Menilik Kapasitas dan Kualitas SDM Pembuat Undang-Undang di Indonesia

Desi Sommalia Gustina

 

Pada dasarnya sejak manusia itu dilahirkan ia telah punya hasrat untuk hidup teratur. Hasrat tersebut kemudian berkembang seiring dengan pergaulan hidup. Namun, tolak ukur keteraturan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya kerap tidak sama. Sesuatu yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur pula oleh manusia lainnya. Maka, untuk menyamakan persepsi mengenai keteraturan agar bisa dijadikan tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sebuah acuan. Acuan tersebut diharapkan berguna sebagai pedoman untuk berprilaku secara pantas dalam kehidupan.

Acuan untuk berprilaku secara pantas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaedah, yang di dalamnya mempunyai dua macam isi yaitu perintah dan larangan. Perintah maksudnya adalah keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat yang ditimbulkan kemudian dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat yang ditimbulkan kemudian dipandang tidak baik.

Norma atau kaedah tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta menjadi pedoman terhadap perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Norma dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, ancaman hukuman terhadap yang melanggar. Dalam pergaulan hidup kita mengenal empat macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Seperti yang kita ketahui, tiap-tiap norma memiliki tujuan tersendiri. Begitu pula dengan norma hukum, bertujuan agar tercapainya kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Norma hukum berupa sejumlah peraturan-peraturan, seperti undang-undang.

Namun jika kita amati secara spesifik, proses pembuatan Undang-Undang sebagai hukum positif di Indonesia belakangan ini menunjukkan keadaan yang cendrung tidak semakin baik. Menurut Al.Wisnubroto (2010:71) salah satu indikator rendahnya produk hukum positif (perundang-undangan) di Indonesia dikarenakan rendahnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada lembaga pembuat hukum positif di Indonesia, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Disamping rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pembuat Undang-Undang, jika kita tilik proses penyusunan sebuah produk perundang-undangan, pada umumnya ketika proses penyusunan kerap memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat mahal. Ditambah lagi kepentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada setiap proses penyusunan produk perundang-undangan tersebut. Keadaan demikian kemudian berimplikasi pada hasil produk perundangan-undangan yang tidak memiliki kemampuan mewujudkan keadilan substansial.

Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian kita menemukan sejumlah produk perundang-undangan yang baru beberapa tahun disahkan kemudian dilakukan revisi. Hal yang demikian tentu saja mencerminkan betapa produk perundang-undangan kita sama sekali tidak tahan masa. Produk perundang-undangan tersebut lahir dari tangan anggota dewan yang terhormat dengan latar belakang profesi yang beragam. Misalnya dari kalangan artis, komedian, dan lainnya. Sungguh, tulisan ini tak bermaksud mengecilkan profesi apapun—juga tak bertujuan memberi penilaian akan kepantasan seseorang menduduki kursi anggota dewan, hanya saja kita terlanjur tahu, bahwa seorang aktor ataupun aktris tentu ia akan lebih mahir menghafalkan teks-teks naskah drama disbanding membuat produk undang-undang. Begitupun dengan komedian ataupun profesi lainnyayang sejatinya sama sekali tidak berhubungan dalam hal membuat produk perundang-undangan.

Jika diibaratkan bercocok tanam, apabila kita menginginkan hasil panen yang baik maka tanaman tersebut harus berasal dari bibit unggul, diberi pupuk, disiram secara teratur dan dipelihara dengan baik. Sebaliknya, jika tanaman tersebut berasal dari bibit kelas dua, tiga, dan seterusnya, maka hasil panen yang didapat dari bibit tersebut tentu tidak akan mengembirakan. Begitu pun ketika bangsa ini berharap akan ada lahir produk perundang-undangan yang berkualitas dan mampu mewujudkan keadilan substansial bagi masyarakat, maka hal pertama yang harus ditilik adalah kualitas SDM pada lembaga pembuat undang-undang di republik ini.

Tetapi, hari ini kita kerap dipertontonkan bagaimana ‘ulah’ anggota DPR yang sama sekali tidak mencerminkan perannya sebagai anggota dewan. Mulai dari ‘kegemaran’ anggota dewan melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri yang kerap menuai kritik, ditambah dengan sejumlah kasus anggota dewan yang terjerat kasus hukum seperti yang menimpa mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, hingga sikap hidup hedonis anggota dewan yang mengundang kecemburuan, semisal dengan memakai ‘tunggangan’ sekelas Bentley, Hummer, Toyota Alphar yang katanya tidak mewah.

Bagi mereka yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan hidup, tentu tidak ada yang salah dengan sikap hidup hedonisme seperti yang tampak dikalangan anggota DPR. Tetapi, tentu menjadi salah jika limpahan materi yang dimiliki oleh wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang tersebut apabila ia berasal dari menyetujui pasal sebuah Undang-Undang dengan imbalan uang—seperti yang diungkap Mahfud MD beberapa waktu yang lalu mengenai adanya jual beli pasal di DPR, atau bahkan dengan menjadi makelar anggaran. Disamping juga, sikap yang demikian, sama sekali tidak menunjukkan upaya para pembuat undang-undang dalam menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas.

human-resources

Sungguh ironis, di tengah persoalan hidup yang menghimpit sebagian besar rakyat—yang notabenenya adalah orang-orang yang memilih anggota DPR tersebut pada saat pencoblosan,  tetapi ketika terpilih wakil-wakil rakyat tersebut justru sibuk dengan urusan pribadi dan kepentingan golongan. Namun, sepertinya negeri ini akan masih lama memiliki pejabat dan wakil rakyat yang konsumtif dan hedonistis ketimbang bertungkus lumus dalam menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas dan tahan masa. Karena tampaknya hanya mereka yang punya uang yang akan dicalonkan oleh partai politik untuk ‘didudukkan’ di parlemen. Lalu, jika kondisinya demikian, masihkah perlu kita berharap akan lahir produk undang-undang yang berkualitas dari gedung parlemen?

 

Desi Sommalia Gustina, alumnus Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang.

 

Dipublikasikan di harian Suara Jurnalis (Padang), 15 Mei 2013.

 

About Dessi Sommalia

Desi Sommalia Gustina, Alumnus Pascasarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang. Saat ini menggerakkan komunitas menulis Rumahkayu Pekanbaru. Menetap di Pekanbaru. Bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau.

Arsip Artikel

6 Comments to "Menilik Kapasitas dan Kualitas SDM Pembuat Undang-Undang di Indonesia"

  1. J C  14 May, 2014 at 16:09

    Hahaha…setuju komentar mas Sumonggo dan Itsmi…

  2. Itsmi  14 May, 2014 at 15:03

    Selama mentalitas tukang becak dominan, tidak akan merubah….

  3. Sumonggo  14 May, 2014 at 14:51

    Karena kualitas dan kapasitasnya akan ditingkatkan maka mereka perlu menjalani “study lanjut” di Cipinang Salemba, Sukamiskin, dan Guntur. .

  4. James  14 May, 2014 at 12:36

    3 ……nomer bocet

  5. Lani  14 May, 2014 at 11:57

    2

  6. [email protected]  14 May, 2014 at 11:39

    Absen no 1

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.