Suara Bisu dari Keresahan tentang Keadilan Hukum Mafia Peradilan

Amstrong Sembiring

 

Judul:  SUARA BISU DARI KERESAHAN TENTANG KEADILAN HUKUM MAFIA PERADILAN DAN MAFIA HUKUM BERGENTAYANGAN DI PN JAKARTA BARAT (ILMU HUKUM)

Penulis: Amstrong Sembiring SH MH

Penerbit: Konsorsium Untuk Transparansi Informasi Publik Indonesia (KUTIP Indonesia)

Tahun Terbit: Oktober 2014

Tebal: IV + 131 Hal

buku1
ISBN:

isbn

​Martin Luther King pernah mengatakan: “Barang siapa yang secara pasif (diam-diam) membiarkan kejahatan (terjadi), maka hal itu sama artinya dengan terlibat di dalamnya. Barangsiapa yang tidak memprotes kejahatan yang terjadi, maka sejatinya ia telah bekerjasama dengannya.”

 

Jika meminjam optik hukum dari pemikiran sang Hakim Agung Artidjo Alkostar, pernah menegaskan bahwa tidak ada satu profesi pun yang boleh ditempatkan berada di atas hukum. Hal itu sama saja dengan oligarki. “Jangankan dokter, HAKIM pun bisa dipidana, bisa dihukum berat. Kok (dokter) merasa mau berada di atas hukum. Tidak boleh di mana pun berada. Tidak ada konstitusi yang membenarkan. Tidak boleh ada arogansi profesi. Semua harus patuh pada hukum” .

Hakim itu adalah jabatan profesi demikian dilontarkan mantan ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi (in service training). Namun demikian, istilah “profesi“ memang selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Berkaitan dengan profesi ada beberapa istilah yang hendaknya tidak dicampur adukan yaitu  profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya.

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat syarat atau ciri ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti (Mc Cully, 1963 ; Tolbert, 1972 ; dan Nugent, 1981) telah merumuskan syarat syarat atau ciri ciri utama dari suatu profesi sebagai berikut: pertama, suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.

Kedua, untuk mewujutkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan tertentu yang unik.

Ketiga, penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.

Keempat, para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistimatis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat (common  sense) belaka.

Kelima, untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Keenam, para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi menimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat.

Ketujuh, dalam menyelenggarakan pelay.anan kepada pihak yang dilayani para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan professional yang dimaksud.

Kedelapan, para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi.

Kesembilan, standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.

Kesepuluh,  selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasl hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan pertemuan sesama anggota.

Demikian juga tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri di atas, Sanusi et al dalam dalam  Soetjipto dan Raflis Kosasi (2007) mengemukakan ciri-ciriutama suatu profesi itu sebagai berikut:

Pertama, suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (crusial).

Kedua, jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu.

Ketiga, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu di dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.

Keempat, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistimatik, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum.

Kelima, jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguru an tinggi dengan waktu yang cukup lama.

Keenam, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai- nilai profesional itu sendiri.

Ketujuh, dalam meberikan layanan kepada masyarakat anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.

Kedelapan, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.

Kesembilan, dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.

Kesepuluh, jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

 

Pentingnya Sikap Profesional

Perlu direnungi bersama terutama di kalangan profesi hakim, makna professional yaitu jika dalam pekerjaan bagaimana pun situasinya, baik dalam fasilitas yang cukup baik atau kurang baik, tetapi harus melakukan setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan tidak harus melulu dengan meningkatkan kesejahteraan, perubahan gaji dan tunjangan hakim, hal itu tidak menjamin kenyataannya belum memberikan kesan bahwa peradilan adalah tempat yang bersih dari korupsi. Bahwa peradilan yang bersih dan berwibawa dapat dibangun dengan menciptakan profesionalitas para hakim. Prinsip dasar inilah yang harus dijunjung hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi sosial. Salah satu yang memengaruhi tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah sistem peradilan yang korup, terjadi mafia peradilan, aparat penegak hukum menerima suap. Semua itu menimbulkan persepsi negatif terhadap peradilan kita.

Dikutip, beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebab korupsi peradilan bervariasi dari negara ke negara. Beberapa kemungkinan penyebab termasuk remunerasi yang rendah dan sifat administratif peran hakim yang terlampau besar wewenang kekuasaan diskresi dan lemahnya pengawasan dari pelaksanaan kekuasaan tersebut. Faktor-faktor yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan hakim juga menciptakan sebuah lingkungan di mana peringatan pengawasan menjadi tidak berdaya, mengingat kekuasaan luas dan kewenangan individu yang terlibat.Kurangnya transparansi dan tidak adanya database yang komprehensif dan diperbarui secara teratur lebih memperburuk efek dari korupsi di peradilan.

Situasi seperti ini mudah mendorong terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum dan membuatnya lebih sulit untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, atau kasus-kasus individual di mana putusan menjadi buruk atau anomali yang menunjukkan kemungkinan korupsi. Inkonsistensi mungkin timbul tidak hanya berkaitan dengan substansi putusan pengadilan, tetapi juga sehubungan dengan penundaan eksekusi putusan pengadilan, didorong oleh tidak adanya standar waktu dan pemantauan ketat pelaksanannya.

 

Pentingnya Sikap Jujur

Peradilan yang bersih dan berwibawa dapat dibangun dengan menciptakan perilaku jujur para hakim. Jujur berarti tidak berbohong, tidak berdusta, mengatakan kebenaran. Jujur itu juga berarti tulus hati, tidak curang. Tidak curang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran itu merupakan keselarasan  antara kata hati dengan kata yang diucapkan, dan juga keselarasan antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan. Kejujuran adalah lawan dari dusta dan ia memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta. Hakim yang jujur akan mudah diterima di hati masyarakat pencari keadilan, sebaliknya hakim yang tidak jujur akan dibenci oleh masyarakat pencari keadilan. Kejujuran seorang hakim dinilai dari perkataan dan sikapnya. Kejujuran adalah pengutuh kualitas mulia dalam sebuah karakter, dimana kejujuran itu  adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian.

Kejujuran adalah modal awal untuk melangkah, merupakan kata kunci. Sikap hakim yang jujur adalah manifestasi dari perkaatannya, dan perkatan merupakan cerminan dari hatinya. Dengan kejujuran hokum sulit di intervensi oleh permainan ekonomi atau politik, dan proses hukum otonom bukan sebuah barang ‘komoditas’ yang dapat dibeli oleh siapapun.

Selain itu amanah juga merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki hakim. Perilaku amanah adalah parameter nilai diri seseorang. Amanah itu adalah anugerah. Hakim yang amanah adalah sosok yang selalu menunaikan kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan bukan sebagai wakil orang pribadi per pribadi dalam memenuhi panggilan tugasnya.  Dengan memiliki sifat amanah, hakim akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat pencari keadilan yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat pencari keadilan berupa penyerahan segala macam urusan hukum kepada hakim agar dikelola diputus dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Hakim bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya, di situlah hakim sebagai  aktor utama atau  figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani. Wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Dan hal itu harus diejawantahkan menjadi kata kerja aktif. Jika tidak maka ttu akan menjadi jargon an sich  tidak akan membawa apa-apa. Oleh karena itu harus diterjemahkan menjadi ikhtiar, yang diwujudkan menjadi kerja nyata, itulah yang membawa hasil.

Barangkali kita masih ingat teorema yang diungkapkan dalam hukum Newton Pertama, disebutkan : Lex I: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. Arti tersebut, jika diterjemahkan bahwa : Benda yang diam akan terus diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak, hingga ada gaya luar yang mempengaruhinya (misalnya berupa dorongan).

Pada teori itu disebutkan bahwa benda yang bergerak pun akan terus bergerak. Pertanyaannya, kenapa ketika kita telah mendorong sebuah benda, benda tersebut tidak bergerak terus? Jawaban, karena ada gaya gesek yang ditimbulkan antara permukaan dengan benda yang sedang bergerak tersebut. Bahwasanya di dunia ini, tidak ada permukaan rata atau halus yang dapat mengeliminir gaya gesek, bahkan kaca sekalipun memiliki gaya gesek walaupun ukurannya kecil sekali. Teori itu membuktikan kekekalan hukum dalam segala hal. Misalnya, jika hari ini anda sering berbohong maka selamanya anda menjadi pendusta, demikian juga jika hari ini anda menjadi pencuri kecil-kecilan maka selamanya anda akan menjadi pencuri, dan sampai ada sebuah gaya yang bertolak belakang dengan sifat buruk anda tersebut. Maka jika hari ini anda sebagai seorang hakim yang amanah maka selamanya anda sebagai seorang hakim yang penuh konsisten dan bertanggung jawab sampai ada juga sebuah gaya yang bertolak belakang dengan sifat baik anda tersebut.

Berikutnya, kemampuan berkomunikasi dalam menterjemahkan dalam putusan merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Kemampuan komunikasi interpersonal adalah kecakapan yang harus dibawa individu dalam melakukan interaksi dengan individu dalam melakukan interaksi dengan individu lain atau sekelompok individu (Goldstein, 1982). Menurut French (dalam Rakhmat 1996), kemampuan interpersonal adalah apa yang digunakan seseorang ketika berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain secara tatap muka. Hakim bukan berhadapan dengan benda tidak bernyawa yang bisa diremehkan sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi hakim sebagai penguasa ruang persidangan berhadapan dengan masyarakat pencari keadilan yang memiliki beragam kecenderungan. Oleh karena itu komunikasi dimiliki hakim dalam menterjemahkan  putusan perkara merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara hakim dan masyarakat pencari keadilan.

Demikian juga, hakim harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehinga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan seorang hakim yang ditopang dengan kemapanan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi hakim yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kekuasaan tugas yudisialnya. Hakim yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat tinggi di mata manusia dan juga pencipta. Kecerdasan hakim akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

 

Menyoal Kinerja Hakim Sebagai “Wakil Tuhan” Atau “Wakil Setan”

Tak aneh, jika masyarakat pencari keadilan menganekdotkan akronim H A K I M yang menyebutkan (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang) sepatutnya lah menjadi dasar evaluasi sikap dan perilaku para hakim untuk kembali ke jalan Tuhan. (sumber : Putusan hakim harus mengandung nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Aspek keadilan menunjuk kesamaan hak di depan hukum (equality before the law), baik kepada penguasa maupun rakyat jelata.”Hakim alim Hakim disembah, Hakim lalim hakim Bedebah” (sumber : lentera.com, 07 November 2013).

Kewibawaan hakim kembali lagi sedang dipertanyakan di tengah masyarakat, sejak disinyalir oleh berbagai media cetak atau online tentang seorang hakim yang tertangkap tangan sedang menyidangkan perkara 320 perdata menggunakan handycam di PN Jakarta Barat, “Majelis Hakim yang terdiri Harijanto, SH, MH (Hakim Ketua), Sigit Hariyanto, SH, MH (Hakim Anggota), dan Julien Mamahit, SH (Hakim Anggota), Dan salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH,

Kejadian peristiwa memalukan itu mestinya menjadi momen para hakim untuk menunjukkan sikap “kesejatian” mereka, sebagaimana sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan  tirta itu  merupakan  cerminan  perilaku  hakim  yang  harus  senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang  berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Di dalam kode etik dan perilaku hakim jelas-jelas disebutkan bahwa kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Sekarang sudah ada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan  kemasyarakatan  di luar kedinasan.

Hakim sebagai insan  yang memiliki  kewajiban  moral  untuk  berinteraksi  dengan  komunitas  sosialnya,  juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata  pergaulan   masyarakat.  Dengan kata lain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip  dasar  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2)  Berperilaku Jujur, (3)  Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Hebatnya lagi kejadian memalukan itu bukan cuma hanya di Jakarta saja, di daerah lain pun terjadi di Jawa Timur, salah satu hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya malah tertangkap kamera sedang tidur pulas. Hakim Hari Widodo tertidur di tengah sidang gugatan perceraian yang digelar di ruang Tirta 2 PN Surabaya.

Mengenaskan sekali! Perlu diketahui bahwa profesi hakim itu memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Meskipun kondisi-kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Mantan Ketua Komisi Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengakui masih banyak hakim yang belum memahami dan menjalankan kode etik. “Kode etik hanya sebatas pengetahuan, belum menjadi kebiasaan para hakim,” kata Jimly saat dihubungi, Jumat, 7 Maret 2014. Karena itu, Jimly mengusulkan mereka mengikuti re-training tentang apa itu kode etik. Menurutnya, jika seorang hakim melakukan kesalahan, institusi yang terkait harus secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. “Bukan menghukum orangnya saja,” katanya. Sistem etika harus digalakkan dengan menyidangkan pelanggaran etik secara terbuka sehingga ada pembelajaran kasus. Jimly menilai kurangnya pemahaman hakim terhadap kode etik membuat mereka meremehkan.  Mereka, katanya, tidak punya sense of ethics sehingga tak mampu menjaga perilakunya. “Bagaimana mau dipercaya memutus perkara kalau kelakuannya saja tidak benar,” katanya. (sumber : id.berita.yahoo.com, 7 Mar 2014).

Dalam optik hukum Prof. Sahetapy mengatakan para lulusan sarjana hukum termasuk hakim yang dengan gelar S.H. bukan “sarjana halal” melainkan “sarjana haram”. Meminjam istilah Satjipto Rahardjo, hakim, jaksa, pengacara, dan polisilah yang menjadi penegak dan pembuat hukum (rule making). Namun, apabila perannya tidak dapat dilaksankaan dengan baik, para penegak hukum justru berubah menjadi penghancur hukum itu sendiri (rule breaking).  Dalam kaitan itu, relevan jika menyimak dari perkataan Wiji Thukul “Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu.”. Bahkan Pramoedya Ananta Toer lebih sarkartis mengatakan, “Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan.”

Terlalu lebay jika dikatakan Hakim adalah perwakilan Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Dimana profesi ini paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara di ruang sidang pengadilan yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Ibarat kata pepatah itu, jauh panggang dari api.  Dan terlalu lebay juga jika orang mengatakan bahwa Hakim Perwakilan Tuhan merupakan titik tumpu penegakan hukum. Jaksa boleh korup, pengacara boleh bengkok, asal hakim masih memiliki nurani, keadilan pasti dapat ditegakkan. Tidak mengherankan apabila padanya disandangkan predikat “Yang Mulia” karena memang tugas hakim sungguh mulia.

Kilas balik belakang, dimana semua orang tersentak, ketika sejumlah hakim yang disebut ‘wakil tuhan’ ditangkapi karena menerima suap oleh koruptor. Di ruang publik muncul cemoohan, hakim tak bermoral itu bukan lagi ‘wakil tuhan’, tapi ‘wakil setan’. Karenanya, sangat pantas hakim koruptor itu diberikan hukuman mati. “Julukan hakim adalah wakil tuhan, ternyata sudah tak berlaku lagi bagi para hakim pelaku korupsi. Betapa tidak, dengan mudahnya para hakim yang seharusnya adil dalam menangani perkara dan tidak tergoda materi justru terlibat korupsi. (sumber :harianterbit.com, 31 Agustus 2012).

Banyak kasus yang muncul memperlihatkan elegi penegakan hukum. Orang miskin gampang diproses ke meja hijau meski karena kesalahan kecil, tetapi hukum sulit menjangkau ‘ke atas’ dengan berbagai dalih.

Dalam sebuah negara hukum itu hak dan kewajiban harus tumbuh selaras dalam kehidupan, hak itu bersifat fakultatif dan kewajiban bersifat imperatif. Yaitu unsur yang harus ada untuk adanya subjek hukum. Timbul pertanyaan apa yang dimaksud hak? Salah satu definisi hak adalah yang dikemukan oleh Allen (Curzon 1979 : 217) : “The legally guaranteed power to realise an interest”.

Implikasi dari definisi tentang hak diatas antara lain :

  1. Hak adalah suatu kekuasaan (power), yaitu suatu kemampuan untuk memodifikasi keadaan (“state of affairs”).
  2.  Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang ddapat diterima beserta segala konsekuensinya.
  3. Penggunaan hak menghasilkan suatu kedaaan (a state of affairs) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak.

 

Soejipto Rahardjo (1982 : 94) memandang hak adalah kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum melarang penguasaan hak bagian mutlak waris sebagaimana dilakukan oleh sang kakaknya bernama Soerjani Sutanto dalam kasus perkara perdata nomor 320 di PN Jakarta Barat tahun 2013, dan akibat itu sang adik berprofesi seorang Notaris / PPAT sangat dirugikan hak-haknya sebagai ahli waris sah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak bagian mutlak itu adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh sang kakak itu berarti juga telah melanggar Undang-undang. Bagian mutlak yang dimiliki oleh sang adik juga diatur secara konstitusional dimana Hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam:

 

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

 

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin     hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

 

Pasal 29 UU HAM :

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

 

Pasal 36 UU HAM :

”1.   Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

  1.   Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.”

 

Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 :

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

 

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh sang kakaknya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 KUHPerdata.

Buku ini dibuat dengan berbagai observasi kisah nyata tentang seorang kakak kandung bernama Soerjani Sutanto ahli waris yang serakah menguasai harta waris saudara sekandungnya  sendiri dengan dibantu para pengacara hitam memainkan modus operandi skenario-skenario deal dengan mafia peradilan dan selesainya buku ini tidak terlepas dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan buku ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada buku ini. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku selanjutnya.  Akhir kata dari pengantar ini, maka singkatnya penulis mendoakan kepada keluarga yang  terus ditindas, dan percaya pada suatu ketika kebenaran itu akan datang saatnya. Terima kasih untuk semuanya dan teman-teman yang selalu mendukung.

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.