hukum warisan Belanda semasa menjajah Indonesia. Pada jaman Kolononial pasal ini digunakan untuk menangkap para pejuang kemerdekaan.

Penggunaan Hatzai Artikeelen oleh Soekarno, bertujuan untuk menjaga status quo pemerintah dari serangan-serangan pihak oposisi yang dimungkinkan menggunakan media massa sebagai sarananya. Langkah Soekarno dalam penerapan pasal-pasal tersebut yaitu dengan jalan menangkap para pengritiknya yang menuangkan aspirasi mereka dalam bentuk tulisan ternyata sangat efektif. Dalam perkembangannya untuk semakin memperkuat tekanannya kepada pers, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 11/PNPS/1963 yang intinya tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut, merupakan sebuah tameng pemerintah dari segala ancaman dan serangan apapun yang dikhawatirkan dapat meruntuhkan kewibawaan pemerintah di mata rakyatnya.

Hatzai Artikeelen dan UU nomor 11/PNPS/1963 tidak dilepaskan dari kepentingan politik. Kedua produk hukum tersebut tidak ditetapkan melalui proses legislatif, melainkan murni kehendak penguasa dengan alasan ketertiban umum dan stabilitas politik. Penguasa yang begitu represif, menyebabkan para pengelola surat kabar tidak dapat mengekspresikan tulisannnya. Kenyataan yang terjadi adalah perasan takut dan khawatir dialami oleh para wartawan dan pihak percetakan karena dianggap sebagai “teroris politik”.[32]

Kondisi pers yang diterapkan Soekarno sangat jauh dari konsep pers idealis yaitu sebagai mediator negara dengan rakyatnya sekaligus menjadi intuisi yang mengontrol antara hubungan rakyat dengan Negara, didasarkan pada sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang segalanya berada di bawah kekuasaan seorang Presiden. Wina Armada menuliskan bahwa kebebasan pers adalah kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan pendapat yang mempunyai posisi dan fungsi yang penting serta dihargai sepenuhnya.[33] Kenyataanya, kondisi pers pada masa Demokrasi Terpimpin berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Berbagai macam tekanan yang dilakukan pihak pemerintah kepada insan pers semakin mempersempit ruang gerak mereka dalam mewujudkan kebebasan pers. Wartawan dan pimpinan redaksi pers pada masa itu harus bersifat pro dengan pemerintah kalau ingin tetap mempunyai pekerjaan. Kebebasan pers pada waktu Demokrasi Terpimpin adalah sesuatu yang tidak mungkin, dikarenakan sama sekali tidak didukung oleh kondisi politik yang kondusif melainkan harus menghadapi politik tangan besi Soekarno yang menjadikan dirinya sebagai penguasa otoriter.

Perbedaan pandangan antara pers dan penguasa dalam melihat sesuatu dapat menjadi masalah karena keduanya mempunyai paradigma sendiri-sendiri. Pemerintah memandang kegiatan pers dianggap bisa mengganggu stabilitas politik dan penerapan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan dengan alasan pelanggaran etika politik itulah Soekarno melakukan pemberedelan pers yang oleh Soekarno seniri kebijakan tersebut diambil karena sebuah keterpaksaan. Jika dicermati lebih lanjut, kebijakan Soekarno dalam mekakukan pemberedelan pers hanya untuk kepentingan politik otoriter semata tanpa pernah mempertimbangkan nilai moral dan etika.

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sebenarnya pernah mengusulkan kepada Soekarno untuk terlebih dahulu membicarakan keputusannya bila akan melakukan pemberedelan pers. Usulan PWI tersebut pada akhirnya hanya menjadi sebuah usulan saja, karena ketidakmampuan mereka melawan penguasa yang sudah sedemikian kuat. PWI sendiri sebenarnya sudah tidak mampu untuk bersikap mandiri, terbukti dengan pendaftaran organisasi ini menjadi bagian dari Front Nasional, padahal PWI bukanlah organisasi massa. Menariknya, PWI tetap diterima menjadi anggota Front Nasional dngan pertimbangan PWI mempunyai pengaruh yang besar dalam hal menggerakan massa. Sebagai konsekuensinya, PWI harus menyesuaikan diri dengan politik Nasakom yang sudah menjadi ideologi negara. Masuknya PWI kedalam Front Nasional menjadi bukti kongkrit bahwa adanya Nasakomisasi dalam tubuh pers.[34] Pers yang bisa menerima Nasakomisasi Soekarno dibiarkan tetap hidup dan sekaligus dijadikan alat untuk menyuarakan kepentingan politik suatu partai tertentu. Akibatnya, pers secara terang-terangan membela kepentingan kelompoknya sehingga agresifitas pers tergantung dari sikap partai politik yang berada dibelakangnya.

Situasi pers yang demikian dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh PKI melalui surat kabar yang mendukungnya Harian Rakjat. Harian tersebut menjadi alat propaganda utama PKI dalam melancarkan agitasi politiknya. Sebagai contoh, PKI dengan gencar menyebarluaskan istilah “Tujuh Setan Desa” melalui harian ini. Populernya istilah Tujuh Setan Desa tersebut secara otomatis menjadikan terhasutnya rakyat dipedesaan untuk melakukan Ofensif Revolusioner di daerah pedesaan. Akibatnya, situasi dan suhu politik semakin memanas karena dilain pihak PNI yang notabene adalah saingan PKI juga didukung oleh harian Merdeka.[35]

 

Lahirnya Manifesto Kebudayaan

Polemik tidak hanya terjadi dalam masalah politik saja, hal serupa juga terjadi dalam bidang kebudayaan. Polemik kebudayaan yang dilakukan oleh Lekra dan Manifesto Kebudayaan dilancarkan melalui tulisan-tulisan dalam media massa. Tulisan-tulisan di media massa yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut tidak hanya mencerminkan semangat ideologi yang mereka anut, tetapi juga sebagai agitasi kepada para pembaca surat kabar mengenai revolusi dalam bidang kebudayaan.

Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) adalah salah satu lembaga yang mempunyai peranan yang dominan dalam hal kebudayaan. Lekra sendiri adalah organisasi bentukan PKI yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta dan mendirikan berbagai cabangnya di dua puluh kota di Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Lekra mengetengahkan konsep perjuangan kulturalnya yang komunistis dan tercermin dalam mukadimah dan konsepsi kebudayaan rakyat, dengan konsep “Seni untuk Rakyat” dan “Politik adalah Panglima”. Lekra juga mendukung Konsepsi Presiden yang bertujuan memperbaiki situasi keadaan pemerintahan pada tanggal 4 Maret 1957. Lekra juga membidani lahirnya Lembaga Panitia Aksi Penggayangan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS). Dalam perkembangan selanjutnya, Lekra tidak hanya menolak film-film impor dari negara-negara barat namun mereka juga menyerang film-film karya Manikebu (Manifesto Kebudayaan). Kritik terhadap film Indonesia dimunculkan oleh surat kabar Bintang Timur. Film yang dikritik adalah film Badai Selatan yang dipilih ikut dalam festival film Berlin. Film produksi Ibukota Film ini dibintangi oleh WD Mochtar, Sukarno M. Noor, dan Sofia Waldy dianggap kurang memenuhi kriteria. Menurut surat kabar Bintang Timur, film tersebut kurang memenuhi kriteria menyangkut kepribadian nasional yang patriotik dan persahabatan antar bangsa.[36]

Timbulnya polemik antara kedua organisasi kebudayaan tersebut juga membuka peluang adanya konflik pers bagi pendukungnya masing-masing. Lekra dan PAPFIAS yang didukung oleh surat kabar Harian Rakjat, Bintang Timur, Warta Bakti, dan Suluh Indonesia menghadapi Manifesto Kebudayaan yang didukung oleh surat kabar Merdeka, Sinar Harapan, dan Berita Indonesia.[37]

Para seniman, sastrawan dan cendikiawan nonkomunis pada 7 Agustus 1963 mencetuskan ‘Manifesto Kebudayaan’ (Manikebu) dalam usaha membendung gerakan kebudayaan Lekra..[38] Manikebu terdiri dari tiga bagian yaitu Manifesto Kebudayaan, Penjelasan Manifesto Kebudayaan, dan Literatur Pancasila. Manikebu membela kebebasan intelektual yang kretif, politik tidak boleh menjadi panglima yang menguasai segala bidang, mereka membela nilai-nilai kemanusiaan universal yang diinjak-injak kaum totaliter. Para konseptor Manifesto Kebudayaan berpendirian bahwa prinsip dan sikap kebudayaan yang betul pada waktu itu adalah non-commitment dari pengaruh politik maupun militer.

Naskah manifesto kebudayaan pertamakali dipublikasikan lewat surat kabar Berita Republik dalam ruang ‘Forum’ Sastra dan Budaya No. 1 Th. I, 19 Oktober 1963 dan majalah Sastra No. 9/10, Th. III, 1963. Naskah Manifesto Kebudayaan tersebuat adalah sebagai berikut:

“Kami para seniman dan cendikiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Mnifestasi Kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik Kebudayaan Nsional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan diatas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha menciptakan dengan sungguh-sungguh yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankandan mengembangkan martabat diri kami sebagai Bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa.Pancasila adalah falsafrah kebudayaan kami.[39]

Kemunculan Manifesto Kebudayaan ditentang oleh Lekra dengan tokoh utamanya Pramoedya Ananta Toer dan Sitor Situmorang. Lekra bersikap menolak segala bentuk kebudayaan barat karena dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan nasional dan dianggap kontra revolusioner.[40] Polemik kebudayaan antara anggota Lekra dan Manikebu terjadi di berbagai forum tidak hanya di kongres-kongres kebudayaan tetapi juga melalui media massa, dan seminar-seminar kebudayaan. Sebelum Manikebu dicetuskan dan dibentuk pokok persoalan utama dari polemik kebudayaan antara anggota Lekra dan non anggota Lekra yang akhirnya mendirikan Manikebu adalah masalah peran kebudayaan dalam menyukseskan revolusi, Nasakom, Manipol dan USDEK. Seperti ceramah Pramoedya Ananta Toer mengenai Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia di Universitas Indonesia dalam Seminar Kesusastraan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa realisme sosialis adalah pratek sosialisme di bidang kreasi sastra, humanismenya adalah humanisme proletar sebagai lawan dari humanisme universal milik barat. Sedangkan kelompok Manikebu menolak realisme sosialis, karena menganggap realisme sosialis sektaris mengenai kritik seni, jiwa objektif yang berpangkal pada budi nurani universal dianggap tidak selaras dengan realisme sosialis dan dalam realisme sosialis paham politik di atas estetik.[41]

Perdebatan mengenai peran seni dan kebudayaan dalam revolusi antara kelompok Lekra dan Manikebu menimbulkan gesekan yang keras, kelompok Lekra menganggap Manikebu sebagai kelompok yang kontra revolusioner dengan alasan anti dan memusuhi Nasakom, segan menggunakan kata dan konsepsi revolusioner dan rakyat, mengaburkan lawan dengan kawan, merupakan reaksi atas gagasan Ganefo, mengumandangkan freedom to be free hendak menandingi Manipol, dan hipokrit.[42] Penentangan terhadap Manikebu ini juga didukung oleh Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) sebuah front cendikiawan Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Sitor Situmorang.[43]

Tuduhan terhadap Manikebu ini disangkal keras oleh Tim Riset Manifes Kebudayaan yang dalam laporannya mengatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh Manifes-phobi kepada kelompok Manikebu merupakan kekurangmatangan dalam ideologi. Menurut Manikebu bahwa gerakan Manikebu adalah berdasarkan Pancasila yang menjadi falsafah kebudayaan, sehingga sangat aneh bila dianggap memusuhi Nasakom,.selain itu penggunaan kata rakyat, revolusioner banyak terdapat dalam tulisan-tulisan Manikebu sehingga tuduhan kelompok Lekra mengada-ada. Sedangkan masalah pemisahan batas antara kawan dan lawan memang dilakukan secara tegas tetapi tidak bermaksud bersifat sektaris dan chauvinis. Manikebu juga menjelaskan bahwa pengumandangan freedom to be free dalam kebudayaan adalah perlu karena setiap daya kreatif yang bebas adalah revolusioner.[44]

Walaupun telah menjelaskan secara panjang lebar baik melalui forum-forum seminar dan media massa mengenai gerakan Manikebu akan tetapai Manifesto Kebudayaan tetap diserang habis-habisan oleh kelompok PKI dan underbownya, PKI mengerahkan massa untuk berdemonstrasi menentang dan aksi membubarkan Manikebu, Majalah Bintang Timur, surat kabar Harian Rakjat dan Sulindo terus menyindir tentang keberadaan Manifesto Kebudayaan. Pada 8 Mei 1964 Manifesto Kebudayaan akhirnya dilarang oleh Presiden Soekarno. Hal ini dikarenakan telah adanya Manifesto Politik sebagai Pancasila telah menjadi Garis Besar Haluan Negara dan tidak mungkin didampingi manifesto lainnya termasuk Manifesto Kebudayaan. Larangan terhadap Manifesto Kebudayaan mendapat dukungan luas terutama dari PKI dan ormas-ormasnya.

 


[1] Lihat Edwar C Smith, 1986, Pembredelan Pers Di Indonesia, (Jakarta: Grafiti press).

[2] Jacques Leclerc. “Aidit Dan Partai Pada Tahun 1950”, dalam Prisma No 7, Juli 1982, Tahun XI, Halaman  64.

[3] Anggota CC PKI ini dibentuk Musso pada bulan Agustus 1948.

[4] Peter Edman, 2005, Komunisme Ala Aidit Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N Aidit 1950-1965, (Jakarta: Center for Information Analisis), halaman 71.

[5] Jacques Leclerc, Op. Cit., halaman  69-70.

[6] M.C Ricklefs, 1995, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), halaman 362-363.

[7] I.N Soebagijo, 1982, Jagat Wartawan Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung), halaman 633.

[8] Arnold C Brackman, 1963, A History of Indonesian Communism, (New York), halaman 149.

[9] Nyoto merupakan salah satu staf redaksi surat kabar Harian Rakjat dan pada saat itu juga sebagai anggota CC PKI.

[10] Tri Buana Said, Op. Cit., halaman 145.

[11] M.C. Ricklefs, Op. Cit., halaman 374.

[12] I.N Soebagijo, 1977, Sejarah Pers Indonesia, (Jakarta: Dewan Pers), halaman 100.

[13] Ashadi Siregar, “Pers (di) mati (kan), Siapa Rugi?”, dalam Kompas, 20 Juli 1994.

[14] Kusworo, 1994, Di Balik Tugas Kuli Tinta Surakarta, (Surakarta: UNS press), halaman 20-22.

[15] J.R Chaniago, 1986, Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985, (Jakarta: Pustaka Merdeka), halaman 5.

[16] Ibid, halaman 72-73.

[17]  Ibid, halaman 15-17.

[18] H. Rosihan Anwar, 1981, Sebelum Prahara Politik: Pergolakan Politik 1961-1965, (Jakarta: Sinar Harapan), halaman 39.

[19] Ibid., halaman 39-51.

[20] Ulf Sundhausen, 1986, Politik Militer Indonesia 1954-67, Menuju Dwi Fungsi ABRI, (Jakarta: LP3ES), halaman 282.

[21] Edwar C Smith, 1986, Pembredelan Pers Di Indonesia, (Jakarta: Grafiti press), halaman 189.

[22] Ibid, halaman 189.

[23] Yayasan Penegak Pers Pancasila, 1996, Peran Serta Pers Menegakkan Pancasila, (Jakarta: Yayasan Penegak Pers Pancasila), halaman 93-94.

[24] Lihat dalam Peraturan Peperti No 10/1960.

[25] Edwar C. Smith, op.cit,  halaman 195-200.

[26] Ibid , halaman 201.

[27] I.N. Soebagijo, 1977, Sejarah Pers Indonesia, (Jakarta: Dewan Pers), halaman 63.

[28] Ibid

[29]  Edwar C. Smith, op.cit,  halaman 236.

[30] I.N. Soebagijo, Op. Cit., halaman 106-107.

[31] Hatzaai Artikeelen merupakan peraturan peninggalan Belanda yang berisi tentang kejahatan berupa penghasutan, penghinaan, permusuhan dan menimbulkan rasa benci kepada penguasa. Peraturan semacam ini pada awalnya diterapkan Inggris di India yang kemudian ditiru sepenuhnya oleh Belanda dan diterapkan di Indonesia.

[32] Kompas, 2 Juni 1994.

[33] Wina Armada, 1993, Menggugat Kebebasan Pers, (Jakarta: Sinar Harapan), halaman 47.

[34] Tri Buana Said, 1998, Sejarah Perkembangan Pers Nasional dan Perkembangan Pers Pancasila, Jakarta: Gunung Agung, halaman 132-137.

[35] J. Elesio Rocamora, 1991, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965. Jakarta: Grafiti Press, halaman 412.

[36] Surat Kabar Bintang Timur, tanggal 23 Juni 1962.

[37] Salim Said, Politik Adalah Panglima Film: Film Indonesia 1957-1965, dalam Prisma, edisi November 1970.

[38]13 seniman dan budayawan yaitu Trisno Sumardjo, Zaini, H.B Jassin, Wiratmo Soekito, Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohammad, Bur Rasuanto, A. Batari Asnin, Ras Siregar, Djufri Tanissan, Soe Hok Djin, Sjahwil, D.S Moeljanto.

[39] D.S Moeljanto dan Taufiq Ismail, Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk, (Bandung: Mizan), 1995, halaman 160.

[40] Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES), 1988, halaman 220-221.

[41] D.S Moeljanto dan Taufiq Ismail, Op. Cit., halaman 165.

[42] Ibid, halaman 327.

[43]M.C. Ricklefs, Loc. Cit., halaman 417.

[44] Ibid. halaman 334.

 

Bisa juga dibaca di: http://phesolo.wordpress.com/2013/02/14/partai-politik-dan-media-massa-pada-masa-demokrasi-terpimpin/

 

18 Comments to "Partai Politik dan Media Massa pada Masa Demokrasi Terpimpin"

  1. Joko Prayitno  26 February, 2013 at 08:59

    Mas Joseph, sejarah manusia dengan segala aktivitasnya memang mengalami pasang surut, yang survivepun kadang akhirnya tergilas juga akhirnya….thanks mas JC..

  2. Joko Prayitno  26 February, 2013 at 08:58

    EA. Inakawa….sama2, salam sehat selalu….

  3. Joko Prayitno  26 February, 2013 at 08:57

    Mas Iwan…thanks buat kommentnya…saya jadi pengen sekali bertemu sampeyan untuk belajar….

  4. J C  26 February, 2013 at 06:00

    Saya berulang kali membacanya sambil manggut-manggut dan menikmati suasana dan aura dari masa-masa tsb. Beberapa persamaan pada masanya masing-masing adalah, perjalanan surat kabar pasti melalui satu periode yang menjadi corong pemerintah, yang kemudian pelahan menjadi lebih independen. Ada yang survive bertahan hingga sekarang, ada yang lenyap. Di sekitar periode yang sama sepertinya surat kabar di Malaysia, Singapore dan Tiongkok juga menjadi corong pemerintah seperti dalam artikel ini…

  5. EA.Inakawa  26 February, 2013 at 04:02

    Terima kasih mas Joko,artikel ini bagus sekali,sebuah fakta sejarah dari para Pahlawan Jurnalis……salam sejuk

  6. IWAN SATYANEGARA KAMAH  25 February, 2013 at 21:43

    Waduh, ini sih sama saja membaca riwayat hidup keluarga saya. Ayah saya wartawan. Kebetulan sekali. Lebih beruntung saya sudah bertemu dengan dengan dedengkot koran-koran PKI ketika mereka sudah senja. Om Tom Anwar, pemred Bintang Timur, sahabat sejati ayah saya. Om Joesoef Isak, teman jurnalis ayah saya. Mungkin mereka satu sel saat di Rutan Salemba. (saya kurang tahu). Pak BM Diah, yg masih ada hubungan famili dgn Tom Anwar. Banyak lagi. Saya tak mau meneruskannya. Pedih kalau mengingat masa kecil dulu….

  7. Joko Prayitno  25 February, 2013 at 19:14

    Pak DJ bacanya sambil santai saja pak…gak usah pake jogging ahhahahahaha….thanks pak DJ…salam buat keluarga di Mainz..

  8. Joko Prayitno  25 February, 2013 at 19:13

    Pak Handoko hahaahhaa….ya gak begitulah…thanks ya pak supportnya..

  9. Dj. 813  25 February, 2013 at 14:41

    Uuuuiiiii….
    Baru baca sampai ditengah suduah menggeh-menggeh…..
    Tapi sangat menarik.
    Terimakasih dan salam, mas Joko P.

  10. Handoko Widagdo  25 February, 2013 at 09:20

    Jadi, saya tidak perlu ke Monumen Press untuk menggali semua informasi tentang hal ini. Cukup membaca tulisan ini. Maturnuwun Kang JP.

Terima kasih sudah membaca dan berkomentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Image (JPEG, max 50KB, please)