Peta Kekuatan Politik Pasca Pilpres 2014

JC – Global Citizen

 

Hiruk pikuk Pemilu Presiden baru usai dengan hasil Prabowo – Hatta (46.85% – 62.576.444) dan Jokowi – JK (53.15% – 70.997.833) atau selisih 8.421.389 suara. Dari artikel: Setelah Quick Qount, Prabowo Anggap Semua Proses Pilpres ‘Cacat’ dan Optimis Menang yang ditulis sehari sebelum pengumuman resmi KPU tanggal 22 Juli 2014, sudah jelas terlihat kubu Prabowo yang sangat desperate dan terlihat kalap melontarkan pernyataan-pernyataan yang terdengar semakin ngawur dan simpangsiur di berbagai media. Kemudian terbukti ‘gebrakan’ Prabowo yang quit dari pilpres karena menganggap terjadi kecurangan masif dalam seluruh proses pemilu presiden 2014.

Bagaimana peta kekuatan politik setelah ini?

Dari hasil pemilu legislatif, hasil lengkapnya:

1. Nasdem: 8.402.812 (6,7%)
2. PKB: 11.298.957 (9,04%)
3. PKS: 8.480.204 (6,7%)
4. PDIP: 23.681.471 (18,95%)
5. Golkar: 18.432.312 (14,75%)
6. Gerindra: 14.760.371 (11,81%)
7. Demokrat: 12.728.913 (10,19%)
8. PAN: 9.481.621 (7,59%)
9. PPP: 8.157.488 (6,53%)
10. Hanura: 6.579.498 (5,26%)
11. PBB: 1.825.750 (1,46%)
12. PKPI: 1.143.094 (0,91%)

 

Koalisi ‘raksasa’ kubu Prabowo – Hatta:

–          Gerindra: 11.81%
–          PKS: 6.7%
–          Golkar: 14.75%
–          PAN: 7.59%
–          PPP: 6.53%
–          PBB: 1.46%
–          Demokrat: 10.19%

Dengan total: 59.03%, namun karena PBB tidak masuk hitungan disebabkan tidak memenuhi syarat di parlemen (hanya 1.46%), peta kekuatan koalisi raksasa ini 57.57%.

 

Koalisi Jokowi – JK:

–          PDIP: 18.95%
–          Nasdem: 6.7%
–          Hanura: 5.26%
–          PKB: 9.04%
–          PKPI: 0.91%

Total: 40.86%, namun karena PKPI (Sutiyoso) juga tidak masuk hitungan di parlemen, peta koalisi ini adalah 39.95%.

 

Demokrat

Saat-saat terakhir Demokrat secara “resmi” merapat ke kubu Prabowo – Hatta. Tidak terlalu heboh dan hiruk pikuk seperti Golkar yang terus nempel sepenuh jiwa raga ke kubu Prabowo – Hatta. Langkah Demokrat bisa dibilang salah satu penentu kemenangan Jokowi – JK. Di saat yang sama Demokrat merapat ke kubu Prabowo – Hatta, salah satu pentolan Demokrat – Ruhut Sitompul yang dikenal sangat vokal dan ceplas-ceplos, sering ngawur juga, ternyata merapat ke kubu Jokowi – JK.

Di sini SBY terbukti memang sangat luar biasa strategi politiknya. Dengan merapatnya Demokrat ke kubu Prabowo – Hatta, SBY ingin memastikan bahwa kubu Prabowo – Hatta tidak “macam-macam”. Silakan diartikan sendiri, apa saja “macam-macam” yang mungkin dilakukan kubu ini dengan segala kekuatan finansial pendukungnya serta kekuatan massa di belakangnya (termasuk kelompok-kelompok garis keras). Namun di saat bersamaan, Ruhut “dikirim” ke kubu Jokowi – JK dan dengan segenap jiwa raga mulai melontarkan tembakan balasan ke kubu Prabowo – Hatta terutama counter-attack untuk Fadli Zon. Sepertinya Ruhut Sitompul memang mendapat ‘assignment khusus’ menghadapi Fadli Zon yang sering bicara ngawur. Hal ini terbukti efektif, tembakan-tembakan Fadli Zon seperti terbungkam dan tidak seganas sebelumnya.

Pemecahan perhatian dan pembagian kekuatan antara merapatnya Demokrat “secara resmi” dan “membelotnya” Ruhut Sitompul ke kubu Jokowi – JK mengalihkan dan memecah perhatian lawan-lawan politik berbahaya untuk Demokrat dan kubu Jokowi – JK. Dukungan SBY terhadap kubu Jokowi – JK tidak perlu dideklarasikan gegap gempita. Kenyataannya apapun pernyataan politik Ruhut dan tembakannya ke kubu Prabowo – Hatta, tak satupun ditanggapi atau dikomentari para petinggi Demokrat, padahal jelas Ruhut masih menjadi anggota dan salah satu petinggi Demokrat.

Dalam psikologis politik masyarakat, Demokrat sudah kehilangan segalanya dengan berbarisnya para kader kelas atas dalam tahanan karena berurusan dengan KPK. Terbukti dalam pemilu legislatif, perolehan suara Demokrat nyungsep. SBY dengan legawa menerima hasilnya dan introspeksi serta konsolidasi internal. Dengan situasi seperti ini, merapatnya Demokrat ke kubu Prabowo – Hatta, otomatis akan men’drive psikologis massa pemilih untuk mengalihkan pilihannya ke kubu Jokowi – JK. Bisa jadi dan boleh jadi analisa ini mengada-ada, tapi pengalihan suara pemilih ini mungkin banyak tidak disadari oleh massa pemilih kedua kubu.

Ruhut-Sitompul-3

Pilihan ini diambil SBY jelas lebih ‘halus’ hasilnya jika dibandingkan seandainya SBY merapat ke kubu Jokowi – JK. Secara psikologis massa merapatnya SBY ke Jokowi – JK akan disambut dengan sukacita masyarakat dan massa pemilih karena berarti Megawati dan SBY ‘rujuk’ setelah selama ini dikenal mereka selalu ‘jothakan’. Bisa jadi kalau ini yang terjadi, perolehan suara kubu Jokowi – JK bukan hanya 53.15%, bisa-bisa akan melesat ke kisaran 60%. Sekali lagi SBY berhitung jika ini yang terjadi, kekalapan kubu Prabowo – Hatta akan lebih menguatirkan.

Di saat puncaknya, pengumuman KPU yang artinya sah sesuai undang-undang, Demokrat tak segan-segan menyelamati Jokowi – JK. Ucapan selamat pertama dari Presiden SBY, disusul para petinggi Demokrat, Ibas – Sekjen dan Syarief Hasan – Ketua Harian DPP Demokrat. Dengan ucapan selamat ini, Demokrat jelas menyatakan diri menerima hasil pilpres dan menyatakan tidak akan berseberangan dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Jelas Demokrat menerima hasil pilpres, karena penyelenggara pemilu adalah pemerintahan Demokrat. Kalau Demokrat tidak menerima atau ikut gerbong kubu Prabowo – Hatta, artinya sama juga men’delegitimasi pemerintahannya sendiri. SBY ingin menunjukkan kepada Indonesia dan dunia, di penghujung pemerintahannya, pemilihan presiden terselenggara dengan baik dan sukses.

Kemudian nanti di parlemen, sangat tidak mungkin Demokrat bergabung dengan gerbong koalisi sebagai oposisi raksasa menjegal presiden dan wakil presiden terpilih. SBY dengan Demokratnya sangat bangga dengan capaian-capaian selama sepuluh tahun pemerintahannya. Sudah jelas Jusuf Kalla adalah salah satu thinker utama di periode pertama pemerintahan SBY sebagai wakil presiden. Sekarang program-program Jokowi – JK jelas mendukung dan melanjutkan program-program sepuluh tahun SBY – kalau bisa dibilang setidaknya tidak mementahkan program-program tersebut. Jika Demokrat bergabung dengan gerbong oposisi, sama saja dengan menampar muka sendiri dan mementahkan semua pencapaian selama sepuluh tahun pemerintahannya.

Demokrat sudah ‘bisa’ dan ‘boleh’ dicoret dari gerbong raksasa koalisi gemuk oposisi Jokowi – JK.

 

PAN

Sebagai partai pengusung Hatta Rajasa, cawapres pasangan Prabowo Subianto, partai ini sejak jaman Amien Rais sampai sekarang memang selalu jadi partai tanggung. Amien Rais yang dianggap sesepuh PAN melontarkan nazar/kaul dia akan jalan kaki Monas – Jogja bolak-balik jika Jokowi – JK menang. Seharusnya mencontoh anak-anaknya yang serta merta memberi selamat Jokowi – JK ketika pengumuman KPU keluar.

Pada saat Prabowo dan gerbong pendukungnya mengumumkan pengunduran dirinya dari pemilu presiden di Rumah Polonia – markas besar pemenangan Prabowo – Hatta, tidak nampak Hatta Rajasa mendampingi. Sebagai calon wakil presiden, dari semua aspek, terasa dan terlihat janggal ketika Prabowo Subianto mengumumkan sikapnya, Hatta Rajasa tidak ada. Sejak beberapa hari sebelum 22 Juli 2014, Hatta Rajasa sudah mulai tidak kelihatan di rapat-rapat besar kubu Prabowo – Hatta. Simpangsiur keterangan baik dari PAN ataupun kubu Prabowo – Hatta hanya semakin menunjukkan ketidakkonsitenan dan ketidaksinkronan situasi dan kenyataan yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Alasan menunggui kelahiran cucu sangat lemah dan tidak masuk akal jika dibandingkan prioritas kubu Prabowo – Hatta.

Hanya selang tidak sampai satu jam setelah Prabowo mengumumkan sikap menarik diri, Hatta Rajasa menyatakan akan menerima dan menghormati hasil KPU. Namun, setelah itu, sampai dengan hari ini, Hatta Rajasa bagai lenyap ditelan bumi dan tidak ada pernyataan apapun. PAN juga terkesan sangat berhati-hati dalam melontarkan pernyataan. Rencana awal Hatta Rajasa ditunggu memberikan keterangan pers atau pidato sikap atas hasil KPU, tapi kemudian para petinggi PAN mengumumkan Hatta Rajasa tidak jadi memberikan keterangan pers.

Hatta Rajasa sebagai petinggi PAN, sebagai mantan Menteri Ekonomi dan terlebih lagi adalah besan SBY, sepertinya tidak akan bersikap ceroboh berseberangan dengan pemerintahan sah terpilih dan mendapat mandat serta legitimasi solid dari rakyat. Terlebih sikap Sang Besan sudah jelas tidak akan berseberangan dengan pemerintahan baru, walaupun belum tegas menyatakan mendukung dan bergabung dalam koalisi Jokowi – JK, sekali lagi menunjukkan kelihaian SBY sebagai ahli strategi politik tingkat tinggi. Untuk 100% mendukung dan bergabung dengan koalisi besar, sepertinya masih ada hambatan personal dengan Megawati. Jika kebekuan ini cair, Demokrat dan PAN akan menjadi aset yang sangat berharga pemerintahan baru untuk menjalankan roda negara – terlepas dari semua badai korupsi yang menerpa Demokrat.

Dan secara umum, Hatta Rajasa lebih suka dikenal dan diingat sebagai “mantan cawapres” yang waras dan legawa ketimbang sebaliknya. Terlebih lagi dia lebih senang sebagai mantan cawapres daripada mantan besan. Hatta Rajasa bukan pemain politik kemarin sore, hitungannya matang dan pilihan jelas di depan mata. Daripada gedebukan bersama pasangan capresnya, mendingan melenggang sendiri dengan nama yang tidak tercoreng.

 

GOLKAR

Partai kawakan sejak jaman Orde Baru ini sedang sial karena punggawa tertingginya adalah Aburizal Bakrie (ARB atau Ical). Sepak terjang ARB jauh dari sosok ideal baik sebagai negarawan, politikus ataupun pengusaha. Sudah dengan yakin maju sebagai capres dari Golkar, ternyata tidak bisa. Sudah diobral menawarkan diri ke Megawati dan bahkan ke kubu Prabowo – Hatta sebagai cawapres, ternyata toh masih tidak laku dan dengan pasrah dijanjikan Prabowo jabatan menteri utama jika Prabowo – Hatta menang. Gonjang-ganjing Lapindo yang sampai hari ini tidak tuntas, pengemplangan pajak grup usahanya, perusahaan pertambangan grup Bakrie yang bermasalah, asuransi yang gagal bayar dan masih panjang lagi daftar kebusukan ARB.

Harapan terakhir ARB dengan Golkar yang masih dikuasainya sebagai Ketua Umum, mencoba manuver selon – selayaknya di meja poker, sudah tahu kartunya super jelek selon saja taruhan di atas meja, siapa tahu pihak lawan keder dan peruntungannya kartu lawan lebih jelek lagi. Ternyata harapan terakhir ini juga menguap di tanggal 22 Juli 2014.

Mahfud MD mantan Ketua Pemenangan Prabowo – Hatta menyampaikan bahwa ide penolakan seluruh hasil pilpres dan mundurnya Prabowo datang dari Golkar. Akbar Tandjung dan ARB menggebu mengusulkan opsi tersebut. Dalam rapat detik-detik terakhir di Rumah Polonia, ada tiga opsi:

–          Menunggu hasil resmi KPU dan menerima serta legawa atas semua hasilnya.

–          Menggugat hasil KPU ke MK – karena sudah sadar akan kalah.

–          Menolak semua proses pilpres dan mundur dari pemilu presiden.

Opsi ketiga sebenarnya paling ditentang para pendukung Prabowo – Hatta, entah bagaimana caranya dan siapa yang menggolkan opsi ketiga yang diambil oleh Prabowo – bahkan tanpa kehadiran (dan kemungkinan besar tanpa persetujuan) Hatta Rajasa.

Strategi Golkar ini adalah strategi terkejam dalam gerbong koalisi besar Prabowo – Hatta. Golkar sebagai pemegang suara terbanyak dalam gerbong koalisi, dalam saat terakhir mendorong opsi ketiga sebagai exit strategy – keluar dari gerbong koalisi. Tujuannya ganda, jika ribut-ribut badai opsi ketiga berhasil, posisi ARB akan aman dan mendapat jatah menteri utama – walaupun kemungkinannya hanya setipis rambut. Kehebohan yang ditimbulkan opsi ketiga tadi adalah kesempatan untuk Golkar “menyelamatkan diri” keluar dari koalisi Prabowo – Hatta dan merapat ke pemerintahan baru Jokowi – JK. Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah sekalipun Golkar menjadi kubu oposisi pemerintah. Dalam artikel analisa sebelumnya: Tiga Besar: PDIP – Golkar – Gerindra, What’s Next? disebutkan bahwa Golkar akan “berkaki-dua” di kubu sana dan kubu sini.

Tidak perlu menunggu lama, Agung Laksono – petinggi Golkar sudah mengeluarkan pernyataan Golkar melihat kemungkinan masuk dalam koalisi pemerintahan baru. Tidak menunggu lama, Golkar akan segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) atau Munaslub – munas luar biasa dengan tujuan utama menggulingkan dan mendepak ARB untuk kemudian secara aklamasi partai merapat ke Jokowi – JK. Ketokohan dan kesenioran JK dalam Golkar tidak bisa dianggap enteng.

Strategi kejam Golkar ini dengan telak menenggelamkan Prabowo Subianto – crushing once for all and all for once.

 

puzzle

Selanjutnya suara-suara pembentukan PANSUS di DPR untuk menggosok hasil pilpres, usulan dan rencana besar menjegal Jokowi – JK di tengah jalan, bahkan bila perlu impeachment dengan segala cara, tampaknya tidak akan pernah terjadi. Dengan beralihnya kekuatan ke pemerintahan terpilih, dari persentase 39.95%, ditambah Demokrat 10.19%, Golkar 14.75% dan PAN 7.59%, total menjadi: 72.48%! Tanpa heboh-heboh deklarasi ini itu, gerbong pemerintahan Jokowi – JK ‘otomatis’ menjadi solid menghadapi oposisi yang sudah ompong. Masih ditambah lagi bisa jadi ada kemungkinan PPP juga merapat, mengingat selamanya PPP tidak ada pengalaman menjadi oposisi. SBY tidak akan membawa Demokrat menjadi oposisi mengingat semua pencapaian dan apa yang sudah dihasilkan 10 tahun masa pemerintahannya.

Sungguh malang Prabowo Subianto ditinggalkan para pendukung semu dengan cara seperti ini. Di penghujung kesempatan dimana seharusnya seorang Prabowo bisa diingat sebagai negarawan sejati, tapi Prabowo memilih untuk dilindas dengan strategi total-crushing tanpa sisa – hanya didampingi PKS yang memang tidak punya pilihan dan exit strategy.

 

 

About J C

I'm just another ordinary writer. Seorang penulis lepas dengan ketertarikan bidang: budaya, diversity, fotografi, ekonomi dan politik.

Arsip Artikel Website

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.