SBY (dan Demokrat) Pengecut atau Manuver Politik Lainnya?

Josh Chen – Global Citizen

 

Pemberitaan di seluruh media Tanah Air dalam dua hari belakangan ini santer sekali tentang kemenangan Koalisi Merah Putih dengan 226 suara untuk mendukung Pilkada oleh DPRD, sementara yang mendukung Pilkada Langsung oleh rakyat hanya mendapat 135 suara. Demokrat yang sebenarnya dan diharapkan menjadi penentu kemenangan voting Pilkada Langsung, hanya 6 orang yang memberikan suara dukungannya, sementara 124 lainnya walk-out dari ruang sidang paripurna DPR melapangkan jalan para akrobat dan petualang politik Koalisi Merah Putih mengesahkan UU Pilkada oleh DPRD.

walk-out-demokrat

Serta merta pengesahan ini direspon dengan rontoknya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan jatuhnya Rupiah tembus lebih dari Rp. 12.000 per USD 1. Dunia internasional bereaksi negatif. Pemberitaan di media internasional memberitakan bahwa ini adalah kemerosotan signifikan demokrasi Indonesia yang sudah berkembang ke arah positif dalam sepuluh tahun belakangan ini.

Koalisi Merah Putih bersukacita. Ini adalah hasil positif (untuk mereka) yang pertama setelah babak belur selama proses Pemilu legislatif dan Pilpres. Dengan kemenangan mereka sekarang ini, bukannya menambah simpati dan positif di mata rakyat dan dunia, sebaliknya justru semakin menghunjamkan mereka ke jurang nista dunia politik Indonesia yang diikuti dengan seksama oleh dunia internasional. Koalisi Merah Putih boleh berbangga dan bersukacita dengan kemenangan sementara mereka ini; entah mereka sadari atau tidak justru semakin membuat nama-nama mereka yang tergabung dalam koalisi ini terpuruk.

Walk-out’nya Demokrat di saat-saat kritis yang menentukan Pilkada Langsung atau Oleh DPRD menuai cacimaki dan menjadi trending topic dunia dengan tagar (hashtag) #ShameOnYouSBY. (belakangan tagar ini dihapus Twitter dan berganti menjadi #ShamedByYou). Hujatan dan cacimaki berhamburan. Presiden SBY dalam pemaparan opininya di Youtube yang baru lewat menegaskan dukungannya untuk Pilkada Langsung. SBY menyatakan kekecewaannya karena Demokrat walk-out. Bahkan Sekretaris Jenderal Demokrat, yaitu Ibas meminta maaf ke publik atas walk-out’nya Fraksi Demokrat dalam paripurna DPR. Alasan Fraksi Demokrat adalah tidak terakomodasinya persyaratan 10 poin penyempurnaan Pilkada Langsung oleh para partai pendukung.

foto SBY hasil editing yang beredar di media sosial terkait UU Pilkada - foto dari Kompas

foto SBY hasil editing yang beredar di media sosial terkait UU Pilkada – foto dari Kompas

Dengan logika yang sehat sudah jelas tidak mungkin Fraksi Demokrat walk-out tanpa sepengetahuan dan seijin Sang Ketua Umumnya. Kemungkinannya adalah Demokrat memang hobi bermain dua-kaki sebagai oposisi dan safe-player atau sedang menyiapkan manuver dan strategi yang lebih permanen jangka panjang. Pernyataan penyesalan dan kekecewaan SBY jadi bulan-bulanan netizen. Gambar, karikatur, bahkan desain kaos bernada negatif dan sentimen terhadap SBY dan Demokrat bertebaran di mana-mana.

Tuntutan demi tuntutan berhamburan di media. Yang terakhir adalah menuntut Presiden SBY mengeluarkan Dekrit Presiden pembatalan UU Pilkada oleh DPRD ini. Sangat diragukan SBY akan berani mengeluarkan dekrit mengingat reputasi SBY yang terkenal lamban serta peragu. Apalagi masalah seperti ini sangat sensitif, jelas akan membuat SBY semakin tidak berdaya memutuskan dengan tegas. Lebih jauh lagi jika melihat rumor masa lalu dimana SBY pernah dihajar oleh Prabowo Subianto ketika masa pendidikan militer. Secara mentalitas sudah kalah pamor walaupun SBY sekarang adalah seorang presiden.

partai-demokrat

Namun di sela-sela negatifnya pemberitaan negatif tentang SBY, jika ditelisik sedikit lebih jeli, kemungkinan ini adalah taktik SBY untuk pengalihan dan pemecahan perhatian. Musuh yang terlena dengan kemenangan biasanya akan gampang terperosok dan dibalik posisinya menjadi kekalahan telak. Amien Rais serta merta sujud syukur dan mulai berkoar-koar dengan pernyataan-pernyataan miringnya (seperti selama ini). Koalisi Merah Putih bergembira-ria.

Dalam Sun Tzu Art of War ada satu strategi yang disebut 退一步海阔天空 (tui yi bu, hai kuo tian kong) – mundur selangkah untuk melampaui lautan dan langit. Maksudnya merelakan musuh merasa di atas angin untuk kemudian disapu habis menyabet kemenangan gemilang.

Dalam Pilpres, pihak Prabowo Subianto dan para pendukungnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya semua tahu bahwa MK menolak semua dalil gugatan Koalisi Prabowo Subianto (tanpa Hatta Rajasa) dengan para pendukungnya. Diberitakan bahwa SBY akan menempuh jalur yang sama ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung untuk membatalkan UU Pilkada oleh DPRD ini. Kita lihat saja bagaimana SBY memenuhi kata-katanya kali ini. Bisa jadi cara ini adalah cara yang dipilih SBY untuk play-safe dan testing the water; tidak ingin frontal dengan Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Di luar perhitungan SBY, testing the water hasilnya bukan hanya membuat air berkecipak melainkan gelombang dahsyat yang menolak UU Pilkada oleh DPRD ini.

SBY merasa dan berpikir kenapa tidak ‘mencoba’ lagi mundur Pilkada oleh DPRD karena dalam sejarah Pilkada Langsung belum pernah ada seorangpun kader Demokrat yang memenangi pemilihan di daerah manapun juga. Namun SBY ‘sedikit amnesia’ bahwa kalahnya para kader Demokrat dalam pemilihan kepala daerah langsung adalah karena ‘reputasi gemilang’ Demokrat sebagai partai pencetak koruptor kelas kakap yang akan dikenang dan tercatat selamanya dalam sejarah.

Berbagai komponen masyarakat beramai-ramai membuat petisi menolak UU tsb dan juga asosiasi para kepala daerah (yang terpilih langsung) dimotori oleh Ridwan Kamil hendak menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan siap untuk menangangi uji materi gugatan masyarakat atas UU yang kontroversial ini.

Jika kemudian MK membatalkan UU Pilkada oleh DPRD berarti semua jalan koalisi Prabowo tertutup karena keputusan MK adalah yang tertinggi dan sifatnya mengikat. Dengan begini, SBY menyelamatkan dirinya sendiri dan Demokrat atas kemurkaan Prabowo Subianto yang dikuatirkan dapat menimbulkan ekses negatif karena terus mengaduk gejolak politik Indonesia; sekaligus SBY memastikan bahwa manuver Koalisi Merah Putih untuk Pilkada oleh DPRD tertutup selamanya secara permanen. Resiko dihujat dan dicacimaki mungkin dianggap SBY sebanding dengan tertutupnya secara permanen peluang Koalisi Merah Putih melangkah lebih jauh mengaduk-aduk Indonesia. SBY sepertinya tidak akan sebodoh itu membiarkan reputasinya hancur lebur gara-gara UU Pilkada oleh DPRD ini karena pencapaian demokrasi dalam masa pemerintahannya selama sepuluh tahun selalu dibanggakannya dan dikenal oleh dunia internasional. Dan SBY tidak akan rela di penghujung masa jabatannya selama dua periode kepresidenan dia akan dikenang sebagai presiden perampok kedaulatan rakyat.

SBY-Demokrat

Pertanyaannya:

SBY (dan Demokrat) memilih menjadi pengecut yang cari selamat takut berkonfrontasi dengan Prabowo Subianto dan para pendukungnya atau SBY sedang menjalankan taktik untuk selamanya membungkam manuver Koalisi Merah Putih yang terus berusaha mengganjal dengan segala cara pemerintahan terpilih Jokowi-Jk. Pilihan SBY meninggalkan singgasana presiden dengan nama harum dikenang rakyat dan dicatat dalam sejarah atau nama hancur karena merestui dan membiarkan perampokan kedaulatan rakyat?

 

Hanya waktu yang berbicara dan sejarah yang akan mencatatnya…

 

 

About J C

I'm just another ordinary writer. Seorang penulis lepas dengan ketertarikan bidang: budaya, diversity, fotografi, ekonomi dan politik.

Arsip Artikel Website

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *