Buruh Migran Lakukan Aksi Tolak UU Pilkada Baru di Hong Kong

Hanna Yohana

 

Hong Kong – Sekira 350 buruh migran Indonesia (BMI) pada hari Minggu (28/9) menggelar aksi protes menolak Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang baru disahkan pada 25 September 2014 lalu. Aksi sampai di depan kantor Konsulat RI di Hong Kong ini berlangsung dari pukul 4 hingga 5 sore.

“Kami (warga negara Indonesia di luar negeri) dengan tegas menolak undang-undang UU Pilkada ini yang merampas hak demokratis rakyat. Peraturan yang merugikan rakyat pasti juga merugikan buruh migran dan harus dilawan” jelas Sringatin, Koordinator JBMI-HK di sela-sela orasinya.

_DSC3295[1]

Massa aksi yang antusias juga meneriakan yell-yell “Shame on you SBY” dan “UU Pilkada Cabut Sekarang Juga”. Sringatin menilai pengesahan UU Pilkada ini hanyalah pesanan pemodal dunia, melalui pemerintahan SBY, yang sedang membutuhkan butuh sumber daya lebih untuk menyelamatkan diri dari krisis. Proses demokrasi yang melibatkan rakyat hanya dinilai memperlambat target.

“UU Pilkada melalui DPR wujud kongkret penjajahan gaya baru yang melalui peraturan. Sistem kenegaraan Indonesia akan dikembalikan ke jaman penjajahan Belanda bahkan kerajaan dimana keputusan dan pimpinan daerah diputuskan oleh pusat. Tentu orang-orang yang ditunjuk harus setia kepada kepentingan elit di atasnya dan pemodal asing” terang Sringatin.

_DSC3306[1]

Sringatin menambahkan bahwa elit politik yang berkuasa saat ini semakin memperjelas dirinya sebagai kaki tangan asing yang dituntut untuk bisa memenuhi target para pemodal. Itu artinya meyakinkan mengerukan sumber daya alam, merampasi tanah rakyat dan membuat upah jauh lebih rendah. Selain merampas hak demokratis untuk memilih dan dipilih di pemerintahan, UU Pilkada akan semakin memperburuk kemiskinan, keterpurukan dan keterbelakangan yang sudah dialami rakyat Indonesia hari ini.

“Saat ini saja ketika kita masih bisa memilih, demokrasi masih diselewengkan dan suara rakyat masih tidak didengar. Akibatnya persoalan-persoalan rakyat terus dikesampingkan. Kemiskinan yang akut dan pengangguran yang memunculkan berbagai konflik politik dan sosial di masyarakat. Salah satunya realitas migrasi terpaksa, perdagangan manusia dan perbudakan di kalangan buruh migran,” jelas Sringatin.

_DSC3301[1]_DSC3302[1]

JBMI-Hong Kong akan terus berpartisipasi dalam aksi dan program untuk menolak UU Pilkada yang diserukan Front Perjuangan Rakyat (FPR) dan masyarakat sipil di Indonesia lainnya. Hal ini termasuk aksi nasional pada tanggal 20 Oktober mendatang, terlibat di naik banding ke Mahkamah Konstitusi, penggalangan petisi tanda tangan dan berbagai aktivitas lainnya.

“Bersama elemen masyarakat Indonesia lainnya, kami akan terus berjuang untuk mempertahankan ruang demokratis yang hanya sedikit ini. Sebab kami percaya tidak ada keadilan social tanpa penegakan demokrasi dan tidak ada demokrasi jika rakyat tidak bisa memilih wakilnya sendiri,” tutup Sringatin.

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.