Mahalnya Perceraian dan Perjanjian Pra Nikah

Dewi Aichi – Brazil

 

Kawin sih gampang, cerai itu yang mahal.

Bulan ini, aku kedatangan teman yang tinggal di Jepang. Temanku sejak 19 tahun yang lalu. Seorang teman warga Brasil, sebut saja Marcia. Marcia menikah dengan seorang warga Brasil keturunan Italia, Ale. Sudah sejak 8 tahun yang lalu keduanya bercerai, tetapi belum secara legal. Hanya pisah rumah dan tidak ada hubungan komunikasi lagi selama 7 tahun.

Nah, Marcia ingin perceraiannya dilegalkan, sebab jika tidak dilegalkan, Marcia tidak bisa berbuat apa-apa dengan memakai namanya. Contohnya, mau beli rumah, rekening di bank, beli mobil, tidak bisa atas namanya. Sebab terbentur perjanjian pra nikah dalam pembagian harta.

prenuptial-agreement

Perjanjian pra nikah yang mereka sepakati mengharuskan pembagian harta 50% dari harta yang mereka miliki sejak tanggal menikah dimulai. Pasangan ini memiliki sebuah rumah di Brasil, yang kini dikontrakkan. Uang kontrakan semua masuk ke rekening ex-suami, yang masih tinggal di Jepang. Tapi ex-suami ini sungguh pinter aturnya, rekening miliknya atas nama adik kandungnya, jadi temanku Marcia ini tidak bisa menuntut apa-apa, juga di pengadilan nantinya tidak bisa membuktikan.

Dalam kasus temanku ini, Marcia harus berjuang sendirian untuk mendapatkan surat cerai. Kenapa sulit dan mahal? Dikarenakan ex-suami tidak ingin menandatangani surat cerai, alias tidak ingin bercerai, dan mengatakan kepada temanku untuk bersatu kembali. Tetapi karena temanku tidak mau, sudah tidak mau hidup bersamanya, maka satu-satunya adalah cerai.

Terganjal ketidakbersedianya ex-suami, Marcia harus pulang ke Brasil, mencari pengacara yang bisa membantu mengurus perceraiannya. Pengacara pertama mematok harga R$25.000,00 atau USD12.500,00. Tentu saja biaya yang sangat mahal untuk perceraian. masih tanya sana-sini untuk bisa menemukan pengacara yang lebih murah dan sesuai dengan keuangan teman saya. Lalu saya mengantar teman kenalan yang juga sebagai pengacara. Dari kenalan saya itu mendapatkan biaya R$10.000,00, lumayan murah dibanding dengan pengacara pertama. Sampai kini, perkaranya masih pending.

Teman saya masih mencari bukti-bukti kepemilikan harta bersama karena ex-suami yang di Jepang tidak mau memberikan informasi sama sekali. Dengan kata lain, ex-suami mempersulit dan kalau bisa, menggagalkan rencana perceraian ini. Tapi akhirnya Marcia bisa menemukan pihak penjual rumah yang dulu dibelinya bersama. Surat bukti pembelian rumah sudah didapat.

Marcia juga sedang bingung mencari pihak terpercaya untuk pindah nama atas warisan yang diterima dari orang tuanya. Jika warisan itu masih atas nama Marcia, otomatis pengacara bisa mendapat perlawanan dari pihak ex-suami, sebab pencarian melalui sistem informasi bisa mendapatkan bukti bahwa Marcia memiliki harta. Dan itu bisa dijadikan bukti di persidangan, lalu mau tidak mau harta harus dibagi 2 dengan ex-suaminya.

Marcia tidak mau hal itu terjadi, sebab ex-suaminya sudah memonopoli sebagian harta bersama dengan memindahkan ke atas nama adiknya. Sedangkan Marcia banting tulang sendirian di Jepang membiayai anak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Bila Marcia melapor bahwa ex-suami tidak menafkahi anak pasca perceraian, ex-suami bisa dipenjarakan. Namun tidak dilakukan oleh Marcia.

Di Brasil ada istilah pensão, yaitu nafkah untuk anak-anak ketika terjadi perceraian. Bapak wajib menafkahi anak hasil pernikahannya sebesar 33% dari gaji pokoknya, itu per anak, jika anak lebih dari satu, maka habislah gaji si bapak-Lei de Alimentos (5478/68).

Melihat peraturan mengenai hal ini, jika si bapak tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut, ex-istri bisa melaporkan dan si bapak bisa bisa dipenjarakan antara 30-90 hari. Dengan dipenjarakan itu, hutang si bapak untuk membayar nafkah tetap wajib, tidak terpotong oleh hukuman, si bapak bisa dikeluarkan jika kewajibannya sudah terpenuhi.

Kembali ke kasus Marcia, kini Marcia sedang menunggu proses selanjutnya, semua bukti sudah berada di tangan pengacara.

“Aku ngga bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu ini , sebab jika terlacak, maka apa saja yang aku miliki harus dibagi dua nantinya”, katanya kepadaku saat mengantarnya ke pengacara.

Jadi, sebelum Marcia mengantongi surat cerai, jangan harap membeli apa-apa dengan nilai besar atas namanya, seperti rumah, mobil, maupun akun di bank. Inilah repotnya dan mahalnya jika salah satu pihak tidak bersedia bercerai. Jalan satu-satunya adalah melalui pengacara.

Kata Marcia, “Padahal jika Ale bersedia tanda tangan cerai, prosesnya tidak sampai satu jam, dan membayar hanya kurang lebih R$1.000,00”.

Yang juga saya sorot dari kasus perceraian adalah hukum yang melindungi pihak wanita. Walaupun hal ini tak lepas dari penyelewengan atau menyalahgunakan hukum. Banyak wanita brengsek yang hanya hidup dari pensão mantan suaminya. Banyak sekali kasus di sekitar saya. Wanita dengan enaknya saja berharap hamil dan punya anak dari pria mapan (berpenghasilan besar), begitu cerai, anak berhak mendapatkan nafkah dari bapaknya, besar kecilnya sesuai dengan penghasilan tetap bapaknya. Ini biasanya dimanfaatkan oleh mantan istri. Di Brasil, meski tidak nikah secara resmi, hanya tinggal bersama, jika lebih dari 2 tahun dan ada bukti-bukti atau saksi-saksi, maka sudah termasuk dalam hukum kawin cerai resmi seperti menikah secara legal.

Di Indonesia, sepertinya perlindungan terhadap hak wanita dan anak masih lemah. Hukumnyapun sangat lemah dan tidak jelas batasannya. Tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak menafkahi anak dalam kasus perceraian. Malah kadang besar kecilnya nafkah yang dituntut pihak wanita sesuai dengan permintaan pihak wanita, yang disampaikan di ruang sidang. Itulah kekurangannya hukum perceraian di Indonesia, tidak mengatur besarnya nilai yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian.

Meskipun ada aturan tegas yang memberikan sangsi jika mantan suami lalai dalam memberikan nafkah kepada anaknya, namun hal itu sangat jarang terjadi tindakan tegas. Dalam peraturan di Indonesia, jika si bapak tidak memberikan nafkah(berapa lama tidak diatur dalam UU), maka diberikan hukuman paling lama 3 tahun penjara dan atau denda sebesar Rp 15.000.000,00.

Dasar hukum:

  1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada teman saya di Indonesia yang cerai. Mereka mempunyai rumah yang tadinya diperoleh dari kredit BTN. Tapi berhubung suami tidak mampu melunasi karena PHK, maka orang tua temanku turun tangan untuk bisa memberikan bantuan, yaitu melunasi rumah tersebut, sampai renovasipun atas biaya dari orang tua temanku. Motif dari perceraiannya adalah KDRT.

Saya sendiri tidak paham aturan tegas dalam masalah pembagian harta gono gini. Setahu saya, hasil dari tanya sana sini, tidak ada kejelasan sama sekali. Biasanya di Indonesia menggunakan konsep pembagian 50-50, itu yang umum dipakai. Inipun jika kedudukan suami istri seimbang, dalam hal karier atau pekerjaan dan lingkungan sosial. Dilihat juga dari pergaulan kedua belah pihak. Jadi benar-benar tidak jelas aturannya. Tidak ada perincian yang jelas.Biasanya juga pembagian harta akan diputuskan bersama, sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat sidang cerai.

Menurut ketentuan pasal 37 UU Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Di sini sangat tidak jelas, atau akibat yang bermacam-macam mengenai pembagian harta.

Lain jika pada saat akan menikah, pasangan membuat perjanjian pra nikah. Menurut saya itu sangat penting untuk tindakan pencegahan masalah nantinya jika terjadi perceraian, atau kematian salah satu pihak. Sedangkan di Indonesia, perjanjian pra nikah sangat tidak umum, tetapi jika ada kasus perceraian semua pihak jadi bingung bagaimana menyelesaikan pembagian harta.

Ya, contohnya seperti teman saya tadi, teman saya tidak ingin ex-suaminya menguasai rumah, sebab yang melunasi dan merenovasi rumah adalah orang tua temanku. Dan ex-suami menuntut pembagian uang jika rumah itu dijual. Dalam kasus ini juga temanku menuntut agar ex-suami menafkahi anak-anaknya, menuntut agar anak-anak mendapatkan bagian dari hasil penjualan rumah. Selain itu temanku juga khawatir hak asuh anak jatuh ke tangan ex-suami.

Coba jika sebelum menikah ada perjanjian pra nikah, mudah kan untuk menentukan pembagian harta? Pengadilan tinggal merujuk pada perjanjian pra nikah yang disepakati dulu. Urusan selesai.

Tapi memang lingkungan masyarakat Indonesia masih memandang negatif mengenai perjanjian pra nikah. Tak terkecuali pegawai KUA yang seharusnya lebih paham, tetapi saya pernah menemui seorang wanita yang akan menikah dengan WNA dan ingin membuat perjanjian pra nikah yang memang ada di formulir pengisian pendaftaran pernikahan. Tetapi pegawai KUA menyarankan untuk dikosongkan saja, di sini tidak umum dan tidak baik, begitu katanya.

Menurut saya sih sebaiknya ada perjanjian pra nikah. Sudahlah, tidak usah mendengar apa kata orang, kan mereka tidak bisa bantu apa-apa ketika ada kasus seperti yang menimpa temanku itu. Urusan pembagian harta saja bisa menyulut pertengkaran pasca cerai.

Jika di Indonesia sudah ada UU yang pengatur tentang pembagian harta gono gini, tapi jika pasangan sudah membuat perjanjian pra nikah, jika terjadi perceraian atau salah satu meninggal, maka sudah jelas urusannya di pengadilan. Mudah dan tidak berbelit-belit. Juga akan menghindari pertengkaran.

Di Brasil bahkan menetapkan beberapa pilihan dalam perjanjian pra nikah yang nantinya akan dipilih oleh pasangan dan tercantum dalam dokumen surat nikah. Diantaranya adalah:

Comunhão parcial: harta sebelum pernikahan adalah milik masing-masing.

Comunhão universal: harta sebelum dan sesudah menikah adalah milik bersama.

Separação total de bens: harta yang dimiliki sebelum dan sesudah menikah adalah milik masing-masing.

Note: di Brasil, jika menikah dengan pasangan dimana salah satunya telah berusia 60 tahun ke atas, wajib mencantumkan perjanjian pra nikah separação total de bens.

Makanya, masyarakat Indonesia itu masih memandang risih adanya perjanjian pra nikah, tetapi giliran ada kasus perceraian, mereka pada bingung mengurus pembagian harta. Tanya sana-sini bagaimana membagi harta gono gini.

Penting sekali jika bisa dipahami, perjanjian pra nikah di Indonesia masih dilakukan oleh kalangan terbatas, misalnya selebritis, pengusaha kaya, atau golongan orang kaya. padahal esensi perjanjian pra nikah itu adalah tindakan pencegahan sengketa, perlindungan harta masing-masing atau pasangan. bukan bertujuan untuk menguasai salah satu pihak, bukan sama sekali.

Hingga saat ini perjanjian pra nikah juga masih dianggap tabu di Indonesia.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

 

 

About Dewi Aichi

Berasal dari Sleman Jogjakarta, saya blasteran (antar kelurahan maksudnya), happily married to a Brazilian guy. Dari Jogja merambah dunia. Pernikahan lintas benua adalah pilihannya. Setelah beberapa tahun di Distrik Aichi, Jepang, sekarang tinggal di Brazil bersama keluarga tercintanya. Tingkat sudrunnya setara dengan saudara-saudara sepersudrunannya seperti Nur Mberok, Elnino, Fire dan jelas Lani van Kona. Di sini saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, saya hanya sekedar menulis apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan apa yang menarik buat saya untuk ditulis. Jika ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman, saya sangat bersyukur

My Facebook Arsip Artikel Website

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.