Menakar Rasionalitas dan Mutu Demokrasi Kita

Juwandi Ahmad

 

~Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang sangat mentah,

irasional, liar dan terus-menerus membentuk sesat pikir dari hulu sampai hilir,

dari politisi sampai rakyat. Dan kita masih setia dengan aturan main yang

buruk dan dengan para pemain yang bermental curang~

 

Democrazy

Sebagai warga negara dari suatu bangsa yang besar ini, kita pantas untuk merasa gamang dan bahkan terlecehkan bila hanya disodori seorang Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Ini di luar dari perkara figur Prabowo dan Jokowi yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dibedah dan dikritisi. Namun yang jelas dari jutaan warga bangsa pastilah ada ratusan orang terbaik yang dapat dipilih dengan cara yang terbaik pula. Karenanyalah, saya tidak ingin larut dalam perdebatan tentang apa yang tersaji di meja makan, melainkan mempertanyakan tentang mengapa hanya menu itu saja yang dihidangkan.

Mereka yang sehat akal akan dengan tegas mengatakan bahwa kita benar-benar tidak dapat begitu saja menyerahkan kepemimpinan bangsa kepada politisi (parpol) dan individu (rakyat). Mengapa? Sebab demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang sangat mentah, irasional, liar dan terus-menerus membentuk sesat pikir dari hulu sampai hilir, dari politisi sampai rakyat. Dan kita masih setia dengan aturan main yang buruk dan dengan pemain yang bermental curang. Karena itulah, tulisan ini fokus pada upaya merumuskan konsep demokrasi yang rasional, yang dapat membatasi kekuasaan partai politik, mempertegas sistem presidential dan membuahkan hasil demokrasi yang lebih bermutu.

Seperti kita kita ketahui bahwa dengan sistem kepartaian sekarang ini para politisi dengan partai politiknya berkuasa penuh dalam menentukan kepemimpinan bangsa. Dari calon bupati sampai presiden, mutlak ditentukan oleh partai politik. Jadi, meskipun badannya presidential, tapi ruhnya adalah parlementer. Dan dalam prakteknya, itu bukan saja menimbulkan kekaburan sistem pemerintahan, tapi juga sudah sejak awal, arah bangsa ini ditentukan oleh para politisi yang dalam banyak hal dapat dan patut dipertanyakan.

Sulit untuk dapat menerima bahwa kita telah menyerahkan begitu saja masalah kepemimpinan, arah, dan nasib bangsa ini kepada beberapa gelintir orang, seperti Megawati, Abu Rizal Bakrie, Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Anis Matta dan Suryadharma Ali. Apakah mereka orang-orang yang telah benar-benar kita percaya dan kita akui sebagai pribadi yang mumpuni, bersih, dan benar-benar hanya memikirkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara? Saya kira tidak. Lantas mengapa mereka memiliki hak penuh untuk menentukan kepemimpinan, arah, dan nasib bangsa ini? Ya, karena mereka memiliki partai politik yang tidak lain adalah kendaraan untuk meraih kekuasaan. Artinya, terlalu jelas bahwa meski badannya presidential, tapi ruhnya adalah parlementer. Dan bahwa sejak awal, kepemimpinan, arah, dan nasib bangsa ini ditentukan oleh orang-orang yang dalam banyak hal dapat dan patut dipertanyakan.

Dan bagi politisi, politik adalah perkara kekuasaan, dan kekuasaan hanya dapat diraih dengan kemenangan. Karena itulah, pertimbangan utama bagi bakal calon presiden adalah elektabilitas, bukan kualitas. Bukan keahlian, tapi dukungan. Bukan pengalaman, tapi diunggulkan. Bukan mumpuni, tapi disukai. Singkatnya, yang terpenting adalah figur yang layak jual, berpeluang besar untuk menang, dan dengan begitu dimugkinkan mendapatkan kekuasaan. Dan dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi, maka segala alasan, argumentasi, dan kebohongan dapat dirancang untuk meyakinkan rakyat bahwa calon yang mereka usung adalah figur yang paling tepat dan mampu mengatasi persoalan bangsa.

 

Logo partai 2014

Lalu, setelah pemilu legislatif, dengan tidak terpenuhinya syarat dua puluh persen kursi di DPR memaksa partai politik membentuk koalisi untuk dapat mengusung calon presiden. Itu memperkecil jumlah kontestan.Dan apapun istilah dan argumentasinya, koalisi adalah juga jalan untuk mencari kemenangan dan bagi-bagi kekuasaan. Karena itu, pasti ada politik transaksional yang belum tentu relevan dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Rakyat tidak pernah tahu tentang apa dan akan kemana arahnya.Dan untuk kedua kalinya orang-orang seperti Megawati, Abu Rizal Bakrie, Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Anis Matta dan Suryadharma Ali menjadi penentu, merapat, dan membentuk kubu untuk memenangkan calon presiden yang mereka usung. Dan untuk kedua kalinya pula, para kandidat dikemas, dicitrakan, diberitakan, dikampanyekan, dan berusaha dimenangkan dengan beragam cara yang mengandung banyak kebohongan.Para kontestan tiba-tiba menjadi figur yang sempurna, luar biasa, memukau publik.

Dan apa yang terjadi pada pada level individu-rakyat juga sama sesatnya. Dari sisi rakyat, elektabilitas calon presiden nyaris sepenuhnya ditentukan oleh pengetahuan individu. Pengetahuan individu nyaris sepenuhnya diperoleh dari media, dan karena media memiliki kepentingan, maka akan turut serta dalam membentuk opini, menggiring pemilih pada calon tertentu. Dan terbentuklah persepsi, sikap, suka-tidak suka, kesimpulan-kesimpulan sesat-menyesatkan, dan puncaknya melahirkan barisan para pecinta dan pembenci, gerombolan pembela dan penentang.

 

Kita tahu bahwa mengatakan yang baik atau yang buruk yang tidak sesuai kenyataan, dengan maksud menaikkan dan menjatuhkan seseorang demi kepentingan tertentu adalah sama-sama kebohongan. Karenanyalah, perkataan para pembela dan penentang pada dasarnya sama-sama tidak cukup layak untuk didengar. Sebab pada keduanya mengandung kesimpulan-kesimpulan sesat dan menyesatkan. Dan terlampau jelas bahwa apa yang disebut sebagai black campaign sebenarnya secara tanpa sadar sudah terjadi pada level individu, di luar orang-orang partai yang secara sadar dan sistematis melakukannya. Pada tahap ini orang lupa bahwa mereka menilai Jokowi hanya dengan pembanding seorang Prabowo dan melihat Prabowo hanya dengan pembanding seorang Jokowi. Kita tahu bahwa seberapa hebat seseorang dalam hal tertentu ditentukan oleh dengan siapa ia dibandingkan. Artinya, Jokowi hanya lebih baik dari Probowo atau sebaliknya, Probowo hanya lebih baik dari Jokowi.

Selanjutnya, karena calon presiden diusung oleh koalisi, maka ketika presiden terpilih dan kabinet terbentuk, para wakil partai di parlemen akan menjadi gerombolan politisi konyol yang secara sistematis ditempatkan untuk menjadi pembela dan penentang buta terhadap pemerintah. Dan karena itu pula, berkaitan dengan rancangan undang-undang, anggaran, pengawasan dan kebijakan pemerintah, yang berlaku adalah kritik dan penilaian subyektif-emosional dan bukan obyektif-rasional. Anggota DPR sama sekali bukan wakil rakyat, mereka adalah wakil partai dan wakil pemerintah, dimana sebagian menjadi kawan setia, dan sebagiannya lagi menjadi musuh yang keras bagi pemerintah. Dan dengan begitu, realitas dan kebenaran menjadi rancu dan kepentingan rakyat dengan mudah terlupakan.

Itulah sumber kekacauan yang secara pikologis-politis membentuk sesat pikir, dari hulu sampai hilir, dari politisi sampai rakyat, mengacaukan sistem presidential, kegaduhan yang semata-mata bersifat politik, dan memustahilkan calon presiden yang benar-benar terseleksi, bermutu, dan kontekstual.

 

democracy

Karena itulah, menurut saya, pemilu legislatif yang diikuti oleh partai politik seharusnya dikembalikan pada tujuan dasarnya, yaitu memilih wakil rakyat yang memiliki tugas dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukan menetapkan calon presiden, bukan membentuk koalisi, berkompetisi memenangkan calon presiden, dan bagi-bagi kekuasaan. Adapun pemilu presiden, sepenuhnya dilakukan untuk memilih kepala negara yang memiliki hak penuh untuk membentuk kabinet dan menjalankan pemerintahan yang bersih dari ikatan dengan partai politik.

Dan sebagai penggantinya perlu dibentuk apa yang dapat disebut sebagai Wali Nagari yang diberi wewenang untuk memilih setidaknya sembilan orang terbaik dengan kriteria tertentu yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon presiden. Atau dengan kata lain, Wali Nagari menetapkan dan menawarkan sembilan calon presiden kepada rakyat untuk dipilih dalam pemilu presiden. Hanya dengan begitu, rakyat benar-benar dapat memilih diantara figur-figur terbaik yang diseleksi dan ditetapkan oleh Wali Nagari, dan dipilih secara demokratis dalam pemilu. Dan dengan begitu, siapapun yang dipilih rakyat, siapapun yang menjadi pememang merupakan orang pilihan. Prinsip satu orang satu suara menjadi berbobot. Suara seorang pemulung yang buta huruf akan sama burmutunya dengan suara seorang ilmuan peraih nobel.

Karena calon presiden ditentukan oleh Wali Nagari dan dipilih oleh rakyat dalam pemilu, maka tidak ada lagi istilah koalisi, tidak ada partai pemerintah, dan tidak ada pula oposisi yang selama ini terlalu banyak menimbulkan kegaduhan yang semata-mata bersifat politik yang tidak relevan dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tidak akan ada lagi kecenderungan yang begitu kuat dimana wakil partai di parlemen menjadi gerombolan politisi konyol yang secara sistematis ditempatkan untuk menjadi pembela dan penentang buta terhadap pemerintah.

Presiden adalah pemegang kekuasaan atas pemerintahan dan memiliki hak penuh untuk memilih anggota kabinet, tidak tersandera oleh koalisi-politik transaksional, dan tidak pula secara sistematis direcoki oleh partai yang menjadi lawan politiknya.Adapun DPR hadir sepenuhnya sebagai wakil rakyat dengan tugas dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disinilah perihal pembentukan undang-undang, arah, program, anggaran, dan kebijakan pemerintah dibahas dan disepakati bersama antara presiden (pemerintah) dengan rakyat (DPR). Dengan begitu, ada peran dan relasi yang jelas antara pemerintah (presiden-eksekutif) dan rakyat (DPR-legislatif), antara pelaksana kebijakan dan pengawasannya, antara apa yang dikehendaki rakyat dan sejauhmana pelaksanaannya. Eksekutif sepenuhnya berperan sebagai eksekutif, dan legislatif sepenuhnya berperan sebagai legislatif.

Lalu siapakah yang akan mengisi kedudukan sebagai Wali Nagari? Wali Nagari akan diisi oleh figur-figur yang dipandang dan diakui sebagai sosok yang linuwih, bersih, independen, memiliki visi kebangsaan, mampu membaca tanda-tanda jaman, mengetahui persoalan dan penafsir yang canggih bagi watak-laku manusia. Mereka bisa seorang negarawan, budayawan, agamawan, cendikiawan, ilmuan atau siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai Wali Nagari. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang hanya berpikir tentang kepentingan dan nasib rakyat, bangsa, dan negara. Mereka akan bertugas selama sepuluh tahun, dan dengan masukan dari berbagai fihak, selanjutnya mereka diberi wewenang untuk memilih dan menetapkan orang-orang yang akan melanjutkan tugas sebagai Wali Nagari.

 

Saya kira itu dapat menjadi bagian dari demokrasi yang tepat untuk Indonesia kita. Konsep tentang Wali Nagari bukan saja demokratis, tapi juga rasional, selain bahwa hal itu akan mengakhiri kekuasaan partai politik yang begitu kuat dan menentukan, mempertegas sistem presidential dan lebih dapat diharapkan membuahkan hasil demokrasi yang lebih bermutu. Tentulah tidak ada cara yang sempurna, yang dapat menutup segala potensi buruk. Dan itu adalah alasan untuk membentuk konsepsi tentang demokrasi yang sedapat mungkin mendekati kesempurnaan, yang sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa.■

 

23 Comments to "Menakar Rasionalitas dan Mutu Demokrasi Kita"

  1. Lani  31 May, 2014 at 09:17

    KANG JUWANDI : semua teraphy wis ora mempan kang……..jd dijarno wae…..sak-karepe orgnya……..

  2. Lani  31 May, 2014 at 09:16

    DA : tambah opo? plg dikau yg ngajari, agar dia tambah ganas????? wakakakak…………!

  3. Dewi Aichi  28 May, 2014 at 05:19

    Wakakakkakakaakkaa; Lani…..kowe ngga ngerti kan? Lha mas Juwandi itu sekarang tambah kok…pokoknya tambah….tambahin dewe hahaha…

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *