Sertifikasi

Anwari Doel Arnowo

 

Apanya yang harus disertifikasi?

Keteraturan hidup manusia menghendaki pengakuan bahwa sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diakui keberadaannya, harus diberi tanda sebagai legal dan berkelas dan berstandard yang memiliki pengakuan oleh masyarakat umum. Pengakuan seperti ini diberi tanda dengan sebuah pernyataan dalam bentuk tertulis yang biasa disebut dengan istilah serifikat. Seseorang yang saya kenal dekat menyandang kedudukan tinggi di dalam sebuah perusahaan bidang keuangan saya temui di luar negeri. Dia menceritakan bahwa dirinya akan dipindahkan oleh Kantor Pusatnya untuk dikembalikan ke negerinya sendiri dengan pangkat tertinggi di cabang utamanya di Jakarta. Oleh karena saya ditanya apa dan bagaimana pendapat saya, saya berikan kepadanya agar dia tidak menduduki jabatan yang dikenal di Indonesia sebagai Direktur perusahaan. Tentu saja dia terkejut, oleh karena kedudukan seperti ini amat didambakan oleh orang Indonesia yang bekerja di dalam usaha jasa keuangan, karena bergengsi dan menjanjikan serta terhormat. Dia tanya apa alasan saya berpendapat seperti itu?

Certified

Saya jawab singkat, oleh karena saya bukan seorang ahli di bidang keuangan. Jawaban saya: para Direktur di bidang ini banyak yang terpaksa berbuat salah karena lingkungannya dan juga karena risiko bawaan jabatannya. Hanya yang kuat dapat bertahan lama bisa menduduki jabatan Direktur dan tetap di dalam jalur kejujuran. Saya menekankan bahwa kejujuran itu amat penting justru pada periode usia seseorang bila sudah mencapai usia lanjut, di mana dia amat butuh bisa merasakan ketenangan hati. Tidak dihantui dengan penyesalan karena telah berbuat salah atau tidak jujur di masa lalu.

Dua atau tiga hari yang lalu saya saksikan di media penyiaran elektronik dan cetak surat kabar dan majalah nasional, tentang seorang pejabat tinggi setara Jaksa Agung, Mahkamah Agung bahkan Gubernur Bank Indonesia dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia adalah Hadi Poernomo (H.P.)yang  bekas Direktur Jenderal Pajak yang sedang merayakan ulang tahun ke 67 tahun hari kelahirannya, yang bersamaan dengan hari ketika H.P. sedang mengakhiri masa kerja, pada hari itu juga, memasuki masa pensiun dari jabatannya sebagai Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Itu adalah sesuatu yang amat menggemparkan karena dia dinyatakan sebagai tersangka kasus yang telah terjadi pada tahun 2004, sepuluh tahun yang telah lalu. Kasus yang dikenakan kepadanya berupa penyalah gunaan wewenang karena menyetujui keberatan pajak Bank Central Asia. Kerugian Negara disebutkan sebagai mencapai angka 375 miliar Rupiah.

Yang membuat kasus ini unik adalah karena telah terjadi pada sepuluh tahun yang lalu dan jumlah kerugian keseluruhannya masih mungkin menyangkut angka yang mencapai angka triliun Rupiah.

Seseorang lain yang pernah berada masuk ke dalam ruangan kerjanya ketika menjadi Direktur Jenderal Pajak itu mengatakan kepada saya bahwa kemewahan suasana kantornya waktu itu melampaui kenyamanan suasana Kantor Presiden RI. Saya tentu saja tidak akan mampu membayangkan bagaimana, oleh karena saya  belum pernah berada di kedua ruang kantor itu.

Mengapa kasus Hadi Poernomo saya sebut di dalam tulisan berjudul sertifikasi adalah oleh karena jabatan di bidang keuangan seperti itu tentu telah dilengkapi dengan dokumen sertifikasi kenaikan jenjang yang peringkatnya diakui setara dan pantas. Kita sebagai anggota masyarakat biasa tentunya sekarang bertanya apakah pernah dipikirkan untuk diadakan sertifikasi bidang kejujuran? Mengapa dan apa sebabnya dan pertanyaan sejenis lainnya berkecamuk di alam pikiran kita? Bila saya adalah salah seorang birokrat yang tugasnya membuat sertifikasi jabatan di pemerintahan atau jabatan umum lain, mungkin tidak akan mampu menemukan refensi dari manapun untuk melaksanakan tugas begini!

Masalah lain yang menyangkut sertifikasi, bisa kita simak bagaimana soal Sertifikat Hak Milik Tanah, baik Hak Guna Bangunan atau lainnya yang menyangkut kepemilikan tanah.

Seumur hidup kita mind set kita orang Indonesia mengenai harta benda amat fokus kepada kepemilikan lahan berupa tanah, kemudian baru logam mulia dan uang tunai. Apa ada salahnya begini? Ya memang tidak ada, tetapi janganlah sertifikat tanah dan lain-lain dijadikan yang pertama apalagi utama.

Harta benda bagi saya adalah kecukupan kemampuan untuk bisa bekerja jujur, kecukupan kemampuan dalam berusaha yang halal dan disertai kesehatan tubuh dan jiwa yang prima untuk bisa digunakan dalam mendapat kehidupan baik dalam bermasyarakat. Sudah amat sering kita semua diingatkan bahwa harta benda memang bisa dipakai membeli obat, jasa paramedik dan dokter, akan tetapi tidak akan mampu bila dimaksudkan untuk membeli kesehatan tubuh dan jiwa kita.

Sertifikat Tanah itu bisa dipalsukan dan bisa sekali membuat hidup kita menjadi sengsara bukan yang sebaliknya seperti diidamkan. Sebab apa pemerintah manapun tidak pernah mengeluarkan Hak Milik atau Bangunan di Area Laut? Bukankah Laut adalah domisili yang menjanjikan untuk menunjang kehidupan seluruh takyat Indonesia saat sekarang ini dan anak cucunya di kemudian hari? Anda boleh saja menertawakan saya. Pemerintah DKI Jakarta Raya saja sedang pusing tujuh keliling mendata untuk membuktikan banyak lahan miliknya di DKI Jakarta, termasuk Lapangan MONAS. Silakan buka link berikut.

http://majalah.tempo.co/konten/2014/04/28/HK/145257/Yang-Menuntut-pun-Tak-Punya-Bukti/09/43

Di dalam tulisan di link itu selengkapnya Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama memaparkan bagaimana rumitnya mendata dan menata kepemilikan lahan yang menjadi hak Pemerintah Daerrah DKI Jakarta Raya. PemDa DKI saja masih bingung? Kalau begitu kenyataan yang ada, bingung adalah normal.

 

Anwari Doel Arnowo

1 Mei, 2014 

 

8 Comments to "Sertifikasi"

  1. Alvina VB  7 May, 2014 at 07:15

    Lebih pusing lagi di Indonesia ada yg namanya sertifikat ganda, tentunya satu asli dan yg satunya palsu, ttp dibikin oleh dept yg sama dan terlihat spt yg aslinya.

  2. J C  6 May, 2014 at 20:33

    BALTYRA sudah banyak mengeluarkan sertifikat. Paling banyak dapat sertifikat jelas Nyai Kona. Ada sertifikat gemblung, koplak, kenthir, sudrun, kiwir-kiwir, dsb…

  3. J C  6 May, 2014 at 20:32

    Pak Anwari, yang menyedihkan adalah, di Indonesia sertifikat model apapun bisa “dibantu” dan “diadakan” dengan jalur khusus…

    Masih ingat beberapa waktu lalu bahkan banyak petinggi negara yang ketahuan beli gelar di satu universitas “terkenal” (saya lupa namanya), termasuk kalau tidak salah Amien Rais.

  4. Dewi Aichi  6 May, 2014 at 12:51

    Benar juga, sertifikat itu menjadi bukti atas hak milik seseorang, dengan memiliki sertifikat, juga bisa dijaminkan atas utang piutang, sehingga memberi rasa kepercayaan kepada pihak yang menguangi. itulah kenapa sertifikat menjadi penting, bagi seseorang.

    Serba sertifikasi, hehe..seperti berita kemarin, bahwa guru yang tidak mengajar satu jam saja, kabarnya akan dihapus tunjangan sertifikasinya…

  5. ariffani  6 May, 2014 at 07:46

    serba sertifikasi,

  6. Dj. 813  5 May, 2014 at 17:56

    3.
    Sertifikatnya dibelakang yu Lani.

  7. Lani  5 May, 2014 at 13:13

    doea dibelakang James……..

  8. James  5 May, 2014 at 10:54

    sertifikat 1…….

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.