Lembaga Tripartit Mengadopsi Lembaga Prapat

Joko Prayitno

 

Konflik antara buruh terutama petani dan pengusaha memang telah lama terjadi ketika kapital masuk ke Indonesia melalui Tanam Paksa (1830) berlanjut pada masa Ekonomi Liberal (1870) ketika industri perkebunan merangsek masuk mengambil tanah-tanah pertanian dan mengubah mereka menjadi buruh-buruh perkebunan.  Pemerintah kolonial Belanda demi mengeksploitasi tanah dan petani, melakukan berbagai perubahan dalam hal administrasi dan pertanian yaitu mengubah sistem maron menjadi sistem glebagan di perkebunan indigo, gula dan tembakau.

Dalam sistem maron, petani (kuli) yang berada di bawah pengawasan bekel menggarap 4/5 tanah kebekelan dan membayar separo hasil panennya dalam bentuk barang kepada pemegang lungguh. Bagi pengusaha perkebunan, hasil panen dari para petani seperti padi dan palawija sama sekali tidak berguna. Yang diperlukan oleh perkebunan adalah tanah dan tenaga kerja yang dapat dipakai menggarap tanaman perkebunan untuk dijual ke pasar dunia. Jadi, bertentangan dengan sistem maron dimana hasil panen dibagi rata antara petani dan pemegang lungguh, di bawah sistem glebagan, alat produksi, tanah, dan tenaga kerja dibagi antara petani dan perkebunan.

suikeronderneming-op-oost-java-1921

Petani sedang menggarap perkebunan tebu di Jawa Timur tahun 1921 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Sistem glebegan ini dijalankan sebagai berikut pertama setelah 1/5 tanah disisihkan untuk bekel sebagai lungguh-nya, 4/5 tanah kebekelan yang tersisa dibagi dua: 2/5 tanah untuk petani menanam padi dan tanaman pangan lainnya dan 2/5 lainnya untuk tanaman perkebunan. Agar tanaman perkebunan tidak menghabiskan kesuburan tanah maka setiap tahunnya ditukar dengan tanah yang ditanami tanaman pangan, idealnya padi dan tanaman ekspor ditanam bergantian setipa dua belas bulan sekali. Oleh karena itu nama sistemnya glebagan yang berarti selalu berputar. Sisi lain dari sistem glebagan adalah petani diharuskan menjalani cultuurdiensten yaitu bekerja untuk perkebunan secara wajib dan apabila petani tidak dapat memenuhinya maka petani diwajibkan membayarnya dengan uang tunai yang disebut glidig.

Perubahan sistem ini menyebabkan kondisi baru bagi konflik antara petani dan perkebunan. Petani dalam hal ini selalu dikalahkan oleh perkebunan dalam hal menggunakan alat produksi untuk memenuhi kehidupan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan petani dikarenakan sistem yang baru ini. Ketidakpuasan para petani diantaranya adalah masalah pergantian pengguanaan lahan, kerja wajib yang memberatkan mereka, dan pembagian air irigasi serta pembatasan tanaman pertanian petani oleh perkebunan.

Karena konflik-konflik akibat ketidakpuasan petani ini tidak dapat diselesaikan maka petani melakukan dua jenis aksi protes. Pertama adalah aksi perorangan untuk melindungi kepentingannya dan membalas dendam kepada perkebunan Belanda. Menurut Takashi Shiraishi pada dekade 1860-an dan 1870-an ketika perkebunan Belanda dengan cepat menerobos masuk ke Vorstenlanden, kecu-kecu banyak berkeliaran. Mereka memukuli dan kadang membunuh orang-orang Eropa yang menjadi administatur perkebunan. Pembakaran tanaman juga lazim terjadi. Dalam bulan-bulan terakhir menjelang panen, tebu sangat kering dan mudah terbakar. Para petani yang ingin mendapatkan mereka kembali secepat mungkin agar dapat segera menanam padi, kadang-kadang membakar tebu dan merugikan pihak perkebunan. Jenis protes seperti ini hampir setiap tahun terjadi yang membuat pemerintah kolonial memperkuat keamanannya.

Jenis protes petani yang kedua adalah yang bersifat kolektif dan mengambil dua bentuk. Bentuk pertama adalah nggogol, jenis protes yang dianggap sah oleh Negara. Dalam protes ini, petani berjalan bersama menuju kabupaten dan mengeluh tentang berbagai hal seperti kerja wajib yang berat, perlakuan sewenang-wenang dari mandor Jawa dan opziener Belanda serta soal upah. Mereka menolak perintah bupati untuk pulang hingga keluhan mereka didengar dan bupati menjanjikan adanya perbaikan. Jika bupati tidak dapat menanggapi nggogol seperti yang diharapkan petani, mereka akan beranjak menuju Negara dan melakukan nggogol dihadapan patih. Oleh karena tindakan ini dianggap sah maka asisten residen atau kontroler Belanda juga hadir saat nggogol bersama bupati untuk mendengarkan keluhan petani dan membentuk prapat untuk menjadi penengah antara petani yang protes dan pihak perkebunan. Prapat ini terdiri atas dua wakil dari masing-masing pihak yaitu dua dari petani dan dua lainnya dari perkebunan (oleh karena itu digunakan nama prapat yang berarti segi empat) dan bekerja di bawah pengawasan resmi.

Bentuk perlawanan lainnya adalah mogok, dimana petani secara kolektif menolak melakukan kerja wajib, baik untuk Negara maupun untuk perkebunan. Aksi mogok ini biasanya kecil saja, hanya melibatkan satu atau beberapa kebekelan tetapi muncul setiap tahun. Tindakan ini melanggar hukum yang tertera dalam pranatan. Oleh karena itu secara hukum, mogok berbeda dari nggogol yang sah untuk dilakukan, walaupun kedua-duanya sebagai protes petani sama-sama berpaling kepada Negara untuk menyelesaikan konflik mereka dengan perkebunan besar. Maka biasanya lembaga prapat yang akan dibentuk oleh pemerintah inilah yang akan mencoba menengahi konflik tersebut dan biasanya petani akan kembali bekerja lagi bila dijanjikan bahwa lembaga ini akan segera dibentuk. Terlepas nantinya ketidakpuasan petani diatasi ataupun tidak.

Bisa dikatakan bahwa konflik petani atau buruh dan perkebunan atau industri yang terjadi pada masa lampau dan cara mengatasinya konflik tersebut bila seksama kita perhatikan tidak jauh berbeda dengan masa kini. Masa kini kita mengenal lembaga tripartit yaitu lembaga konsultasi dan komunikasi antara wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam bidang ketenagakerjaan. Walaupun dalam berbagai kenyataannya bahwa lembaga ini kurang memuaskan tetapi lembaga ini menjadi jalan untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Dapat dikatakan dan bila dikaji lagi bahwa lembaga Tripartit yang dibentuk merupakan adopsi dari lembaga prapat pada masa kolonial Belanda.

 

Bisa juga dibaca di: http://phesolo.wordpress.com/2013/05/20/lembaga-tripartit-mengadopsi-lembaga-prapat/

 

8 Comments to "Lembaga Tripartit Mengadopsi Lembaga Prapat"

  1. Handoko Widagdo  23 May, 2013 at 09:02

    Sekarang yang me-lungguh-i adalah para developer.

  2. Joko Prayitno  23 May, 2013 at 09:00

    Pak Handoko…Mangkunegaran yang pertama kali dalam merombak sistem lungguh menjadi tanah-tanah bebas, pastinya itu bukan tanah lungguh lagi pak hahahaaa….

  3. Handoko Widagdo  23 May, 2013 at 08:47

    Betul Mas Joko, glebagan kagunganipun Ingkang Sinuhun Mangkoenegoro.

  4. Joko Prayitno  23 May, 2013 at 01:26

    Terima Kasih Mas James…

    Pak Dj..Terimaksaih sama2…Salam sejahtera juga dari kami di Solo.

    Pak Habdoko, Terimakasih…sawah glebagan jaman Belanda Tho??

    Mas JC, terimakasih, begitu juga saya mas…terbuka lebar mengenai sejarah ketika mulai membaca karya2 sejarah penulis luar negeri….lebih mengasyikan dan bisa lebih menggambarkan bagaimana masa lampau berputar….

  5. J C  22 May, 2013 at 21:02

    Mas Joko Prayitno, sayang sekali duluuuu di sekolah tidak ada model pelajaran sejarah seperti ini. Materi ini seingatku tidak pernah diajarkan dan cara penyampaian sejarah dulu blaaasss tidak menarik. Aku tertarik dengan sejarah di kelas 2 SMP karena gurunya bercerita tentang sejarah, bukan menjelaskan dengan hapalan atau sesuai buku.

  6. Handoko Widagdo  22 May, 2013 at 18:27

    Perumahan yang aku tempati adalah bekas sawah glebagan.

  7. Dj. 813  22 May, 2013 at 15:12

    Mas Joko P. Mataur Nuwun mas, untuk ulasannya.
    Jadi ada sedikit pengetahuan soal pertanian masa lampau dan kini.
    Salam Sejahtera dari Mainz.

  8. James  22 May, 2013 at 12:04

    SATOE, Lembaga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.