Pajak

Anwari Doel Arnowo

 

Sudah sering saya tuliskan bahwa ada dua hal yang pasti di dunia ini yaitu mati dan membayar pajak. Marilah kita pahami  bahwa pajak itu adalah sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau kepada pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan dan harga beli barang dan sebagainya.

Bilamana mati itu ada lawan katanya adalah kata HIDUP, pertanyaan yang muncul apakah lawan kata pajak? Saya mungkin akan bisa menjawabnya, akan tetapi yang saya inginkan adalah apa ya bunyi jawaban resmi pemerintah yang tentu saja yang disetujui oleh dpr! Ha ha ha. Saya tidak mau mengindikasikan karena saya ingin sekali bila sudah ditemukan lawan katanya, maka maknanya pasti akan membuat pemerintah sedikit atau mungkin sekali banyak kerepotan, keruwetan dan terpaksa membuat undang-undang baru dan mengalami kebangkrutan (?). Bagaimana bisa bangkrut? Marilah kita tinjau bagaimana demografi pertambahan penduduk sesuai umurnya?

Kita sungguh menaruh khawatir mencermati kenyataan  melihat bertambahnya penduduk yang berusia senior yang menanjak sekali jumlahnya. Usia produktif yang aktif bekerja: menciptakan pajak. Itu jelas. Lalu apa dan  bagaimana USIA LANJUT yang jelas tidak produktif oleh  karena tidak bekerja dan berarti tidak berpenghasilan, dan tentu saja tidak menghasilkan pajak masuk ke Negara /  Pemerintah? Bukankah bila pajak masuk dari kaum produktif lebih kecil, sedang pengeluaran untuk kesejahteraan kaum kurang produktif seperti populasi para seniornya membengkak membesar oleh karena pengobatan/perawatan dan kesadaran memelihara tubuh dan kesehatan makin meningkat baik.

Bila besaran uang pajak masuk dan keluar tidak seimbang, maka kondisi kebangkrutan harus bisa dilawan hanya dengan kerja lebih keras, bukan hanya memanfaatkan kekayaan alam yang lebih serakah saja. Itu adalah sesuatu yang ditakuti,  tidak terlihat nyata, sampai nanti benar-benar terjadi. Bangkrut? Itu mungkin tetapi tidak hancur, hanya sedikit menderita saja.

Di beberapa Negara baik kecil maupun besar, jumlahnya angka kaum oldies ini sudah mencapai 50% dari total jumlah penduduk. Yang usia produktif ini sudah mulai  menggerutu bahwa pajak penghasilan mereka sebagian besar harus dipakai untuk mendanai tunjangan bagi para Usia Tidak Produktif yang jumlahnya mulai membengkak. Undang-undang yang ada bunyinya adalah menunjang kehidupan manusia lanjut seperti itu.

Itu sebagai bentuk dan tanda terima kasih, karena mereka dahulu kala pernah juga mejadi pekerja aktif produktif  yang menciptakan pajak juga, kan?  Apakah ini dilema (situasi sulit dan membingungkan di mana seseorang harus memilih salah satu dari dua pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan seperti memakan buah simalakama)??

Kaum usia tidak produktif ini bukan saja makin menanjak statistik demografinya, tetapi juga makin panjang Umur Harapan Hidupnya, oleh karena perbaikan mutu obat, kesadaran mengenai pemeliharaan kesehatan yang baik, tentunya juga makanan yang mengalami perbaikan mutu gizinya. Dengan faktor ini saja terlihatlah bahwa pertumbuhan jumlahnya akan bertambah demikian pun panjang usianya bertambah. Prancis dan Singapura telah mulai menganjurkan agar lebih berani mempunyai anak lebih banyak atau anak ketiga akan diberi pembebasan pajak tertentu.

Memang ini agak berlawanan dan berlainan akan tetapi mereka melihat ke depan bahwa pada suatu saat memang ada kecenderungan kaum usia produktif akan kurang sekali jumlahnya secara mengkhawatirkan. Yang perlu kita cermati adalah berita-berita akhir-akhir ini mengenai penyanderaan para pengemplang pajak. Mereka disandera di penjara sampai pajaknya dibayar. Kok simple ya? Sebab undang-undang yang mengaturnya memang sudah lama ada. Pertanyaan sederhana selama ini mengapa tidak terdengar dilakukan sebelumnya? Boleh dong kalau ini diduga juga bagian dari upaya memeras para yang bersangkutan?

Ber-kong-kali-kong? Bukankah undang-undangnya memang sudah lama ada, malah menggunakan istilah dalam bahasa belanda itu ditindakkan kepada para pengemplang pajak. Apa sebabnya tidak dilaksanakan secara terus menerus? Sekarang saya inginkan tindakan kebalikannya. Uang di dalam Kas Negara itu adalah pundi-pundi milik pemerintah yang mewakili Negara akan tetapi penggunaannya untuk multi tasking tugas-tugas aparat pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam tata cara inilah akan timbul kong kali kong yang terjadi selama ini dengan cerdik sehingga pers tidak awas memerhatikannya.

Apa khabar Tuan HP, Direktur Jenderal Pajak, terakhir dinyatakan sebagai  tersangka karena masalah korupsi. Itu dituliskan di media dan diumumkan setelah dia merayakan ulang tahunnya yang ke sekian juga mulai hari pensiunnya. Rasanya terlalu lama tidak ada kelanjutannya. Kita kan masih ingat bagaimana Gayus yang pat pat gulipat memainkan multi tasking sebagai pesulap uang pajak, bahkan masih berkesempatan main-main meskipun sudah berada di dalam penjara sekian lamanya. Tidakkah hukum kita yang sudah kebanyakan undang-undang dan peraturan lain-lain sehingga masih rawan dibuat mainan gasing? Berputar dan berputar membuat rakyat pusing tujuh keliling. Masih berlakukah: ORANG BIJAK MEMBAYAR PAJAK?

 

Anwari Doel Arnowo – 2015/02/13

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.