Benang Kusut Perlindungan BMI di Hong Kong

Mega Vristian

 

Perlindungan buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong hingga saat ini masih menjadi benang kusut yang belum jelas kapan bisa terurai. Karena kondisi tersebut, jurubicara Asian Migrants’ Coordinating Body (AMCB), Eni Lestari, Selasa (30/4) lalu dalam sebuah acara menyambut Hari Buruh Sedunia, menilai tidak ada bedanya pembantu rumah tangga (PRT) de­ngan perbudakan.

Ada sejumlah poin yang memperlihatkan bahwa ma­sa­lah perlindungan BMI perlu penanganan yang serius dari pihak-pihak terkait. Sejumlah poin tersebut antara lain terkait dengan soal mandatory live-in, jam kerja yang panjang, UU NO. 9/2004 PPTKILN, KTKLN, upah, pelarangan pindah agen, dan permanent recident.

Selama ini, para BMI di Hong Kong diwajibkan untuk tinggal bersama dengan majikan (mandatory live-in). Namun, kewajiban tersebut ternyata hingga saat ini justru menjadi sumber masalah yang memperlihatkan kurangnya perlindungan bagi BMI.

Hasil penelitian Mission for Migran Workers menunjukkan bahwa sebanyak 30 persen domestic helpers ternyata tidak mendapatkan akomodasi yang layak ketika tinggal di rumah majikan. Ada yang harus tidur di kursi, lantai, bahkan berbagi ruangan dengan anggota keluarga lainnya. Ada pula yang tidur di atas lemari, ruang tamu, atau tempat-tempat lain yang tidak layak dihuni.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa domestic helpers harus berbagi tempat tidur dengan anggota keluarga majikan yang laki-laki dan sudah beranjak dewasa. Tentu, kenyataan ini menempatkan domestic helpers sebagai pihak yang rentan terhadap pelecehan seksual.

Adanya banyak domestic helpers yang tidak mendapat akomodasi yang layak ini berakibat banyak BMI tidak memiliki privasi yang melindungi hak-hak mereka, bahkan rawan menjadi korban pelecehan seksual.

Kebijakan mandatory live-in yang tanpa didukung dengan akomodasi yang layak bagi BMI tersebut mengakibatkan munculnya masalah lain terkait dengan perlindungan BMI. Hasil penelitian yang diungkapkan oleh jurubicara Mission for Migran Workers, Cynthia Abdon T, memperlihatkan sebanyak 46 persen domestic helpers bekerja dengan waktu yang sangat panjang. Bahkan, sebanyak 37 persen di antaranya bekerja hingga mencapai 16 jam, sedangkan 9 persen di antaranya bisa bekerja sampai 19 jam.

photo

Fakta tersebut memperlihatkan domestic helpers benar-benar seperti budak, tidak terlindungi dari segi jam kerja.

Sudah demikian, lewat UU NO. 9/2004 PPTKILN, pemerintah Indonesia terkesan kurang serius mengupayakan perlindingan bagi BMI yang bekerja di luar negeri. Koordinator LIPMi, Sringatin, bahkan menilai banyak dari produk UU NO. 9/2004 PPTKILN yang ‘melepaskan’ tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya di luar negeri. Padahal, perlindungan untuk BMI mutlak dilakukan oleh negara, bukan oleh PJTKI dan agensi.

Rendahnya perlindungan terhadap BMI di Hong Kong juga tampak dalam komponen upah. Seperti diungkapkan Sringatin, upah BMI lebih rendah dibandingkan upah buruh migran dari negarta lain, bahkan BMI kadang tidak ada libur, hak-hak lainnya ditiadakan, dan TKI kerap tidak tahu ke mana harus minta bantuan jika terkena masalah.

KTKLN juga memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap BMI. Pemberlakuan KTKLN dimaksudkan pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap BMI. Namun, kenyataannya selain proses pembuatannya membingungkan banyak BMI, KTKLN justru menjadi ladang pungli baru. Dengan demikian, tampak bahwa KTKLN justru menambah panjang masalah perlindungan terhadap BMI.

Pelarangan BMI pindah agen juga merampas hak-hak BMI. Hal ini sekaligus memperlihatkan peran pemerintah hamir tidak ada dalam perlindungan terhadap BMI. BMI tidak bisa pindah agen sebelum kontrak selesai (finish), tetapi banyak agen yang tidak memberikan servis baik kepada BMI.

Sudah demikian, domestic helpers didiskriminasi oleh pemerinta Hong Kong. Pekerja asing sektor rumah tangga di Hong Kong dibedakan dengan pekerja asing sektor lain dan pekerja rumah tangga di pihak yang kurang diuntungkan dalam hal ini. Pasalnya, pekerja rumah tangga asing tidak diberi kesempatan menjadi penduduk tetap Hong Kong.

Perlindungan BMI di Hong Kong terus menjadi masalah dari tahun ke tahun, seolah-olah tanpa ada dari pihak-pihak yang berkewenangan yang berusaha mengurai benang kusut perlindungan BMI tersebut. Para aktivis BMI terus memperjuangkannya, tetapi perjuangan itu seolah-olah selalu membentur tembok dan perlindungan terhadap BMI hingga kini masih jauh panggang dari api.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Hong Kong tentu sebetulnya sudah paham belaka dengan berbagai masalah perlindungan BMI tersebut. Agaknya, yang masih kurang dari negara pengirim dan penerima BMI tersebut adalah political will untuk benar-benar memberikan perlindungan terhadap BMI. Jika political will itu ada, agaknya tidak perlu banyak BMI menjadi korban ketidakadilan, pelecehan, dan terampas hak-haknya. (*)

 

8 Comments to "Benang Kusut Perlindungan BMI di Hong Kong"

  1. evi irons  23 May, 2013 at 20:08

    butuh perjuangan dan pengorbanan, semoga muncul tokoh2 penting yg memperdulikan rakyatnya

  2. Yuli Duryat  23 May, 2013 at 12:28

    Benar sekali Mas JC, saya sampai malu sendiri saat si Bos dengan enaknya bilang, “Kok kamu mau aja sih dijual oleh negaramu. Gaji kamu dipotong untuk mereka. Wah kasihan kamunya.” Yah, hanya bisa merenges sedih, sebab justru mereka(bos) malah memberikan kebebasan pada saya untuk belajar agar tahu akan hak saya.

  3. Kornelya  22 May, 2013 at 21:56

    Perhatian pemerintah kita terhadap organisasi tenaga kerja yg bekerja diluar negeri, kalah jauh dibanding Filiphina. Dalam negeri tidak bisa mendapat pekerjaan dgn hasil yg layak, kerja keluar negeri tidak dilindungi. Ooh nasib-nasib TKI

  4. J C  22 May, 2013 at 21:05

    Membaca artikel ini dan komentar Yuli Duryat sungguh membuat ngenes hati. Di semua negara yang ada perwakilan RI, entah KBRI atau KJRI sepertinya tidak pernah menganggap serius penanganan masalah yang dihadapi para buruh migran. Makanya aku sering baca bahwa negara tempat para buruh migran sering tidak menghargai para buruh migran karena melihat pemerintahnya sendiri tidak menghargai warga negaranya.

    Tapi yang pasti, aku selalu senang mengikuti berita-berita dan cerita-cerita dari Hong Kong seperti ini. Semoga suatu hari bisa berjumpa di sana…

  5. Yuli Duryat  22 May, 2013 at 18:06

    Ya begitulah Bunda Mega, saya rasa justru malah pihak KJRI/negara sendiri yang tidak mau peduli. Sebab pada kenyataannya setiap kali kalau BMI terkait kasus dan lari ke Labor jutru lebih cepat dan benar-benar ditangani ketimbang lapor ke KJRI.

  6. Dj. 813  22 May, 2013 at 15:05

    Mega, maaf Dj. ingin tanya.
    Apakah TKI ini hanya meliputi kerja sebagai pembantu, atau ada dibidang lain.
    Sekitar tahun ´60 an hingga awal tahun ´70 juga banyak TKI yang didatangkan dari Indonesia ke Jerman.
    Tapi bukan sebagai pembantu Rumah Tangga,melainkan kebanyakan sebagai perawat.
    Jjadi mereka bekerja, menurut hukum yang ada di Jerman. Tidak ada bedanya denga perawat orang Jerman yang asli.
    Olehnya, mereka tidaka akan merasa dikecilkan dan bahkan sebaliknya.
    Dengan gaya hidup Indonesia yang sederhana, meraka bisa banyak menabung.
    Sehingga tidak jarang dari mereka yang di Jermannya bisa beli rumah, juga di Indonesia.
    Terimakaksih dan salam.

  7. Alvina VB  22 May, 2013 at 11:48

    TKI di Hong Kong lebih maju, kreatif dan punya kekompakan utk maju bersama, di banding TKI di Tim Teng yg lebih tragis lagi nasibnya, bukan hanya sbg pembantu lagi ttp tepatnya sbg slave…Pem. Ind masih tertinggal jauh dari negara2 Asia lainnya kl masalah diplomasi yg tinggi utk hub. tenaga kerja buruhnya di LN.
    Siapa Mentri tenaga kerja saat ini? Ini PR Bpk/Ibu nich…..

  8. Handoko Widagdo  22 May, 2013 at 09:04

    Namun TKI yang di Hongkong lebih maju karena memiliki organisasi yang lebih rapi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.