Kendalikan Defisit, akankah Pemerintah Menaikkan Harga BBM?

Agus Benzaenuri

 

Beban subsidi signifikan yang digunakan untuk bahan bakar minyak cenderung mendorong bertambahnya defisit dalam APBN dan telah mengalami defisit keseimbangan primer sejak tahun 2012 lalu sejak kenaikan konsumsi signifikan bahan bakar minyak bersubsidi, sehingga sepertinya akan membuat pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Selain itu, kebutuhan subsidi untuk bahan bakar minyak yang merupakan bagian risiko fiskal terbesar yang berasal dari BUMN, sehingga menaikkan harga bahan bakar bersubsidi adalah salah satu cara untuk memperbaiki keseimbangan APBN.

Tercatat dalam anggaran belanja dan pendapatan negara tahun 2014 ini, defisit anggaran dianggarkan akan mencapai Rp 241,49 triliun atau sebesar 2,4% dari PDB, sedangkan pada tahun 2015 mendatang, defisit anggaran dianggarkan sebesar Rp 257,57 triliun atau 2,32% dari PDB.

Sementara itu, defisit keseimbangan primer tercatat dianggarkan sebesar Rp 106,04 triliun pada tahun 2014 dan sebesar Rp 103,53 triliun pada anggaran tahun 2015. Defisit keseimbangan primer adalah jika realisasi belanja  negara di luar pembayaran hutang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara.

Akibatnya jika defisit keseimbangan primer terjadi, beban APBN akan meningkat sehingga mengurangi pemerintah untuk pembiayaan pos-pos lainya seperti pengembangan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang cenderung melambat.

Sebagai catatan, selama tahun 2014 ini dalam APBN-P, beban subsidi untuk bahan bakar minyak tercatat dianggarkan sebesar Rp 246,5 triliun naik 31,15% sejak tahun 2010 lalu yang tercatat hanya sebesar Rp 82,4 triliun. Bahkan beban subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2014 ini dianggarkan  mencapai  2,8% dari PDB RI.

Dalam tahun anggaran 2015 mendatang, pemerintah mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 291,11 triliun dengan asumsi konsumsi bahan bakar subsidi sebesar 48 juta kilo liter atau naik dibandingkan dengan rencana dalam RAPBN 2014 ini sebesar 46 juta kilo liter.

Dari catatan kebutuhan bahan bakar minyak  yang tiap tahun meningkat, sedangkan produksi minyak dalam negeri yang cenderung berkurang yang akibatnya justru membebani subsidi APBN yang seharusnya dapat digunakan untuk tambahan infrastruktur dan sosial, jadi akankah pemerintah merevisi harga bahan bakar minyak bersubsidi?

Di sisi lain, mempertahankan subsidi bahan bakar minyak atau justru menambahnya juga bukan tanpa risiko. Dalam studi oleh Kementerian Keuangan yang dilampirkan pada nota keuangan dan RAPBN 2015, menunjukkan, dalam setiap kenaikkan ICP sebesar US$ 1 per barrel maka potensi penambahan defisit anggaran sebesar Rp 4 – 4,2 triliun yang juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi hingga 0,4%. Bahkan jika diikuti oleh efek lainnya yaitu pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, maka beban defisit anggaran akan bertambah lagi Rp. 3,5 – 4,2 triliun.

Bahkan dalam stress test yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setiap melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS hingga 20%, maka beban subsidi akan naik hingga 32%. Sementara itu, jika harga ICP diasumsikan akan naik hingga US$ 20 per barrel dari yang dianggarkan maka beban subsidi akan naik hingga 28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan subsidi untuk bahan bakar minyak adalah bagian risiko fiskal terbesar yang berasal dari BUMN.

Dari latar belakang tersebut, kami melihat bahwa seharusnya bahan bakar bersubsidi dikurangi volumenya sehingga kemampuan fiskal pemerintah untuk pembelanjaan sektor lain semakin terbuka.

Namun, jika bahan bakar minyak dihentikan seketika tanpa kebijakan pendukung lebih lanjut, akibatnya justru akan terjadi inflasi yang tidak terkendali.

Sepertinya pemerintah harus menyediakan kebijakan khusus untuk menopang pembatasan bahan bakar bersubsidi sehingga dampak negatif kenaikkan tersebut tidak signifikan dan relatif terkontrol.

Pada sektor transportasi misalnya, pemerintah harus menyiapkan kebijakan seperti penjaminan pemenuhan pasokan untuk sektor transportasi umum yang masih memerlukan bahan bakar bersubsidi untuk mencegah inflasi, disisi lain juga harus melaukan program konversi dari minyak ke gas dengan menyediakan insentif untuk konversi ke LGV, mengingat konsumsi BBM bersubsidi masih didominasi oleh sektor ini.

energi subsidi bbm

Pengalaman di negara lain, Vietnam yang PDB per kapita dan sebagian infrastrukturnya masih di bawah Indonesia, mampu meningkatkan kapasitas produksi pertanian yang telah menggunakan teknologi meskipun biaya bahan bakar tidak disubsidi oleh pemerintah. Sementara itu, China dan Thailand misalnya, output manufakturnya lebih tiinggi dibandingkan dengan Indonesia meskipun biaya bahan bakar tidak disubsidi oleh pemerintah karena infrastruktur di kedua negara tersebut jauh lebih baik dibandingkan Indonesia.

Apabila penghematan anggaran dari subsidi bahan bakar minyak dalam APBN, dan seandainya anggaran signifikan tersebut dialihkan kepada infrastruktur seprti pembangunan jalan tol trans Jawa dan Sumatera, atau pembangunan pelabuhan dengan kapasitas menyamai Port of Klang atau Port of Sigapore disetiap pulau di Indonesia, maka multiplier efek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menjamin subsidi seperti saat ini.

 

Agus
Pengamat

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.